Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang berbagai lembaga negara seperti BPK, MPR, Presiden, MK, MA, Komisi Yudisial, dan DPR. Antara lain, BPK memeriksa pelaksanaan APBN, MPR menetapkan UUD dan melantik presiden, sedangkan Presiden memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan negara.

1. 1
NAMA = KURNIAWAN
NIM = 3201103004
PROG.STUDI = TEKNIK MESIN
MATA KULIH = PANCASILA
A.Tugas dan wewenang BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) ,
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut
1.Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada
DPR
2.Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN
a.Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara
b.Memeriksa semua pelaksanaan APBN
c.Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU
d.Hasil pemeriksaan BPK diberitahuan kepada DPR
B.Tugas dan wewenang MPR
1. menetapkan Undang-Undang Dasar Mengubah dan
MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna
MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir,
kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang
Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09
November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat, Pasal 6A ayat (1).
3.Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya
MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR
mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30

2. 2
(tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah
Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil
dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4.Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.
Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna
MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan
sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat
paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat,Presiden bersumpah menurut agama
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung.
5.Memilih Wakil Presiden
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna
dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon
yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya.
6.Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang
paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua)
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan
adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
C.Tugas Dan Wewenang Presiden
Tugas Dan Wewenang Presiden – Setiap negara pastinya memiliki seorang pemimpin yang
bertugas menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden akan dibantu
oleh Wakil Presiden.
Presiden merupakan suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi,
perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.
Selain hak, Presiden juga mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas presiden adalah
sebagai berikut :

3. 3
- Membuat perjanjian internasional.
- Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
- Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim Konstitusi.
- Mengangkat duta dan konsul untuk Negara lain dengan pertimbangan DPR.
- Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.
- Memegang kekuasan tertinggi atas AU(Angkatan Udara), AD(Angkatan Darat) dan
AL(Angkatan Laut)
- Memberikan Amnesti dan Abolisasi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR
D.Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945 adalah :
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum.
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
E.Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung
Menurut Undang-undang Dasar 1945, wewenang Mahkamah Agung adalah:
a.Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali
undang-undang menentukan lain;
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Sedangkan Fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:
A. Fungsi Peradilan
• Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang
bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan
kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan
secara adil, tepat dan benar.
• Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang
Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang

4. 4
- Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang
Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
• Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai
secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan
ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31
Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
B. Fungsi Pengawasan
• Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua
lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan
perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
• Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
- Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan
dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman,
yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
- setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan
dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa
mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-
undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
F.Tugas dan Wewenang Mahkamah Komisi Yudisial
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Tugas Komisi Yudisisal :
1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku HakimKomisi Yudisial
kepadaMahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
3.Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut nya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
4. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
G.Tugas dan Wewenang DPR