Sejarah ketatanegaraan indonesia
•
4 likes•9,155 views
Dokumen tersebut merangkum sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sistem pasca kemerdekaan berdasarkan UUD 1945, serta perkembangan sistem pemerintahan selama Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (15)
Similar to Sejarah ketatanegaraan indonesia
Similar to Sejarah ketatanegaraan indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sejarah ketatanegaraan indonesia
- 1. SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
- 2. SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA PELAKU SEJARAH BENDA / PRASASTI DOKUMEN / ARSIP SUMBER PENELITIAN SEJARAH
- 3. PENJAJAHAN BELANDA SISTEM PRA KEMERDEKAAN PENJAJAHAN JEPANG SEJARAH SISTEM PASCA 1. UUD 1945 (1945-1949) KEMERDEKAAN 2. RIS ( 1949-1950) KETATANEGARAAN 3. UUDS 195 (1950-1959) 4. Orde Lama (1959-1965) 5. Orde Baru (1966-1998) SISTEM ERA REFORMASI
- 4. PENJAJAHAN BELANDA PENJAJAHAN INDONESIA = HINDIA BELANDA BELANDA (BAGIAN KERAJAAN BELANDA) UUD KERAJAAN BELANDA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDISCHE STAATSREGELLING (IS)
- 5. PENJAJAHAN BELANDA PERATURAN PERUNDANG- 1. WET UNDANGAN (MASA 2. ALGEMENE DISEBUT BERLAKUNYA IS) MAATSREGELEN VAN “ALGEMENE BESTUUR (AmvB) VERORDENINGE” (PERATURAN UMUM) 3. ORDONANTIE 4. REGGERING ADA JUGA LOCAL VERORDENINGEN VERORDENINGEN (RV) ( PERATURAN LOKAL ) DIBUAT OLEH GUB, BUPATI, WEDANA, CAMAT
- 6. PENJAJAHAN BELANDA WET DIBENTUK OLEH BADAN PEMBENTUK UU NEGERI BELANDA YAITU : MAHKOTA DAN PARLEMEN ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB) DIBENTUK OLEH MAHKOTA SENDIRI ORDONANTIE DIBENTUK OLEH GUBERNUR JENDRAL BERSAMA VOLKSRAAD REGGERING VERORDENINGEN (RV) PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH GUB. JENDRAL
- 7. PENJAJAHAN BELANDA SISTEM KETATANEGARAAN HINDIA BELANDA GUBERNUR JENDRAL DENGAN KEWENAGAN KEKUASAAN SANGAT LUAS & DIBANTU OLEH BADAN EKSEKUTIF PENASEHAT KEKUASAAN ADA PADA MAHKAMAH KEHAKIMAN KEHAKIMAN PENGAWAS DILAKUKAN OLEH ALGEMENE REKEN KAMER KEUANGAN
- 8. PENJAJAHAN JEPANG PENGUASA PENDUDUKAN KEDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA MENJANJIKAN BPUPKI PPKI KEMERDEKAAN 14 AGUSTUS 1945 JEPANG MENYERAH PADA SEKUTU
- 9. PENJAJAHAN JEPANG SEBAGAI MENJANJIKAN PERANG DUNIA PENGUASA KEMERDEKAAN BAGI KE - II INDONESIA PENDUDUKAN SIDANG : 1. 28 MEI – 1 JUNI 1945 (RANCANGAN DASAR NEGARA) BPUPKI 2. 1 JULI – 17 JULI 1945 (RANCANGAN UNDANG- UNDANG DASAR) SEBELUM PPKI MELAKSANAKAN SIDANG, PPKI JEPANG MENGUMUMKAN DEKLARASI 11-08-1945 JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU
- 10. PENJAJAHAN JEPANG 1. JEPANG TIDAK DIBENARKAN MENGUBAH SUSUNAN KETATANEGARAAN / HUKUM DI HINDIA BELANDA PENDUDUKAN 2. JEPANG HANYA MENERUSKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN BELANDA JEPANG 3. KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA BALA TENTARA JEPANG BUKAN PEMERINTAHAN BELANDA
- 11. PENJAJAHAN JEPANG DIBAGI MENJADI 3 WILAYAH BESAR DAERAH PULAU SELEBIHNYA SUMATERA PULAU JAWA
- 12. SISTEM PASCA KEMERDEKAAN PASCA PEMBERLAKUAN UUD 1945 ( 18 AGUSTUS 1945) IR. SOEKARNO 3 UNSUR & MOH. HATTA PROKLAMASI 1. KEDAULATAN PENUH DALAM MENGATUR/MENATA SISTEM KETATANEGARAAN SENDIRI 2. PEMINDAHAN KEKUASAAN DISELENGGARAKAN DALAM WAKTU SINGKAT 3. PEMBERITAHUAN KEPADA SELURUH RAKYAT & INTERNASIONAL
- 13. SISTEM PASCA KEMERDEKAAN PROKLAMASI ( NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA) 1. MENETAPKAN UUD NRI 2. PENETAPAN SOEKARNO & MOH.HATTA 3. PEMBENTUKAN DEPARTEMEN OLEH PRESIDEN 4. PENGANGKATAN ANGGOTA KNIP 5. PEMBENTUKAN PROVINSI OLEH PPKI KNIP LEGISLATIF GBHN
- 14. SISTEM PASCA KEMERDEKAAN NORMA TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA TIDAK DIBENTUK OLEH NORMA YANG LEBIH TINGGI STAAT FUNDAMENTAL NORM BERSIFAT PRE-SUPPOSED/DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MASYARAKAT MERUPAKAN NORMA TEMPAT BERGANTUNGNYA NORMA-NORMA HUKUM DIBAWAHNYA
- 15. STAAT FUNDAMENTAL NORM DASAR PEMBENTUKAN KONSTITUSI / UUD (HANS NAWIASKY) TERMASUK NORMA PENGUBAHANNYA CONSTITUTION KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG & BENTUK (CARL SCHMITT) KESATUAN POLITIK YANG DISEPAKATI OLEH BANGSA PROKLAMASI & STAAT FUNDAMENTAL NORM MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN TERTUANG DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
- 16. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT BELANDA MASIH TETAP INGIN MENGUASAI INDONESIA YANG MERDEKA & BERDAULAT TERJADI PERJANJIAN PERSETUJUAN LINGGARJATI 25 MARET 1947 HASIL : 1. BELANDA MENGAKUI RI BERKUASA SECARA DE FACTO ATAS JAWA, MADURA DAN SUMATERA. DI WILAYAH LAINNYA YANG BERKUASA ADALAH BELANDA 2. BELANDA&INDONESIA AKAN BEKERJASAMA MEMBENTUK REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
- 17. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT KONFERENSI MEJA BUNDAR BERUBAHNYA DARI NEGARA KESATUAN KE NEGARA SERIKAT
- 18. UUDS 1950 1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 2. MENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB ATAS SELURUH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH 3. PRESIDEN BERHAK MEMBUBARKAN DPR UNCLEARLY CHARACTERISTIC PARLIAMENT SYSTEM
- 19. ORDE LAMA DEKRIT PRESIDEN 5 JULY 199 1. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 2. DIBUBARKANNYA KONSTITUANTE 3. PEMBENTUKAN MPRS DAN DPAS BANYAK TERJADI PENYIMPANGAN PEMBERONTAKAN G30SPKI
- 20. ORDE BARU 1. DIAWALI DENGAN SUPERSEMAR KERUSUHAN 2. ORBA BERTEKAT MENJALANKAN UUD 1945 & PANCASILA SECARA MURNI & KONSEKUEN 3. DEMOKRASI PANCASILA DIBAWAH KEPEMIMPINAN SOEHARTO (SISTEM PRESIDENSIAL) 4. PEMILU 5 TAHUN SEKALI TAPI TIDAK DEMOKRATIS 5. KUATNYA KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENOPANG & MENGATUR SELURUH PROSES POLITIK, TERJADI SENTRALISTIK KEKUASAAN PADA PRESIDEN 6. PEMBANGUNAN EKONOMI TERLAKSANA TAPI TIDAK BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN 7. INDIKATOR DEMOKRASI TIDAK TERLAKSANA YAITU ROTASI KEKUASAAN EKSEKUTIF TIDAK ADA, REKRUTMEN POLITIK TERTUTUP, PEMILU JAUH DARI SEMANGAT DEMOKRASI, HAM TERBATAS, KEBEBASAN POLITIK DIBATASI, KKN MERAJALELA
- 21. ERA REFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA BERDASAR UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN (1999 – 2002) 1. BENTUK NEGARA KESATUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG LUAS 2. BENTUK PEMERINTAHAN ADALAH REPUBLIK. 3. MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI LAGI. 4. PRESIDEN ADALAH KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN. 5. KABINET ATAU MENTERI DIANGKAT OLEH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 6. KEKUASAAN LEGISLATIF LEBIH DOMINAN 7. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT 8. PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR