Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
16 j'aime•26,745 vues
Dokumen tersebut membahas tentang krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru hingga awal reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi 1997, peran elite politik dan masyarakat sipil dalam reformasi, serta tantangan-tantangan ekonomi dan sosial pasca-Orde Baru.
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Similaire à Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi (20)
Plus de Silfiya Amaliyana Saefas
Dernier
Dernier (20)
Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
- 2. Krisis Ekonomi & Moneter Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Situasi Politik semakin memanas Krisis Sosial & Politik Penolakan Soeharto di Pemilu 1997 Soeharto mundur dari jabatannya Gerakan anti pemerintah Konsep kebijakan reformasi Reformasi
- 3. 1 • Krisis ekonomi & moneter yang berkepanjangan sulit diatasi karena besarnya hutang luar negeri Indonesia 2 • Timbul kecemburuan sosial akibat tajamnya kesenjangan ekonomi 3 • Pelaksanaan pembangunan sosial dan ekonomi menguntungkan kelas menengah keatas sehingga timbul watak kapitalisme
- 4. 4 • Pelaksanaan pembangunan nasional tidak merata sehingga menimbulkan kekecewaan 5 • Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Orde Baru cenderung terpusat dan tidak adil 6 • Sumber-sumber keuangan negara terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri sehingga utang semakin besar. 7 • Pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan tidak berjalan efektif karena kurang pengawasan pemerintah
- 5. b. Faktor Politik 1 • Sistem pemerintahan yang dijalankan bersifat sentralistik dan cenderung otoriter 2 • Kekuasaan legislatif dan yudikatif terlalu dibatasi oleh eksekutif sehingga lembaga negara kurang berfungsi optimal 3 • TNI ditempatkan sebagai alat pemerintah sehingga tokoh militer mendominasi jabatan penting dalam pemerintah
- 6. 4 •Kebebasan Pers dan mimbar terlalu dibatasi dengan ketat melalui departemen penerangan dan Undang Undang Pers yang kaku dan diskriminatif 5 • Golkar terlalu dilindungi dan diarahkan sebagai alat kekuasaan sehingga banyak jabatan yang diduduki tokoh Golkar 6 • Timbul pertentangan antarelite politik karena memperebutkan jabatan dan kedudukan dalam pemerintah 7 • Terjadinya peristiwa Trisakti dan Semanggi yang menimbulkan jatuh korban di pihak mahasiswa, menyulut terjadinya kerusuhan sosial.
- 7. c. Faktor Sosial 1.Menajamnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin menimbulkan kecemburuan sosial dan gerakan sosial 2. Meningkatnya ketidakpercay aan rakyat terhadap pemerintahan pusat dibawah kepemimpina n Presiden Soeharto 3. Timbulnya gerakan mahasiswa yang didukung oleh elite politik menuntut turunnya Soeharto dan pembubaran golkar 4. Situasi ibukota yang kacau balau mendorong tokoh masyarakat mendatangi istana dan menyuruh soeharto meletakkan jabatannya
- 11. Prosesi Pelantikan B.J Habibie menjadi Presiden
- 12. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat 2. Reformasi dalam bidang politik 4. Mengatasi masalah Dwifungsi ABRI Kebijakan kebijakan 3. Mengadakan sidang istimewa tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan 5. Mengadakan reformasi di bidang hukum
- 19. Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 hanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
- 20. Target reformasi di bidang hukum: Substansi hukum Aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa Instansi peradilan yang independen.
- 26. Diadakan sidang Istimewa tanggal 10 -13 November 1998 guna mempersiapkan jalan bagi liberalisasi politik. Tanggal 13 November 1998 mahasiswa berkeinginan untuk menduduki kembali gedung DPR/MPR RI. Mereka terhalang oleh pengamanan yang ketat aparat keamanan
- 27. Kejadian tersebut berlangsung di jembatan Semanggi sehingga disebut Tragedi Semanggi Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, menyebabkan tewasnya 17 warga sipil Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999, menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh
- 30. Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999. Pasangan Gus Dur dan Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada 28 Oktober 1999 Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dihapus dalam kabinet ini
- 31. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya. Ingin memenfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur
- 37. Tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Megawati menjadi presiden hingga 20
- 38. Membangun tatanan politik baru Melanjutkan Amandemen UUD 1945 Menjaga keutuhan NKRI Meluruskan otonomi daerah
- 39. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Masalah Terorisme (Pemboman) Tidak ada upaya pemberantas an korupsi
- 40. Pulau Sipadan Bom di Bursa Efek Jakarta
- 42.
- 43. Kebijakan 1 • Anggaran Pendidikan ditingkatkan menjadi 20% • Konversi minyak tanah ke gas • Pemberantasan korupsi melalui KPK 2 • Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) • Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB • Memudahkan Investor asing untuk berinvestasi di Indonesia 3 • Buy back saham BUMN • Pelayanan UKM(Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil • Subsidi BBM
- 44. Pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memprihatinkan. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi MASALAH Penanganan becana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat. Masalah politik dan keamanan cukup stabil, namun belum menghasilkan sistem demokrasi yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan. Masalah korupsi, mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia
- 47. Dilaksanakannya Otonomi Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem desentralisasi dan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Lembaga-lembaga tinggi negara, seperti presiden, BPK, MA, MK, DPR, DPD, dan MPR ditempatkan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang telah diamandemen. Pemerintah dijalankan berdasarkan prinsipprinsip Otonomi Daerah. Pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota difungsikan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus dan mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing.
- 48. Tingkat Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987 sampai 1997 dapat menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, aktivitas bank sangat sederhana, hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhya menciptakan gangguan
- 49. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 mengakibatkan manaikkan rupiah, menaikkan suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Indonesia dan IMF mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi ang dinilai merusak, antara lain Program Mobilan Nasional (Mobnas) dan monopoli yang melibatkan anggota keluarga presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil, sampai pada akhirna presiden Soeharto
- 50. Pada Agustus 1998 Indonesia dan IMF menetujui program pinjaman dana dibawah presiden BJ. Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut. Akibatnya, ketergantungan Indonesia terhadap IMF semakin kuat yang menimbulkan kritik dan kecaman dari ahli ekonomi dan elite politik. Kritik dan kecaman tersebut mendorong pemerintahan presiden SBY berupa melepaskan diri dari ketergatungan pada IMF.
- 51. Peran Elite Politik dan Sipil Jurang pemisah yang besar antara golongan elite dengan kebanyakan warga Indonesia dilihat dari pandangan yang berlainan dari kedua pihak tentang reformasi. Reformasi bagi golongan elite berarti memperoleh akses dan hak istimewa yang sebelumnya hana diberikan kepada kelompok yang paling dekat dengan penguasa, yaitu tentara. Pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan suatu langkah pembangunan negara, yaitu membentuk masyarakat sipil yang kukuh untuk membantu menjamin stabilitas. Masyarakat sipil harus dapat melibatkan diri dalam kompromi politik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat, suatu hal yang akan mengurangi kemampuan mereka untuk bersatu menentang pemerintahan yang tidak demokratis.
- 52. Masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam menuntut transparasi, melacak korupsi, dan menjembatani jurang antara rakyat dan pemerintahan. Pengembangan kemahiran merupakan suatu cara untuk membentuk masyarakat sipil. Pelatihan terutama untuk kaum wanita dan kaum muda, dapat membantu membentuk masyarakat sipil yang mampu melaksanakan perubahan sosial. Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang jauh lebih serius dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang mengalami dampak krisis moneter yang sama pada 1997. Dan masalah ekonomi yang besar masih berada ditingkat pusat dan dapat mendatangkan pengaruh buruk terhadap daerah terpencil. Tantangan ekonomi yang utama adalah perlunya upaya menstabilkan nilai rupiah dan meningkatkannya agar kembali ke nilai pada 1997.
- 53. Masalah lain adalah kekurangan dana sehigga menghalangi kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara efektif tanpa korupsi pada periode transisi ini. Penyelesaian masalah ini tidak akan ditemukan dengan membebankan pada pembayar pajak. Namun, keberhasilan agen pajak di Indonesia dalam meningkatkan jumlah orang yang terdaftar untuk pajak merupakan suatu tanda yang menggembirakan. Banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai pentingnya penanaman modal asing secara langsung. Beberapa analis yakin bahwa penanaman modal asing hanya menymbangkan 3-6 % investasi total, dan hanya mempekerjakan sebagian kecil tenaga buruh. Banyak pengamat yag mengkritik prestasi IMF dalam urusan ekoomi indonesia, dengan menyatakan bahwa IMF kurang realistis dalam permintaannya
- 54. Pemerintah Indonesia juga harus mencoba memperbaiki hubungannya dengan IMF, dengan memenuhi permintaannya sedapat mungkin sambil menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dampak buruk terhadap rakyat Indonesia. Menurut banyak ahli, ketegangan yang timbul dari pembauran masyarakat melalui transmigrasi dan migrasi disebabkan oleh ketegangan ekonomi dan bukannya pergeseran etnis atau agama. Perkembangan LSM merupakan bagian penting dalam pembentukan masyarakat sipil dan pencegahan serta pengendalian ketegangan politik dan sosial di Indonesia. LSM di Indonesia sebegitu pluralistis dan beraneka ragam, sama seperti masyarakat Indonesia. LSM bergiat di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan keamanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- 55. Nama Kelompok: Lintang Vertika Sari Marthina Denise Alfons Silfiya Amaliyana Saefas Tia Septiany Savitry Kelas XII IPA 5