Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance). Situs: igf.id. E-mail: contact [at] igf.id. Pengunggah: donnybu.id

1. Dialog Nasional
Forum Tata Kelola
Internet Indonesia
2019
Jakarta, 9 Oktober 2019
RINGKASAN
IGF.ID @IGF.ID INFO@IGF.ID
D I T E R B I T K A N
O L E H

2. EKONOMI
Meningkatkan Daya Saing
Ekonomi Digital Indonesia
Peningkatan
Kompetensi SDM
di Bidang Teknologi Digital
SOSIAL &
BUDAYA
Indonesia
Society 5.0,
Now!
Kenali
Inklusi Digital
Lebih Jauh
ORANG MUDA
Kalau Internet Punya
Youth, Kamu Mau Apa?
DISKUSI DAN OPEN MIC
HUKUM
Data Pribadi Milik Siapa?
Kebijakan Keamanan Siber:
Keamanan Negara vs Hak Publik
SAMBUTAN
D A F T A R I S I
INFRASTRUKTUR
NREN (National Research &
Education Network)
Infrastruktur Internet di Kota Besar

3. S A M B U T A N
MARIAM F. BARATA
Koordinator MAG IGF Indonesia &
Direktur Tata Kelola Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, Indonesia
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo), mendukung keberadaan
IGF Indonesia sebagai forum untuk membahas lika-
liku tata kelola internet di Indonesia. Dan, juga
sebagai perbandingan dengan tata kelola internet
global sehingga kita dapat mewujudkan tata kelola
internet yang inklusif dan transparan di Indonesia.
SEMUEL A. PANGERAPAN
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo), Indonesia
Perkembangan TIK dan akses yang semakin terbuka ke
sumber-sumber informasi telah membentuk masyarakat
yang berpengetahuan luas. Pemerintah akan melanjutkan
perannya sebagai fasilitator dalam mengembangkan
ekosistem yang mendukung transformasi digital di era
global ini.
Dalam semangat dialog kolaboratif, egaliter, dan inklusif
antara para pemangku kepentingan yang kuat, maka
persiapan, implementasi, dan pengawasan tata kelola
internet di Indonesia akan lebih baik di masa mendatang.

4. Meningkatkan Daya Saing
Ekonomi Digital Indonesia
Peningkatan Kompetensi SDM
di Bidang Teknologi Digital
Pembicara: Fajar Eri D. (RTIK), Mira Tayyiba
(Kemenko Bidang Perekonomian), Sri Safitri
(Telstra), Yovita Surianto (Universitas Multimedia
Nusantara)
Moderator: Hani Purnawanti (RTIK)
E K O N O M I
E K O N O M I
Pembicara: Irwin Day (FTII), Hilman Fajrian (Arkademi),
Donny B. U. (Staf Ahli Kominfo)
Moderator: Yuan Oktafian (ISIPII)
Kata kuncinya adalah "kolaborasi dan
sinergi", "kreativitas dan inovasi", dan
"beradaptasi dengan cara baru".
Selain fokus pada regulasi dan mengubah
perilaku ekonomi masyarakat — seperti
beralih ke e-commerce dari bisnis
konvensional —, harus ada gerakan literasi
yang lebih komprehensif bagi publik terkait
dengan ekonomi digital. Ada urgensi untuk
mengembangkan visi ekonomi digital
Indonesia bersama.
Indonesia membutuhkan lebih banyak pakar TIK.
Salah satu cara untuk menambah jumlah pakar
TIK adalah dengan menambahkan TIK ke dalam
kurikulum pendidikan, tetapi itu bukan jalan yang
mudah dan membutuhkan dukungan, terutama
dari badan legislatif sebagai salah satu pembuat
keputusan.
Untuk mengembangkan ekosistem pendidikan
formal ada tantangan — seperti kurikulum dan
ketersediaan akses dan biaya—, jadi untuk saat ini
kita harus mengambil keuntungan dari peran
pendidikan dan teknologi informal.
I N F R A S T R U K T U R
I N F R A S T R U K T U R
NREN (National Research &
Education Network)
Pembicara M. Taufik (Indosat), Johar Simajuntak (Moratel)
Moderator: Basuki Suhardiman (ITB)
Konsep N-REN adalah untuk memfasilitasi
pengguna jaringan sehingga mereka dapat
dengan mudah terhubung satu sama lain ketika
berbagi informasi dan data, dengan harga
ekonomis. Internet adalah sumber daya bersama,
oleh karena itu internet harus dibagi dengan yang
lain dengan membangun koneksi antar pengguna.
Sebagai opsi, Indonesia dapat membentuk IdREN,
jaringan tertutup nasional khusus yang
menghubungkan para pemangku kepentingan,
seperti pemerintah yang membuat peraturan,
pendidikan tinggi sebagai pengguna utama
IdREN, industri, masyarakat sebagai lembaga
penelitian, dan media yang menjadi infrastruktur
jaringan dan akses.
Infrastruktur Internet di
Kota Besar
Pembicara: Agung Harsoyo (BRTI), Bambang
Pratama (Universitas Binus), Eddy Satria (Kemenko
Bidang Perekonomian), M. Arif Angga (APJATEL),
Galumbang Menak (Moratel)
Moderator: Nonoth Harsono (Mastel)
Infrastruktur di kota-kota besar
kacau karena kurangnya kontinuitas
dan koordinasi antara peraturan
pemerintah atau kebijakan, baik di
tingkat nasional dan provinsi.
Jika Indonesia ingin
mengembangkan kota-kota besar
menjadi smart cities, maka harus
dimulai dengan regulasi manajemen
infrastruktur yang melibatkan
banyak pemangku kepentingan.

5. Sangat penting untuk memiliki kontrol terhadap data pribadi kita karena
privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, praktik
pendistribusian data pribadi mengkhawatirkan karena eksploitasi dan
monetisasi terjadi, terutama karena tanpa persetujuan yang seksama. Di
sisi lain, pengawasan massal terhadap data pribadi atas nama keamanan
meningkat. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pengawasan dilakukan
pada data pribadi seseorang?
Secara budaya, kita kurang memiliki perilaku menghormati data pribadi
dan privasi dan oleh karena itu kita ketinggalan dalam hal memahami dan
mempraktikkan keamanan dan keselamatan online. Itulah alasan melek
data pribadi dan privasi harus disosialisasikan lebih sering kepada publik.
Ada tantangan dalam mengatur perlindungan data pribadi yang datang di
dalam pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil itu sendiri. Namun
sangat penting bahwa pemerintah menjamin perlindungan data pribadi
bagi warganya.
Data Pribadi Milik Siapa?
Kebijakan Keamanan Siber:
Keamanan Negara vs Hak Publik
Pembicara: Semuel A.
P. (Kominfo, Alia Y. K.
(ELSAM), Betty
Purwandari (Universitas
Indonesia), Teguh
Prasetya (Mastel)
Moderator: Sherly
Haristya (Mahasiswa
Doktoral)
H U K U M
H U K U M
Pembicara: Alfons Tanujaya (Vaksincom), Ardi
Sutedja (ICSF), Miftah Fadhli (ELSAM), Semuel
A. P. (Kominfo), Sih Yuliana Wahyuningtyas
(Universitas Atma Jaya)
Moderator: Svaradiva (ID Institute)
Dalam membahas keamanan siber dan
merumuskan peraturannya, pemangku
kepentingan harus dilibatkan, seperti pemerintah,
sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi.
Budaya mengenai keamanan siber juga harus
dikembangkan di masyarakat, sehingga setiap
pemangku kepentingan memahami hak dan
kewajiban mereka.
Kebijakan dan regulasi keamanan siber harus
memperhatikan dan melindungi hak-hak publik
di internet, seperti hak untuk mengaksesnya, hak
untuk mendapatkan informasi, hak untuk
kebebasan berekspresi, hak untuk privasi data,
dan hak-hak fundamental lainnya.

6. Kenali Inklusi Digital
Lebih Jauh
S O S I A L &
B U D A Y A
S O S I A L &
B U D A Y A
Pembicara: Dinita Andriani P. (Web Foundation),
Gustaff Hariman (Common Room), Ivonne Kristiani
(Wikimedia Indonesia), Joko Santoso (Perpustakaan
Nasional Indonesia)
Moderator: Ivan Lanin (Founder of Lingua Bahasa)
Inklusi digital berarti cara untuk
memaksimalkan penggunaan internet
dengan cara yang positif, bermanfaat, dan
hati-hati, serta melibatkan semua pemangku
kepentingan sehingga semua warga negara
dapat menggunakan dan menikmati hak
mereka di dunia digital secara setara.
Masih ada banyak pekerjaan rumah di
Indonesia untuk setiap pemangku
kepentingan, namun kita perlu mengakui dan
mengapresiasi bahwa banyak inisiatif yang
telah dilakukan, misalnya digitalisasi buku dan
akses terbuka ke publik melalui layanan online
yang dilakukan Perpustakaan Nasional, atau
aktivitas Wikigap yang diprakarsai oleh
Wikimedia.
Indonesia Society 5.0, Now!
Pembicara: Nonoth Harsono (Mastel), Ummi
Salamah (Puskakom UI), Andri Johandri
(Phytonesia), Sukma Wahyu (Saka Milenial Kwarda
Jateng), Angkie Yudistia (Thisable)
Moderator: Indriyatno Banyumurti (ICT Watch)
Masyarakat 5.0 adalah tentang penggunaan
teknologi yang bertujuan untuk
memudahkan orang dalam meningkatkan
kualitas hidup mereka. Untuk
membangunnya membutuhkan sistem
keamanan dan privasi yang ketat.
Di Indonesia, sumber daya manusia dan
infrastruktur masih belum siap menjadi
masyarakat 5.0 karena tantangan-
tantangan seperti biaya mahal, lisensi tinggi,
risiko tinggi untuk rupiah, dan investor yang
terbatas.
Internet bisa menjadi sesuatu yang baik dan /
atau buruk tergantung pada penggunanya,
tetapi harus dipahami bahwa pengaturan dan
tata kelola internet adalah upaya dari berbagai
pemangku kepentingan.
Pemerintah memiliki peran dalam
menyiapkan peraturan, serta memfasilitasi dan
menjamin infrastruktur yang adil sehingga
semua warga negara dapat mengakses dan
menggunakannya. Pemerintah juga
mendorong literasi digital, misalnya dengan
mendukung program Siberkreasi.
Di sisi lain, platform media sosial juga memiliki
peran penting dalam menciptakan internet
yang lebih sehat, misalnya dengan memiliki
pusat keamanan di dalam platform dan
memiliki pedoman standar komunitas yang
dapat melindungi pengguna dari bahaya
online.
Masyarakat sipil, sebagai pengguna internet
utama memang mendapatkan manfaat dari
internet. Namun keterlibatan mereka dalam
tata kelola internet masih kurang, terutama
kaum muda sebagai pengguna internet
terbesar.
Janganlah meremehkan akses internet yang
dimiliki. Kompleksitasnya harus dipahami oleh
anak muda. Para pemangku kepentingan
lainnya harus mulai melibatkan dan
melibatkan kaum muda dalam diskusi tata
kelola internet, karena akan berdampak besar
bagi mereka sebagai pengguna, sekarang dan
akan lama di masa depan.
Kalau Internet Punya Youth,
Kamu Mau Apa?
Pembicara: Dhyta Caturani (Purplecode Collective),
Rizki Ameliah (Kominfo), Donny Eryastha (TikTok),
Gerald Bastian (Kok Bisa?)
Moderator: Ellen Kusuma & Astari Yanuarti
(Indonesia Youth IGF)
O R A N G
M U D A
O R A N G
M U D A

7. Akademisi
35.5%
Pemerintah
22.1%
LSM
16.3%
Sektor Swasta
14.9%
Publik
10%
Media Massa
1.2%
STATISTIK PESERTA
ADA 498 ORANG
yang menghadiri Dialog Nasional
Forum Tata Kelola Internet Indonesia 2019
PEREMPUAN
(37.8%)
188
LAKI-LAKI
(62.2%)
310

8. G A L E R I