1. REFLEKSI
PKL, PRAKERIN, PPKSK,
PADA SMK.
PKL
(PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
PRAKTEK
KERJA
INDUSTRI
PRAKERIN
(SUB-SISTEM DARI PSG)
PPKSK
(PROGRAM PENINGKATAN
KOMPETENSI SIAP KERJA)

2. PRAKERIN
BISA BERHASIL, APABILA SMK:
1. MEMAHAMI DGN BAIK DAN BENAR,
MAKNA PRAKERIN BAGI SMK.
2. MEMILIKI KOMITMEN KUAT UNTUK
MENGHASILKAN LULUSAN YANG
KOMPETEN DAN SIAP KERJA.
3. MEMBUKA DIRI UNTUK MENGUBAH
PARADIGMA DARI SUPPLY DRIVEN
MENJADI DEMAND DRIVEN.

3. PANDUAN PENYUSUNAN
SYLLABUS PRAKTEK KERJA INDUSTRI
MENCERMATI SK-KD
(Standar Kompetensi & INDUSTRI MENYUSUN
Kompetensi Dasar DAFTAR PEKERJAAN
(Permen 28/2009) YG AKAN DIKERJAKAN
SISWA DI INDUSTRI SMK
MEMFORMULASI-
KANNYA
DALAM BENTUK
PENANDA- SYLLABUS
PELAKSANAAN TANGANAN MOU, PRAKERIN
PRAKTEK KERJA BERISI
INDUSTRI SYLLABUS
PRAKERIN
EVALUASI DAN PENERBITAN
SERTIFIKAT / SURAT KETERANGAN.

4. SK-KD
1. STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR
YANG MENJADI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN,
MENGACU PADA PERMEN NO. 28 TAHUN 2009.
2. SK-KD INI YANG MENJADI PATOKAN BAGI INDUSTRI
MEMILIH PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
SISWA PADA PRAKERIN.
3. DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUSUN OLEH INDUSTRI
DIFORMAT OLEH SMK MENJADI SYLLABUS.
4. SYLLABUS PRAKERIN (PROGRAM PRAKTEK KERJA
INDUSTRI) INI, DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI
BERSAMA OLEH SMK DAN INDUSTRI PELAKSANA
PRAKERIN.

5. 5. SETELAH SYLLABUS PRAKERIN DISEPAKATI, SMK
MENGANALISIS DAFTAR KOMPETENSI APA SAJA
YANG BELUM TERPROGRAM DI PRAKERIN, UNTUK
DICARIKAN SOLUSI UTK MENGATASINYA. (BISA DGN
CARA MENGUSAHAKAN PRAKERIN DI INDUSTRI LAIN,
ATAU DIATASI SENDIRI DI SEKOLAH).

6. PERLU DIINGAT
PPKSK
BISA BERTAHAN DAN
BERKELANJUTAN, KALAU
ADA PRINSIP KOLABORASI
(MEMBERI KEUNTUNGAN/
MANFAAT BEGI KEDUA
BELAH PIHAK.

7. UPAYA PENINGKATAN
PERAN DAN FUNGSI HUBIN
1. PERAN DAN FUNGSI HUBIN DITANGANI OLEH
SALAH SEORANG WAKIL KEPALA SEKOLAH.
2. TUGAS-TUGAS HUBIN DIOPERASIKAN OLEH SATU
SATUAN-TUGAS (SATGAS), YAITU SATGAS PPKSK.
3. SUSUNAN ORGANISASI SATGAS PPKSK:
• KETUA : WAKASEK HUBIN
• SEKRETARIS : GURU YANG DITUNJUK
• ANGGOTA : KETUA PROGRAM KEAHLIAN
4. SATGAS PPKSK, DIBENTUK ATAS SK KEPALA-SEKOLAH,
DITERBITKAN SETIAP AWAL TAHUN AJARAN.
5. PELAKSANAAN PROGRAM PPKSK DI SMK, DIKENDALI-
KAN OLEH SATU TIM PENGENDALI PPKSK DI DINAS
PENDIDIKAN DKI JAKARTA.

8. 6. TUGAS POKOK POKJA PPKSK:
1) MENGEMBANGKAN JARINGAN KERJASAMA DGN
DUNIA USAHA-DUNIA INDUSTRI, antara lain untuk:
 Sosialisasi Program PPKSK,
 Pengembangan Syllabus PPKSK
 Memperbesar daya tampung utk
peserta program PPKSK
 Penyaluran lulusan
 Penyapan MOU untuk pelaksanaan PPKSK
 Koordinasi dengan Tim Pengendali PPKSK
2) MENGEMBANGKAN INSTRUMEN PPKSK:
 MENYUSUN JURNAL PPKSK
 MENYUSUN SISTEM PENILAIAN
3) MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, MEMONITOR
DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN PPKSK.
4) MELAPORKAN KEMAJUAN PROGRAM PPKSK KE
TIM PENGENDALI PPKSK DI DINAS-DIK DKI.

9. 7. SETIAP SATGAS PPKSK, PERLU MEMILIKI PETA
INDUSTRI YANG MENJADI INSTITUSI PASANGANNYA
UNTUK PENYALURAN SISWA MENGIKUTI PROGRAM
PPKSK. TUGAS INI HARUS DIKOORDINASIKAN OLEH
WAKASEK BID. HUBIN, PADA SETIAP AWAL TAHUN-
AJARAN.
8. POKJA PPKSK PENTING MENDAPAT INSENTIF
BULANAN DAN DUKUNGAN DANA OPERASIONAL,
YANG DIANGGARKAN DALAM RAPBS SESUAI DGN
KEMAMPUAN KEUANGAN SEKOLAH.
9. SETIAP PENUGASAN GURU BERKUNJUNG KE DUDI
UTK TUGAS PPKSK, PERLU DIBUATKAN SURAT-
TUGASNYA, SEHINGGA GURU MERASA NYAMAN
MENGIKUTYI WAKTU PERUSAHAAN DAN TDK
TERTEKAN OLEH KEWAJIBAN ABSEN JARI.

10. 10.KETERLIBATAN GURU DENGAN BERBAGAI INISIATIF
MELAKUKAN BERBAGAI KEGIATAN KERJASAMA
INDUSTRI MENDUKUNG PROGRAM PPKSK, PERLU
MENDAPAT APPRESIASI DARI KEPALA-SEKOLAH.
11. KEPALA SEKOLAH HENDAKNYA TDK BOSAN-BOSANNYA
MEMOTIVASI SEMUA GURU UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PPKSK, DAN MEMBERI PENGERTIAN KEPADA
GURU-GURU ADABTIF DAN NORMATIF TENTANG
PENTINGNYA PRAKTEK KERJA INDUSTRI UNTUK
MEMBENTUK BUDAYA KERJA INDUSTRI.
12.SATGAS PPKSK PENTING MEMELIHARA SALING
PENGERTIAN DAN KERJASAMA DENGAN WAKASEK-
KURIKULUM DALAM PENYUSUNAN DAN PENGEM-
BANGAN SYLLABUS PRAKTEK KERJA INDUSTRI, SERTA
PENGATURAN PENJADWALAN PEMBELAJARAN DGN
SISTEM BLOK.

11. RASIONAL PENTINGNYA
PENJADWALAN DGN SISTEM BLOK
1. PENJADWALAN DGN SISTEM BLOK, LEBIH
MEMUDAHKAN PELAKSANAAN PRINSIP BELAJAR-
TUNTAS (Mastery Learning).
2. PENGGUNAAN BENGKEL/LABORATORIUM SEKOLAH
LEBIH EFEKTIF DAN LEBIH EFISIEN DENGAN PENJAD-
WALAN SISTEM BLOK.
3. MEMUDAHKAN PENYESUAIAN PADA PARADIGMA-
BARU SMK, antara lain:
• PRINSIP RPL
• PRINSIP RCC
• PRINSIP MULTY ENTRY-MULTY EXIT
• MODEL BARU RAPORT
• SKILL PASPORT.

12. PENJADWALAN DENGAN SISTEM BLOK
MEMBUKA PELUANG PRAKERIN SALING
MENGUNTUNGKAN BAGI INDUSTRI DAN
BAGI SEKOLAH.
1. SEKOLAH MEMILIKI FLEKSIBILITAS MENGATUR WAKTU
PELAKSANAAN PRAKERIN, SEHINGGA MEMUNGKIN-
KAN DILAKSANAKAN PADA BULAN-BULAN YANG
LEBIH BERKESESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN
INDUSTRI:
• TDK LAGI MUSIMAN, TAPI BISA PADA BULAN-BULAN
SEPANJANG TAHUN.
• AKAN MEMPERBESAR KESEMPATAN PRAKTEK
KERJA INDUSTRI BAGI SISWA SMK.

13. 1. ALOKASI JAM BELAJAR PADA STRUKTUR KURIKULUM
SMK, KUMULATIF SELAMA TAHUN BELAJAR SEKOLAH.
2. MENGANUT PRINSIP MULTY ENTRY-MULTY EXIT.
(BATASAN USIA SISWA SMK SEHARUSNYA TDK DISAMA-
KAN DGN BATASAN USIA SMA).
3. MENGANUT PRINSIP RPL ( RECOGNITION OF PRIOR
LEARNING) ATAU RCC (RECOGNITION OF CURRENT
COMPETENCIES)
4. RAPORT SISWA, BERISIKAN LAPORAN HASIL BELAJAR
SISWA (APA ADANYA), TIDAK HARUS MENGIKUTI
MODEL KONVENSIONAL.

14. Tabel 9. Struktur Kurikulum SMK/MAK
Alokasi Waktu
Komponen Kelas X, XI, dan XII
Jam Pelajaran Per Minggu a) Durasi Waktu (Jam)
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 192
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 192
3. Bahasa Indonesia 2 192
4. Bahasa Inggris 4 440 b)
5. Matematika 4 440 b)
6. Ilmu Pengetahuan Alam 2 192 b)
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 192 b)
8. Seni Budaya 2 192 b)
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 2 192
1. Kejuruan
1. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 2 202
1. Kewirausahaan 2 192
1. Dasar Kompetensi Kejuruan c) 2 140
1. Kompetensi Kejuruan c) 6 1000 d)
B. Muatan Lokal 2 192
C. Pengembangan Diri e) (2) (192)
Jumlah 36 3950

15. Keterangan notasi:
a) Alokasi waktu pelajaran per minggu adalah jumlah jam
minimal bagi setiap program keahlian.
b) Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang
digunakan oleh setiap program keahlian. Program
keahlian yang memerlukan waktu lebih, diintegrasikan
ke dalam kelompok Dasar Kompetensi Kejuruan di luar
jumlah jam yang dicantumkan pada Dasar Kompetensi
Kejuruan.
c) Terdiri atas berbagai mata pelajaran yang ditentukan
sesuai dengan kebutuhan setiap program keahlian.
d) Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuai
dengan kebutuhan standar kompetensi kerja yang
berlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari
1000 jam.
e) Ekuivalen 2 jam pembelajaran.