Konsep strategi harus diartikan sebagai suatu konsep pemikiran untuk dapat dibahas oleh semua pihak berkepentingan (urban stakeholders) sehingga tercapai kesepakatan, bukan sebagai suatu pemikiran sepihak pemerintah pusat. Diharapkan konsep ini memperoleh tanggapan dan masukan dari seluruh kalangan terkait dalam penyediaan air bersih, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kita ke depan dalam merumuskan program dan kegiatan pengembangan air bersih perkotaan.

1. 1
I. PENDAHULUAN
Konsep strategi harus diartikan sebagai suatu konsep pemikiran untuk dapat
dibahas oleh semua pihak berkepentingan (urban stakeholders) sehingga tercapai
kesepakatan, bukan sebagai suatu pemikiran sepihak pemerintah pusat.
Diharapkan konsep ini memperoleh tanggapan dan masukan dari seluruh kalangan
terkait dalam penyediaan air bersih, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kita
ke depan dalam merumuskan program dan kegiatan pengembangan air bersih
perkotaan.
Penyediaan air bersih perkotaan sebagai bagian prasarana dan sarana
perkotaan harus diselaraskan dengan strategi pengembangan perkotaan masa
mendatang. Di mana visi pegembangan perkotaan 2020 ingin mewujudkan
kawasan perkotaan layak huni, berkeadilan sosial, berkembang secara
berkelanjutan sesuai potensinya serta saling memperkuat mewujudkan
pengembangan wilayah serasi dan seimbang, dilaksanakan oleh petaruh
(stakeholders) secara bersama-sama. Namun, konsep strategi penyediaan air
bersih perkotaan ini sejauh mungkin harus memperlihatkan faktor-faktor realita
kehidupan masyarakat saat ini, perubahan-perubahan struktural sedang
berlangsung, dan prospek tantangan dan masalah yang dapat diperkirakan akan
mempengaruhi penyediaan air bersih perkotaan ke depan. Realita kehidupan
tersebut meliputi antara lain masih banyaknya penduduk kota yang hidup dalam
kemiskinan serta masih terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah dan
masyarakat perkotaan. Perubahan struktural dimaksud meliputi perubahan dalam
pola pikir, pola hubungan, dan pola tindak yang menyertai perubahan diakibatkan
oleh langkah desentralisasi, demokratisasi dan reformasi dalam kehidupan yang
terjadi di tanah air.
Prospek tantangan dan permasalahan penyediaan air bersih perkotaan yang
diperkirakan akan dihadapi masyarakat perkotaan antara lain lompatan
pertumbuhan penduduk kota, tingkat pencemaran lingkungn kota, minimnya
pilihan sumber air baku di kota, tingginya tingkat kebutuhan air bersih, dan
rendahnya kerja sama antar kota.

2. 2
II. PERUBAHAN POLA PIKIR, POLA HUBUNGAN, DAN POLA
TINDAK
Strategi penyediaan air bersih diperkotaan sebagai bagian dari utilitas kota
tidak lepas dari perubahan-perubahan fundamental terjadi di perkotaan, yang
menuntut pergeseran dalam pola pikir, pola hubungan dan pola tindak terhadap
sesama pelaku, masyarakat dan lingkungan sekelilingnya. Perubahan mendasar
yang perlu disadari tersebut sekurang-kurangnya tetapi tidak terbatas pada hal-hal
sebagai berikut :
1. Pedoman disesuaikan dengan kondisi daerah
Pembangunan penyediaan air bersih perkotaan akan menunjukkan ciri-ciri
yang lebih beraneka ragam dan bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan
selera keinginan masing-masing daerah dan kota. Sehingga pedoman dari
pusat tidak lagi diterapkan secara seragam bagi semua daerah dan kota di
Indonesia tanpa mengindahkan diferensiasi permasalahan dan pemecahan
persoalan pembangunan perkotaan.
2. Pelayanan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan majemuk
Setiap pelayanan air bersih pada masyarakat perkotaan akan memperhatikan
kebutuhan dan kemampuan majemuk masyarakat sehingga perlu dilayani
melalui pelbagai perangkat pelayanan. Pada prinsipnya masyarakat yang
mendapatkan manfaat langsung dari pelayanan pemerintah perlu membayar
kontribusinya bagi pelayanan yang diperolehnya, dan berlaku bagi aparat
pemerintah sendiri. Di lain pihak tidak akan ada kelompok masyarakat yang
tidak dilayani hanya oleh karena faktor ketidak mampuan. Sehingga perlu
diupayakan pelayanan khusus bagi yang kurang mampu.
3. Pembangunan prasarana sarana dalam kerangka “program pembangunan kota
terpadu” (P2KT)
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang menitikberatkan pada
investasi fisik, khususnya investasi publik sebagai bagian dari pembangunan
prasarana dan sarana perkotaan bersifat menyeluruh meliputi aspek ekonomi,
sosial, fisik, lingkungan, budaya dan manajemennya. Dalam aplikasi
praktisnya maka pendekatan “program pembangunan prasarana kota terpadu’

3. 3
(P3KT) dikembangkan hingga kini akan bergeser pada pendekatan “program
pembangunan kota terpadu” (P2KT). Dalam kerangka baru ini, kota tidak
harus mampu dalam membangun dan penyediaan prasarana dan sarana
kotanya, tetapi harus mampu dalam mengelola seluruh sumber dayanya dan
bersama pelaku pembangunan menciptakan kota layak huni, kompetitif secara
ekonomis, layak meminjam, dan berkelanjutan.
4. Penyediaan prasarana sarana untuk peningkatan daya saing kota
Dalam era berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi, kota-kota
dapat langsung saling terkait dengan pasar internasional dan bekerja sama
atau bersaing dengan kota-kota lain di dunia melalui kemitraan dan
penanaman modal dalam dan luar negeri. Ketersediaan prasarana air bersih
sebagai salah satu prasarana perkotaan akan mempengaruhi daya saing kota
tersebut terhadap kota-kota lainnya dalam merebut peluang-peluang di atas.
III. ISU PENYEDIAAN AIR BERSIH PERKOTAAN
1. Pertumbuhan penduduk perkotaan
Permasalahan penyediaan prasarana dan sarana air bersih tidak dapat
dilepaskan dari perkembangan perkotaan. Peningkatan laju pertumbuhan
penduduk perkotaan, sebagai salah satu aspek penting dalam perkembangan
kota, dalam periode 1990-1995 mencapai 4,76 % pertahun. Berdasarkan
keadaan tersebut, pada akhir tahun 2018 atau akhir PJP II penduduk
perkotaan diperkirakan sekitar separuh dari penduduk nasional (52%) akan
berada di kawasan perkotaan. Tingkat pertumbuhan kota yang demikian
tinggi akan menimbulkan berbagai dampak pada proses pembangunan kota
khususnya proses pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) kota.
2. Perubahan pola spasial kota
Kota yang menghadapi permasalahan internal mengakibatkan antara lain
terjadinya perubahan pola spasial kota dengan berkembangnya kawasan-
kawasan budidaya yang sering kali mengkonversi lahan resapan air, lahan
pertanian, dan hutan/taman kota. Pertumbuhan kawasan permukiman,
kawasan bisnis skala besar dan sedang diiringi dengan pertumbuhan

4. 4
prasarana transportasi yang mengikuti kebutuhan riil kota mengakibatkan
perencanaan penyediaan air bersih kota sering kali harus direvisi. Hal ini
berdampak pada kebutuhan pembangunan baru atau rehabilitasi prasarana dan
sarana air bersih perkotaan yang pada gilirannya membutuhkan biaya.
3. Batas administratif kota/kabupaten
Wilayah antar perkotaan dibatasi oleh batasan administratif (administratif
boundaries) untuk membedakan daerah administratif pemerintahan
kota/kabupaten. Perencanaan maupun pelaksanaan proyek penyediaan air
bersih perkotaan yang kaku terhadap batasan administratif akan menyebabkan
pelayanan air bersih pada kawasan tertentu menjadi terhambat. Kawasan
berdekatan dengan pelayanan kota namun secara administratif bukan wilayah
kota tersebut harus menunggu pengembangan jaringan pelayanan air bersih
kota berdekatan di mana kawasan tersebut secara administratif termasuk di
dalamnya. Pendekatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang kaku
seperti ini di samping akan menyebabkan pelayanan pada masyarakat
terlambat, juga menyebabkan investasi jaringan tidak efisien dan efektif.
4. Pilihan sumber air baku di perkotaan
Pembangunan kota yang lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi kota
akan meningkatkan luas area terbangun untuk aktivitas bisnis yang pada
gilirannya mendorong terjadinya konversi lahan resapan dan hutan/taman
lindung yang bermanfaat sebagai pemasok air baku kota. Hal ini
mengakibatkan sumber air berlokasi di kota sebagai air baku untuk
penyediaan air bersih kota semakin langka. Lokasi air baku yang layak teknis,
hygienis, ekonomis pada umunya berada di luar wilayah perkotaan. Bila
keadaan memaksa, pengambilan air baku penyediaan air bersih di kota masih
dapat dilakukan namun membutuhkan pengolahan lebih komplit hingga
berdampak pada biaya tinggi.
5. Tingkat pencemaran lingkungan perkotaan
Pesatnya pertumbuhan kota tidak disertai dengan penyediaan prasarana dan
sarana dasar perkotaan secara langsung akan berdampak pada tingginya

5. 5
tingkat pencemaran lingkungan perkotaan. Pencemaran pada lingkungan
terutama pada badan air dan tanah terjadi sebagai dampak pembuangan sisa
aktifitas masyarakat berupa limbah kawasan industri, permukiman, dan
kawasan bisnis. Limbah cair atau padat diproduksi sebagai sisa aktifitas
manusia akan menurunkan kualitas badan air permukaan dan dalam kurun
waktu tertentu mencemari air tanah.
6. Kinerja teknis penyediaan air bersih
Peningkatan jumlah penduduk terutama perkotaan secara langsung akan
menuntut pelayanan minimum kebutuhan dasar (basic needs) air bersih.
Kebutuhan ini akan lebih mendesak dengan kecenderungan pertumbuhan
populasi penduduk kota sampai akhir PJP II diperkirakan lebih dari separuh
penduduk (52%) tinggal di wilayah perkotaan. Sementara itu, kondisi
pencapaian sasaran cakupan pelayanan baru saat ini mencapai 50%. Kinerja
teknis penyediaan air bersih semakin memprihatinkan dengan tingginya rata-
rata kehilangan air teknis maupun non teknis di mana diperkirakan saat ini
mencapai rata-rata 37%.
7. Kinerja manajemen penyediaan air besih
Pengeloaan air minum PDAM pada masa yang akan datang diharapkan
berperan sebagai pelaku utama pembangunan air bersih perkotaan bekerja
sama dengan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM
tahun 2010 oleh BPPSPAM, terlihat dari 335 PDAM yang dievaluasi
sebanyak 145 PDAM dikategorikan dalam kondisi sehat, 103 PDAM dalam
kondisi kurang sehat dan 87 PDAM dalam kondisi sakit. Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan terhadap kinerja PDAM di
Indonesia.
Akan tetapi, umumnya kemampuan SDM dalam pengelolaan prasarana dan
sarana air bersih masih terbatas sebagai akibat penempatan personil kurang
sesuai keahlian dan rasio pegawai terhadap jumlah konsumen relatif tinggi.

6. 6
IV. KONSEP KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYEDIAAN AIR BERSIH
PERKOTAAN
Dengan memperhatikan visi dan misi serta gambaran upaya penanganan
terhadap berbagai masalah tersebut di atas, maka disusun suatu konsep kebijakan
umum dan konsep strategi penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan.
1. Konsep Umum Kebijakan Air Bersih Perkotaan
a. Mendorong terciptanya hubungan profesional antara pemilik aset air
bersih (Pemda) dengan aparat pengelola (PDAM)
1) Pemisahan kepemilikan aset (Pemda) dengan manajemen (PDAM).
2) Membatasi pengaruh politik dalam pengelolaan air bersih PDAM.
3) Mendorong pelaksanaan performance contract antara Pemda dengan
aparat PDAM atau Pemda dengan pihak swasta.
4) Regrouping pelaksanaan pelayanan antar PDAM untuk mencapai
kondisi ideal.
5) Mengubah bentuk retribusi deviden PDAM pada Pemda menjadi
kontribusi jasa pengoperasian.
b. Membuat kerangka peraturan dalam pelayanan air bersih
1) Memanfaatkan pelajaran dari pengalaman banyak negara.
2) Melakukan dan meneliti bentuk kerjasama optimal.
3) Mempersiapkan bentuk-bentuk kontrak standar.
4) Membuka proses seleksi bagi banyak pihak agar kompetisi lebih
terbuka.
5) Membuat peraturan dan ketentuan yang jelas dalam kontrak.
6) Mendorong PDAM melaksanakan kontrak pada pihak swasta
(monitoring apakah standar pelayanan tercapai dan audit keuangan).
c. Merampingkan manajemen keuangan sektor air bersih
1) Pembiayaan investasi diarahkan secara Swadana PDAM.
2) Melakukan penyaringan bantuan hibah atau pinjaman pada PDAM
pada saat transisi.
3) Mendorong PDAM memahami peluang pembiayaan alternatif.

7. 7
4) Membuka akses PDAM pada capital markets.
d. Menyederhanakan kebijakan tarif
1) Menyederhanakan struktur tarif.
2) Menentukan harga dasar air.
3) Mengutamakan penyambungan pada masyarakat penghasilan rendah.
4) Melaksanakan penyesuaian tarif secara otomatis.
5) Mempertimbangkan penyertaan biaya sanitasi.
e. Meningkatkan kualitas perencanaan, desain dan pelaksanaan proyek
1) Meningkatkan kualitas perencanaan.
2) Meningkatkan kualitas bantuan teknis.
3) Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan material.
4) Meningkatkan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa.
f. Mendorong terwujudnya industri penyediaan air bersih melalui
peningkatan peran asosiasi profesional
1) Mendorong pembuatan data base kualitas air produksi.
2) Mendorong PDAM memahami peran peningkatan SDM dalam
pengelolaan perusahaan.
3) Mewujudkan perusahaan menjadi pusat referensi.
2. Strategi Pengembangan Penyediaan Air Bersih Perkotaan
a. Penanganan penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaaan program
mendesak dan jangka pendek
1) Kebijakan penyediaan prasarana dan sarana air bersih perkotaan
diarahkan pada pemulihan kinerja pelayanan yang menjamin
kenyamanan pelayanan terutama di kota-kota metropolitan dan besar
melalui :
 Pemanfaatan kapasitas sisa (idle capacity).
 Perbaikan meter air.
 Peningkatan pemeliharaan jaringan.
 Perbaikan manajemen penagihan.

8. 8
 Penjadwalan (rescheduling) dan pemutihan utang.
 Pengaturan dan restrukturisasi tarif air minum.
2) Kebijakan dan strategi air bersih sebagai upaya menjamin
kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program sedang
berjalan. Hal ini dilakukan melalui :
 Mengintegrasikan manajemen pengelolaan air baku dalam satu
lembaga pengelola yang efektif dan efisien.
 Meningkatkan kerjasama teknis dan manajemen pengelolaan air
antar kota/kabupaten.
 Mendorong pembentukan forum-forum komunikasi pelanggan.
 Meningkatkan efektifitas unit pengaduan.
 Meningkatkan sosialisasi tarif melalui lembaga konsumen dan
lembaga non pemerintah lainnya.
b. Penanganan pembangunan prasarana-sarana air bersih kota berkelanjutan
(jangka menengah dan panjang)
1) Meningkatkan kompetensi Pemerintah Pusat di bidang penyediaan air
bersih melalui :
 Pembentukan forum komunikasi antara semua pelaku
pembangunan prasarana dan sarana kota di tingkat pusat dan
daerah, dengan melibatkan DPR di daerah.
 Sosialisasi skenario perencanaan (scenarioplanning) dalam
penyusunan agenda pembangunan infrastruktur kota.
2) Mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam
pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang lebih
efisien dan efektif melalui penyelenggaraan :
 Pelatihan pengembangan dan pengelolaan pembangunan,
termasuk pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam
menggali sumber daya pembiayaan lokal.
 Pelatihan pengembangan dan pengelolaan air bersih perkotaan.

9. 9
 Penyiapan terbentuknya lembaga-lembaga yang mepunyai peran
strategis dalam menyalurkan sumber daya pendanaan dan
pelayanan untuk peningkatan kapasitas kemampuan teknis dalam
pembangunan prasarana dan sarana air bersih.
 Peningkatan peran pusat pelatihan dalam rangka peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan.
3) Mendorong kemampuan pemerintah kota/kabupaten dalam
peningkatan penyediaan prasarana-prasarana air bersih perkotaan
melalui :
 Mendorong kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam
pengelolaan air minum.
 Mendorong manajemen pengelolaan menerapkan sistem reward
& punishment.
 Mendorong pemerintah kota/kabupaten menerapkan skenario
perencanaan kota secara konsisten sesuai kebutuhan masyarakat.
 Meningkatkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana.
 Melaksanakan rasionalisasi pegawai sesuai kebutuhan manajemen
pengelolaan air bersih.