Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Mekanisme partisipasi publik sda
Similaire à Mekanisme partisipasi publik sda (20)
Plus de sonny dwi kristanu
Plus de sonny dwi kristanu (8)
Mekanisme partisipasi publik sda
- 1. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Studi kasus mengenai regulasi dan pelaksanaan partisipasi masyarakat di sektor pertambangan
- 2. Latar Belakang • Putusan MK atas permohonan Judicial Review terhadap UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba (reg. Perkara 32/PUU-VIII/2010) pada 4 Juni 2012 • Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “…memperhatikan pendapat…masyarakat…” bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak 2
- 3. Latar Belakang • Potret buruk partisipasi masyarakat pada sektor pertambangan • Peraturan Pelaksana dari UU 4/2009, khususnya PP WP justru tidak mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam penetapan WP. • Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat penetapan WP merupakan pemicu timbulnya konflik. • Kaitan buruknya proses partisipasi masyarakat dalam penetapan WP dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan 3
- 4. Urgensi • Menerjemahkan putusan MK tersebut ke dalam sejumlah indikator untuk memeriksa: – aturan hukum mengenai partisipasi masyarakat masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan; – praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam KLHS, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penetapan Wilayah Pertambangan • Rumusan Prinsip dasar Partisipasi masyarakat masyarakat pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan yang sesuai dengan amar putusan MK 4
- 5. Masalah Yang Diteliti • Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan, perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), penatataan ruang dan kajian lingkungan hidup strategis? • Bagaimana praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan, perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis? • Bagaimana model mekanisme partisipasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK pada perkara Pengujian Undang-Undang dengan nomor perkara No.32/PUU-VIII/2010? 5
- 6. 6
- 7. Tujuan • Untuk mengetahui pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan, perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), penatataan ruang dan pembuatan kajian lingkungan hidup strategis dan untuk mengetahui pelaksanaaannya di beberapa daerah. • Merumuskan model mekanisme partisipasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK pada perkara Pengujian Undang- Undang dengan nomor perkara No.32/PUU- VIII/2010 7
- 8. Landasan Teoretik • Tangga Partisipasi dari Sherry R. Arnstein (The Ladder of Citizen Participation - 1969) • Ada 8 Anak Tangga Partisipasi yaitu: 8
- 9. Metode Penelitian • Penelitian sosio-legal. • Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. • Jenis data: – primer dan sekunder. • Pengumpulan data: – penelusuran dokumen dan wawancara. • Lokasi penelitian: – NTT, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara 9
- 10. Analisis Hukum Norma Partisipasi Publik 10 Aturan Terkait Nama Peraturan KLHS - UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - RPP KLHS versi 23 Agustus 2011 - PermenLH 9/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan Ruang - UU 26/2007 tentang Penataan Ruang - PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang - PP 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 11. Analisis Hukum Norma Partisipasi Publik 11 Perencanaan Pembangunan - UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan - PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pertambangan - UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba - PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan - PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 12. Indikator Tangga Partisipasi ANAK TANGGA Partisipasi INDIKATOR Tangga kesatu MANIPULASI - Rakyat ditempatkan sebagai alat stempel untuk merekayasa dukungan terhadap pemegang kekuasaan Tangga kedua TERAPI - Rakyat ditempatkan seperti orang yang sedang sakit sehingga perlu diberikan terapi Tangga ketiga PEMBERIAN INFORMASI - Pemerintah sudah memberi informasi kepada rakyat mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan, namun sifatnya masih informasi searah dari “Pejabat” kepada “Rakyat” dan tidak disediakan umpan balik dan negosiasi. - Informasi biasanya diberikan pada tahap akhir perencanaan sehingga rakyat hanya memiliki waktu yang sempit untuk memengaruhi perencanaan sesuai dengan kepentingan mereka (rakyat) - Bentuk media informasinya antara lain berita, pamphlet, poster, rapat-rapat. 12
- 13. 13 Tangga keempat KONSULTASI - Meminta pendapat rakyat namun tidak menawarkan jaminan bahwa pendapat tersebut akan diperhitungkan. - Metode meminta pendapat biasanya melalui survey sikap warga, pertemuan warga dan dengar perdapat publik. - Kualitas partisipasi diukur dari berapa banyak rakyat yang datang ke pertemuan, brosur yang dibawa pulang dan pertanyaan yang dijawab. Tangga kelima PENETRAMAN - Menempatkan beberapa wakil dari rakyat (warga/kelompok) miskin pada badan-badan publik seperti dewan pendidikan, komisi kepolisian, dll. - Tidak ada jaminan wakil-wakil rakyat miskin yang ditempatkan akuntabel terhadap konstituen. - Komposisi wakil dari para elit biasanya memegang mayoritas kursi dari badan-badan tersebut. Tangga keenam KEMITRAAN - Ada pembagian peran dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui struktur seperti badan pengambilan keputusan bersama, komite perencanaan dan mekanisme untuk menyelesaikan kebuntuan - Mekanisme bermitra diatur secara bersama dan perubahan- perubahannya dilakukan melalui kesepakatan bersama
- 14. 14 Tangga ketujuh PENDELEGASIAN KEKUASAAN - Rakyat telah memegang posisi yang menentukan/dominan dalam proses perencanaan dari suatu program pembangunan. Tangga kedelapan KONTROL WARGA - Daya kontrol rakyat semakin meningkat, misalnya sekolah yang dikendalikan oleh komunitas, kontrol oleh warga miskin sehingga pengaturan mengenai rencana suatu pembangunan ada ditangan rakyat/warga.
- 15. A. Norma Partisipasi Masyarakat dalam KLHS 15 Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma Peraturan di bidang KLHS Tangga ketiga: PEMBERIAN INFORMASI - Sudah ada informasi kepada rakyat mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan, namun sifatnya masih informasi searah dari “Pejabat” kepada “Rakyat” dan tidak disediakan umpan balik dan negosiasi. - Informasi biasanya diberikan pada tahap akhir perencanaan sehingga rakyat hanya memiliki waktu yang sempit untuk memengaruhi perencanaan sesuai dengan kepentingan mereka (rakyat) - Bentuk media informasinya antara lain berita, pamphlet, poster, rapat-rapat. - Pemanfaatan dokumen-dokumen cetak - Pameran - Poster - Layanan informasi online - Diskusi melalui internet (berdasarkan Permen LH 9/2011)
- 16. 16 Tangga keempat: KONSULTASI - Meminta pendapat rakyat namun tidak menawarkan jaminan bahwa pendapat tersebut akan diperhitungkan. - Metode meminta pendapat biasanya melalui survey sikap warga, pertemuan warga dan dengar perdapat publik. - Kualitas partisipasi diukur dari berapa banyak rakyat yang datang ke pertemuan, brosur yang dibawa pulang dan pertanyaan yang dijawab. - Survey kuesioner, wawacara serta observasi fisik dan social - Konsultasi publik - Lokakarya (berdasarkan Permen LH 9/2011) Tangga kelima: PENENTRAMAN - Menempatkan beberapa wakil dari rakyat (warga/kelompok) miskin pada badan-badan publik seperti dewan pendidikan, komisi kepolisian, dll. - Tidak ada jaminan wakil-wakil rakyat miskin yang ditempatkan akuntabel terhadap konstituen. - Komposisi wakil dari para elit biasanya memegang mayoritas kursi dari badan- badan tersebut. - Pembentukan komite ahli atau wakil-wakil komunitas (berdasarkan Permen LH 9/2011)
- 17. B. Norma Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang 17 Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma di bidang Penataan Ruang Tangga ketiga: PEMBERIAN INFORMASI - Sudah ada informasi kepada rakyat mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan, namun sifatnya masih informasi searah dari “Pejabat” kepada “Rakyat” dan tidak disediakan umpan balik dan negosiasi. - Informasi biasanya diberikan pada tahap akhir perencanaan sehingga rakyat hanya memiliki waktu yang sempit untuk memengaruhi perencanaan sesuai dengan kepentingan mereka (rakyat) - Bentuk media informasinya antara lain berita, pamphlet, poster, rapat-rapat. Pemberian informasi melalui: (penjelasan Pasal 12 Ayat (1) huruf a. PP 68/2010): - media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet - media elektronik seperti siaran radio, siaran televisi, dan website - media komunikasi lainnya seperti melalui sms, hotline, kotak pos, dan media lainnya di mana masyarakat dapat memberikan masukan dengan mudah
- 18. 18 Tangga keempat: KONSULTASI - Meminta pendapat rakyat namun tidak menawarkan jaminan bahwa pendapat tersebut akan diperhitungkan. - Metode meminta pendapat biasanya melalui survey sikap warga, pertemuan warga dan dengar perdapat publik. - Kualitas partisipasi diukur dari berapa banyak rakyat yang datang ke pertemuan, brosur yang dibawa pulang dan pertanyaan yang dijawab. - melakukan sosialisasi, melalui media tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau pameran. Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di media radio dan/atau televisi dan rubrik tanya jawab melalui media internet - menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat, antara lain melalui kegiatan konsultasi publik, lokakarya, seminar, dan/atau workshop - memberikan tanggapan kepada masyarakat sebagai penjelasan kepada masyarakat atas masukan yang disampaikan kepada Pemerintah/pemerintah daerah (Pasal 16-17-18 PP 68/2010)
- 19. C. Norma Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 19 Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma Peraturan di bidang Perencanaan Pembangunan Tangga ketiga: PEMBERIAN INFORMASI - Sudah ada informasi kepada rakyat mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan, namun sifatnya masih informasi searah dari “Pejabat” kepada “Rakyat” dan tidak disediakan umpan balik dan negosiasi. - Informasi biasanya diberikan pada tahap akhir perencanaan sehingga rakyat hanya memiliki waktu yang sempit untuk memengaruhi perencanaan sesuai dengan kepentingan mereka (rakyat) - Bentuk media informasinya antara lain berita, pamphlet, poster, rapat- rapat. Pemberian informasi melalui: - Rencana pembangunan daerah yang dijadikan bahan dalam musrenbang (Pasal 62 Permendagri 54/2010)
- 20. 20 Tangga keempat: KONSULTASI - Meminta pendapat rakyat namun tidak menawarkan jaminan bahwa pendapat tersebut akan diperhitungkan. - Metode meminta pendapat biasanya melalui survey sikap warga, pertemuan warga dan dengar perdapat publik. - Kualitas partisipasi diukur dari berapa banyak rakyat yang datang ke pertemuan, brosur yang dibawa pulang dan pertanyaan yang dijawab. - Menyelenggarakan forum konsultasi dan musrenbang (Pasal 38 PP 8/2008 dan Pengaturan Musrenbang dalam Permendagri 54/2010)
- 21. D. Norma Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan WP 21 Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma Peraturan di bidang Pertambangan Tangga kesatu: MANIPULASI - Rakyat ditempatkan sebagai alat stempel untuk merekayasa dukungan terhadap pemegang kekuasaan - WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU Minerba) - Penetapan WP dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; (Pasal 10 huruf b UU Minerba)
- 22. STUDI KASUS 22 Proses Partisipasi Temuan di Lapangan Tingkat Tangga Partisipasi KLHS Sudah ada KLHS tetapi masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS Manipulasi Penataan Ruang Tidak ada informasi - Perencanaan Pembangunan RPJMD telah menetapkan focus pembangunan pada sektor pariwisata. Namun dalam proses musyawarah perencanaan pada tingkat desa tidak diberi ruang untuk membicarakan sektor pertambangan Manipulasi Penetapan Wilayah Pertambangan/Pemberian Izin Usaha Pertambangan Tidak ada informasi mengenai penetapan wilayah pertambangan dan proses penerbitan izin-izin khususnya pada masa 2003-2010, tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Setelah 2010 Ada upaya Pemda Manggarai Barat untuk mengkoreksi praktek usaha pertambangan dengan menghentikan sementara izin usaha yang telah dikeluarkan. Manipulasi, meskipun pada tahun 2010 ada upaya untuk penentraman warga melalui penghentian izin usaha sementara. A. Batu Gosok
- 23. 23 Proses Partisipasi Temuan di Lapangan Tingkat Tangga Partisipasi KLHS Tidak ada informasi pelaksanaan KLHS - Penataan Ruang Tidak ada informasi - Perencanaan Pembangunan Tidak ada informasi - Penetapan Wilayah Pertambangan/P emberian Izin Usaha Pertambangan Sudah ada usulan wilayah pertambangan dari Dinas Pertambangan ke Provinsi dan Provinsi ke Pemerintah Pusat, namun WP yang diusulkan dari Kabupaten tidak ada proses partisipasi masyarakat. Manipulasi B. Hakatotubu – Tambea
- 24. 24 C. Batang Toru Proses Partisipasi Temuan di Lapangan Tingkat Tangga Partisipasi KLHS Tidak ada informasi terkait KLHS, hanya khusus mengenai AMDAL, justeru masyarakat meyakini ada upaya pemalsuan informasi terkait pernyataan bahwa masyarakat tidak menggunakan sungai Batang Toru sebagai air minum. Padahal kenyataannya air sungai Batang Toru dikonsumsi sebagai air minum. Manipulasi Penataan Ruang Tidak ada informasi - Perencanaan Pembangunan Tidak ada informasi - Penetapan Wilayah Pertambangan/Pemb erian Izin Usaha Pertambangan Tidak ada informasi -
- 25. Simpulan • Perbandingan Penilaian antara peraturan dan praktek partisipasi masyarakat 25
- 26. Saran / Rekomendasi • Rumusan model Partisipasi Masyarakat yang sesuai dengan putusan MK – Sebagai komitment untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, maka masyarakat yang akan masuk dalam area pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah baik untuk investasi maupun bentuk lainnya, diberikan hak untuk menyatakan mau menerima atau menolak usulan kebijakan dari pemerintah, sehingga dengan demikian rencana suatu pembangunan ada ditangan rakyat/warga. 26
- 27. • Dari sisi tata cara / prosedur pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, perlu dipastikan agar: – Masyarakat mendapatkan informasi dari Pemerintah mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh masyarakat terhadap suatu usulan pembangunan dari pemerintah. Informasi dimaksud diberikan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Bentuk media informasi yang disediakan dapat berupa berita, pamphlet, poster, melalui rapat-rapat. – Untuk memastikan bahwa suara/sikap masyarakat dapat didengar langsung oleh pemerintah maka pemerintah harus meminta pendapat baik melalui metode survey sikap warga, pertemuan warga dan dengar perdapat publik. – Tidak menutup kemungkinan dapat membentuk forum-forum multipihak yang menempatkan wakil masyarakat sebagai bagian dari forum tersebut, dengan menjamin bahwa perwakilan tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat/konstituennya. – Pada tahapan yang lebih tinggi, perlu diatur pembagian peran dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui struktur seperti badan pengambilan keputusan bersama, komite perencanaan dan mekanisme untuk menyelesaikan kebuntuan atas suatu usulan pembangunan dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek pembangunan memiliki porsi suara besar dalam pengambilan keputusan atas suatu usulan pembangunan. 27
- 28. Keterangan: Poster dari seorang mahasiswa Perancis. Yang dalam bahasa inggris berarti: "I participate, you participate, he participates, we participate, you participate ... they profit." 28