Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui prakualifikasi dan pemilihan, mulai dari pengumuman, evaluasi kualifikasi, hingga penetapan pemenang.

1. LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PELAKSANAAN
PENGADAAN
PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG,
PEKERJAAN
KONSTRUKSI, JASA
LAINNYA, DAN JASA
KONSULTANSI
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya

2. 2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENJELASAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
EVALUASI, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN HASIL
PRAKUALIFIKASI
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN
PEMILIHAN
RAPAT PENJELASAN

3. 3
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN
KUALIFIKASI (PASCA)
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN
SANGGAH DAN SANGGAH BANDING
PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

4. 4
SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN DIHARAPKAN PESERTA
MAMPU :
•Memahami tata cara pelaksanaan Pengumuman, Pendaftaran,
dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan Pembukaan
Dokumen Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi, Penetapan, dan
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Undangan/Pengumuman dan
Pengambilan Dokumen Pemilihan
•Memahami tata cara pelaksanaan Rapat Penjelasan

5. 5
• Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan
Pembukaan Dokumen Penawaran
• Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi Dokumen
Penawaran dan Dokumen Kualifikasi (Pasca)
• Memahami tata cara pelaksanaan Penetapan dan
Pengumuman Hasil Pemilihan
• Memahami tata cara pelaksanaan Sanggah dan Sanggah
Banding
• Memahami tata cara pelaksanaan Pelelangan Gagal dan
Tindak Lanjutnya
• Memahami tata cara pelaksanaan Penyusunan dan Persiapan
Kontrak
• Memahami tata cara Pelaksanaan Kontrak
• Memahami tata cara pelaksanaan Pelaporan dan
Penyelesaian Pekerjaan

6. 3
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerja Perangkat Daerah / Institusi
(K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh barang/jasa

7. 7
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES NO 54 TAHUN 2010
KEGIATAN
PENGADAAN

8. Secara garis besar, pekerjaan
pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan secara swakelola dan
melalui penyedia.
B S

9. 9
Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat

10. Hakikat Pemilihan
Administras
i
Penyedia Kualifikasi
Teknis
Pemiliha
n
Administrasi
Barang/Jas
Penawaran Teknis
a
Harga

11. 11
SECARA UMUM TAHAPAN PRAKUALIFIKASI DAN PEMILIHAN
DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :
TAHAP PRAKUALFIKASI TAHAP PEMILIHAN
1.Pengumuman Prakualifikasi 1.Undangan/Pengumuman
2.Pendaftaran dan Dokumen Pemilihan Bila 2
sampul
pengambilan Dokumen 2.Pendaftaran dan pengambilan /2
Prakualifikasi Dokumen Pemilihan tahap
3.Penjelasan Dokumen 3.Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi Pemilihan
4.Pemasukan dan 4.Pemasukan dan pembukaan
pembukaan Dokumen Dokumen Penawaran
Prakualifikasi 5.Evaluasi Dokumen Penawaran
5.Evaluasi Prakualifikasi 6.Penetapan dan Pengumuman
6.Penetapan dan Hasil Pemilihan
Pengumuman Hasi 7.Sanggah dan Sanggah
Prakualifikasi Banding
7.Sanggah

12. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN 12
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 1
 PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Ketentuan tentang pengumuman prakualifikasi adalah:
• Waktu penayangan pengumuman:
 Minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk Pelelangan Umum, Pelelangan
Terbatas, dan Seleksi Umum.
 Minimal 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana, Pemilihan
Langsung, dan Seleksi Sederhana.
• DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam
pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan
yang lebih tinggi
• Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila
berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas

13. Untuk mencegah pendaftaran dilakukan
oleh perusahaan ilegal, maka pada saat
pengumuman harus mencantumkan
bahwa pendaftar harus menunjukkan
surat kuasa dari direktur perusahaan
yang namanya tercantum dalam akta
B S

14. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN 14
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 2
Pengumuman Prakualifikasi paling sedikit memuat:
a)Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan
pelelangan/seleksi;
b)Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
c)Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d)Syarat-syarat peserta pelelangan/seleksi;
e)Tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk
mengambil Dokumen Kualifikasi.

15. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN 15
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 3
 PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
Ketentuan pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen
prakualifikasi:
• Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil
dokumen.
• Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan
identitasnya.
• Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih
dari 1(satu) perusahaan.

16. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN 16
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 4
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pendaftaran dan
pengambilan dokumen prakualifikasi:
•Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang
mendaftar.
•Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy.
•Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar
dapat diunduh (download) oleh peserta.

17. 17
PENJELASAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
Ketentuan tentang Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi :
Apabila diperlukan dapat dilakukan
penjelasan dokumen kualifikasi, yang
hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Penjelasan Dokumen
Kualifikasi dan disampaikan kepada
seluruh peserta

18. 18
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
 Ketentuan tentang pelaksanaan Pemasukan Dokumen
Prakualifikasi:
1. Peserta menyampaikan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 3
rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan
menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum
batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
2. Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui
jasa pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala
resiko menjadi tanggung jawab peserta.
 Hal-hal yang harus dilakukan Pokja ULP dalam pelaksanaan
Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
• Membuat tanda terima dokumen prakualifikasi dan daftar peserta
yang memasukan dokumen prakualifikasi.

19. 19
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI
Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian
Kualifikasi, yang terdiri dari:
a) Evaluasi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan
dengan Sistem Gugur;
b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan
Sistem Nilai;
c) Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi Persyaratan
Teknis sebagai dasar untuk menyusun Calon Daftar Pendek.

20. 20
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:
a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak;
b. Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-
undangan, kecuali bagi konsultan perorangan
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut;
d. Tidak masuk dalam daftar hitam;
e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan;
f. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia
barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali
baru berdiri < 3 tahun;

21. 21
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:
g. Memiliki kemampuan sesuai dengan sub bidang
pekerjaan untuk usaha non kecil, atau sesuai dengan
bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta
koperasi kecil;
h. Dalam hal melakukan Kemitraan:
• Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/Kemitraan
• Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang
melakukan kemitraan

22. 22
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil
yang diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan.
c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan
kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir dengan ketentuan :
1) KD = 3 x NPt → Pekerjaan Konstruksi; KD = 5 x NPt → Jasa lainnya
2) KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS
3) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, status
peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan
4) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang dengan present value.

23. 23
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
d. Khusus pekerjaan konstruksi, memiliki surat keterangan dukungan
keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan
pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
paket;
e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) = KP – jumlah paket yang
sedang dikerjakan.
1) KP untuk usaha kecil = 5
2) KP untuk usaha non-kecil = 6
3) KP untuk usaha non-kecil = 1.2 N, bila N>6, dimana N = jumlah paket
pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
f. Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang
dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.

24. 24
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat
manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain.
 Terhadap hal-hal yang dievaluasi dilakukan pembuktian kualifikasi
dengan:
• Memeriksa keaslian dokumen
• Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen
 Bagi Penyedia Asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut:
~ Penyedia yang berdiri < 3 tahun, tidak wajib memiliki pengalaman
~ Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
~ NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya

25. 25
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
• Ketentuan tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi :
1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah
maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah sebagai
berikut:
Metode Pemilihan Minimum Maximum
Pelelangan Umum 3 ~
Pelelangan Terbatas 3 ~
Seleksi Umum 5 7
Seleksi Sederhana 3 5
2. Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan proses
ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan
3. Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan
masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat penilaian
kualifikasi.

26. 26
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI
• Hal-hal yang harus disampaikan pada Pengumuman Hasil
Prakualifikasi:
1. Nama peserta Prakualifikasi
2. Nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus
3. Keterangan hal yang menjadikan gugur
4. Masa sanggah hasil Prakualifikasi:
 Lima hari kerja sejak pengumuman untuk
Pelelangan/Seleksi Umum
 Tiga hari kerja sejak pengumuman untuk Seleksi
Sederhana

27. 27
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
 UNDANGAN/PENGUMUMAN
• Undangan merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia
barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Prakualifikasi.
• Pengumuman merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia
barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Pascakualifikasi.
• Ketentuan tentang undangan pengambilan dokumen:
1. Ditujukan hanya kepada peserta yang masuk dalam Daftar Pendek.
2. Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau
masa sanggah telah berakhir.
3. Merupakan pemberitahuan pengambilan Dokumen Pemilihan
4. Isi Undangan: informasi tentang hari, tanggal, waktu, dan tempat
pengambilan Dokumen Pemilihan;

28. 28
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
• Ketentuan tentang Pengumuman Pascakualifikasi :
1. Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan persaingan
yang sehat.
2. Sebagai pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan (dokumen
kualifikasi dan pemilihan)
 Minimal Tujuh hari kerja →
3. Waktu Pengumuman: Pelelangan/Seleksi Umum
 RKA K/L/I disetujui DPR  Minimal Empat hari kerja →
Pelelangan/Seleksi Sederhana &
 Penetapan APBD Pemilihan Langsung
4. Isi pengumuman:  Website K/L/D/I
 Nama dan alamat ULP D  Papan Pengumuman
ihat SB Resmi
 Uraian singkat pekerjaan L
 Portal Pengadaan
 Nilai Total HPS Nasional melalui LPSE
 Syarat-syarat peserta
 Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pemilihan

29. Pengumuman pengadaan dengan cara
lelang umum untuk pekerjaan konstruksi
dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.8
milyar harus diumumkan di website
K/L/D/I saja
B S

30. Pengumuman pelelangan umum diantaranya memuat:
A.nama dan alamat ULP, perkiraan nilai pekerjaan dan
syarat-syarat pekerjaan, kualifikasi peserta lelang
B.nama dan alamat ULP, uraian pekerjaan, pagu anggaran,
syarat-syarat peserta lelang, serta tempat dan waktu
pengambilan dokumen
C.nama dan alamat ULP, waktu pemasukan penawaran,
syarat-syarat peserta lelang, uraian pekerjaan, serta tempat
dan waktu pengambilan dokumen
D.nama dan alamat pejabat pembuat komitmen, syarat-
syarat peserta lelang, uraian pekerjaan, dan kualifikasi
peserta lelang
A B
C D

31. 31
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
5. Hal-hal yang dilarang dicantumkan pada pengumuman:
Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
pelelangan/seleksi;
Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;
Pendaftaran harus membawa dokumen asli;
Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;
Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Pengumuman dapat di website komunitas internasional, jika tidak ada
penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan.
(misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)

32. 32
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
 PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
Ketentuan pelaksanaan pengambilan dokumen pemilihan:
•Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil
dokumen
•Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan
identitasnya
•Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih
dari 1(satu) perusahaan
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pengambilan dokumen
pemilihan:
•Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar
•Menyampaikan dokumen pemilihan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy
•Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar dapat
diunduh (download) oleh peserta

33. Karena biaya penggandaan dokumen
pelelangan tidak tersedia dalam DIPA,
maka pada saat pendaftaran, perusahaan
dikenakan biaya penggandaan dokumen
sebesar Rp. 100.000,- yang selanjutnya
disetor ke kas negara
B S

34. 34
 TUJUAN DIADAKAN RAPAT PENJELASAN
Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan Calon
Penyedia Barang/Jasa
 HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM RAPAT :
1. Sistem Pengadaan
• Metode penyampaian penawaran
• Dokumen yang harus dilampirkan
• Acara pembukaan dokumen penawaran
• Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
• Jenis kontrak
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk
koperasi kecil

35. 35
 HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN RAPAT:
1. Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.
2. Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam
adendum dokumen pemilihan.
3. Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
adendum dan mengunggah (upload) di website.
4. Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan
sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik.
 Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup, dan HPS
harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan
dalam adendum dokumen pemilihan.
 Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya
untuk mengikuti proses selanjutnya

36. Pada saat penjelasan, jadwal pemasukan
dokumen dan metode evaluasi berubah
dari dokumen pelelangan sehingga harus
dilakukan adendum dokumen. Perubahan
tersebut harus disetujui oleh PPK
sebelum dituangkan di dalam addendum
dokumen
B S

37. 37
 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran:
1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
2. Cara Penyampaian: Langsung atau melalui pos/jasa pengiriman
(Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar).
3. Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua)
rangkap - 1 asli, 1 rekaman.
4. Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan dokumen penawaran
dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau
penambahan. Dokumen penawaran yang telah dimasukkan tersebut
sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
ditutup oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
5. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan
penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. Perubahan tersebut harus
dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan dan disampaikan ke
seluruh peserta.

38. 38
Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemasukan
dokumen penawaran:
1. Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
bersangkutan.
2. Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
3. Membuat Tanda Terima dokumen penawaran
4. Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
akhir pemasukan dokumen penawaran

39. 39
 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
Ketentuan dalam pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran:
1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama
dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran.
2. Meminta sekurang-kurangnya dua orang saksi dari peserta yang hadir.
Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-
kurangnya 2 jam.
3. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai
saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan
menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
4. Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi memaraf dokumen penawaran
asli yang bukan miliknya.
5. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
Pada pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
penyampaian dokumen dengan dua sampul, pembukaan
dokumen penawaran hanya dilakukan terhadap sampul I

40. 40
Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran:
1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap,
dan tidak lengkap.
2. Kelainan-kelainan yang dijumpai.
3. Keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Tanggal Berita Acara.
5. Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan dua orang wakil
peserta atau dua saksi yang ditunjuk ULP.
6. Dilampirkan dokumen penawaran.

41. Pada saat pembukaan dokumen, ULP
menemukan surat penawaran salah satu
peserta mencantumkan masa berlaku
penawaran melebihi batas waktu yang
diminta. Peserta meminta ULP untuk
memasukkan kelainan tersebut dalam
BAPP
B S

42. 42
Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai ada dan
tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi:
DOKUMEN PENAWARAN
Data Administrasi Data Teknis **) Data Harga
Penawaran
• Surat penawaran • Metode / Metodologi • Surat penawaran biaya
• Harga penawaran*) • Jadwal Pelaksanaan (sama dengan surat
• Masa berlaku • Sertifikat Garansi penawaran)
penawaran • Sumber Daya / Personil • Rincian harga
• Jaminan penawaran penawaran (daftar
• Spesifikasi teknis
asli*) kuantitas dan harga)
• Volume pekerjaan
• Surat Kuasa (bila perlu) • Formulir rekapitulasi TKDN
• Surat Perjanjian • Pengalaman Perusahaan
kemitraan (bila perlu)
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
Sampul I Sampul II
*) Untuk Satu Sampul
**) Sesuai jenis pekerjaan
Satu Sampul

43. Pada saat pembukaan dokumen, panitia
menemukan sebuah perusahaan tidak
melampirkan brosur yang diminta. Karena
brosur tersebut tidak substantif, maka
panitia meminta peserta untuk
melengkapi sebelum tahapan evaluasi
B S

44. Pada saat koreksi aritmatik, ditemukan
bahwa volume pekerjaan yang
ditawarkan, kurang dari yang diminta.
ULP menggugurkan penawaran tersebut
pada tahap evaluasi teknis
B S

45. 45
Ketentuan pelaksanaan Koreksi Aritmatik :
1. Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan
2. Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume
penawaran dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai
penawaran
3. Koreksi Aritmetik dilakukan untuk seluruh penawaran
4. Langkah-langkahnya :
i. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran
dengan dokumen pemilihan.
ii. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen
pemilihan dengan harga satuan yang ditawarkan.
iii. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap
dilaksanakan.

46. 46
 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN EVALUASI
PENAWARAN
1. Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
mengubah kriteria persyaratan dan isi dokumen penawaran.
2. Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen
pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat.
3. Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan
ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan
penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial
( misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak
berkop perusahaan)
4. ......................

47. 47
4. Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak
sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, Pokja ULP
dan/atau PPK, maka :
i. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
ii. Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
iii. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain
yang tidak terlibat (jika ada)
iv. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal

48. 48
 EVALUASI PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, DAN JASA LAINNYA
Evaluasi Evaluasi Evaluasi Biaya
Administrasi Teknis
Mengecek : Menilai : Menilai :
1.Surat penawaran : • Kesesuaian Spesifikasi teknis a) Hal-hal pokok
• Ditandatangani dan • Bagian pekerjaan yang di 1. Total harga penawaran terhadap
bertanggal HPS
subkontrakan.
• Jangka waktu surat 2. Harga satuan penawaran timpang
• Syarat teknis lainnya (> 110% dari HPS)
Penawaran
3. Harga satuannya nol (0)
• Jangka waktu Pelaksanaan 4. Perbedaan penulisan nilai dalam
ULP dapat melakukan Klarifikasi
2.Surat Jaminan Penawaran angka dan huruf
Dapat menggunakan sistem nilai
• Perusahaan Penerbit ambang batas b) Evaluasi kewajaran Harga
Jaminan Jika lulus =>1 peserta lanjutkan 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda
• Jangka waktu ke evaluasi harga dengan perkiraan ULP
• Nama peserta jaminan 2. Klarifikasi penawaran < 80 % dari
HPS
• Besar nilai Jaminan
• Nama ULP c) Menghitung Preferensi
• Nama Paket yang dijamin harga atas penggunaan
• Konfirmasi dan Klarifikasi Produksi Dalam Negeri
Jika lulus =>1 peserta
lanjutkan ke evaluasi teknis

49. Di bawah ini adalah hal-hal yang menggugurkan penawaran
pada saat evaluasi administrasi:
A.jangka waktu berlakunya surat penawaran melewati batas
waktu yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, jaminan
diterbitkan oleh perusahaan penjamin
B.jangka waktu berlakunya jaminan penawaran melebihi
dari yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, surat
jaminan penawaran tidak bermaterai
C.jaminan penawaran diterbitkan oleh asuransi, surat
penawaran tidak berkop dan bermaterai
D.jaminan penawaran dapat dicairkan setelah 15 hari kerja
setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima
A B
C D

50. Panitia pengadaan tidak boleh
meneruskan proses pengadaan ke tahap
evaluasi teknis apabila jumlah peserta
yang memenuhi persyaratan administrasi
kurang dari 3 (tiga) peserta
B S

51. Pada pengadaan peralatan kantor dengan
nilai Rp. 2 milyar, penawaran yang tidak
dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan
dapat digugurkan oleh panitia pengadaan
pada saat evaluasi administrasi
B S

52. Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan
harga satuan untuk suatu item pekerjaan, panitia
dapat:
A.menggugurkan penawaran karena termasuk
penawaran yang tidak responsif
B.mengembalikan penawaran tersebut kepada
peserta lelang untuk diperbaiki
C.memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari
penawar lain
D.melakukan klarifikasi, atas pekerjaan yang harga
satuannya tidak tertulis tetapi tetap dilaksanakan
A B
C D

53. 53
1. Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan barang meliputi:
i. Jadwal penyerahan
ii. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
iii. Jaminan purna jual (bila perlu)
iv. Tenaga Teknis (bila perlu)
2. Persyaratan teknis lainnya dalam pekerjaan konstruksi meliputi:
i. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
ii. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui
batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
iii. ...................

54. 54
iii. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan
iv. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
1. Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan jasa lainnya meliputi:
i. Jadwal penyerahan
ii. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
iii. Jaminan purna jual (bila perlu)
iv. Tenaga Teknis (bila perlu)
v. ......................

55. 55
v. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan
vi. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dokumen pemilihan

56. 56
SISTEM GUGUR – SATU SAMPUL
Evaluasi
Administrasi
Sebelum evaluasi 1
penawaran, dilakukan
2
koreksi aritmatik
SISTEM Evaluasi
Koreksi Teknis
Aritmatik GUGUR
3 Penyedia yang tidak lulus
pada salah satu tahap
Evaluasi Biaya dinyatakan gugur
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas
(passing grade)

57. 57
SISTEM GUGUR – DUA SAMPUL/TAHAP
Evaluasi
Administrasi
Sebelum evaluasi Sampul I
1
penawaran, dilakukan (adm dan teknis)
koreksi aritmatik 2
Koreksi SISTEM Evaluasi
Teknis
Aritmatik GUGUR  Pokja ULP dapat
menetapkan nilai
3 ambang batas
4 kelulusan
Penyedia yang tidak  Dapat dilakukan
lulus pada salah satu Evaluasi Harga penyetaraan teknis
tahap, dinyatakan gugur (2 tahap)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta yang lulus
Evaluasi Teknis)

58. 58
SISTEM NILAI
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan 1
Sampul I
koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis)
Koreksi SISTEM Evaluasi
NILAI Teknis
Aritmatik  Unsur teknis yang dapat
dikuantifikasikan diberikan nilai
sesuai bobotnya, dengan nilai
3 total 100
 Harga penawaran
4 (ULP dapat menetapkan nilai
diberikan nilai metode
ambang batas kelulusan).
proporsional. Evaluasi Harga  Total nilai tersebut dikalikan
 Nilai tersebut di atas dengan bobot teknis, sesuai
dikalikan bobot harga, Sampul II dengan dokumen pemilihan (10
sesuai dengan dokumen s.d 30 %) dan dikombinasikan
(dibuka setelah
pemilihan (70 % s.d 90%) dengan nilai harga.
pengumuman sampul I ULP mengumumkan dan
sebelum dikombinasikan 
dengan mengundang mengundang peserta yang lulus
dengan nilai teknis
peserta) untuk buka sampul II.

59. 59
SISTEM BIAYA UMUR EKONOMIS
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan 1
Sampul I
koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis)
SISTEM
Koreksi BIAYA Evaluasi
UMUR Teknis
Aritmatik EKONOMIS
 Unsur teknis yang mendukung
operasi pekerjaan yang
3 diperoleh sesuai dengan umur
ekonomisnya (biaya
4 operasional, biaya
Harga penawaran Evaluasi Harga pemeliharaan, dll)
ditambahkan dengan nilai dihitung/dikonversi menjadi
uang dari perhitungan nilai uang.
teknis, untuk Sampul II  Total biaya tersebut
mendapatkan nilai yang (dibuka setelah ditambahkan dengan harga
terbaik. pengumuman sampul I penawaran.
dengan mengundang  Dapat dilakukan penyetaraan
peserta) spesifikasi teknis (2 tahap).

60. 60
 EVALUASI PENGADAAN JASA KONSULTASI
EVALUASI KUALITAS
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan 1
Sampul I
koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis)
Koreksi EVALUASI Evaluasi
KUALITAS Teknis
Aritmatik Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
3 • Pendekatan dan
4 Metodologi
Harga penawaran • Kualifikasi Tenaga Ahli
Evaluasi Harga
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis, untuk Sampul II
mendapatkan nilai yang (dibuka setelah
terbaik pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)

61. 61
EVALUASI KUALITAS & BIAYA
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan 1
Sampul I
koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis)
Koreksi EVALUASI Evaluasi
KUALITAS Teknis
Aritmatik Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
3 • Pendekatan dan
Peserta yang diundang
4 Metodologi
untuk pembukaan • Kualifikasi Tenaga Ahli
penawaran harga
Evaluasi Harga
(sampul II) adalah
peserta yang lulus Sampul II
ambang batas nilai (dibuka setelah
teknis. Nilai akhir pengumuman hasil
merupakan kombinasi evaluasi sampul I
nilai teknis dan nilai →peringkat teknis)
biaya

62. 62
Tata cara pelaksanaan evaluasi kualitas dan biaya:
1.Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang
dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas.
2.Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan:
nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai
penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya:
•NBt = PBt/PBt x 100
•NBn = PBt/Pbn x 100
Dimana
•NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya
diatasnya.
•PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran
biaya diatasnya.

63. 63
3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis
dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan
sebagai berikut:
Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X
Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya
terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)
Ketentuan:
Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80.
Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40.

64. 64
EVALUASI BIAYA TERENDAH Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Evaluasi
Administrasi Penawaran yang dilakukan
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan 1 evaluasi teknis hanya
dilakukan pada penawaran
koreksi aritmetik yang memenuhi persyaratan
EVALUASI 2 administrasi
Koreksi BIAYA Evaluasi
Aritmatik TERENDAH
Teknis
Hal-hal yang dinilai adalah :
3 • Pengalaman Perusahaan
4 • Pendekatan dan
Metodologi
Penawaran yang dilakukan
Evaluasi Harga
• Kualifikasi Tenaga Ahli
evaluasi harga hanya
dilakukan pada penawaran
yang lulus ambang batas
nilai teknis

65. 65
EVALUASI PAGU ANGGARAN Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Evaluasi
Administrasi Pagu
Sebelum evaluasi ium um k an
penawaran, dilakukan 1 Yang d a , bukan HPS
r n
An g g a
koreksi aritmetik
EVALUASI 2
Koreksi PAGU Evaluasi
Aritmatik ANGGARAN
Teknis
Hal-hal yang dinilai adalah :
3 • Pengalaman Perusahaan
4 • Pendekatan dan
Metodologi
Peserta yang lulus evaluasi
Evaluasi Harga
• Kualifikasi Tenaga Ahli
harga adalah yang
mempunyai harga
penawaran dibawah pagu Pemenangnya adalah yang
anggaran mempunyai peringkat teknis
terbaik

66. 66
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi harga:
Kewajaran Kewajaran Biaya
Kewajaran Biaya
Langsung Personil*) Penugasan Tenaga Langsung Non
Ahli dan Pendukung Personil
• Maksimum 4 kali
Perhitungan biaya
gaji dasar bagi berdasarkan:
tenaga ahli tetap Dasar penilaian
•1 bulan dihitung kewajaran adalah
dan 2,5 kali
minimal 22 hari kerja HARGA PASAR
penghasilan bagi
tenaga ahli tidak yang berlaku
•1 hari dihitung
tetap minimal 8 jam kerja
• Didukung dengan
audit payroll dan
bukti pajak
*) untuk Seleksi Internasional, kewajaran harga dapat mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di
luar negeri dan didukung surat pernyataan kewajaran harga sebagai dasar audit.

67. 67
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan:
1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:
 Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 10 milyar
• Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang
hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat
usulan dari ULP.
• Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP).
• Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu
penyedia barang/jasa bila diperlukan.

68. 68
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan,
dengan data:
1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Data pendukung diantaranya berupa: dokumen pemilihan
(beserta adendumnya bila ada), BAPP, BAHP, dokumen
penawaran yang telah diparaf.

69. 69
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
 PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN
Hal-hal yang dimuat pada pengumuman hasil pemilihan:
1. Nama dan alamat peserta;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Hasil evaluasi administrasi;
4. Nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
5. Penawaran biaya setelah koreksi aritmatik;
6. Ambang batas nilai teknis;
7. Pagu anggaran dan HPS.
Media pengumuman hasil pemilihan: website K/L/D/I, papan
pengumuman resmi, dan portal pengadaan nasional.

70. 70
 SANGGAHAN
 Waktu sanggahan paling lambat:
~ Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
~ Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
 Ditujukan kepada ULP
 Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari Perpres 54 / 2010 dan dokumen pemilihan;
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat:
√Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
√Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
Jika Salah
Jika benar , ULP Peserta tidak Puas ,
Peserta Puas, PPK
menyatakan Ajukan Sanggah
membuat SPPBJ
Pelelangan Gagal Banding

71. 71
 SANGGAHAN BANDING
 Menghentikan Proses Pemilihan
 Waktu sanggahan banding paling lambat:
~ Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan
Terbatas)
~ Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
 Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan
kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
 Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar satu perseratus (1%) dari HPS, dengan
masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal pengajuan.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib menjawab tertulis
atas semua sanggahan selambatnya:
√Lima belas hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding
(Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
√Lima
√Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding
(Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
Dapat menugaskan Pejabat Eselon I/II (K/L/I) ; Sekda/PA (Pemda) untuk menjawab sanggahan banding
Jika diterima : Jika ditolak:
•PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, dan  PPK membuat SPPBJ
memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan Jaminan sanggah disetor ke Kas Negara/Daerah
ulang
•Jaminan Sanggah dikembalikan

72. Setelah menerima jawaban sanggah dari
ULP, sebuah perusahaan merasa tidak
puas dan kemudian melayangkan surat
sanggah banding yang dilampiri dengan
Jaminan Sanggah Asli kepada Menteri
B S

73. 73
 PELELANGAN GAGAL
Calon peserta kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan
Terbatas
Penawaran kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas Tindak Lanjut
Sanggahan terbukti benar
•Evaluasi
Tidak ada penawaran yang lulus Dinyatakan oleh ULP Ulang
Ada bukti persaingan tidak sehat •Perubahan
HPS,
Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego) Spesifikasi
Teknis, dan
Seluruh calon Pemenang mengundurkan diri Lingkup
PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur,
Pekerjaan
sehingga PPK menolak SPPB/J •Penyampaian
Dugaan KKN ULP dan atau PPK benar ulang
Dokumen
Sanggahan kesalahan prosedur diterima Penawaran
Sanggahan kesalahan prosedur diterima Dinyatakan oleh PA/KPA •Pelelangan
Ulang
Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54 2010
•Penghentian
Pelaksanaan menyimpang dari dok. pengadaan Proses
Pelelangan
Seluruh calon Pemenang Mengundurkan diri
•Penunjukan
Sanggahan Banding Benar Menteri/ Kepala Lembaga/ Langsung
Pimpinan Institusi/ Kepala
Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar Daerah

74. 74
 TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
Tindak lanjut yang dilakukan setelah pemilihan dinyatakan gagal:
1. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa
pemilihan dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab
kegagalannya.
2. PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab
terjadinya kegagalan, antara lain :
a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b. Adanya persyaratan yang diskriminatif;
c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku
cadang;
e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
g. Kecurangan dalam pengumuman.
3. .........................

75. 75
3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pemilihan gagal,
mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka
pemilihan diproses seperti pemilihan baru.
4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
menindaklanjutinya, yaitu melakukan :
a) Evaluasi ulang;
b) Penyampaian ulang dokumen penawaran;
c) Pemilihan ulang; atau
d) Penghentian proses pemilihan.
5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta pemilihan apabila penawarannya ditolak atau pemilihan
dinyatakan gagal.

76. Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang,
penawaran yang memenuhi syarat teknis hanya 1
(satu) penawar, maka :
A.Panitia pengadaan dapat menunjuk langsung
kepada penyedia yg penawaran teknisnya paling
baik.
B.Panitia pengadaan melakukan proses pelelangan
umum kembali dengan mengubah spesifikasi
barang/jasa yang dilelangkan.
C.Panitia pengadaan dapat melanjutkan proses
terhadap penawar yg memenuhi syarat teknis.
D.Panitia pengadaan dapat meminta peserta
pelelangan yang lain untuk menyesuaikan
penawaran teknis sehingga memenuhi syarat.
A B
C D

77. 77
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 PENGADAAN LANGSUNG
1. Pelaksanaan pengadaan barang:
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Pejabat
membandingkan melakukan klarifikasi
Pengadaan
harga dan kualitas, dan Negosiasi teknis
Mencari Informasi
minimal dari 2(dua) serta mendapatkan
barang dan harga
sumber Informasi harga yang wajar
PPK menyusun
HPS
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
mendapatkan melakukan
Bukti Transaksi Transaksi

78. 78
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
2. Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya:
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan
mencari informasi Mengundang calon
membandingkan harga
terkait Pekerjaan Penyedia
dan kualitas, minimal
Konstruksi dan
dari 2(dua) sumber
harga
Informasi Melampirkan spek.
teknis/gambar/
HPS disusun dokumen lain
oleh PPK
Pejabat Pengadaan
Pejabat membuka, mengevaluasi,
PPK dan melakukan klarifikasi Penyedia
Pengadaan
melakukan dan dan Negosiasi teknis menyampaikan
membuat
mendapatkan serta mendapatkan harga penawaran
BAHPL dan
Bukti yang wajar
menyampaikan
Perjanjian
ke PPK Jika tidak Negosiasi
sepakat/gagal, menggunakan
PL Ulang HPS

79. 79
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
3. Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultasi:
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan
mencari informasi Mengundang calon
membandingkan harga
terkait Pekerjaan Penyedia
dan kualitas, minimal
Konsultasi yang
dari 2(dua) sumber
dibutuhkan
Informasi
Melampirkan KAK
HPS disusun dan dokumen lain
oleh PPK
Pejabat Pengadaan
Pejabat membuka, mengevaluasi,
PPK Pengadaan dan melakukan klarifikasi Penyedia
melakukan membuat dan Negosiasi teknis menyampaikan
Ikatan BAHPL dan serta mendapatkan harga penawaran
Perjanjian menyampaikan yang wajar
Melampirkan
ke PPK Jika tidak Negosiasi Usulan
sepakat/gagal, menggunakan Teknis
PL Ulang HPS

80. 80
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 PENUNJUKAN LANGSUNG
1. Penanganan Darurat:
 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang
berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
 ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
 Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
 Proses secara simultan.
PPK, ULP/PP, dan Disampaikan
Opname ULP/PP Menetapkan
Penyedia membahas ke Penyedia
pekerjaan Dokumen Pengadan
jenis, spek, volume,
dan waktu
PPK Susun
HPS Penyedia
PPK ULP/PP ULP/PP menyampaikan
menerbitkan ULP/PP menyusun membuka dan Dokumen
SPPB/J dan menetapkan Berita mengevaluasi Penawaran
mempersiapkan penyedia dan Acara adm, teknis, dalam 1 sampul
ikatan mengumumkan Evaluasi dan harga ke ULP/PP
perjanjian Masyarakat dapat Dapat melakukan
menyampaikan klarifikasi dan
pengaduan Negosiasi harga

81. 81
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
ULP/PP mengundang dan
menyampaikan Dok. Tidak memenuhi
Pengadaan kepada penyedia syarat, tunjuk
yang dinilai mampu dan Penyedia Lain Penyedia
memenuhi kualifikasi menyampaikan
ULP/PP melakukan Dokumen Penawaran
evaluasi kualifikasi ULP/PP dalam 1 sampul ke
HPS di susun Penyedia seperti pada memberikan ULP/PP
oleh PPK
menyampaikan Pelelangan Umum Penjelasan
Dokumen
Kualifikasi
ULP/PP ULP/PP
ULP/PP menyusun membuka dan
menetapkan Berita mengevaluasi
PPK adm, teknis,
penyedia dan Acara
menerbitkan dan harga
mengumumkan Evaluasi
Untuk
SPPB/J dan
an mempersiapk Dapat melakukan
Konsult n
nga an ikatan Masyarakat dapat klarifikasi dan Negosiasi
Perora n
a menyampaikan
dilakuk perjanjian harga
dengan a pengaduan
ualifik
pascak Tidak memenuhi
si
syarat, tunjuk
Penyedia Lain

82. 82
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 KONTES

83. 83
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 SAYEMBARA

84. 84
 PENYUSUNAN KONTRAK
Hal-hal yang terdapat dalam kontrak:
1) Surat perjanjian;
2) Syarat umum kontrak;
3) Syarat khusus kontrak;
4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak:
 Surat penunjukan;
 Surat penawaran;
 Spesifikasi umum;
 Spesifikasi khusus;
 Gambar-gambar;
 Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di
masing-masing substansinya;
 Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
 Dokumen lainnya

85. 85
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ):
1.Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman pemenang
apabila tidak ada sanggahan.
2.Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum dan
empat hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan
langsung setelah sanggahan dijawab dan tidak ada sanggahan
banding.
3.Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan banding
dijawab.
4.Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP
menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK
untuk jasa konsultansi.

86. 86
 PELAKSANAAN KONTRAK
 Perubahan Kontrak
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak
gabungan lumpsum dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak:
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal
2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak

87. 87
 Uang Muka
Ketentuan pemberian uang muka:
1. Maksimal 20% untuk usaha non-kecil; Maksimal 30% untuk usaha
kecil
2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3. Uang muka kontrak tahun jamak:
4. Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama.
5. Maksimal 15% nilai total kontrak
6. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan
uang muka yang telah disetujui PPK

88. 88
 Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
i. Bulanan
ii. Termin
iii. Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi, untuk pekerjaan
yang memerlukan masa pemeliharaan
 Penyesuaian harga
1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya
lebih dari 12 bulan dan merupakan kontrak harga satuan
2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan
3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang

89. 89
 Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila:
1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda;
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam
waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari
setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang
ditetapkan;
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan
prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh
instansi berwenang.

90. 90
 PELAPORAN

91. 91
 PENYELESAIAN PEKERJAAN
Ketentuan penyelesaian pekerjaan:
1. Dilakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100%
2. Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan, serah terima akhir dilakukan setelah selesai masa
pemeliharaan
3. Lamanya masa pemeliharaan:
• Paling sedikit enam bulan untuk pekerjaan permanen
• Paling sedikit tiga bulan untuk pekerjaan semi permanen
4. Masa pemeliharaan dapat melewati tahun anggaran

92. Panitia pengadaan menerima tugas membeli 5
kendaraan dinas untuk pejabat eselon I dan II dengan
pagu sebesar Rp 1,5 milyar. Mengingat 5 pejabat
eselon I dan II meminta merk dan type kendaraan yang
berbeda-beda, maka panitia pengadaan dapat:
A.membuat dokumen penunjukan langsung kepada 5
agen penjualan untuk masing-masing merk kendaraan
B.membuat dokumen pelelangan terbatas dengan
mengundang 5 agen penjualan untuk masing-masing
merk kendaraan
C.membuat dokumen yang menyebutkan spesifikasi
umum dan melanjutkan pengadaan dengan pelelangan
umum
D.mengembalikan proses pengadaan kepada pejabat
pembuat komitmen.
A B C D

93. Dalam suatu pelelangan umum pascakualifikasi untuk
pengadaan buku dengan HPS Rp 800 juta, dari 20 peserta yang
mendaftar hanya 2 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran. Keduanya memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis dengan harga penawaran PT A Rp 740 juta dan PT B Rp
730 juta. Setelah koreksi aritmatik, penawaran PT A menjadi Rp
760 juta dan PT B menjadi Rp 770 juta dan keduanya masih di
bawah HPS yang tersedia. Menurut Saudara proses pengadaan
tersebut harus:
A.Dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi atas PT A dan
mengusulkan PT A sebagai calon pemenang
B.Dibatalkan dan ULP melakukan pelelangan ulang
C.Dilanjutkan bernegosiasi dengan PT A dan mengusulkan PT
A sehingga penawaran tidak melebihi HPS, dan apabila
negosiasi berhasil PT A diusulkan sebagai calon pemenang
D.Diulang dan meminta penawaran ulang sehingga penawaran
tidak melampaui HPS. A B C D

94. Pada saat rapat penjelasan dokumen pengadaan, panitia
pengadaan pembangunan gedung kantor senilai Rp 1,2 milyar
yang direncanakan selesai dalam tahun anggaran berjalan,
diminta oleh sebagian peserta untuk mengubah masa
pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen pengadaan dari 200
hari kalender menjadi 300 hari kerja, karena sebagian sebagian
peserta menilai waktu pelaksanaan yang tersedia tidak
memadai. Atas usulan tersebut sebaiknya panitia:
A.menyetujui usulan tersebut dan meng-addendum dokumen
pengadaan dengan mengubah jangka waktu pelaksanaan
B.menyetujui usulan tersebut dan menuangkannya dalam
berita acara penjelasan
C.menolak usulan tersebut dan melanjutkan proses pengadaan
D.menghentikan proses pengadaan dan menyerahkan
keputusannya kepada pejabat pembuat komitmen
A B C D

95. Dalam rangka kampanye imunisasi diperlukan jasa konsultansi
untuk menyusun kampanye program imunisasi. Negosiasi
harga dengan konsultan yang memasukkan penawaran dengan
peringkat teknis pertama tidak tercapai kesepakatan.
Kemudian panitia pengadaan bernegosiasi dengan peringkat
teknis kedua, akan tetapi tetap gagal karena harga penawaran
peringkat kedua lebih tinggi dari peringkat pertama. Langkah
yang harus diambil oleh panitia pengadaan adalah:
A.Kembali bernegosiasi dengan penawaran peringkat pertama
B.Mengundang penawaran peringkat ketiga untuk negosiasi
harga
C.Membatalkan proses pengadaan karena tidak tercapai harga
sesuai dengan HPS
D.Menetapkan pemenang pengadaan adalah peringkat teknis
pertama dengan harga hasil negosiasi sebelumnya.
A B C D

96. LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima Kasih