Bahan sosialisasi dengan terbitnya Perda NTB tentang Jasa Konstruksi (No. tahun 2014) Pembinaa dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi

1. PEMBINAAN
DAN
PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI
Surana, 26 Mei 2014
(ref. lpjk/pkon 2014

2. LAY OUT:
• LATAR BELAKANG
Isue, Kontribusi & Tantangan Sektor Kontruksi
• PEMBINAAN:
– Dasar
– Lembaga Pembina
– TUJUAN DAN ARAH PEMBINAAN
– OBYEK PEMBINAAN
– BENTUK PEMBINAAN
• PENGAWASAN
• PELAPORAN

3. Kontribusi & Tantangan Sektor Kontruksi
Kontribusi
• Sumbangan sektor konstruksi thd PDB terus meningkat
• Jumlah Perusahaan konstruksi meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan 17 % per tahun (akhir th 2010 mencapai 162.853
perusahaan)
• Jumlah tenaga kerja yang terserap terus meningkat
Tantangan
• Kesenjangan antar Wilayah (PDRB di IBB d/p IBT).
• Saat ini 65% pasar jasa konstruksi dikuasai pelaku asing
• Program percepatan dan pemerataan pembangunan oleh
Pemerintah dalam (MP3I) menuntut kesiapan sektor jasa
konstruksi beserta seluruh rantai pasoknya (sumber daya
manusia, industri penunjang seperti semen, baja, aspal, peralatan
konstruksi, dsb)

4. MP3EI
RENCANA INVESTASI KEDEPAN
INVESTASI
Rencana investasi infrastruktur MP3EI di 6
Koridor sekitar Rp 1.786,10 triliun
No Koridor
Nilai
(Rp Triliun)
1 Sumatera 413,8
2 Jawa 855,7
3 Kalimantan 167,5
4 Sulawesi 111
5 BaliNT 66,7
6 PapuaMaluku 171,4
Total (Rp triliun) 1786,1
No Infrastruktur Total 6 Koridor
1 Jalan 338,6
2 Pelabuhan 117
3 Pembangkit Listrik 681,3
4 Bandara 31,8
5 Rel Kereta 326,4
6 Utilitas Air 17,8
7 Telematika 241,8
8 Lainnya 31,4
Total (Rp triliun) 1786,1
No Pelaksana
Nilai
(Rp Triliun)
1 Swasta 600,4
2 Pemerintah 329,4
3 BUMN 489,8
4 Campuran 366,6
Total (Rp triliun) 1786,1

5. Kesiapan Penyedia Jasa Nasional Dalam
Mendukung Pembangunan Infrastruktur
Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
 Kontraktor: 113 BUJKA (Jepang 32 %)
 Konsultan: 74 BUJKA (Jepang = 27 %)
 Terintegrasi: 21 BUJKA (Jepang = 67%)
40 7
260 4
5688 89
No Kualifikasi Konsultan Kontraktor
Jlh % Jlh %
1 Besar 40 7 1,358 1
2 Menengah 260 4 18,356 12
3 Kecil 5,688 89 136,061 87
TOTAL 7,078 100 155,775 100

6. a. JUMLAH = 5,4 JUTA ORANG ( 5,3 % DARI TENAGA KERJA )
1) Tenaga Ahli = 10 %
2) Tenaga terampil = 30 %
3) Tenaga Non Terampil = 60 %
b. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT NASIONAL
TOTAL AHLI = 128.897 orang TA
1) Ahli Pemula = 5.646 orang TA
2) Ahli Muda = 88.558 orang TA
3) Ahli Madya = 30.950 orang TA
4) Ahli Utama = 3.743 orang TA
c. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT ASEAN
1) Insinyur = 38 ACPE
2) Arsitek = 10 AA
Tenaga Kerja Terkait Jasa Konstruksi

7. JAKON DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
• Pembangunan Infrastruktur diperlukan untuk :
a. Mendukung pertumbuhan ekonomi.
b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
c. Meningkatkan kualitas lingkungan.
• Mengingat Jasa Konstruksi merupakan tulang pung-
gung pembangunan infrastruktur, maka pada tatar-
an implementasinya, Pemerintah Pst/Provinsi/Kab/
Kota bersama dengan LPJKN & LPJKD perlu mela-
kukan Pembinaan dan Pengawasan thd. Penyeleng-
garaan Jasa Konstruksi.

8. 1. Pem. Pusat
2. Pem. Daerah
• Provinsi
• Kabupaten
• Kota
Bentuk:
•Pengaturan
•Pemberdayaan
•Pengawasan
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
UU NO.18 Th 1999 & PP 30 Th 2000
Materi:
1. Tertib Usaha
2.Tertib Penye
lenggaraan
3.Tertib Pe-
manfaatan

9. PEMERINTAH DAERAH
KELEMBAGAAN PEMBINAAN
2
KELEMBAGAAN
PEMBINAAN
4
1
3
PEMERINTAH
MASYARAKAT MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
(FORUM & LPJK)
PEMERINTAH DAERAH
UU NO 18 TAHUN 1999
PP 30 TAHUN 2000
PP28/2000
PP04/2010DANPP
92/2010
PERMEN10/2010PP No.30 Thn 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

10. Surat Mendagri No. 601/476/53

11. 
PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
ASISTEN BANG
Sekretaris
Sekretariat
Anggota Pembina:
• Perhubungan , ESDM , Tenaga kerja;
Perdag; Perind.Diknas; Bappeda.;
Biro Hukum; dll.
GUBERNUR
PembinaUNIT PEMBINA
JAKONS Kab/kota.
(fungsional)
PP 30 Th 2000, memberi
tugas:
1. Pengaturan.;
2. Pemberdayaan;
3. Pengawasan ;
Pendidikan
& Pelatihan,
Program
PerdaPerizin-
an,Penyeleng-
garaan,
Pelaporan
Penyelenggara
an Konstruksi ,
Keteriban Izin,
Pemantauan
Kinerja BU dan
Penyelesaian
sengketafungsional
Ad hoc
PEMBERDAYAAN
JAKONS
PENGATURAN
JAKONS
PENGAWASAN
JAKONS
Unit Pelaksana Tugas
(struktural)
Kelem
baga
an/
Tu -
poksi
Kepala Dinas PU
Ketua Pelaksana
Karo Adbang
BUPATI/WALIKOTA

12. TUJUAN PEMBINAAN
1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembang
an Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur
usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya
saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkua-
litas.
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Jakon
sehingga:
a. Menjamin kesetaraan pengguna jasa dan
penyedia jasa akan hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan Jakon;
b. Meningkatkan kepatuhan akan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di
bidang Jakon.

13. ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN
1. Meningkatkan Pembinaan usaha jasa konstruksi nasional yang
kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat
Nasional maupun Internasional;
2. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa
konstruksi yg bebas KKN;
3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi serta peng-
gunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penye-
lenggaraan konstruksi yg menjamin kehandalan konstruksi;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yg
profesional;
5. Mendukung terciptanya iklim usaha yg kondusif melalui koord.
antar sektor termasuk dukungan pemodalan dan penjaminan.

14. Pembinaan dilakukan kepada :
1. Penyedia Jasa
a. Usaha orang perseorangan (Profesi);
b. Badan Usaha yg Berbadan Hukum ataupun
yg bukan berbadan hukum.
2. Pengguna Jasa
a. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. Orang perseorangan;
c. Badan Usaha yg berbadan Hukum ataupun yg
bukan berbadan Hukum.
3. Masyarakat Jasa Konstruksi
Asosiasi perusahaan & profesi, perguruan
tinggi, pakar, dll)

15. PEMBINAAN PEMERINTAH KAB/KOTA
 Pengaturan :
- melaksanaan kebijakan nasional terkait dgn Jakon;
- menyebarluaskan perturan per-UU-an Jakon;
 Pemberdayaan:
- melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan
penyuluhan;
- menerbitkan Perizinan Usaha JAKON;
 Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya
tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
BENTUK PEMBINAAN

16. PEMBERDAYAAN (Pasal 6 ayat 3)
Pemberdayaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan
meliputi :
1. Pengembangan SDM di bidang Jakon;
2. Pengembangan usaha termasuk upaya mendukung
kemitraan fungsional yg sinergis;
3. Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan
prioritas pelayanan kemudahan dan akses dalam
memperoleh pendanaan;
4. Dukungen Lembaga pertanggungan utk memberikan
prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam
memperoleh jaminan pertanggungan;
5. Peningkatan kemampuan teknologi sistem informasi
serta penelitian dan pengembangan teknologi.

17. PENGAWASAN (Pasal 6 ayat 4)
Pengawasan sebagaimana dimaksd dalam ayat 1
dilaksanakan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan,
tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai :
1. Persyaratan perizinan;
2. Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
3. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Ketentuan keselamatan umum;
5. Ketentuan ketenagakerjaan;
6. Ketentuan lingkungan;
7. Ketentuan tata ruang;
8. Ketentuan tata bangunan;
9. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi

18. PEMBINAAN PASCA KONSTRUKSI
1. Memeriksa kelayakan semua bangunan konstruksi terutama
untuk bangunan yg akan banyak dikunjungi oleh banyak org;
2. Untuk keg. operasional yg sifatnya teknis, disarankan agar
anggota Unit Pelaksana harus ada dari unsur Dinas PU sbg
unsur teknis.
3. Dlm memeriksa di lapangan cukup menggunakan alat test yg
sifatnya mudah seperti test beton (hammer test). asil
pemeriksaan sekaligus sbg hasil inventarisasi teknis
Pemerintah Daerah.
4. Pemilik Bangunan yang tidak mau diperiksa harus
ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang telah ada
seperti UU Bangunan Gedung, UU Tata Ruang, dsb.
5. Dilakukan inventarisasi bangunan umum dengan menyebutkan
siapa perencana/pelaksana/pengawasnya.

19. PEMBIAYAAN (Psl.14)
1) Pemerintah Pusat  Dana APBN
APBN (Tugas Dekonsentrasi
dan Pembantuan)
2) Provinsi
APBD
3) Kab/Kota
APBD
APBN (Tugas Pembantuan)
4) Lembaga Lembaga Yang Bersangkutan

20. Surat Mendagri No. 601/476/53

21. PELAPORAN (Psl.13)
LAP.
BPKSDM
Menteri PU
LAP.
Ditjen Bangda
Mendagri
Lap. Unit Kerja
Gubernur
Mendagri/
Menteri PU
Lap. Unit Kerja
Bupati/Walikota
Bupati/Walikota
CC. Gub/Menteri

22. Sekian….
Terima Kasih