1. KEBIJAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN DI DAERAH
BERMASALAH KESEHATAN
RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum
KABAG HUKUM, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
BALITBANGKES, KEMENKES

2. Isu Pokok
• Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk
miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan
kepulauan terdepan.
• Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih
terbatas.
• Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
• Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular.
• Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap
beban pembiayaan kesehatan.

3. • Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta
penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan
belum optimalnya dukungan kerangka regulasi
ketenagaan kesehatan.
• Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang
tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan
kefarmasian yang berkualitas.
• Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan
informasi
kesehatan,
meliputi
pengelolaan
administrasi dan hukum kesehatan.
• Permasalahan
manajerial
dalam
sinkronisasi
perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta
masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas
Sektor

4. SASARAN
• Meningkatnya status kesehatan dan gizi
masyarakat,
• Menurunnya
angka
kesakitan
akibat
penyakit menular
• Menurunnya disparitas status kesehatan dan
status gizi antar wilayah dan antar tingkat
sosial ekonomi serta gender, dengan
menurunnya disparitas separuh dari tahun
2009.

5. • Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan
dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan
kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk
miskin.
• Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada
tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
• Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di
Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK).
• Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian
penyakit tidak menular.
• Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan
Minimal (SPM).

6. PRIORITAS
• Tema Prioritas Pembangunan Kesehatan
pada tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
• Dijabarkan dalam 8 prioritas.
– Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan
Keluarga Berencana (KB);
– Perbaikan status gizi masyarakat;
– Pengendalian penyakit menular serta penyakit
tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;

7. – Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan
SDM kesehatan;
– Peningkatan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan
obat serta pengawasan obat dan makanan;
– Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas);
– Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan
bencana dan krisis kesehatan;
– Peningkatan pelayanan kesehatan primer,
sekunder dan tersier.

8. • Selain itu, untuk dapat meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan,
kedelapan fokus prioritas pembangunan
nasional bidang kesehatan didukung oleh
peningkatan kualitas manajemen dan
pembiayaan
kesehatan,
sistem
informasi, dan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan melalui:

9. • peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran
dan pengawasan pembangunan kesehatan;
• pengembangan perencanaan pembangunan
kesehatan berbasis wilayah;
• penguatan
peraturan
perundangan
pembangunan kesehatan;
• penataan dan pengembangan sistem informasi
kesehatan untuk menjamin ketersediaan data
dan informasi kesehatan melalui pengaturan
sistem informasi yang komprehensif dan
pengembangan jejaring;
• pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam
bidang kedokteran, kesehatan masyarakat,
rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan
bahan baku obat

10. • peningkatan penapisan teknologi kesehatan
dari dalam dan luar negeri yang cost effective;
• peningkatan pembiayaan kesehatan untuk
kegiatan preventif dan promotif;
• peningkatan pembiayaan kesehatan dalam
rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran
hasil;
• peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah
untuk mencapai indikator SPM;

11. • penguatan advokasi untuk peningkatan
pembiayaan kesehatan;
• pengembangan kemitraan dengan penyedia
pelayanan masyarakat dan swasta; dan
• peningkatan efisiensi penggunaan anggaran;
• peningkatan biaya operasional Puskesmas
dalam rangka peningkatan kegiatan preventif
dan promotif dengan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK).

12. UNDANG UNDANG
• UU NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH
PENYAKIT MENULAR
• UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN
• UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN
• UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH
SAKIT
• UU NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG
PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN
DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

13. UU- SJSN DAN BPJS
• UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
• UU NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

14. PERATURAN PEMERINTAH
• PP NO 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
• PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA
KESEHATAN
• PP NO 72 TAHUN 1998 TENTANG
PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN
• PP NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PEKERJAAN KEFARMASIAN

15. • PP NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN
DARAH
• PP NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN
ASI EKSKLUSIF
• PP NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
• PP NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT
ADIKTIF
BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI
KESEHATAN

16. PERATURAN PRESIDEN
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
KESEHATAN NASIONAL

17. PDBK
• PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
681/MENKES/PER/VI/2010
TENTANG
RISET
KESEHATAN NASIONAL;
• KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1798/MENKES/SK/XII/2010 TENTANG PEDOMAN
PEMBERLAKUKAN
INDEKS
PEMBANGUNAN
KESEHATAN MASYARAKAT
• PERMENKES NOMOR 019 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH
KESEHATAN

18. Definisi
• Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan yang
selanjutnya disebut PDBK adalah upaya kesehatan
terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dilakukan secara
bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama
kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu,
sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan di bidang
kesehatan
seluas-luasnya.
• Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah kabupaten
atau kota yang mempunyai nilai IPKM diantara rerata
sampai dengan -1 (minus satu) simpang baku, tetapi
mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status
Ekonomi/PSE) di atas rerata.

19. • Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
(PDBK) bertujuan mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat pada Daerah
Bermasalah Kesehatan yang ditunjukkan dengan
peningkatan IPKM.
• Daerah Bermasalah Kesehatan terdiri atas
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Daerah
Bermasalah Kesehatan Berat (DBK-B) dan Daerah
Bermasalah Kesehatan Khusus (DBK-K).

20. Kegiatan
• PDBK dilaksanakan melalui kegiatan:
pendampingan;
riset operasional; dan
intervensi program.

21. Peringkat IPKM Kab di SULBAR
Riskesdas 2007
Kab/kota
IPKM
Rank Nas
Majene
0,509314
221
Polewali Mamasa
0,446343
322
Mamasa
0,301325
430
Mamuju
0,371524
412
Mamuju Utara
0,377814
405

22. •Kala Karya tingkat Kabupaten dan provinsi
•Booster (Penguatan Kalakarya) tingkat
Kab dan Provinsi
•Supervisi fasilitatif dari Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi

23. PROFIL KESEHATAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TENAGA KESEHATAN
GIZI
IMUNISASI
TB
HIV AIDS
MALARIA
PUSKESMAS
RS
JAMINAN KESEHATAN

24. TENAGA KESEHATAN
• Permenkes
Nomor
Hk.02.02/Menkes/
148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat Sebagaimana Diubah Dengan
Permenkes Nomor 17 Tahun 2013.
• Permenkes
No
1464/Menkes/Per/X/2010
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
• Permenkes No 889/Menkes/Perv/2011 Tentang
Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian

25. • Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/
2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran
• Permenkes Nomor 58 Tahun 2012 Tentang
Perawat Gigi
• Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang
Tenaga Gizi
• Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan

26. Tenaga Kesehatan
• Harus teregistrasi dengan memiliki STR
• Harus memiliki Surat Izin Kerja atau Surat Izin
Praktik sesuai ketentuan peraturan
• Memiliki Kewenangan sesuai kompetensi
• Hak dan Kewajiban

27. PTT DAN PENUGASAN KHUSUS
• Kepmenkes Nomor 307 Tahun 2010 Tentang
Penghasilan Pokok Dan Insentif Khusus Dokter
Pegawai Tidak Tetap Dan Bidan Pegawai Tidak
Tetap
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpencil, Sangat Terpencil, Dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati

28. PTT DAN PENUGASAN KHUSUS
• Permenkes Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pengangkatan Dan
Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai
Pegawai Tidak Tetap .
• Permenkes Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

29. STATUS GIZI
• PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi
Eksklusif
• Kepmenkes Nomor 247 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Operasional Keluarga Sadar Gizi Di Desa Siaga
• Kepmenkes 1593/Menkes/SK/XI/2005 tentang Angka
Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia
• Permenkes Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Standar
Mineral Mix.
• Permenkes Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011
Tentang Standar Bubuk Tabur Gizi sebagaimana diubah
dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2012.

30. IMUNISASI
• Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Imunisasi

31. KELUARGA BERENCANA
• Pasal 78 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehtan:
• Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana
dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi
pasangan usia subur untuk membentuk generasi
penerus yang sehat dan cerdas.
• Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan
obat dalam memberikan pelayanan keluarga
berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau
oleh masyarakat.

32. TUBERKULOSIS
• Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
364/Menkes/SK/V/2009
tentang
Pedoman
Penanggulangan Tuberkulosis
• Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
565/Menkes/Per/III/2011
tentang
Strategi
Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 20112014
• Permenkes Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian
Tuberkulosis Resistan Obat

33. HIV AIDS
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Konseling
dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela
(Voluntary Counselling and Testing);
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan
AIDS
• Permenkes Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu
Ke Anak

34. MALARIA
• Kepmenkes Nomor 44 /Menkes/SK/I/2007
tentang Pedoman Pengobatan Malaria
• Kepmenkes Nomor 49 /Menkes/SK/I/2007
tentang Pedoman Penemuan Penderita
Malaria
• Kepmenkes Nomor 275/Menkes/SK/III/2007
tentang Pedoman Surveilans Malaria
• Permenkes Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Laksana Malaria

35. OBAT
• Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional.
• Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
• Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang
Registrasi Obat Tradisional.
• Kepmenkes Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013
Tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013

36. PUSKESMAS
• Kepmenkes Nomor 128/Menkes/Sk/II/ 2004
Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
• Kepmenkes Nomor 296/Menkes/Sk/III/ 2008
Tentang Pedoman Pengobatan Dasar Di
Puskesmas

37. RUMAH SAKIT
• Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010
tentang Perizinan Rumah Sakit
• Permenkes Nomor 340/Menkes/Per/III/2010
tentang Klasifikasi RS
• Permenkes Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Akreditasi Rumah Sakit
• Klinik:
• Permenkes Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Klinik

38. Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas
(Pasal 19, UU No 40 Tahun 2004)
38

39. BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus
membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar
Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan
mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
39

40. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh
BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan
selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat
Peserta terdaftar.

41. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak
berlaku bagi Peserta yang:
a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
tempat Peserta terdaftar; atau
b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka
Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes
rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem rujukan
yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku