1. Kegaduhan politik, senti-
men antiasing, merosotnya
nilai tukar rupiah, lamban-
nya pencairan APBN-P, ke-
naikan harga bahan bakar
minyak (BBM), telah mem-
buat perekonomian Indone-
sia berjalan tidak sesuai de-
ngan harapan.
Berbagai faktor itu telah
menyebabkan ekspor barang
menurun, pendapatan ma-
syarakat rendah dan daya
belinya pun ikut terimbas.
Anjloknya daya beli ma-
syarakat sekarang ini, tidak
saja berimbas pada merosot-
nya omset pedagang di ham-
pir semua wilayah Indone-
sia, namun juga beidampak
pada turunnya transaksi
perbankan.
”Kondisi itu akan sema-
kin parah dan sulit dibenahi
dalam waktu dekat. Belum
lagi, bulan Ramadan yang
akan segera tiba,” kata Ke-
tua Komite Tetap Kadin In-
donesia, Akbar Johan, Senin
(27/4) di Jakarta.
Sinyal kekhawatiran ten-
tang terpuruknya ekonomi
Indonesia sudah berulang
kali disampaikan para pelaku
usaha. Maret lalu, kalangan
pengusaha industri manu-
faktur mengaku sudah
”puasa” berproduksi lantaran
tingginya harga BBM terma-
suk gas bumi. Bahkan ba-
nyak industri melakukan
PHK besar-besaran akibat
merosotnya ekspor produk
mereka, seperti industri baja.
”Kalau pemerintah meng-
inginkan daya beli mening-
kat, nilai transaksi perbank-
an membaik, kembalikan
harga BBM sesuai UUD 45,
dan cairkan semua anggaran
pengembangan infrastruktur
yang telah disetujui DPR,”
ujar pengamat ekonomi poli-
tik Irwanda W Wardhana.
(den/rul/jok/sam/hiu)
Banyak faktor yang me-
nyebabkan pertumbuh-
an ekonomi Indonesia me-
lambat. Salah satunya me-
nurunnya
daya beli
m a -
syarakat
sebagai
a k i b a t
kenaik-
an har-
ga-har-
ga barang. Faktor keper-
cayaan masyarakat terha-
dap pemerintahan Presiden
Jokowi dan Wapres Jusuf
Kalla yang mulai menipis,
juga menjadi penyebab.
Masyarakat terlihat pe-
simistis terhadap keseriusan
pemerintahan Jokowi-JK un-
tuk meningkatkan daya beli
masyarakat. Untuk itu, ha-
rus ada langkah-langkah
serius dan terukur bagi men-
teri-menteri di bidang ekono-
mi untuk mengatasi hal itu.
Untuk mengetahui lang-
kah apa saja yang sebaiknya
dilakukan pemerintah, war-
tawan Suara Karya Silli Me-
lanovi mewawancarai peng-
amat ekonomi
dari Centre for
Strategic and
International
Studies (CSIS) Pande Radja
Silalahi. Berikut petikannya:
Bagaimana Anda melihat
kondisi ekonomi Indonesia
saat ini?
Satu hal yang paling
menonjol adalah persepsi
masyarakat. Kita lihat tidak
ada lagi sikap optimistis ter-
hadap kinerja pemerintahan
sekarang. Harga-harga kebu-
tuhan pokok yang melam-
bung tinggi, seperti harga ca-
bai. Selain itu, anggaran be-
lanja negara yang saat ini be-
lum cair, sehingga konsumsi
masyarakat mengalami pe-
nurunan, dan pertumbuhan
ekonomi kita pun melorot.
Dengan situasi seperti ini,
apa yang seharusnya dilaku-
kan pemerintah?
Terlebih dahulu, peme-
rintah harus menghidupkan
kembali optimisme masya-
rakat. Saat ini pengelolaan
ekonomi domestik menga-
lami masalah, jadi harus di-
perbaiki. Mesti ada langkah
yang meyakinkan dari pe-
merintah, segera cairkan
anggaran. Pajak-pajak tinggi
yang memberatkan para pe-
laku bisnis juga harus dicari
penyelesaiannya. Selain itu,
pemerintah harus memberi
informasi yang benar. Ja-
ngan memberi informasi
yang tidak jelas.
Produk ekspor Indonesia
kalah bersaing dengan pro-
duk dari luar negeri. Bagai-
mana menumbuhkan keper-
cayaan pihak luar negeri ter-
hadap produk nasional?
Produk ekspor kita me-
ngalami kemerosotan. Ini
menjadi penyebab utama
defisit. Adanya pernyataan
dari pemerintah bahwa pro-
duk ekspor kita mengalami
kenaikan 300 persen adalah
bohong apabila tanpa upaya
konkret dari pemerintah. Se-
bab, apa bisa dengan pajak
yang tinggi, produk ekspor
kita mampu bersaing? Sela-
yaknya pajak-pajak yang
tinggi itu dibenahi dulu dan
pemerintah harus juga
memberikan insentif kepada
pengusaha. Baik pemerin-
tah, Kadin maupun asosiasi
lainnya harus duduk ber-
sama untuk mengatasinya.
Pande Raja: Masyarakat Kehilangan Optimisme
Krisis Ekonomi Bayangi Indonesia
Menjelang bulan
Ramadhan, biasanya
Pasar Grosir pakaian jadi
di Tanah Abang, Jakarta
Pusat, sudah disesaki pen-
gunjung. Mereka
kebanyakan pedagang
pakaian dari berbagai
daerah yang berbelanja di
pasar tekstil terbesar se-
Asia itu untuk dijual kem-
bali di daerahnya masing-
masing.
”Depan toko saya ini
bisa-bisa sampai sulit
untuk berjalan,” ujar Ade
(52), pemilik toko busana
muslim Nafiza, di Blok B,
Pasar Tanah Abang.
Namun, itu hanya
kenangan beberapa tahun
silam. Saat ini sudah ting-
gal sebulan setengah lagi
memasuki Ramadhan,
toko busana muslimnya
masih sepi pengunjung.
Kondisi ini tentu saja
cukup membuatnya
gelisah.
Bagaimana tidak,
kalau sampai dua minggu
ke depan masih juga sepi,
maka busana-busana
yang ada di tokonya bakal
digilas tren model yang
lebih baru. ”Itu sulitnya
berdagang pakaian jadi.
Kita harus pandai-pandai
mengantisipasi pergerakan
model pakaian,” tuturnya.
Sejauh ini, menurut
Ade, penurunan jumlah
pembeli bisa mencapai 50
persen. Tahun-tahun
sebelumnya pada periode
yang sama menjelang
Ramadhan, pendapatan
sehari-hari bisa mencapai
Rp10 juta hingga Rp12
juta. ”Sekarang sehari bisa
mencapai Rp5 juta saja
sudah bersyukur,”
katanya.
Dia melihat banyak
pedagang dari daerah luar
Jakarta seperti Jawa
Tengah dan Jawa Timur,
atau bahkan dari luar
Pulau Jawa, yang biasa
berbelanja di Pasar Tanah
Abang, belum datang. Ade
mengemukakan, saat ini
yang berbelanja
kebanyakan hanya warga
dari seputar kawasan
Jabodetabek saja.
Daya Beli Turun,
Pembeli Tak Juga Datang
JAKARTA (Suara Karya):
Kuasa hukum DPP Partai
Golkar Munas Bali, Yusril
Ihza Mahendra, menepis isu
adanya kedekatan antara
dirinya dan Ketua Majelis
Hakim Teguh Satya Bhakti.
Dia menyebut hal itu sebagai
penggiringan opini.
”Itu tidak ada rele-
vansinya. Itu ucapan liar,”
kata Yusril di sela-sela persi-
dangan gugatan DPP Golkar
Munas Bali pimpinan
Aburizal Bakrie terhadap
Menkumham Yasonna
Hamonangan Laoly di
Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jakarta,
Senin (27/4).
Yusril mengaku sudah
bertemu dengan Ketua
Komisi Yudisial (KY) Supar-
man Marzuki. Dia mengata-
kan, KY tidak pernah me-
minta Teguh Satya Bhakti
untuk mundur sebagai
hakim dalam sidang sengke-
ta kepengurusan Golkar.
”Saya sudah bicara
dengan Ketua KY. Dia bilang
tidak pernah rapat mengenai
hal itu. Karena itu, ucapan
Imam Anshori (komisioner
KY) itu di luar (KY). Dia
(Imam) tidak berwenang,”
tegasnya.
Yusril mengatakan, saat
menjabat sebagai Menteri
Kehakiman, dia menca-
lonkan Artidjo Alkostar seba-
gai Hakim Agung. Namun,
Yusril menegaskan, Artidjo
tak pernah membantunya
dalam setiap perkara yang
dibelanya.
”Kalau saya tidak calon-
kan, tidak pernah ada Hakim
Agung namanya Artidjo Alko-
star. Lalu Artidjo, saya bantu
atau tidak? Kalau saya ban-
tu, Artidjo harus mundur pa-
da semua perkara yang saja
jadi advokatnya,” ujarnya.
Tiga tahun silam Teguh
pernah meminta Yusril
untuk menjadi ahli dalam
sidang di Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait
gugatan soal kesejahteraan
hakim.
Yusril juga menilai
keterangan ahli yang
dihadirkan tergugat
Menkumham Yasonna
Hamonangan Laoly dan ter-
gugat intervensi Golkar
Munas Ancol, Maruarar
Siahaan, tidak konsisten
dengan pernyataannya atau
mencla-mencle.
”Sikap Maruarar nggak
jelas. Kadang-kadang dia
bilang putusan Mahkamah
Partai Golkar (MPG), kadang
bilang rekomendasi, dia
inkonsistensi,” kata Yusril.
Maruarar mengatakan
bahwa pernyataan dua
hakim di MPG yang meme-
nangkan Golkar Munas
Ancol pimpinan Agung
Laksono, adalah amar putu-
san dari MPG.
Yusril lantas mengandai-
kan, ada empat hakim yakni
dia, Azis Syamsuddin, Idrus
Marham dan Wibowo, tapi
putusan dia dan Azis sama
sementara Idrus dan
Wibowo beda, apakah itu
bisa dikatakan putusan.
Maruarar tidak bisa men-
jawabnya.
Karena bukan putusan,
kata Yusril, maka pihaknya
membawanya ke PTUN.
Kendati sebelumnya
Maruarar mengatakan
bahwa putusan MPG adalah
final dan mengikat, sehingga
tidak tepat dibawa ke penga-
dilan. (wil)
JAKARTA (Suara Karya):
Keinginan Menpora Imam
Nahrawi untuk mengambil
alih kompetisi rupanya tak
bisa terealisasi. Klub-klub
ISL ternyata tetap
menginginkan PSSI sebagai
induk mereka.
Pertemuan Menpora
dengan pengurus klub ISL
yang diadakan di kantor
Kemenpora, Jakarta, Senin
(27/4), akhirnya buntu.
Dalam pertemuan itu,
Menpora Imam Nahrawi
didampingi antara lain oleh
Deputi V Bidang
Harmoninasi dan
Kemitraam Gatot S Dewa
Broto.
PT Liga diwakili oleh
CEO-nya, Joko Driyono,
dan sekretaris Tigor
Shalomboboy. Selain itu
ada perwakilan 18 klub,
ada pula representasi PSSI,
yaitu ketua tim pembela-
nya, Togar Manahan Nero.
Usai pertemuan, Imam
Nahrawi keluar paling
awal. Tak lama kemudian,
peserta rapat yang lain
juga keluar.
Joko Driyono menje-
laskan, pertemuan tidak
menghasilkan keputusan
apa-apa. Alasannya, PT
Liga dan ke-18 klub tetap
menginginkan PSSI sebagai
komando teratas kom-
petisi, dan kompetisi tetap
diikuti 18 klub.
”Selanjutnya kami akan
menunggu keputusan
rapat Komite Eksekutif
(Exco) PSSI pada 2 Mei
mendatang,” ujar Joko.
Apa yang disampaikan Jo-
ko selaras dengan pernya-
taan ketua umum PSSI, La
Nyalla Mattalitti, Minggu
(26/4) seusai bertemu de-
ngan para pengurus klub
di Jakarta. (wal)
Politik dan ekonomi
merupakan dua sisi
mata uang yang tak ter-
pisahkan. Bila peta perpoli-
tikan di Indonesia menga-
lami tekanan, maka akan
mengganggu stabilitas sis-
tem keuangan bahkan
perekonomian secara
menyeluruh.
Setidaknya kemampuan
Indonesia dalam menelur-
kan isu-isu politik dan kebi-
jakan, mendapat respons
dari banyak kalangan. Bu-
kan hanya pengusaha do-
mestik sendiri, tapi juga in-
vestor asing. Lihatlah se-
nyatanya, pertumbuhan
ekonomi Indonesia saat ini
mengalami perlambatan aki-
bat tidak fokusnya regulasi.
Output regulasi acap
tidak bermutu, karena tak
berdaya ditekan oleh kepen-
tingan, sekalipun dia bersi-
fat anomali dengan
kemauan publik.
”Walaupun ada gonggongan,
namun kafilah tetap saja
berlalu”. Publik boleh tidak
suka, namun tidak mengha-
langi apa yang dimaui oleh
kepentingan kelompok.
Pengangkatan sejumlah
pejabat publik terkesan
dipaksakan, ini ber-image
buruk terhadap kepenting-
an nasional.
Konflik yang sering
muncul di internal parpol
juga mendapatkan perhat-
ian khusus. Pemerintah
pada gilirannya harus diha-
dapkan pada situasi kebi-
jakan yang bersifat politis.
Guru Besar Ekonomi
Universitas Padjadjaran Prof
Ina Primiana mengamini
akan hal itu. ”Memang situ-
asi politik yang kurang sta-
bil akan memberikan
dampak terhadap investor
dan ekonomi. Karena pada
dasarnya ekonomi Indonesia
secara fundamental masih
belum kuat sehingga rentan
terpengaruh isu-isu,”
katanya.
Pertumbuhan ekonomi
kuartal I/2015 Indonesia
mengalami perlambatan
hingga di bawah lima
persen.
Yusril: Ada Serangan Opini di Luar Sidang
PSSI
18 Klub
ISL Tolak
Diambilalih
Menpora
ASEAN SUMMIT – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kedua kanan) bersama sembilan kepala negara ASEAN menghadiri pembukaan
The 26Th ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/4).
No. Negara GDP
01. Singapura USD 61.567
02. Brunei Darussalam USD 45.200
03. Malaysia USD 17.776
04. Thailand USD 9.860
05. Indonesia USD 4.580
06. Philipina USD 4.461
07. Vietnam USD 3.750
08. Laos USD 3.260
09. Kamboja USD 2.579
10. Myanmar USD 1.490
Sabpri Piliang/Berbagai Sumber
RANGKING GDP PER KAPITA 10 NEGARA ASEAN 2014
LANJUTAN:
Daya Beli ... Hal 15
LANJUTAN:
Kisruh Politik ... Hal 15
LANJUTAN:
Pande Raja: ... Hal 15
S U A R A R A K Y A T M E M B A N G U N
Rp 3.500,-
Selasa, 28 April 2015 Nomor 14454 Tahun ke-44suarakarya.id @suarakaryaIDwww.suarakarya.id
Perintis:
Ali Moertopo,
Soedjono Hoemardani,
Sapardjo
Pemimpin Umum:
Bambang Soesatyo.
Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab:
Lalu Mara Satriawangsa
Pemimpin Perusahaan:
Robert Joppy Kardinal
Antara
Berita Terkait
Nasib Kompetisi ...
di halaman 15
Berita Terkait
Pendapat Saksi ...
di halaman 15
■ Industri Mulai PHK Besar-besaran
Kisruh Politik Pengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta
melakukan terobosan kebijakan yang mampu
mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Akselerasi itu dibutuhkan agar Indonesia tidak
terjebak ke dalam krisis berkepanjangan.
DAYA BELI TURUN – Pengunjung memperhatikan berbagai jenis piranti elektronik yang dipamerkan di sebuah
pusat perbelanjaan di Medan Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Daya beli masyarakat menurun sebagai
dampak pelemahan rupiah.
Antara
Berita Terkait
Kegaduhan Asing ...
di halaman 15

2. "Bagi mereka yang setuju,
alasan yang banyak diungkap
adalah narkoba merusak generasi
muda (60,8 persen), dan dapat
menyebabkan efek jera (23,7 per-
sen)," kata Direktur Eksekutif In-
do Barometer M Qodari kepada
pers di Jakarta, Senin (27/4).
Dia mengatakan, menanggapi
pro dan kontra hukuman mati
terhadap pengedar narkoba dan
adanya tekanan dari negara asing
terkait eksekusi pengedar narko-
ba, ternyata publik mendukung
langkah Presiden Jokowi mengek-
sekusi mati pengedar narkoba.
Menurutnya, publik yang ti-
dak setuju, alasan yang banyak
diungkap adalah masih ada jenis
hukuman lain yang lebih manusi-
awi (36,2 persen) dan hukuman
mati merupakan pelanggaran hak
asasi manusia (28,4 persen).
Sementara itu, lanjut Qodari,
sebagian besar atau sekitar 84,6
persen masyarakat Indonesia
mendukung langkah Presiden
Jokowi dalam menerapkan huku-
man mati bagi pengedar narkoba.
Sedangkan yang tidak mendu-
kung hanya 10,3 persen.
"Dan mayoritas publik (86,3
persen) menyatakan Presiden Jo-
kowi sebaiknya tetap melanjutkan
hukuman mati terhadap terpida-
na kasus narkoba, meski negara
lain akan memutuskan hubungan
diplomatik dan menghentikan
kerja sama ekonomi dengan Indo-
nesia," katanya.
Qodari mengatakan, publik ju-
ga berpendapat bahwa selain ter-
hadap para pengedar narkoba,
hukuman mati juga diterapkan
pada jenis kejahatan lain, seperti
koruptor (50,3 persen), pembu-
nuhan (16,3 persen), dan kejahat-
an seksual (4,2 persen).
"Sementara dukungan hu-
kuman mati untuk terorisme ha-
nya 2,3 persen," katanya.
Berdasarkan data, ke-10 terpi-
dana mati itu adalah Myuran Su-
kumaran dan Andrew Chan (war-
ga negara Australia), Mary Jane
Fiesta Veloso (Filipina), Serge
Areski Atlaoui (Prancis), Martin
Anderson (Ghana), Zainal Abidin
bin Mgs Mahmud Badarudin
(WNI), Raheem Agbaje Salami
(Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil),
Sylvester Obiekwe Nwolise (Nige-
ria), Okwudili Oyatanze (Nigeria).
Sementara itu, Wakil Presiden
Jusuf Kalla menegaskan vonis
hukuman mati terhadap terpida-
na kasus narkotika sudah sesuai
prosedur hukum yang berlaku di
Indonesia. "Ini kan sudah mele-
wati seluruh proses (hukum) di
dalam negeri, PT (pengadilan ting-
gi), MA (Mahkamah Agung), PK
(peninjauan kembali). Jadi ini se-
benarnya bukan hal yang singkat,
lama ini (prosesnya)," katanya di
Kantor Wakil Presiden Jakarta,
Senin.
Hal itu dikatakan Kalla me-
nanggapi tudingan dari Menteri
Luar Negeri Australia Julie Bishop
terkait adanya dugaan suap da-
lam proses pengadilan terpidana
mati duo "Bali Nine", Andrew
Chan dan Myuran Sukumaran.
Terkait akan tudingan suap
yang dilakukan pengacara Chan
dan Sukumaran terhadap majelis
hakim, Wapres mempersilakan
Pemerintah Australia untuk me-
nyelidiki dan membuktikan duga-
an tersebut.
"Buktikan saja, pengacaranya
siapa. Tentu (Julie) boleh berpen-
dapat demikian, tapi ini di banyak
(mekanisme) hukum berbeda-be-
da. Jangan mengukur hukum
yang ada di negaranya (Australia
dengan Indonesia)," jelas Wapres.
Wapres pun mengatakan tidak
ada pertemuan khusus dengan
Menlu Bishop guna membahas du-
gaan suap tersebut. Namun, Kalla
pernah sekali bertemu dengan
Bishop sebelum ada kasus dugaan
suap di pengadilan di Bali itu.
Dalam pertemuan tersebut,
yang disampaikan Bishop sesung-
guhnya merupakan kepentingan
politik di dalam negeri Australia
guna meredam gejolak di kalan-
gan masyarakat Negeri Kangguru
tersebut. "Saya pernah bicara
waktu itu, tapi biasanya masalah
itu lebih kepada kepentingan poli-
tik domestik (negara bersangku-
tan)," jelasnya. (rul/ant)
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko
Widodo memperkirakan bantuan Indonesia
untuk bencana gempa bumi di Nepal bisa
masuk dalam waktu 3-4 hari.
Presiden mengungkapkan bahwa
pihaknya masih membicarakan apakah
bantuan ini masuk melalui India atau lang-
sung ke Nepal. "(Yang ini) masih
dibicarakan," kata Jokowi usai menghadiri
Jamuan Makan (Gala Dinner) KTT ke-26
ASEAN di Kualalumpur,
Presiden Joko Widodo juga mengatakan
Indonesia tidak hanya memberi bantuan,
tetapi juga akan mengirimkan tim SAR dan
tim medis.
Mengenai bantuan pemerintah
Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla
mengatakan, pemerintah Indonesia akan
memberikan bantuan sebesar satu juta
dolar AS untuk Nepal yang mengalami ben-
cana alam gempa bumi 7,8 skala richter
pada Sabtu (25/4).
"Dalam rangka membantu Nepal kita
akan mengirim Tim SAR dan juga memban-
tu satu juta dolar AS," kata Wakil Presiden
Jusuf Kalla di Jakarta, Senin.
Wapres mengatakan, bantuan tersebut
akan segera dikirimkan ke negara yang ter-
letak di Asia Selatan itu. Sementara
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menam-
bahkan bahwa pihaknya saat ini sedang
melakukan koordinasi internal terkait pen-
giriman bantuan bencana gempa yang
memakan ribuan korban di Nepal ini.
"Besok akan ada pembahasan detail apa
yang akan kita bantu untuk Nepal seperti
yang disampaikan bapak Presiden," kata
Retno di tempat yang sama.
Menlu mengatakan bahwa pihaknya
akan mengirimkan tim SAR, tim medis serta
kebutuhan pokok yang diperlukan Nepal
saat ini. "Termasuk makanan siap saji,
mungkin kalau lancar, airport-nya sudah
bisa digunakan dan sebagainya dalam
hitungan 3-4 hari kita berangkat," katanya.
Retno juga mengungkapkan bahwa
warga negara Indonesia yang berada di
Nepal saat kejadian gempa sebanyak 49
orang, dimana 18 orang memang tinggal di
Nepal dan sisanya (31 orang) sedang
melakukan kunjungan). "Dari 18 WNI yang
menetap di sana, sembilan orang sudah
bisa dihubungi dan sembilan lainnya belum
bisa dikontak," ungkapnya.
Sementara untuk 31 WNI yang sedang
melakukan kunjungan, kata Retno, baru
10 orang yang bisa dihubungi dan sisanya
belum bisa dikontak. "Kami terus berupaya
untuk mencoba menghubungi mereka, na-
mun memang karena komunikasi yang ma-
sih sulit karena terpengaruh gempa sehing-
ga komunikasi masih lamban," jelasnya.
Akibat gempa bumi dangkal tersebut dila-
porkan lebih dari 2.000 orang meninggal
dunia dan masih banyak yang belum dike-
tahui keberadaannya. Kementerian Luar Neg-
eri RI terus melakukan koordinasi dan komu-
nikasi dengan KBRI Dhaka, Konsul Kehor-
matan RI di Kathmandu, serta berbagai pihak
terkait informasi sehubungan WNI di Nepal.
Saat ini ada sekitar 34 WNI yang sedang
berada di Nepal, terdiri dari 18 orang yang
menetap dan sekitar 16 WNI yang tercatat
sedang melakukan kunjungan baik sebagai
turis maupun kegiatan resmi. (ant)
HASIL SURVEI
Publik Dukung Hukuman Mati
GEMPA NEPAL
Pemerintah Indonesia
Bantu 1 Juta Dolar AS
JAKARTA (Suara Karya): Panglima
TNI Jenderal TNI Moeldoko melaku-
kan mutasi kepada 32 perwira tinggi
TNI dalam rangka pembinaan organi-
sasi TNI guna mengoptimalkan tugas
TNI yang semakin berat ke depan.
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel
Czi Berlin G, di Jakarta, Senin, menga-
takan, mutasi tersebut berdasarkan Ke-
putusan Panglima TNI Nomor: Kep/318
/IV/2015 tanggal 24 April 2015, tentang
pemberhentian dari dan pengangkatan
dalam jabatan di lingkungan TNI.
Dalam mutasi tersebut tercatat 19
Perwira TNI Angkatan Darat, antara
lain, Mayjen TNI dr Daniel Tjen dari
Kapuskes TNI menjadi Staf Khusus
Panglima TNI, Mayjen TNI M Anang
Sutisna dari TA. Pengkaji Bid. Politik
Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI
AD (dalam rangka pensiun), Mayjen
TNI Suharno dari Staf Khusus Pang-
lima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD
(dalam rangka pensiun), Brigjen TNI
Theresia S Abraham dari Staf Khusus
Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI
AD (dalam rangka pensiun).
Brigjen TNI Endar Priyanto dari
Staf Khusus Kasad menjadi Pati Ma-
bes TNI AD (dalam rangka pensiun),
Brigjen TNI Hidayat Saleh dari Staf
Khusus Kasad menjadi Pati Mabes
TNI AD (dalam rangka pensiun), Brig-
jen TNI Jamaludin (Han) dari Athan
RI di Washington DC, USA menjadi
Penmil pada PTRI PBB di New York,
Brigjen TNI dr Ponco Agus Prasojo, Sp
B KBD dari Ka RSPAD GS Ditkesad
menjadi Kapuskes TNI.
Selain itu, kata Berlin, Brigjen TNI
Juwondo dari Kasdam XVI/Ptm men-
jadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk.
Nasional Lemhannas, Brigjen TNI M
Bambang Taufik dari Waaspam Ka-
sad menjadi Kasdam XVI/Ptm, Brig-
jen TNI Sukoso Maksum dari Kadisja-
sad menjadi TA (tenaga ahli).
Pengkaji Madya Bidang Tannas
Lemhannas, Brigjen TNI Agus Roh-
man dari Kasdivif-1 Kostrad menjadi
Kadisjasad, Brigjen TNI Agus Suhardi
dari Kasdivif-2 Kostrad menjadi Kas-
divif-1 Kostrad, dan Brigjen TNI Adi
Sudaryanto dari Staf Khusus Kasad
menjadi Staf Khusus Panglima TNI.
Sebanyak sembilan Pati TNI Ang-
katan Laut, antara lain, Laksma TNI
Yayat Achmad Hadirat, dari Sekreta-
ris Lembaga Pengembangan Pendi-
dikan Penjamin Mutu Unhan menjadi
Pati Mabes TNI AL (dalam rangka
pensiun), Laksma TNI Winarto dari
Kabinda Kepulauan Riau BIN menja-
di Staf Khusus Kasal, Laksma TNI I
Nyoman Nesa dari Danlantamal
II/Pdg Koarmabar menjadi Asdep
Koord. Kekuatan, Kemam-puan dan
Kerja sama Pertahanan Kemenko Pol-
hukam. Brigjen TNI (Mar) RW Prasojo
Ajie dari Penmil pada PTRI PBB di
New York menjadi Athan RI di Can-
berra (Australia), Laksma TNI Sudir-
man dari Staf Khusus Kasal menjadi
Pati Mabes TNI AL (dalam rangka
pensiun). (feb)
JAKARTA (Suara Karya): Presiden
Joko Widodo mengatakan, semua kri-
tik yang disampaikan media merupa-
kan fungsi kontrol terhadap pemerin-
tah dalam mengemban tugas menye-
jahterakan masyarakat Indonesia.
“Saya yakin, dengan kritik terse-
but program prioritas kerja pemerin-
tah yang ditunggu dan diharapkan
rakyat dapat dilaksanakan dengan
baik,” kata Presiden dalam silaturah-
mi dengan jajaran pimpinan pers na-
sional di Jakarta, Senin (27/4).
Presiden menambahkan, rakyat
Indonesia patut merasa beruntung
dapat bisa hidup dalam era keterbu-
kaan pers yang sering mendorong
perdebatan. “Perdebatan adalah se-
bagian dari pendewasaan proses de-
mokrasi, memang terkadang mele-
lahkan tapi harus dilalui,” ujarnya.
Menurut Presiden, penyelenggara-
an silaturahmi pers penting untuk
mempererat hubungan pers dan pe-
merintah. “Forum ini sangat penting
bagi saya untuk mendengar pandang-
an dan pemikiran dari insan pers
nasional,” katanya.
Kegiatan silaturahim dengan in-
san pers Indonesia, lanjut Presiden
sangat penting untuk dapat memper-
erat hubungan pers dengan pemerin-
tah dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat.
Acara silaturahmi pers dihadiri
Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD
Irman Gusman, Ketua Umum Persa-
tuan Wartawan Indonesia (PWI) Mar-
giono dan sejumlah menteri di Kabi-
net Kerja seperti Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, Menteri Pendidikan
Nasional Anies Baswedan, Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudian-
tara dan Menteri Kehutanan dan
Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Dalam kesempatan itu, Presiden
Joko Widodo secara terbuka meminta
maaf kepada insan pers nasional atas
ketidakhadirannya pada puncak pe-
ringatan Hari Pers Nasional (HPN)
2015 di Batam, Kepulauan Riau, pa-
da 9 Februari lalu.
Presiden mengaku sangat mema-
hami kekecewaan insan pers, sebab
untuk pertama kali dalam sejarah,
seorang presiden Republik Indonesia
tidak menghadiri perhelatan akbar
komunitas wartawan nasional.
“Saya tiba di Bandara Halim Perdan-
akusuma, pada pukul 16.30 WIB, lang-
sung menuju Istana untuk menerima ta-
mu. Saya mandi, lalu sembahyang Mag-
rib. Saya langsung ke sini, saya takut
terulang peristiwa di Batam,” katanya.
Presiden mengaku ketidakhadir-
annya pada puncak peringatan HPN
2015 karena kesibukannya saat me-
lakukan kunjungan kenegaraan ke
Filipina, pada Februari lalu. Disebut-
kan, saat itu, sudah berkeinginan ku-
at untuk hadir pada HPN 2015 tapi
kesibukannya sebagai Kepala Nega-
ra/Kepala Pemerintahan tidak meng-
izinkannya hadir.
“Ketika di Filipina, saya katakan
harus, harus hadir. Tapi Saya tahu,
dari hashtag Kangen berubah menjadi
Kecewa. Memang baru kali ini Hari
Pers Nasional tidak dihadiri Presiden.
Tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak
berani lagi yang kedua,” ujarnya. (den)
ORGANISASI TNI
32 Perwira Tinggi Dimutasi
KEMITRAAN
Jokowi: Pers Kontrol Pemerintah
PENGAMANAN HARI BURUH – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memberi keterangan kepada wartawan
soal rencana pengamanan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2015 usai menggelar rapat koordinasi bersama
beberapa pimpinan organisasi serikat buruh di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/4).
PILKADA SERENTAK
Kalla: Gelombang Pertama Harus Sukses
JAKARTA (Suara Karya): Wakil
Presiden Jusuf Kalla menegas-
kan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah serentak gelom-
bang pertama harus berjalan
dan tidak boleh terpengaruh
dengan persoalan internal da-
lam tubuh partai tertentu.
"Pilkada harus jalan terus,
kalau satu tahun (persoalan
internal partai) tidak kelar
memangnya tidak mau pilka-
da selama setahun gara-gara
itu? Kan tidak," katanya di
Kantor Wakil Presiden Jakar-
ta, Senin.
Oleh karena itu dia mem-
peringatkan kepada para elit
partai yang sedang bertikai di
pengadilan untuk segera me-
nyelesaikan persoalan dualis-
me kepengurusannya, apalagi
tahapan pendaftaran calon ke-
pala daerah sudah dekat.
"Partai itu memang harus
menyelesaikan masalah inter-
nalnya, pendaftarannya itu
kan Juli, masih dua bulan la-
gi," jelas dia seperti dikutip
Antara.
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) hingga saat ini belum
mengesahkan tujuh draf per-
aturan terkait pilkada karena
masih ada satu draf yang be-
lum mendapat persetujuan
dari Komisi II DPR, yakni per-
aturan terkait pencalonan.
Dalam draf peraturannya,
KPU mengatur partai yang
masih berperkara hukum di
pengadilan hanya dapat men-
daftarkan calon kepala daerah
jika sudah mendapat keputus-
an berkekuatan hukum tetap
atau inkracht.
Artinya, untuk Partai Go-
longan Karya (Golkar) dan Par-
tai Persatuan Pembangunan
(PPP) harus menunggu putus-
an tertinggi proses peradilan
yang prosesnya cukup lama.
Namun, Panitia Kerja dari
Komisi II berpendapat yang
berhak mendaftarkan calon
kepala daerah adalah partai
yang kepengurusannya sudah
terdaftar di Kementerian Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), sesuai de-
ngan perintah Undang-un-
dang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik.
Terkait akan hal itu, Ko-
misioner KPU Hadar Nafis Gu-
may mengatakan pihaknya
akan menuntaskan semua
draf peraturan terkait pilkada
paling lambat pada Kamis
(30/4).
"Mereka (DPR) masih me-
minta kami untuk lebih sabar
dan menunggu, namun kami
sampaikan bahwa ada batas
waktu dan peraturan ini dibu-
tuhkan sebagai dasar hukum
kami menjalankan tahapan
pilkada. Kami harus menun-
taskan semua peraturan itu
tanggal 30 April," jelas Hadar.
(den)
VARIA TNI
TNI: Sekitar 500-600 WNI Masuk ISIS
JAKARTA -- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat
(Kadispenad) Brigjen TNI Wuryanto mengatakan sekitar
500 hingga 600 Warga Negara Indonesia (WNI) telah men-
jadi bagian dari ISIS dan telah berada di Irak dan Suriah.
"Sekitar 500 hingga 600 WNI masuk ke ISIS. Rekrut-
men berkembang, mulai bergerak ke sana tidak hanya per-
orangan, tetapi banyak membawa keluarga, istri dan anak-
nya," katanya dalam diskusi publik di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kondisi ini mengkhawatirkan mengingat
para WNI tersebut, nantinya bisa saja kembali ke Indone-
sia dan dapat menyebarkan paham radikalisme ISIS yang
berbahaya dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.
"TNI AD melihat bukan hanya pada saat menganut pa-
ham radikalisme dan berjihad di Irak, Suriah, tetapi mere-
ka akan menjadi orang-orang terdidik, terlatih sekaligus
berpengalamanan, dan memiliki jiwa militansi yang sa-
ngat-sangat tinggi," katanya. (ant)
Satgas Pamtas Bhakti Sosial Donor Darah
JAYAPURA—Satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatas-
an (Pamtas) Repulik Indonesia dan Papua New Guinea (RI-
PNG) dari Yonif 613/RJA menggelar bhakti sosial berupa
donor darah di Pos Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua.
Kegiatan donor darah itu dilakukan pada Minggu
(26/4) dan diikuti 51 orang prajurit anggota Satgas Pamtas
Yonif 613/RJA yang bertugas di perbatasan RI-PNG dari
Pos Makadi hingga Pos Sota sebagai bentuk kepedulian
prajurit TNI terhadap warga setempat membutuhkan ban-
tuan darah. (ant)
KSAL Membuka Kegiatan Kursus Manajemen
JAKARTA—Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana
TNI Ade Supandi didampingi Komandan Seskoal Laksama-
na Muda TNI Herry Setianegara membuka Kursus Mana-
jemen Strategi (Susjemenstra) TNI AL angkatan ke-10.
Kegiatan diawali dengan laporan pendidikan yang di-
sampaikan Direktur Pendidikan Seskoal Kolonel Laut (P)
Barkah Suheryanto kepada Kasal Laksamana TNI Ade Su-
pandi di Auditorium Jos Soedarso, Seskoal, Bumi Cipulir,
Jakarta Selatan, Senin. (ant)
Ajak Mahasiswa Patroli Laut
DUMAI — Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (La-
nal) Dumai Kolonel Laut (P) Avianto Roosmirawan menga-
jak puluhan mahasiswa Universitas Riau (UR) patroli laut
menyisir kawasan perbatasan dengan menumpangi KAL
Tedung.
Para mahasiswa jurusan Hubungan Internasional UR
kampus di Kota Pekanbaru itu, diperkenalkan tentang
kondisi perairan Dumai yang berbatasan dengan sejumlah
negara tetangga.
“Mereka kita kenalkan wilayah perairan yang berbatas-
an dengan negara luar dan kerawanan laut yang bisa saja
dijadikan pihak tertentu sebagai jalur penyelundupan ba-
rang terlarang,” kata dia di Dumai, Senin (27/4). (ant)
Perwira AU Bakti Sosial
BANDUNG — Perwira Siswa pada Sekolah Staf dan Ko-
mando (Sesko) TNI Angkatan Udara (AU) angkatan 52
menggelar bakti sosial pengobatan gratis bagi warga di
Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat,
Minggu (26/4).
Komandan Sesko AU Lembang, Marsda TNI Anang
Murdianto mengatakan pengobatan gratis tersebut meru-
pakan rangkaian HUT ke-69 TNI AU bekerja sama dengan
alumni Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) tahun 1993 Uni-
versitas Trisakti.
Ia berharap, kegiatan itu dapat membantu masyarakat
di Lembang khususnya sekitar Sesko AU dalam mendapat-
kan pelayanan kesehatan secara gratis. “Program ini sa-
ngat membantu masyarakat terutama yang kurang mam-
pu,” katanya. (ant)
Selasa, 28 April 2015
2 POLITIK
Antara
KAMPANYE – Ketua DPR Setya Novanto mengikuti kampanye antikekerasan terhadap anak di kawasan Thamrin, Jakarta,
Minggu (26/4).
Suara Karya/Hedi Suryono
JAKARTA (Suara Karya): Hasil survei nasional Indo Ba-
rometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Ma-
ret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1
persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang
diberikan kepada gembong dan pengedar narkoba.

3. KILAS
Pemkab Gunakan Dana Hibah
SEMARANG—Payung hukum terkait penggunaan anggar-
an untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) akhirnya dike-
luarkan pemerintah. Dengan demikian, lima kabupaten
yang akhir masa jabatan kepala daerahnya 2016, tetap bi-
sa menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015 men-
datang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah,
Joko Purnomo, mengatakan kelima daerah itu meliputi
Kabupaten Pekalongan, Sragen, Demak, Grobogan, dan
Kabupaten Pemalang.
”Pemerintah telah menerbitkan payung hukum untuk
pengalokasian anggarannya. Jadi Pemkab dapat menggu-
nakan dana hibah,” katanya di Semarang, kemarin.
Diungkapkannya, sumber dana untuk menggelar Pil-
kada 2015 di lima kabupaten tadi sudah tersedia. Kabu-
paten Sragen misalnya, sudah melalui proses pendanaan
menyeluruh dengan mengajukan anggaran Rp 33,3 miliar,
dan dialokasikan Rp 22,5 miliar. (K2)
Tahapan Pilkada Solo Terhambat Anggaran
SOLO —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Jawa
Tengah, mengancam akan menghentikan kegiatan tahap-
an pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab,
hingga saat ini kekurangan anggaran Pilkada sebesar
Rp7,5 miliar dari APBD 2015 belum cair.
”Padahal tahapan Pilkada sudah dimulai. Karena
anggaran belum cair, KPU Solo terpaksa harus menutup
dulu biaya untuk kegiatan. Kami terpaksa mengeluarkan
uang pribadi dengan cara iuran,” jelas Ketua KPU Solo,
Agus Sulistyo disela-sela workshop pembentukan badan
penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota
2015 di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/4).
Kegiatan yang harus dibiayai melalui uang pribadi
antara lain kegiatan sosialisasi dan workshop. Untuk ke-
giatan workshop dengan mengundang lurah, camat, serta
LPMK se-Kota Solo sebagai tahapan Pilkada, pihaknya
harus mengeluarkan dana pribadi dari anggota KPU sebe-
sar Rp11 juta. (K3)
Dukungan pembangun-
an gedung baru itu disam-
paikan Sekretaris Fraksi
Partai Demokrat Didik Mu-
krianto dan Sekretaris Frak-
si Partai Nasdem, Syarif Ab-
dullah Al Kadrie di Jakarta,
Senin (27/4).
Menurut Didik Mukrian-
to, pihaknya mendukung
pembangunan gedung baru
yang diperuntukkan untuk
museum dan perpustakaan.
”Kami posisinya rencana
pembangunan gedung un-
tuk perpustakaan dan mu-
seum, kita harus membuka
diri terhadap rencana terse-
but,” katanya.
Dia mengatakan perpu-
satakaan dan museum akan
dimanfaatkan sebagai sum-
ber informasi rakyat dan
menjadi sarana konstituen.
Karena itu, menurut dia,
rencana pembangunan ter-
sebut menjadi prioritas uta-
ma agar mendekatkan para
legislator dengan masyara-
kat.
”Semangat yang dihadir-
kan perpustakaan bukan
hanya sebagai pengumpul
buku namun pusat riaet
anak bangsa untuk melihat
kebijakan publik,” ujarnya.
Didik menekankan pem-
bangunan gedung itu bukan
untuk keperluan keanggota-
an DPR, namun kelembaga-
an dan manfaatnya untuk
rakyat. Sementara Syarif
Abdullah Alkadrie menyata-
kan mendukung pemba-
ngunan gedung baru DPR
sebagai ikon nasional, na-
mun harus dilaksanakan pe-
merintah melalui Kementeri-
an Pekerjaan Umum.
”Saya mendukung pem-
bangunan gedung baru DPR
RI asalkan pembangunan itu
dilaksanakan pemerintah
melalui Kementerian Peker-
jaan Umum,” katanya di Ja-
karta.
Ia mengatakan pemba-
ngunan gedung DPR oleh pe-
merintah untuk menghilang-
kan praduga negatif terha-
dap DPR oleh masyarakat.
Selain itu, katanya, lang-
kah tersebut untuk memas-
tikan bahwa tidak ada ang-
gota dewan yang ikut ”cawe-
cawe” di proyek pembangun-
an gedung DPR. Dia menga-
kui pembangunan gedung
baru sudah mendesak kare-
na fasilitas di kompleks par-
lemen tidak mendukung ki-
nerja para legislator.
Dia menjelaskan kualitas
sarana dan prasarana pen-
dukung aktivitas para wakil
rakyat juga banyak yang ru-
sak karena usang dimakan
usia. ”Misalnya mikrofon
yang sering tidak berfungsi
di ruang komisi, titik bocor
di mana-mana, dan antrean
lif yang panjang. Itu mempe-
ngaruhi kenyamanan,” kata-
nya.
Dia juga menilai gedung
DPR bukan milik personal
ataupun anggota dewan, na-
mun milik negara yang bisa
dipakai oleh anggota dewan
periode selanjutnya. Oleh
karena itu, katanya, sebagai
hal yang wajar apabila pem-
bangunan gedung baru DPR
dilakukan.
Terkait pembangunan ge-
dung baru DPR, Wakil Presi-
den Jusuf Kalla mengatakan
Presiden Joko Widodo belum
menyetujui pembangunan
gedung baru Dewan Perwa-
kilan Rakyat masuk dalam
anggaran Pemerintah.
”Saya belum pernah
mendengar cerita langsung
bahwa itu (sudah ada) perse-
tujuan Presiden. Kalau per-
setujuan kan artinya harus
tertulis, ini saya belum me-
ngetahui karena itu belum
ada persetujuannya,” kata-
nya di Kantor Wakil Presiden
Jakarta, Senin.
Anggaran pembangunan
gedung baru tersebut belum
masuk dalam pos baik di
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) mau-
pun APBN Perubahan. ”Itu
kan kalau namanya izin,
tentu harus tertera di APBN.
Dan itu belum ada di APBN,”
tambahnya.
Soal ini, Ketua DPR Setya
Novanto mengatakan DPR RI
pada Masa Sidang III tahun
2014-2015 telah memben-
tuk Tim Kerja pembangunan
perpustakaan, museum, pu-
sat penelitian dan ruang ker-
ja anggota serta tenaga ahli
DPR RI.
”Pembangunan tersebut
akan menjadi ‘ikon’ nasional
bagi bangsa Indonesia,” kata
Setya di Ruang Rapat Pari-
purna DPR RI, Gedung Nu-
santara II, Jakarta, Jumat
(24/4).
Hal itu disampaikan Se-
tya dalam Rapat Paripurna
DPR RI penutupan Masa Si-
dang III Tahun Sidang 2014-
2015. Dia mengatakan DPR
RI berpandangan bahwa
pembangunan ikon nasional
akan menjadi warisan bang-
sa.
Hal itu, menurut dia, ka-
rena setelah 70 tahun Indo-
nesia merdeka dan 17 tahun
reformasi lembaga legislatif
belum pernah dibangun se-
cara mandiri.
”Untuk itu masyarakat
Indonesia perlu mengetahui
dan memberi dukungan ter-
hadap rencana besar terse-
but,” ujarnya.
Setya menjelaskan pem-
bangunan ikon nasional itu
telah mendapatkan persetu-
juan Presiden Joko Widodo.
(has)
IKON NASIONAL
Fraksi-fraksi Dukung Proyek Gedung Baru DPR
JAKARTA (Suara Karya):
Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo berharap laporan
keuangan daerah pada 2015
menjadi lebih baik diban-
dingkan tahun sebelumnya.
”Kami ingin (laporan)
pertanggungjawaban ke-
uangan daerah di tahun
anggaran 2015 ini rapornya
tidak merah, karena tahun
kemarin saja hanya 36 per-
sen daerah yang mampu
mempertanggungjawabkan
keuangan daerahnya,” kata
Mendagri usai upacara peri-
ngatan Hari Ulang Tahun
(HUT) Otonomi Daerah ke-
19, di Gedung Kementerian
Dalam Negeri, Jakarta, Se-
nin (27/4).
Kemendagri telah meng-
instruksikan kepada selu-
ruh gubernur untuk mem-
buat peta di mana saja dae-
rah yang melakukan kesala-
han atau tidak mempertang-
gungjawabkan keuangan
daerahnya dengan baik.
”Sekarang kan gubernur,
bupati dan wali kota sudah
memahami peta-peta area
penyalahgunaan keuangan
yag menyangkut perencana-
an anggaran, perbaikan da-
na hibah, perbaikan dana
bansos dan mekanisme re-
tribusi pajak daerah pun
mulai ditata dengan baik,”
katanya.
Oleh karena itu, Menda-
gri berharap setiap kepala
daerah dapat mengendali-
kan anggaran daerah apala-
gi menjelang pelaksanaan
pemilihan kepala daerah se-
cara serentak.
”Kami mengharapkan
pada tahun 2015 ini akan le-
bih tertib, termasuk anggar-
an pilkada karena pelaksa-
naannya yang serentak ini
kan untuk efisiensi dan
efektivitas anggaran. Itu
nanti yang mengawasi gu-
bernur,” tuturnya.
Pada tahun 2014 dite-
mukan hanya 36 persen dari
542 provinsi, kabupaten dan
kota yang dapat memper-
tanggungjawabkan laporan
keuangan daerah masing-
masing. Mendagri menenga-
rai hal itu disebabkan oleh
banyaknya kebijakan di dae-
rah yang menimbulkan po-
tensi korupsi.
”Dalam waktu sepuluh
tahun hanya tiga puluh
enam persen provinsi dan
kabupaten menurut versi
KPK yang mampu dan bisa
mempertanggung jawabkan
keuangan daerah,” Tjahjo.
Menurut dia, empat area
kebijakan daerah yang ra-
wan korupsi adalah terkait
perencanaan anggaran, pa-
jak dan retribusi, dana hi-
bah dan bantuan sosial ser-
ta mekanisme perjalanan di-
nas.
”Keempat ini area rawan
korupsi. Wajar kalau sepu-
luh tahun tidak banyak yang
bisa bertanggung jawab de-
ngan laporan keuangan,”
ujarnya.
Meski demikian, Menda-
gri mengakui terdapat kema-
juan positif terkait laporan
keuangan daerah. ”Sekarang
justru daerah maju untuk
persiapan laporan keuangan
daerah yang dipersiapkan
BPK (Badan Pemeriksa Ke-
uangan). Ini diakui oleh
BPK, teman-teman daerah
sudah mempersiapkan de-
ngan baik,” ujarnya.
Dia menambahkan, re-
formasi birokrasi 2015 ha-
rus terwujud. ”Bangun tata
kelola itu harus baik, meng-
gerakkan masyarakat, men-
cari momentum otonomi
daerah itu harus memberi
manfaat untuk daerah,
manfaat bagi masyarakat,”
ujarnya.
Sementara itu, Gubernur
Jawa Timur Soekarwo usai
upacara menyatakan terima
kasih kepada Mendagri.
”Pertama instruksi dan
arahan Pak Mendagri ten-
tang electronic budgeting
ditambah elektronik audit ke
BPK. Jadi gerakan ini inti-
nya itu sangat penting dan
bisa diakses ke masyara-
kat,” katanya. (vas)
HUT OTDA
Mendagri Harap Tidak Ada
Daerah Dapat Rapor Merah
SATGASMAR – Prajurit Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgasmar Pulau Terluar XVI memasuki Bhumi Marinir Karangpilang,
Surabaya, Senin (27/4), usai melaksanakan penugasan pengamanan pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia Timur.
Selasa, 28 April 2015
3POLITIK
JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan
Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia
(Perindo) mengharapkan kader yang dilantik
menjadi pengurus Dewan Perwakilan Wila-
yah (DPW) DKI Jakarta diminta memiliki mi-
litansi dan integritas yang tinggi, serta men-
jadikan partai sebagai basis perjuangan me-
nyejahterakan rakyat.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP
Perindo Hary Tanoe Soedibyo saat menyam-
paikan pidato politik pada pelantikan DPW
Perindo DKI Jakarta di Tugu Proklamasi,
Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/4).
Hadir ratusan kader dan simpatisan Perin-
do dari lima wilayah kota (Jakarta Pusat, Ja-
karta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara,
Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Se-
ribu). ”Saya yakin kita memiliki banyak sekali
kader militan dan berintegritas yang akan
mampu membawa perubahan negeri kita men-
jadi lebih baik,” ujar Hary Tanoe Soedibyo.
Hary mengaku sangat prihatin terhadap
situasi kondisi bangsa Indonesia pada
umumnya, dan DKI Jakarta pada khusus-
nya. ”Kita punya banyak sumber daya manu-
sia (SDM) yang pintar-pintar, tapi secara
intelektual kualitasnya sangat tertinggal
dibanding negara lain, karena rata-rata
tingkat pendidikan masih rendah,” kata Hary.
Selain tertinggal dalam hal SDM, kata
Hary, secara moral juga masih banyak keku-
rangan. ”Contohnya masalah pemberantasan
korupsi belum menyentuh pada akar per-
masalahannya. ”Praktik korupsi masih banyak
terjadi di berbagai sektor pemerintahan,” tutur
Hary yang juga konglomerat nasional ini.
Dua hal lainnya yang masih menyangkut
moral adalah penegakan hukum dan
peredaran narkoba. ”Penegakan hukum
belum maksimal dan masih banyak pelang-
garan. Apalagi masalah narkoba sungguh
memprihatinkan karena negara kita sudah
menjadi produsen barang laknat tersebut.
Pecandunya terdiri dari kalangan terbawah
sampai atas,” paparnya.
Hary juga memberikan santunan kepada
anak yatim dan memberi 1000 bibit pohon
kepada kader untuk ditanam di wilayah
masing-masing. Mantan aggota DPRD DKI
periode 2009-2014 Sahrianta Tarigan seba-
gai Ketua Perindo DPW DKI.
Sarianta Tarigan menambahkan Perindo
DKI iap membantu Pemprov DKI memban-
gun Ibu Kota dalam arti sesungguhnya.
”Perindo hadir siap membawa perubahan
yang lebih baik,” ujar mantan anggota DPRD
seraya menambahkan, pihaknya mempersi-
apkan verifikasi partai pada April 2016.
”Bukan sekadar lolos verifikasi, tapi bisa
memenangkan pemilu legislatif di DKI Jakar-
ta sebagaimana arahan dari Ketua Umum
DPP Hary Tanoe Sudibyo,” ujar Sahrianta.
Menurutnya, Perindo di Jakarta sudah
menyebar ke seluruh penjuru Ibu Kota.
Pembentukan pengurus di tiap kecamatan
sudah mencapai 100 persen (44 kecamatan),
sedangkan tingkat kelurahan telah meram-
bah 75 persen. ”Saya yakin dalam waktu
dekat masih banyak kader lain yang siap
bergabung,” katanya. (yon)
PILKADA SERENTAK
Peraturan KPU Harus Tegas dan Clear
Antara
BERSITEGANG – Anggota Forum Peduli Profesi Advokat (FPPA) bersitegang dengan Komisi Pengawas
Advokat Peradi (kiri) meminta kejelasan perihal ketidakpastian pelantikan dan pengangkatan sumpah advo-
kat, Senin (27/4), di Jakarta.
Antara
JAKARTA (Suara Karya): Fraksi-fraksi di DPR
mendukung pembangunan gedung baru DPR
untuk perpustakaan dan museum dan bisa
mendekatkan anggota dengan konstituennya
serta menjadi ikon nasional.
PARPOL BARU
Kader Perindo Harus
Militan dan Berintegritas JAKARTA (Suara Karya): Penga-
mat politik dari Perludem Didik
Supriyanto mengatakan KPU ha-
rus bersikap independen membu-
at Peraturan KPU (PKPU) dalam
menyelenggarakan pilkada seren-
tak pada Desember 2015.
”Peraturan KPU harus tegas
dan ‘clear’ sehingga partai-partai
politik dapat mengikutinya,” kata
Didik Supriyanto pada diskusi
”Beranikah KPU Melanggar UU” di
Jakarta, Senin.
Menurut Didik, KPU dalam
membuat PKPU juga harus tegas
dan independen, serta tidak me-
langgar aturan perundangan.
Rekomendasi dari Komisi II
DPR kepada KPU, menurut dia,
adalah hasil rumusan dari kelom-
pok-kelompok fraksi di komisi ter-
sebut setelah melakukan rapat
konsultasi dengan KPU. ”Reko-
mendasi Komisi DPR RI itu hanya
sebatas usulan, sehingga tidak
harus dilaksanakan oleh KPU,”
katanya seperti ditulis Antara.
Menurut dia, kalau KPU me-
laksanakan rekomendasi terse-
but, maka KPU dapat melanggar
aturan perundangan. Salah satu
rekomendasi dari DPR RI, kata
dia, adalah partai politik yang ma-
sih bersengketa, maka dapat
menggunakan keputusan hukum
yang terakhir.
”Kalau ini dilaksanakan, maka
dapat melanggar aturan perun-
dangan. Karena keputusan hu-
kum yang terakhir belum tentu
memiliki kekuatan hukum yang
tetap,” katanya. Menurut Didik,
terhadap parpol yang sedang ber-
sengketa, jika sampai batas akhir
pendaftaran bakal calon kepala
daerah yakni pada akhir Juni ma-
sih bersengketa, maka konse-
kuensinya parpol tersebut tidak
bisa mengusulkan bakal calon
kepala daerah.
Sementara itu, peneliti pada
Perludem, Fadil Ramadanil me-
nambahkan, tahapan pelaksana-
an pilkada serentak sudah dimu-
lai pada 19 April lalu.
Dalam pengusulan bakal ca-
lon kepada daerah, kata dia, KPU
menerapkan persyaratan dapat
diusulkan oleh partai politik yang
memiliki pengesahan dari Peme-
rintah melalui Menkumham.
Padahal, kata dia, masih ada
dua parpol yang menghadapi
sengketa dan sedang berjuang
untuk mendapatkan pengakuan
dari pemerintah. ”Hasil sengketa
ini sangat menentukan siapa
yang akan disahkan Menkum-
ham,” katanya.
Menurut dia, DPR mereko-
mendasikan ke KPU bahwa parpol
yang dapat mengusulkan bakal
calon pilkada, adalah yang meme-
nangkan putusan hukum ter-
akhir. Putusan hukum terakhir,
kata dia, belum tentu memiliki
kekuatan hukum yang tetap, se-
hingga dapat menimnulkan ma-
salah pada tahapan selanjutnya.
Sementara itu, staf ahli Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Repu-
blik Indonesia, Turmuzi mengata-
kan pelaksanaan pemilihan kepa-
la daerah sangat rawan terjadi pe-
langgaran, karena itu pengawas
pemilihan umum harus mampu
mengantisipasi dan melakukan
pemantauan secara akurat.
”Kami harapkan pengawas
pemilu harus mampu mengantisi-
pasi pelanggaran tersebut,” kata-
nya pada acara ”Sosialisasi Pe-
ngawasan dan Penanganan Pe-
langgaran” di Denpasar, Senin.
Ia mengharapkan petugas pe-
ngawas pemilu sejak tahap pen-
calonan sudah melakukan pe-
mantauan ke partai politik yang
akan mengusung calon kepala
daerah di Bali.
”Langkah yang dilakukan ada-
lah dengan melakukan pemetaan
sejak awal hingga melakukan
investigasi terhadap calon kandi-
dat kepala daerah setempat,”
ujarnya.
Turmuzi mengatakan bila di-
lakukan sejak tahap awal maka
kandidat calon tersebut akan di-
ketahui rekam jejaknya, sehingga
ketika calon tersebut diusulkan
ke KPU, maka petugas pengawas
pemilu sudah mengantongi data-
nya. (den)
JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman
Soebagyo mengusulkan agar waktu
reses dipependek. Tujuannya agar
target pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) bisa tercapai.
”Reses tetap 5 kali, tapi waktu-
nya diperpendek. Misalnya saat re-
ses, waktunya 1 bulan, kemudian
diperpendek menjadi 2 minggu dan
betul-betul dimaksimalkan sehingga
tidak ada hal-hal yang dirugikan,”
kata Firman di Gedung DPR RI, Ja-
karta, Senin (27/4).
Menurutnya, memperpendek
masa reses tersebut tidak akan
mempengaruhi pertemuan kepada
konstituen. ”Komunikasi dengan
konstituen tidak terganggu, semakin
sering bertemu konstituen semakin
bagus, disisi lain tugas-tugas seba-
gai alat kelengapan dewan bisa di-
maksimalkan,” ujar dia.
Menurutnya, perubahan waktu
reses dari satu bulan menjadi 2 pe-
kan tidak perlu ada aturan khusus.
”Saya rasa tidak perlu ada regulasi
khusus, hanya menjadi kesepakat-
an dalam rapat Badan Musyawarah.
Fraksi Golkar akan usulkan itu agar
DPR RI bisa mencapai kinerja yang
maksimal,” jelasnya.
Sejak Jumat (24/04) DPR mema-
suki masa reses. Seluruh anggota
DPR melakukan kunjungan kerja
perorangan ke daerah pemilihan
masing-masing. Sedangkan kun-
jungan kerja per komisi dilakukan
berdasarkan kesepakatan komisi
sesuai mitra kerjanya.
Masa reses ditandai dengan rapat
paripurna penutupan masa persidang
ke III. Masa reses DPR kali ini akan
berlangsung mulai 25 April hingga 17
Mei 2015. Senin, 18 Mei 2015 men-
datang, DPR baru akan menggelar
rapat paripurna lagi pembukaan masa
persidangan ke IV tahun 2014-2015.
Tahun ini, masa reses dari empat
kali setahun diubah menjadi lima
kali per tahun. Dengan demikian
uang reses dan uang komunikasi
intensif anggota dewan dengan kon-
stituennya akan bertambah. (rul)
KINERJA DPR
Masa Reses Diusulkan Diperpendek

4. Korupsi bukanlah
fenomena baru. Korupsi
pasti akan membawa
dampak yang cukup
mendasar. Negara dan
pemerintah akan tidak
berdaya dalam mengelo-
la dan menyediakan
kebutuhan yang diper-
lukan rakyat jika korup-
si sudah menjadi ‘hobi’,
baik oknum-oknum
aparat penyelenggara
pemerintah maupun
orang-orang yang diberi
untung oleh para
oknum tersebut.
Korupsi juga akan
merusak tatanan
demokrasi, sosial
ekonomi masyarakat
dan merupakan pelece-
han terhadap budaya
bangsa.
S
elain itu, korupsi dapat
mengikis institusi politik
dan publik dalam se-
buah negara demokrasi (John-
ston 2005; Karklins 2005) dan
pada akhirnya, memiliki efek
korosif pada integritas wilayah
suatu negara dan masyarakat
politik itu sendiri. Praktik ko-
rupsi bisa menjadi jalan menu-
ju kerusuhan sosial (perang
saudara) dan keruntuhan ne-
gara (UNDP 2006; Shen dan
Wiliamson 2005).
Untuk itulah, perhatian pe-
merintah terhadap bahaya ko-
rupsi menjadi sangat penting
walaupun peringkat Indonesia
di indeks korupsi yang dike-
luarkan Transparency Interna-
tional untuk tahun 2014 me-
mang naik dari 114 ke 107. Na-
mun, peringkat itu masih jauh
di bawah negara-negara ang-
gota ASEAN lainnya, seperti
Filipina, Thailand, Malaysia
dan Singapura. Karena, selain
menjaga keberlangsungan tata
kelola pemerintah yang baik
dan keutuhan negara dalam
bingkai demokrasi, juga menja-
ga kepercayaan rakyat Indone-
sia kepada pemerintah.
Jika melihat perkembangan
dan kondisi bangsa Indonesia
saat ini maka perasaan kita se-
bagai rakyat bercampur antara
geram, sedih dan kecewa. Rak-
yat pasti bertanya dalam hati
kecilnya, mengapa banyak di
antara elite atau pejabat harus
menjadi koruptor? Apakah me-
reka tidak takut kepada Tu-
han?
Sudah barang tentu rakyat
tidak akan pernah mendapat
jawaban yang jujur dari korup-
tor karena mereka akan selalu
melakukan pembelaan diri wa-
laupun sudah terbukti bersa-
lah. Mereka akan terus men-
cari celah-celah buat sesuatu
pembenaran bahwa mereka ti-
dak melakukannya. Lalu, siapa
yang mengetahui jawabannya?
Hanya Tuhan Yang Maha Tahu
yang mengetahui segalanya
dan si pelaku korupsi itu sen-
diri.
Korupsi di Indonesia terjadi
begitu sistematis, terencana
dan tertata rapi pelaksanaan-
nya. Walaupun ada lembaga
pencegahan, pemeriksaan, pe-
ngontrolan dan pengawasan
namun tidak menyurutkan
‘nafsu tamak’ para koruptor
untuk makin tertantang dan
terangsang melakukan praktik
korupsinya. Meski makin ba-
nyak koruptor yang ditangkap
namun tidak sedikit koruptor-
koruptor baru yang lahir.
Hukuman kadangkala tidak
membawa dampak yang berar-
ti, karena semuanya itu bukan
lahir dari ketaatan hukum dan
bukan juga dari ketakutan di-
hukum. Tapi, memang karena
pelaku korupsi telah benar-be-
nar kehilangan moral, kejujur-
an, akal sehat, rasa malu dan
rasa humanisnya yang sudah
pada titik dekadansi paling
rendah.
Walaupun berpendidikan
tinggi namun belum menjamin
moralnya akan berbanding lu-
rus dengan tingkat pendidikan-
nya. Kadangkala makin tinggi
tingkat pendidikannya, makin
tinggi jabatannya di pemerin-
tahan makin ahli dan lihai juga
dalam ‘membuat rancangan’
untuk berkorupsi. Jika tidak
bisa menggunakan tangan sen-
diri maka mereka akan meng-
gunakan tangan orang lain, ka-
renanya pemerintah juga harus
melawan dengan sistematis
dan tentunya harus mendapat
dukungan penuh dari seluruh
rakyat Indonesia.
Kondisi terkini Indonesia
terkait korupsi mengharuskan
pemerintah mencari jalan kelu-
ar yang terbaik, berani dan te-
gas buat masa depan bangsa
Indonesia, mulai dari tindakan
jangka pendek sampai jangka
panjang. Perubahan signifikan
harus dilakukan pemerintah
sekaligus perlunya menyusun
strategi sistematis dalam me-
lawan koruptor. Ada beberapa
strategi yang dapat dilakukan
oleh pemerintah untuk mem-
batasi ruang gerak terjadinya
korupsi diantaranya.
Pertama, meningkatkan ta-
ta kelola, pelayanan dan admi-
nistrasi publik, dengan penya-
jian informasi yang jelas, pe-
layanan yang berkualitas de-
ngan standar yang jelas, inte-
gritas, transparansi dan akun-
tabilitas. Sebagai contoh, mela-
kukan pemotongan jalur biro-
krasi dalam pelayanan dan
administrasi publik, sehingga
menghindari hadirnya calo da-
lam suatu proses pengurusan
tertentu.
Kedua, mengembangkan e-
government sebagai salah satu
tool menuju good governance
dan pelayanan publik yang le-
bih transparan dan akuntabel
melalui pemanfaatan perang-
kat Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK). Transparan-
si dapat membuat tingkat ko-
rupsi menurun karena dengan
transparansi, komunikasi an-
tara pemerintah dan publik
akan sangat dekat sekali.
Transparansi berbasis TIK
akan membuat ruang gerak
para koruptor menjadi sempit
karena semua informasi dapat
diketahui oleh publik dan se-
mua yang terkait dengan pro-
ses pelayanan yang dilakukan
melalui media TIK.
Ketiga, pemerintah sebaik-
nya memberlakukan pemba-
yaran langsung ke bank untuk
segala macam transaksi pem-
bayaran uang kepada pemerin-
tah melalui rekening bank yang
ditunjuk atas nama pemerin-
tah, seperti pembayaran pajak,
denda tilang, pengurusan pas-
por, dan pembayaran-pemba-
yaran lainnya yang terkait de-
ngan besaran biaya. Pembayar-
an langsung ke rekening bank
akan mengurangi tatap muka
langsung dengan petugas pe-
layanan dan hanya pada pro-
ses tertentu saja tatap muka
diperlukan, sehingga praktik
percaloan yang menawarkan
jasa mempercepat suatu proses
dapat dihindari.
Keempat, pemerintah me-
wajibkan semua pejabat peme-
rintah atau pejabat negara, ti-
dak saja melaporkan harta ke-
kayaannya tapi juga harus
mempublikasikannya kepada
publik melalui media. Dengan
demikian, jika ada ketidakwa-
jaran dari harta kekayaannya
dapat dimintakan klarifikasi
kepada yang bersangkutan.
Kelima, pemerintah harus
berani menerapkan hukuman
yang paling berat, yakni hu-
kuman mati atau hukuman se-
umur hidup. Di samping me-
wajibkan kepada koruptor
mengganti kerugian negara. Ji-
ka perlu, remisi pun perlu di-
tiadakan bagi koruptor sebagai
bentuk pembelajaran agar ti-
dak lagi memiliki ‘hobi’ sebagai
koruptor. ***
Penulis adalah dosen
Politeknik Negeri
Lhokseumawe,
mahasiswa PhD Teknik
Komputer di Yildiz Teknik
Universitesi, Istanbul-Turki.
Oleh Muhammad Arhami
Penyalahgunaan
kekuasaan atas nama
kepercayaan publik
yang diberikan kerap
terjadi, khususnya bagi
mereka yang memiliki
akses kuasa dan berada
dalam lingkaran
kekuasaan. Kuasa begi-
tu menggiurkan sehing-
ga penyimpangan men-
jadi bagian cerita dari
sejarah kekuasaan.
Praktik korupsi yang
marak melibatkan mere-
ka yang berkuasa
adalah wujud riil dari
sisi gelap kekuasaan.
T
radisi korupsi dijaga su-
paya tetap tumbuh su-
bur. Seseorang yang ti-
dak melakukan korupsi, diku-
cilkan dalam pergaulan dan
bahkan interaksi sosial dalam
lingkungan yang didominasi
budaya korup.
Fenomena itu terjadi dalam
kultur kekuasaan politik di ne-
geri ini. Realitas politik meng-
ingatkan kita pada apa yang di-
katakan Hannah Arendt. Bah-
wa kondisi sosial dalam istilah
Hannah disebut sebagai ke-
jahatan terlembaga, yakni ke-
jahatan termasuk pemikiran
dan sikap-sikap korup yang ti-
dak lagi dianggap sebagai sesu-
atu yang tabu, melanggar nor-
ma, etika sosial, menjungkirba-
likkan esensi hukum, dan me-
nabrak rambu-rambu teologis,
melainkan kebiasaan itu dinilai
sebagai sesuatu yang biasa (ba-
nal) akibat kemiskinan imaji-
nasi dan ketidakberpikiran ma-
nusia.
Sifat hewaniayah koruptor
mengeras pada batas-batas ti-
dak bermoral, asosial. Nurani
dan nalar ditutupi kehendak,
hasrat, libido, ambisi, syahwat
kekuasaan, dan kenikmatan
duniawi. Pemikiran serta tu-
buh digerakkan pada hal-hal
yang menjerumuskan manusia
dalam kubangan kesesatan hi-
dup. Menipu, mengambil harta
bukan miliknya, mengelabuhi
kepercayaan masyarakat, se-
mua cara dihalalkan dan ber-
bagai perilaku janggal lain dila-
kukan dengan sadar serta tan-
pa perasaan bersalah.
Reza AA Wattimena dalam
buku Filsafat Anti Korupsi:
Membedah Hasrat Kuasa, Pem-
buruan Kenikmatan, dan Sisi
Hewani Manusia di Balik Ko-
rupsi (2012) mengurai per-
soalan korupsi dengan sangat
apik. Korupsi tidak semata di-
pandang sebagai persoalan sis-
tem birokrasi buruk, bukan
pula akibat pasal-pasal hukum
yang multitafsir. Korupsi tidak
melulu berbicara soal ekonomi,
kelemahan pengetahuan aga-
ma, atau dorongan politik bela-
ka.
Pada konteks yang lebih
esensi, korupsi dan atau tradisi
korup masyarakat yang kini
melembaga, akibat ulah manu-
sia sendiri. Dalam artian, ter-
dapat sisi hewani pada diri ma-
nusia yang membangkitkan
hasratnya untuk menjadi se-
orang koruptor. Dalam filsafat
(anti) korupsi, manusia dipan-
dang sebagai subjek dominan
pelaku korup(si) yang aktif. Ma-
nusia adalah aktor penting dari
timbulnya kejahatan korupsi.
Pemikir tersohor, Elias Ca-
netti (1905-1994) mengatakan
bahwa akar dari kejahatan dan
sikap korup manusia adalah si-
si-sisi hewani yang bercokol di
dalam dirinya, serta kemampu-
annya untuk berubah, atau
bermetamorfosis. Dengan lain
perkataan, korupsi adalah eks-
presi dari situasi manusiawi ki-
ta sebagai manusia, yakni ka-
rena kita memiliki hasrat ber-
kuasa, gemar berburu kenik-
matan, memiliki sifat-sifat he-
wani yang brutal, sehingga ko-
rupsi seolah menjadi tindakan
wajar yang tidak lagi dilihat se-
bagai suatu kejahatan.
Runtuhkan Martabat
Siapa saja dapat terperang-
kap dalam kubangan korupsi.
Apalagi, bagi manusia yang
berada dalam jeruji kekuasaan
yang mudah dibujuk rayu de-
ngan berbagai kenikmatan-ke-
nikmatan dan peluang atau aji
mumpung yang ditawarkan sa-
at duduk di kursi empuk ke-
kuasaan. Kabinet kerja 34
menteri dibentuk Presiden Jo-
ko Widodo - Jusuf Kalla (Joko-
wi-JK) mesti hati-hati dengan
kekuasaan dan korupsi walau
salah satu syarat menjadi men-
teri bebas dari korupsi.
Selama sifat hewaniyah me-
ngendap kuat dalam diri mere-
ka, maka kejahatan korupsi
bukan tak mungkin terjadi.
Jangan merasa menjadi manu-
sia bersih dari korupsi. Karena,
manusia yang memiliki ke-
kuasaan berpeluang besar me-
lakukan kejahatan korupsi.
Makna kekuasaan dapat di-
tafsirkan dalam berbagai wu-
jud: jabatan, ekonomi, ilmu pe-
ngetahuan, tahta, dan kuasa
lain. Dan, kita sering mende-
ngar kekuasaan itu dekat de-
ngan korupsi (power tends to
corrupt). Siapa berkuasa, jika
tidak berhati-hati, ia akan di-
butakan bahkan ditikam oleh
kekuasaannya sendiri. Kasus
mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi, Akil Mochtar, con-
tohnya. Dan, masih banyak lagi
contoh manusia atau pejabat
yang akhirnya masuk dalam je-
bakan korupsi akibat kekuasa-
an yang digenggam.
Fenomena korupsi lekat de-
ngan kekuasaan. Di samping
contoh di atas, banyak pejabat
terlibat skandal korupsi. Ke-
menterian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) mencatat hingga Ja-
nuari 2014 sebanyak 318
orang dari total 524 orang ke-
pala daerah dan wakil kepala
daerah tersangkut kasus ko-
rupsi. Mereka dijebloskan da-
lam penjara karena penyalah-
gunaan kekuasaan serta ko-
rupsi. Pendek kata, telah ba-
nyak kasus korupsi meruntuh-
kan martabat manusia akibat
diperbudak kekuasaan dan ke-
nikmatan.
Kekuasaan memang menyi-
hir manusia pada pemikiran
dan perilaku amoral, pada satu
sisi. Mereka yang tidak kuat
dengan godaan, rayuan ke-
kuasaan akan ditenggelamkan
dalam kuasa. Namun, bagi me-
reka yang mengerti hakikat ke-
kuasaan, tidak mudah diom-
bang-ambingkan dalam kenik-
matan tahta. Karena pada sisi
lain, kekuasaan tidak semata
buruk, seperti dikatakan Frie-
drich Nietzsche (1844-1900),
bahwa kekuasaan bukan un-
tuk diingkari, melainkan untuk
diraih, dirayakan, dan diguna-
kan untuk mencipta, bukan
untuk bertindak korup. ***
Penulis adalah
mahasiswa S-2
Ilmu Komunikasi Politik
Mercu Buana Jakarta.
PRESIDEN Joko Widodo dan tim ekonomi
di Kabinet Kerja perlu mencermati dan
mewaspadai kecenderungan turunnya kon-
sumsi masyarakat akhir-akhir ini.
Melemahnya konsumsi masyarakat bisa
menjelaskan beberapa hal. Salah satunya
adalah terjadinya penurunan produksi. Dia
bisa juga menjelaskan bahwa salah satu
motor penggerak pertumbuhan tidak beker-
ja optimal.
Kalau melemahnya konsumsi
masyarakat ini berlarut-larut, pabrik-pabrik
akan menurunkan skala produksi.
Biasanya, untuk menekan biaya produksi,
pemutusan hubungan kerja menjadi opsi
yang tak jarang dipilih produsen. Sebelum
persoalannya tereskalasi, tim ekonomi di
Kabinet Kerja harus mencermati dan
mewaspadai kecenderungan ini.
Ketika pertumbuhan ekspor tidak
prospektif dan pertumbuhan investasi baru
lamban, konsumsi masyarakat (dalam
negeri) bisa diandalkan sebagai motor per-
tumbuhan. Pada paruh pertama tahun
2.000-an sudah terbukti bahwa pertum-
buhan ekonomi dalam negeri didongkrak
oleh kuatnya konsumsi masyarakat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo hen-
daknya belajar dari pengalaman itu.
Sejumlah pedagang di pusat belanja
utama di Jakarta mengonfirmasi mengenai
penururunan omzet penjualan mereka
hingga 30 persen. Juga dengan persen-
tase yang hampir sama, beberapa bank
mengakui bahwa telah terjadi penurunan
volume transaksi ritel. Beberapa kantor
cabang bank yang selama ini dikenal
dengan kegiatan yang sangat padat, mulai
lengang.
Gejala yang berkembang sekarang ini
sebenarnya predictable. Sudah diperki-
rakan sebelumnya bahwa akan terjadi
penurunan daya beli masyarakat, akibat
naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan
harga barang dan jasa didorong oleh kebi-
jakan pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) pada paruh kedua
November 2014. Daya beli warga
kebanyakan otomatis turun karena upah
pekerja tidak mengalami kenaikan.
Untuk menggairahkan konsumsi atau
permintaan masyarakat, Pemerintah
sebaiknya menyediakan stimulus. Ada
alasan untuk menstimulisasi permintaan
masyarakat, terutama dikaitkan dengan
suasana menuju persiapan hari besar
keagamaan tahun ini, khususnya
Ramadhan hingga Lebaran. Kalau dalam
periode permintaan atau konsumsi
masyarakat tetap rendah, perekonomian
nasional berpotensi mengalami stagnasi.
Salah satu langkah stimulus yang bisa
mendongkrak permintaan masyarakat
adalah percepatan realisasi proyek-proyek
pemerintah, terutama proyek-proyek infra-
struktur. Lelang proyek jalan tol dan pem-
bangunan jalur rel kereta api di Sumatera,
serta pembangunan waduk-waduk di
sejumlah daerah hendaknya dipercepat.
Jika proyek-proyek besar di banyak
daerah bisa segera direalisasikan, akan
tercipta banyak lapangan kerja baru. Dari
sini, konsumsi masyarakat diharapkan bisa
menguat kembali. Berita tentang kesediaan
China memberikan pinjaman senilai 50 mil-
iar dolar AS atau setara dengan Rp 646,9
triliun untuk pembangunan infrastruktur di
Tanah Air hendaknya bisa menjadi faktor
pembangkit kegairahan masyarakat.
Apalagi kesepakatan itu sudah tertuang
dalam nota kesepahaman atau memoran-
dum of understanding (MoU) antarkedua
negara di sela-sela Konferensi Asia Afrika
(KAA) ke-60.***
Mewaspadai
Turunnya
Konsumsi
Masyarakat
EDITORIAL
Jebakan Korupsi Kekuasaan
Oleh Andi Andrianto
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik wartawan Suara Karya dilengkapi kartu pers dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun kepada siapa pun dengan alasan apa pun
Artikel /tulisan dan surat pembaca yang dikirim ke Redaksi harus ditandatangani dan disertai foto kopi identitas diri. Redaksi memprioritaskan pemuatan artikel/tulisan yang dikirim bersama disket atau dikirim melalui e-mail: redaksisk@yahoo.com.
DITERBITKAN OLEH : PT. SUARA RAKYAT MEMBANGUN SURAT IZIN : KEPUTUSAN MENPEN NOMOR 070/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986, TANGGAL 1 MARET 1986. Penasihat: Aburizal Bakrie, M. Jusuf Kalla, Akbar Tandjung. Wakil Pemimpin Umum: Tantowi Yahya. Wakil Pemimpin Redaksi : Atal S Depari. Redaktur Pelaksana: Djunaedi Tjunti
Agus. Wakil Redaktur Pelaksana: Asep Yayat, Victor A Simandjuntak., Marcyanus Donny Dihyen Dewan Redaksi: Lalu Mara Satriawangsa (Ketua), Atal S Depari, Kodrat Wahyu Dewanto, Djunaedi Tjunti Agus, Asep Yayat, Victor A Simandjuntak. Kepala Badan Litbang dan Pengembangan Usaha: Tiara Tohir. Redaktur Senior: Bambang
Soesatyo. Redaktur: Sabpri Piliang, AAGDWA Ariwangsa, B Pudja Rukmana, Dwi Putro Agus Asianto, Kentos Reza Artoko, Yudhiarma, Jimmy Ratu Radjah, H Singgih Budi Setiawan , Andry Bey Rosmanto, Wakil Redaktur: Devita Dahlia, Laksito Adi Darmono, Yon Parjiyono, Syamsudin Walad, Agus Haryanto, Indra D Himrat, Budi Seno P
Santo, Rully Ariefandi, Wem Fauzi, Tri Wahyuni, Feber Sianturi, Hanif Sobari, Nefan Kristiono. Staf Redaksi: Lerman Sipayung, Ami Herman, Abdul Choir, Mohamad Guntur S, Nunun Nurbaiti, Joko Sriyono, Wilmar Pasaribu, Sadono Priyo, Silli Mela Novi, Syamsuri S, Muhamad Kardeni, Andira, Sugandi, Hedi Suryono, Kartoyo DS, Tri
Handayani, Bayu Legianto, Azhari Nasution, Markon Piliang. Kontributor: Agus Dinar (Bandung), Wahyudi HR, Pudyo Saptono (Semarang), Bambang Sugiarto (Yogyakarta), Endang Kusumastuti (Solo), Manahan Tampubolon (Medan), Adrizas (Pekanbaru), Chairul Ishar Wisnu (Serang), Hedi Suhaedi (Sukabumi), Tarwono (Bogor), Windrarto
(Depok), Yacob Nauly (Sorong), Bonne Pukan (Kupang), Darwis Kusi (Makassar), Kusyana (Indramayu), Dina Kristina (Bandar Lampung), Muhajir (Bekasi). Tim Penyunting Bahasa: Wahiduddin (Wakil Kepala Bagian). Kabag Pracetak: Kusyanto. Wakil Kabag Pracetak: Budi Pitoyo, Staf Pracetak : Sugiyo, Suharno G, Sugeng Pramono,
Chotimah, Pramuji, Harno Staf SK Online: Ari Wibowo, Elma Efly, Atim. Wakil Pemimpin Perusahaan: Ph Ateng Winarno. Pemasaran & Iklan: Manaek Sinaga. Sirkulasi dan distribusi: St N Haryaka, Keuangan: Chairul Wahid. Alamat Redaksi & Tata Usaha: Jalan Bangka Raya No. 2, Kebayoran Baru Jakarta 12720, Telp:
7191352 dan 7192656, Faksimil: 71790746. Bagian Iklan: Telp: 7182270/71, Faksimil: 7182271 Pengaduan Dan Permintaan Langganan: Telp: 7192656 - 7191352. Tarif Iklan: Hitam Putih: Umum Rp 43.000,- Duka Cita: dari Keluarga Rp 32.000,- dari Perusahaan Rp 36.000,- Khusus 1 kolom X 100 mm Rp 36.000,-(per
mmk), Mini: Rp 36.000,-/baris Warna: 1 warna spot harga Rp 45.000,- 2 warna spot harga Rp. 49.000,- Separasi warna (full colour) Rp. 60.000,- Halaman I Rp 135.000,- (per mmk). Tarif iklan belum termasuk PPN 10 persen Bank Mandiri Kebayoran Baru No126-0074000349. Giro Pos No 12745. ISSN 0215-3130 – Isi di luar
tanggung jawab percetakan Enka Parahiyangan
Diversifikasi Pangan
dari Beras ke Jagung
P
engalaman saya mungkin
bisa dijadikan solusi oleh
keluarga-keluarga lain yang
ingin menekan pengeluaran di
tengah situasi sulit. Salah satu-
nya, melakukan diversifikasi pa-
ngan dari beras ke jagung namun
hanya khusus untuk sarapan pagi
hari.
Hampir setiap pagi, saya
selalu merebus jagung untuk menu
sarapan keluarga. Ini bermula dari
kesukaan suami yang memang
hobi makan jagung rebus. Lama-
lama anak-anak ikut-ikutan dan
untuk sarapan pagi, kami sekelu-
arga memutuskan untuk makan
jagung rebus bersama.
Selain murah, jagung rebus
bergizi dan sehat. Hanya makan
satu jagung rebus seharga Rp
2.000 - Rp 3.000 per anggota kelu-
arga plus teh manis, kami sekelu-
arga biasa tak makan lagi sampai
siang hari. Untuk makan siang
dan makan malam, baru kami
mengonsumsi nasi plus sayur dan
lauk pauk tentunya.
Dari pola makan model begini,
Insya Allah nyatanya kami sekelu-
arga sejauh ini sehat-sehat saja.
Saya, suami dan anak-anak ham-
pir tak pernah sakit. Mula-mula
sarapan pagi dengan menu jagung
rebus memang membosankan
tetapi lama-kelamaan, kami men-
jadi biasa.
Sri Handarbeni
Lamper Sari
Semarang
Buku Pelajaran
Bisa Diwariskan?
S
ekarang ini, buku-buku apa
yang digunakan di sekolah-
sekolah yang masih mene-
rapkan Kurikulum 2013? Sebalik-
nya, bagaimana dengan buku-
buku yang digunakan anak-anak
sekolah yang menerapkan kuriku-
lum lama, KTSP?
Berbicara masalah buku pela-
jaran, saya ingat dulu tahun 1970-
an ketika buku-buku pelajaran
anak-anak sekolah bisa dengan
mudah dibeli di toko-toko buku di
daerah. Buku-buku itu isinya se-
suai kondisi setempat, di samping
ada muatan-muatan yang diatur
secara nasional melalui kurikulum
yang berlaku.
Menurut saya, sistem seperti
itu cukup bagus. Buku dicetak tan-
pa mempersoalkan oleh ‘siapa’,
namun bisa digunakan secara
‘turun temurun’ oleh anak-anak
sekolah. Dijamin, penerapan de-
mikian itu akan meringankan
beban orangtua karena satu buku
bisa diwarisi dari satu anak kepa-
da anak lain.
Kalau pengadaan buku-buku
itu diatur dari pusat, boleh jadi
pasti merepotkan karena mendis-
tribusikan buku-buku dari pusat
ke sekolah-sekolah seluruh Indo-
nesia tentu tidak mudah.
M Giring
Pasar Rebo
Jakarta Timur
Selasa, 28 April 2015
4 EDITORIALOPINI
Membatasi Ruang Korupsi
DARI PEMBACA

5. Wakil Presiden Jusuf Kalla
meminta plafon KUR ditingkatkan
lebih dari Rp25 juta untuk setiap
pinjaman bagi UMKM. ”Jadi ini
hanya (perlu) Keputusan Menteri
Keuangan saja, jadi yang diubah
bukan Keppres tapi Kepmenkeu
saja dan sementara Kepmen meng-
izinkan Rp25 juta dan saya minta
ditingkatkan lagi,” katanya di
Jakarta, Senin (27/4).
Bahkan dia mengatakan, Presi-
den Joko Widodo telah menyetujui
program KUR untuk peningkatkan
usaha kecil dan menengah, sehing-
ga program tersebut bisa langsung
diimplementasikan tanpa harus
ada penerbitan Keppres.
Dia juga mengatakan seharus-
nya, Senin (27/4) kemarin, ada ra-
pat untuk membahas mengenai
program KUR tersebut. Namun
Wapres harus bertolak ke Malaysia
untuk menghadiri Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. ”Mes-
tinya (ada) rapat, tapi karena saya
harus pergi. Jadi dipercepat, kan
Kepmen sudah bilang boleh Rp25
juta kan, jalan saja itu. Siapa
bilang tidak boleh,” ungkapnya.
Untuk 2015, pemerintah telah
memilih tiga bank BUMN dalam
menyalurkan KUR yaitu PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk dan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Ketiganya akan menyalurkan
total dana awal KUR senilai Rp600
miliar. Ketiga bank tersebut ditun-
juk karena mampu menjaga angka
non-performing loan (NPL) yang ren-
dah, yakni di bawah 5 persen pada
penyaluran periode sebelumnya.
Namun hingga akhir kuartal
pertama realisasi penyaluran dana
KUR tersebut belum dapat dilaku-
kan karena terkendala pengaturan
yang lebih tinggi yakni Keppres.
Direktur Konsumer Bank Man-
diri Hery Gunardi pernah mengata-
kan, untuk menyalurkan KUR perlu
ada peraturan dari pemerintah. Se-
hingga, selama belum ada peratu-
ran tersebut maka perseoran tidak
akan menjalankan program itu.
Sementara itu, Direktur Busi-
ness Banking BNI Sutanto menga-
takan pihaknya telah melakukan
persiapan untuk penyaluran KUR,
antara lain dengan membagi keten-
tuan besaran dana yang akan di-
salurkan ke setiap daerah. (ags)
JAKARTA (Suara Karya): PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN) mencatatkan kinerja triwu-
lan I/2015 secara umum tumbuh
lebih baik dibanding periode yang
sama tahun 2014. Laba bersih
Bank BTN triwulan I/2015 tercatat
sebesar Rp402 miliar atau tumbuh
lebih baik dibanding posisi yang
sama tahun 2014 yang sebesar
Rp341 miliar atau tumbuh 18
persen.
”Kami mempunyai target yang
cukup tinggi pada tahun ini setelah
melihat peluang bisnis tahun 2015
dan beberapa perbaikan strategi
bisnis yang sudah disiapkan sejak
tahun 2014. Kami optimis bahwa
kinerja perseroan yang baik ini
dapat terus dipertahankan sampai
dengan akhir tahun 2015,” kata
Direktur Utama Bank BTN Maryo-
no, saat paparan kinerja Bank BTN
per 31 Maret 2015 di Jakarta,
Senin (27/4).
Dalam paparan kinerja perse-
roan per 31 Maret 2015 tersebut
terlihat BTN membukukan aset se-
besar Rp149,289 triliun atau tum-
buh 9 persen dari posisi yang sama
tahun 2014 yang sebesar
Rp136,964 triliun. Sementara dari
sisi kredit dan pembiayaan juga
mengalami pertumbuhan dari
Rp102,820 triliun pada tahun
2014 menjadi Rp120,158 triliun
pada 31 Maret 2015. Pertumbuhan
kredit ini mencapai 17 persen.
BTN memproyeksikan kredit
yang diberikan perseroan akan te-
rus tumbuh sampai dengan akhir
tahun 2015. Kredit dan pembiaya-
an yang diberikan perseroan tum-
buh lebih baik diatas rata-rata per-
tumbuhan kredit nasional yang
berada pada kisaran 12 persen.
Pertumbuhan kredit masih
cukup tinggi ini karena permintaan
pasar terhadap kebutuhan rumah
cukup besar. Rumah sebagai
kebutuhan pokok manusia setalah
pangan dan sandang masih terus
diburu oleh masyarakat untuk
memenuhinya.
”Fasilitas kredit masih menjadi
pilihan utama untuk kelompok
masyarakat memengah bawah dan
ini menguntungkan perbankan,”
kata Maryono.
Walaupun pertumbuhan kredit
akan tetap tinggi pada tahun ini,
Perseroan akan tetap mengenda-
likan pertumbuhannya sesuai de-
ngan kemampuan.
”Bagaimanapun permintaan
pasar yang ada harus tetap diako-
modir dalam kendali kemampuan
bank agar tidak berdampak pada
kinerja perseroan secara umum,”
tegasnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tum-
buh dari Rp102,278 triliun pada ta-
hun 2014 menjadi Rp109,519 trili-
un pada tahun 2015. DPK BTN pa-
da tahun 2015 pertumbuhannya
mencapai 7 persen. Perseroan ber-
hasil menerbitkan NCD (negotiable
certificate of deposit) yang meru-
pakan dana jangka menengah/-
panjang sebesar Rp1,5 triliun.
BTN mencatatkan interest
income pada triwulan I/2015 sebe-
sar Rp3,609 Triliun atau tumbuh
11,20 persen dari posisi yang sama
tahun 2014 yang sebesar Rp3,246
triliun. Net Interest Income (NII) ter-
catat Rp1,554 triliun pada triwulan
I/2015 atau lebih baik dari posisi
yangsama tahun 2014 yang sebe-
sar Rp1,439 triliun. NII ini tumbuh
8 persen.
Oleh karena itu Laba bersih
BTN triwulan I/2015 tercatat sebe-
sar Rp402 miliar atau tumbuh
lebih baik dibanding posisi yang
sama tahun 2014 yang sebesar
Rp341 miliar. Pertumbuhan laba
Bank BTN ini mencapai 18 persen.
BTN tetap konsisten terhadap
core business-nya dalam bidang
pembiayaan perumahan. Kinerja
triwulan I/2015 masih menun-
jukkan konsistensi BTN pada bis-
nis utamanya tersebut. Ini dapat
dilihat dari porsi pembiayaan pada
kredit perumahan masih mendom-
inasi dengan komposisi 88,99
persen dari total kredit yang di-
salurkan selama triwulan I/2015
sebesar Rp106,931 triliun.
Sementara sisanya yang sebe-
sar 11 persen atau sebesar
Rp13,227 triliun disalurkan untuk
pembiayaan kredit non peruma-
han. Dari total kredit yang dis-
alurkan ke sektor perumahan
tersebut, 29,76 persen atau sebe-
sar Rp35,755 triliun disalurkan
untuk rumah subsidi. Sementara
sebesar Rp47,351 triliun atau seki-
tar 39,41 persen disalurkan untuk
rumah non subsidi.
Sementara sisanya masing-
masing disalurkan untuk pembi-
ayaan terkait perumahan dan
untuk mendukung kredit kon-
struksi. Untuk pembiayaan terkait
perumahan sebesar Rp8,380 trili-
un dan kredit konstruksi sebesar
Rp15,445 triliun.
BTN berdasarkan data per 31
Desember 2014 masih menguasai
pasar pembiayaan perumahan di
Indonesia. Pangsa pasar Bank BTN
tercatat 27,53 persen. (dev)
KINERJA BTN – Direktur Utama Bank BTN Maryono memaparkan kinerja Bank BTN selama Triwulan I
tahun 2015, di Jakarta, Senin (27/5).
JAKARTA (Suara Karya): Pe-
laku pasar kecewa atas ki-
nerja emiten pada triwulan
I/2015. Akhirnya, mereka
melepas saham-saham yang
dimiliki. Hal itu berujung pa-
da pelemahan indeks harga
saham gabungan (IHSG) di
Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tercatat hingga penutup-
an perdagangan Senin (27/
4), IHSG terjun bebas 189,
909 poin (3,49 persen) men-
jadi 5.245,446.
Chieft Economist BRI
Anggoto Abimanyu, di Jakar-
ta, Senin (27/4) sebagaimana
dilansir Antara mengungkap-
kan, pelemahan indeks tak
terlepas dari kinerja emiten.
”Salah satu faktor penu-
runan IHSG BEI yakni kiner-
ja emiten yang cenderung
mengalami penurunan pada
kuartal I/2015 ini,” ujar dia.
Selain itu, kondisi indeks
pada tahun lalu yang berger-
ak cukup tinggi dan dilan-
jutkan pada tahun ini karena
ekspektasi pelaku pasar ter-
hadap pembangunan infra-
struktur domestik yang di-
percaya dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia belum terpenuhi, se-
hingga memicu aksi lepas
saham. ”Kalau infrastruktur
tidak terpenuhi maka akan
berdampak negatif ke pasar,”
katanya.
Analis Asjaya Indosurya
Securities William Surya
Wijaya menjelaskan, pelaku
pasar saham asing yang
cukup aktif melakukan aksi
jual menambah sentimen
negatif bagi IHSG-BEI.
Dalam data BEI, tercatat
pelaku pasar asing mem-
bukukan jual bersih senilai
Rp2,242 triliun pada awal
pekan (Senin, 27/4) ini.
Kendati demikian, menu-
rut dia, koreksi yang terjadi
pada saham-saham di dalam
negeri ini dapat dimanfaat-
kan oleh pelaku pasar saham
jangka panjang untuk mela-
kukan akumulasi.
”Setelah koreksi tajam ini
maka potensi IHSG BEI ber-
gerak ke area positif cukup
terbuka. Apalagi, pasar sa-
ham regional juga masih be-
rgerak normal cenderung po-
sitif. Bagi investor jangka
panjang, ini merupakan mo-
mentum untuk mengakumu-
lasi pembelian,” katanya.
Tercatat transaksi perda-
gangan saham di BEI seba-
nyak 244.421 kali dengan
volume mencapai 5,11 miliar
lembar saham senilai Rp7,72
triliun. Efek yang mengalami
kenaikan 41 saham, yang
melemah 317 saham, dan
yang tidak bergerak nilainya
atau stagnan 57 saham.
Di bursa regional, di
antaranya, indeks Hang Seng
di Hongkong menguat 372,
61 poin (1,33 persen) ke 28.
433,59, indeks Bursa Nikkei,
Jepang turun 36,72 poin
(0,18 persen) ke 19.983,32,
dan Straits Times, Singapura
menguat 2,85 poin (0,08
persen) ke posisi 3.515,85.
(ags)
KILAS
Pendapatan Bunga BKSW
JAKARTA (Suara Karya): Hingga per Maret 2015, PT Bank
QNB Indonesia Tbk (BKSW) membukukan kenaikan pen-
dapatan bunga sebesar 102,3 persen jadi Rp453,65 miliar,
dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp224,21
miliar. Laporan keuangan perseroan yang dilansir Senin
(27/4), memperlihatkan beban bunga naik tajam jadi
Rp322,39 miliar dari tahun sebelumnya Rp143,39 miliar.
Beban operasional selain bunga bersih naik jadi Rp123,11
miliar dari tahun sebelumnya Rp84,99 miliar, dan laba
operasional yang diraih Rp8,15 miliar dari rugi operasional
tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,16 miliar. Laba bersih
Rp10,87 miliar naik dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebesar Rp1,99 miliar. (ags)
Pendapatan MTDL Meningkat
JAKARTA (Suara Karya): PT Metrodata Electronics Tbk
(MTDL) membukukan kenaikan pendapatan bersih 23,25
persen dalam tiga bulan pertama tahun ini jadi Rp2,20 tril-
iun, dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,78 triliun.
Laporan keuangan perseroan, di Jakarta, kemarin, menun-
jukkan beban pokok pendapatan naik jadi Rp2,05 triliun
dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp1,64 triliun.
Laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik
entitas induk naik jadi Rp34,46 miiar dari laba tahun
sebelumnya yang Rp31,37 miliar, atau Rp15,35 per saham
dari Rp13,97 per saham. (ags)
TOTO Akan PUT I
JAKARTA (Suara Karya): PT Surya Toto Indonesia Tbk (TO
TO) akan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT)
kepada pemegang saham dalam rangka Penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-ba-
nyaknya 41.280.000 saham dengan nominal Rp50. Menu-
rut keterangan perseroan yang dilansir Senin, di Jakarta,
harga penawaran sebesar Rp3.600 per lembar dengan selu-
ruhnya mencapai Rp148.608.000.000. Setiap pemegang 24
saham yang namanya tercatat hingga 22 Juni 2015, ber-
hak mempunyai 1 HMETD dengan setiap 1 HMETD mem-
berikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli 1
saham baru. Cum dan ex di pasar reguler/negosiasi pada
17-18 Juni 2015 dan di pasar tunai di 22-23 Juni 2015 de-
ngan periode perdagangan pada 24 Juni-1 Juli 2015. RUPS
Luar Biasa akan dilakukan pada 10 Juni 2015. (ags)
ESTI Catat Penurunan Penjualan
JAKARTA (Suara Karya): PT Evershine Textile Tbk (ESTI)
mengalami penurunan penjualan neto per Maret 2015 jadi
10,18 juta dolar AS, jika dibandingkan dengan penjualan
neto periode sama tahun sebelumnya 12,13 juta dolar AS.
Laporan keuangan yang dilansir di Jakarta, kemarin,
menyatakan beban pokok turun jadi 10,52 juta dolar AS
dari beban pokok tahun sebelumnya 12,64 juta dolar AS,
dan rugi bruto yang diderita 334.000 dolar AS, turun dari
rugi bruto tahun sebelumnya 508,780 dolar AS. Sementara
rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas
induk tercatat 985,380 dolar AS, naik dari rugi periode
tahun sebelumnya 905,650 dolar AS, karena turunnya
manfaat pajak jadi 378,300 dolar AS dari manfaat pajak
tahun sebelumnya 500,370 dolar AS. (ags)
KINERJA PERBANKAN
Laba BTN Melonjak 18 Persen
PASAR MODAL
IHSG Jatuh 3 Persen
Plafon KUR Diminta Naik
PEMBIAYAAN
Perkembangan Modal Ventura Tak Menggembirakan
JAKARTA (Suara Karya): Perkembangan
modal ventura kurang menggembi-
rakan jika dibandingkan dengan indus-
tri lain, baik dalam lingkup lembaga
pembiayaan maupun industri keuang-
an nonbank.
Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) menganggap penting adanya revi-
talisasi industri modal ventura. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan peran
dan kapasitas perusahaan modal ven-
tura dalam menyediakan pembiayaan
bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
”Pertumbuhan aset industri modal
ventura belum menunjukkan perkem-
bangan signifikan sejak keberadaannya
dimulai pada 1973 sehingga berpenga-
ruh pada kurangnya pendanaan pada
pengembangan UMKM,” kata kata Ke-
pala Eksekutif Pengawas Industri Ke-
uangan Non Bank OJK Firdaus Djae-
lani, di Jakarta, Senin (27/4).
Ia mengatakan, keberadaan perusa-
haan modal ventura juga berkurang
dari sekitar 100 perusahaan, sekarang
menjadi 60 perusahaan modal ventura
yang aktif.
Selain itu, total aset industri modal
ventura pada 2014, hanya tumbuh
9,10 persen atau menjadi Rp8,99 trili-
un daripada tahun sebelumnya yang
mencapai Rp8,24 triliun.
”Saat ini total aset perusahaan pem-
biayaan sudah mencapai Rp420 triliun
lebih. Dengan demikian apabila diban-
dingkan dengan industri pembiayaan
tersebut, total aset industri modal ventu-
ra hanya mencapai 2,14 persen dari
total aset industri pembiayaan,” katanya.
Ia mengungkapkan, besaran pasar
industri modal ventura juga kecil di-
bandingkan dengan industri keuangan
nonbank lainnnya. ”Total market size
industri modal ventura terhadap indus-
tri keuangan nonbank adalah sebesar
0,67 persen dari total seluruh aset
industri keuangan nonbank sebesar
Rp1.351 triliun,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi industri
modal ventura tersebut, tidak terlepas
dari keterbatasan sumber pendanaan
yang kurang dan berjangka panjang
dan keterbatasan sumber daya manu-
sia yang memiliiki kompetensi tentang
modal ventura.
Selain itu, katanya, masih kurang-
nya perhatian dari para pemangku
kepentingan dalam mendorong
pengembangan perusahaan modal ven-
tura di Tanah Air.
Ia menyatakan, seminar itu menjadi
momentum untuk memperoleh masu-
kan mengenai strategi-strategi yang
dapat dilakukan untuk mendorong revi-
talisasi industri modal ventura ke arah
perkembangan yang lebih baik. (jok)
JAKARTA (Suara Karya): PT Bank Mandiri
Tbk menggandeng tiga operator jasa tele-
komunikasi yaitu PT Telkomsel, PT XL
Axiata Tbk, dan PT Indosat Tbk untuk
memperkuat keuangan inklusif dengan
meluncurkan program Rekening Hape
guna meningkatkan akses keuangan dan
transaksi non-tunai bagi masyarakat.
”Kita harap dengan adanya program
ini akses keuangan ke seluruh
masyarakat bisa tercapai. Konsep kerja
sama seperti ini yang pertama kali di
Indonesia,” kata Direktur Consumer
Banking Bank Mandiri Hery Gunardi di
Jakarta, Senin (27/4).
Upaya yang dilakukan oleh Bank
Mandiri merupakan salah satu langkah
untuk terus meningkatkan kinerja keuang-
annya guna memperluas jangkauan dana
pihak ketiga (DPK).
Selain, sebagai bank berstatus Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) akan melan-
jutkan program keuangan inklusif guna
menambah melek keuangan bagi
masyarakat luas.
Sehubungan dengan hal itu, Bank
Mandiri berniat untuk mewujudkan
dengan merangkul sejumlah jasa teleko-
munikasi karena memiliki kemampuan
teknologi canggih sebagai katalis memper-
lebar masyarakat luas hingga ke daerah-
daerah pelosok.
Rekening Hape merupakan layanan
keuangan inklusif yang mengutamakan
kemudahan dalam melakukan transaksi
keuangan non-tunai, karena hanya meng-
andalkan perintah melalui layanan pesan
singkat atau SMS.
Menurut dia, pada tahap awal, kerja
sama tersebut akan dilaksanakan pada
tiga kota/kabupaten di Jawa Barat antara
lain, di Bandung, Garut dan Tasikmalaya.
Dari ekspansi usaha yang telah
dilakukan perseroan ketiga kota itu men-
dapatkan hasil memuaskan. ”Sejak dilun-
curkan di tiga kota itu pada akhir Maret
sampai dengan April ini, sudah terdaftar
1.500 pengguna, semuanya juga sudah
bertransaksi,” kata Hery.
Layanan yang disediakan dalam
”Rekening Hape” antara lain transfer uang,
pembayaran PLN, pembelian pulsa ponsel,
cek saldo, hingga tarik-setor tunai melalui
agen yang telah memiliki izin dari Bank
Mandiri. (ags)
Selasa, 28 April 2015
5KEUANGANPASARMODAL
REKENING HAPE – Bank Mandiri bersama Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, Senin (27/4), di Jakarta memperkenalkan
aplikasi Rekening Hape yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mempergunakan nomor ponsel
mereka sebagai nomor rekening.
Suara Karya/Mohamad Guntur S
KEUANGAN INKLUSIF
Bank Mandiri
Rangkul Operator
Jasa Telekomunikasi
JAKARTA (Suara Karya): Sebagai tindak-lanjut untuk me-
ningkatkan kinerja keuangan sektor usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM), pemerintah terus mengupayakan
agar kredit usaha rakyat (KUR) bisa dijadikan bantalan.
Bila perlu plafon KUR bisa lebih ditingkatkan lagi.
SURAT UTANG
Emisi Obligasi
dan Sukuk
Rp18,87 triliun
JAKARTA (Suara Karya): Total emisi surat
utang atau obligasi dan sukuk sepanjang
2015 ini sebanyak 17 emisi dari 15 emiten
senilai Rp18,87 triliun. Jumlah itu bertam-
bah seiring dengan dicatatnya obligasi
berkelanjutan Indomobil Finance Indonesia
tahap I tahun 2015 dengan tingkat bunga
tetap yang mulai dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
Menurut PH Kepala Divisi Penilaian Per-
usahaan Group 2 BEI Goklas Tambunan,
dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/4),
obligasi berkelanjutan II Indomobil Finance
Indonesia tahap I tahun 2015 yang dicatat-
kan itu dengan nilai nominal sebesar Rp500
miliar, terdiri dari seri A (IMFI02ACN1)
dengan nilai nominal Rp132 miliar dengan
jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.
Kemudian, seri B (IMFI02BCN1) dengan
nilai nominal Rp170 miliar berjangka
waktu 36 bulan, dan seri C (IMFI02CCN1)
dengan nilai nominal Rp198 miliar jangka
waktu 48 bulan sejak tanggal emisi.
”Hasil pemeringkatan dari PT Pemering-
kat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi
itu adalah idA (single A, dengan outlook
stabil). Dan bertindak sebagai Wali Amanat
dalam emisi ini adalah PT Bank Mega
Tbk,” paparnya. Disebutkan, dengan pen-
catatan obligasi itu maka total emisi oblig-
asi dan sukuk yang tercatat di BEI berjum-
lah 267 emisi dengan nilai nominal out-
standing sebesar Rp230,19 triliun dan 100
juta dolar AS, diterbitkan oleh 104 emiten.
Sementara surat berharga negara (SBN)
tercatat di BEI berjumlah 93 seri dengan
nilai nominal Rp1.314,66 triliun dan 540
juta dolar AS, serta enam Efek Beragun
Aset (EBA) senilai Rp2,84 triliun. (jok)
(Suara Karya/Hedi Suryono)