KONSTITUSI
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
1 j'aime•11,244 vues
power point ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh Drs. Andi Rasyid Rahman, Universitas Hasanuddin Teknik Gowa
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (19)
Similaire à KONSTITUSI
Similaire à KONSTITUSI (20)
Dernier
Dernier (20)
KONSTITUSI
- 1. KELOMPOK 2 SISTEM KONSTITUSI NEGARA Disusun oleh : D11113047 Chrisman Nataniel Tangibali D11113301 Suci Dewi Sartika Ramadani D11113311 A M Imran A M D11113318 Septian D11113328 Jurmawanti
- 2. PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penulisan
- 4. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari konstitusi? 2. Bagaimanakah pengertian, kedudukan, sifat dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945? 3. Bagaimanakah amandemen dari UUD 1945 dan dinamika pelaksanaan UUD 1945? 4. Bagaimana sistem ketatanegaraan Negara RI? 5. Seperti apakah sistem kelembagaan negara kesatuan RI?
- 5. Tujuan Penulisan • Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi • • Mengetahui amandemen dari UUD 1945 dan dinamika pelaksanaan UUD 1945? Mengetahui pengertian, keduduk • Mengetahui sistem an, sifat dan isi dari ketatanegaraan Negara RI UUD 1945? •Mengetahui sistem kelembagaan negara kesatuan RI?
- 6. PEMBAHASAN A. KONSTITUSIONALISME DAN KONSTITUSI B. AMANDEMEN/ PERUBAHAN UUD 1945 dan DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA AWAL KEMERDEKAAN C. SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA D. SUSUNAN KEKUASAAN NEGARA RI E. SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA RI F. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA RI
- 7. A. KONSTITUSIONALISME DAN KONSTITUSI Konstitusionalisme merupakan pemikiran atau paham yang menghendaki pembatasan kekuasaan dan jaminan hak—hak rakyat melalui konstitusi. Beberapa pengertian konstitusi yaitu : •Konstitusi sebagai pengertian social politik (politik decision). •Konstitusi sebagai pengertian hukum •Konstitusi sebagai peraturan hukum 1. Hukum dasar Tertulis (UndangUndang Dasar) 2. Hukum dasar Tak Tertulis (Konvensi) 3. Pengertian, Keduduka n, Sifat dan Isi Undang-Undang dasar 1945
- 8. 1. Hukum dasar Tertulis (UndangUndang Dasar) L.C.S wade dalam bukunya Contutional Law, mengatakan bahwa UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut jadi UUD itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan. 2. Hukum dasar Tak Tertulis (Konvensi) Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak tertulis 3. Pengertian, Keduduka n, Sifat dan Isi Undang-Undang dasar 1945 1. Pengertian Undang-Undang dasar 1945 2. Kedudukan Undang-Undang dasar 1945 3. Sifat Undang-Undang dasar 1945 4. Isi Undang-Undang dasar 1945 5. Fungsi Undang-Undang dasar 1945
- 9. B. AMANDEMEN/ PERUBAHAN UUD 1945 dan DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA MASA REFORMASI A. AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 a) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permu-syawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. b) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. c) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. d) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permu-syawaratan Rakyat. e) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
- 10. B. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia 1. Pelaksanan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan 3. Pelaksanaan UUD 1945 masa orde baru 2. Pelaksanaan UUD pada masa orde lama 4. Pelaksanaan UUD 1945 masa Reformasi
- 11. C. SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum 2. Sistem konstitusional 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah majelis permusyawaratan Rakyat 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat 5. Presiden tidak bertanggungjawab terhadap dewan perwakilan rakyat 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
- 12. D. SUSUNAN KEKUASAAN NEGARA RI 1. KEKUASAAN NEGARA 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN 3. PEMBATASAN KEKUASAAN 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5. PENGAWASAN
- 13. E. SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UUD KEKUASAAN KEHAKIMAN BPK PRESIDEN MA/MK/KY MPR DPR/DPD WAKPRES
- 14. F. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGALEMBAGA NEGARA RI 1. Hubungan antar MPR dan Presiden 2. Hubungan antara MPR dan DPR 3. Hubungan antara DPR dan Presiden 4. Hubungan antara DPR dengan menteri-menteri 5. Hubungan antara presiden dengan menteri-menteri 6. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lainnya
- 15. K E S I MPUL A N