Dokumen tersebut merangkum sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1949-1950 berdasarkan Konstitusi RIS, yang menerapkan sistem parlementer kabinet semu. Dokumen ini juga membahas perubahan UUD 1945 melalui 4 kali amandemen yang secara signifikan mengubah struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia dengan menekankan pada demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 telah meningkatkan peran ra

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia
dan
Perubahan UUD 1945
Oleh :
Akbar Anugerah Putra
Al Dekanialy Irena Basmalah
Brena Audra Clarina Tarigan
Muhammad Susfi Wiratama
Natanael David Yehuda
Shifa Nida’ul Khofiyya

2. Sistem pemerintahan di indonesia (1949 - 1950)
Sistem Pemerintahan Indonesia dalam kurun
waktu 1949-1950 didasarkan pada Konstitusi RIS.
Adapun pemerintahan yang diterapkan saat itu
adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasi
Partementer).
Sistem tersebut dapat kita jumpai dalam
hubungan antara presiden, perdana menteri, senat
dan DPR-nya.

3. Adapun ciri-ciri sistem parlementer
kabinet semu, yaitu :
1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
gugat.
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan
pemerintahan.
3. Presiden berhak membubarkan DPR.
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

5. Dalam perjalannya, Belanda
berusaha memecah-belah bangsa
Indonesia dengan cara membentuk
negara Sumatera Timur, Negara
Indonesia Timur, Negara Pasundan,
& Negara Jawa Timur.
Bahkan Belanda melakukan
Agresi Militer I pada tahun
1947 (pendudukan terhadap
ibukota Jakarta) dan Agresi
Militer II atas kota Yogyakarta
pada tahun 1948.

9. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para
Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah
Bagian RIS, yaitu :
1) Mr. Susanto Tirtoprodjo
2) Sultan Hamid II
3) Ide Anak Agoeng Gede Agoeng
4) R. A. A. Tjakraningrat
5) Mohammad Hanafiah
6) Mohammad Jusuf Rasidi
7) K.A. Mohammad Jusuf
8) Muhran bin Haji Ali
9) Dr. R.V. Sudjito
10) Raden Soedarmo
11) M. Jamani
12) A.P. Sosronegoro
13) Mr. Djumhana Wiriatmadja
14) Radja Mohammad
15) Abdul Malik

10. Bila kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita
Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945, karena :
1) Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang
terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan
kenegaraan.
2) Sistem pemerintahan yg digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS
adalah sistem parlementer, sebagaimana diatur dlm pasal 118 ayat 1 & 2
Konstitusi RIS.
3) Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau
semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi
proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945
merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia,
katetapan MPR no. XX/MPRS/1996). Termasuk pula perubahan katakata dari kelima sila pancasila yang kemudian yang membuka jalan bagi
penafsiran pancasila secara bebas dan sesuka hati.

11. Pada Akhirnya...
• RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk
kembali ke bentuk negara kesatuan.
• Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat,
diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik
Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia
Serikat.
• Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal
sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950.
• Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat,
menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI
kepada Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

12. Perbandingan UUD Sebelum dan Sesudah
Amandemen
Perbandingan Sistematika :
Sebelum Amandemen :
1. Pembukaan 4 alinea
2. Batang tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal aturan peralihan
peralihan
- 2 ayat aturan tambahan
tambahan
3. Penjelasan
Sesudah Amandemen :
1. Pembukaan 4 alinea
2. Batang tubuh
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal aturan
- 2 pasal aturan
3. Tanpa penjelasan

13. Perbandingan antara pasal pasal sebelum dan sesudah
amandemen dapat dijelaskan seperti di bawah ini:
•
1. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,
dikembalikan lagi kepada rakyat. (Pasal 1 ayat 2)
•
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan DPD yang
dipilih melalui pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mempunyai
wewenang untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya secara
langsung, sehingga tidak ada penjatahan anggota MPR.(Pasal 2)
•
3. Tugas dan wewenang MPR semakin diperkecil, karena tugas-tugas
MPR seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden diserahkan secara
penuh kepada pilihan rakyat , serta GBHN tidak ditentukan oleh
•
MPR tetapi diserahkan kepada Presiden sesuai dengan misi dan visi
pemerintahannya. (Pasal 3)
•
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung, dengan
masa jabatan paling lama dua periode masa jabatan.
•
5. Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan alas desentralisasi.

14. •
6. Peranan DPR semakin ditingkatkan dengan memberdayakan fungsi DPR
baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan sehingga
terjadi check and balance.
•
7. Anggota DPR diplih langsung oleh rakyat.
•
8. DPD (Dewan Perwakilan Daerah), berfungsi sebagai mediator antara
pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.
•
9. Adanya lembaga baru yang memegang kekuasaan yudikatif, yaitu
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
•
10. Adanya perhatian secara khusus mengenai HAM, terbukti dengan
dimasukkannya HAM secara rinci dalam UUD 1945.
•
11. Adanya perhatian yang serius dalam bidang pendidikan, dengan
memberikan anggaran pendidikan sebesar 20%.

15. Kesimpulan
Amandemen terhadap UUD 1945 yang sudah berlangsung sebanyak
4 kali telah membahwa perubahan yang mendasar dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly Assihddiqie, perubahanperubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme
struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak
dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokokpokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945
itu. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya
citademokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling
melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dan
prinsip checks and balances(c) pemurnian ssstem pemerintah
presidensial; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika naskah asli
UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali
mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945
seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan.

16. Terima Kasih