1. BAB I
NORMA DALAM
KEHIDUPAN
BERSAMA
OLEH: ADI PATONI, SH

2. ◈ NORMA-NORMA SOSIAL
Norma sosial adalah ketentuan yang
berisi perintah dan larangan yang
ditetapkan berdasarkan kesepakatan
bersama.
Norma sangat tiperlukan masyarakat
untuk menciptakan kehidupan
masyarakat yang tertib.
Norma yang mengatur masyarakat
umumnya ada yang bersifat
formal(resmi) dan nonformal(tidak
resmi)

3. Norma dalam kamus besar Bahasa
Indonesia berarti Ketentuan yang mengikat
warga kelompok dalam masyarakat, dipakai
sebagai panduan, tatanan, dan pengendali
tingkah laku yang sesuai dan diterima.
Secara singkat NORMA adalah kaidah atau
pedoman dalam dalam mewujudkan suatu
nilai.
Kaidah atau aturan itu bisa berwujud
perintah dan larangan.

4. Norma yang bersifat formal(resmi)
dapat berupa aturan tertulis yang
berasal dari lembaga atau institusi
resmi. Contoh SK, Perda, PP, UU dsb.
Norma yang bersifat Nonformal
merupakan aturan yang tidak tertulis
yang diakui keberadaannya oleh
masyarakat.
Contoh. Anak harus menghormati
orang tua.

5. Macam-macam norma Berdasarkan
Kekuatan mengikatnya.
1. Cara (Usage)
2. Kebiasaan (folways)
3. Tata Kelakuan (mores)
4. Adat Istiadat (costum)

6. 1. Cara (usage)
Adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan.
Daya ikatnya lemah. Penyimpangan terhadap
cara hukumnya tidak benar, tetapi hanya berupa
celaan.
Contoh: cara berpakaian, cara berdandan, cara
makan, cara menelpon, dsb.
Sanksi berupa celaan.
2. Kebiasaan (folkways)
Adalah perbuatan yang dilakukan berulang-
ulangdengan pola yang sama dan tetap karena
dianggap baik. Dibanding cara daya ikat
kebiasaan lebih kuat. Contoh:mengetuk pintu
saat bertamu, memberi dgn tangan kanan.
Sanksi yang diberikan ringan berupa sindiran
atau ejekan.

7. 3.Tata Kelakuan(mores)
Adalah perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat
sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai
norma pengatur dan pengawas anggota-
anggotanya.sanksi tergolong berat.
Contoh: seorang pembantu rumah tangga
bertingka kurang pantas terhadap
majikannya.sanksi bisa dipecat oleh majikannya
4. Adat Istiadat (costum)
Adalah pola prilaku yang diakui sebagai hal yang
baik dan dijadikan hukum tidak tertulis dengan
sanksi yang berat.

8. ◈ MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSI
a.Norma Agama
b.Norma Kesusilaan
c.Norma Kesopanan
d.Norma Hukum

9. Norma agama adalah petunjuk yang berasal dari
Tuhan yang disampaikan melalui
utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang
berisi perintah dan larangan atau
anjuran.
Contoh Norma agama
1. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan
2. Beramal saleh dan berbuat kebajikan
3. Mencegah, melarang dan tidak melakukan
perbuatan maksiat, keji dan mungkar.
Pelanggaran norma agama mendapat sanksi
secara tidak langsung artinya nanti diterima
sanksinya diakhirat berupa siksaan dineraka.

10. Norma Kesusilaan adalah aturan yang bersumber
dari hati nurani manusia tentang
baik buruknya suatu perbuatan.
Contoh Norma Kesusilaan
1. Berlaku jujur
2. Bertindak adil
3. Menghargai orang lain
Sanksi yang melanggar norma kesusilaan
tidak tegas karena hanya diri sendiri yang
merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal,
malu dsb

11. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang
timbul dari hasil pergaulan
sekelompok manusia di dalam
masyarakat.
Contoh Norma Kesopanan
1. Menghormati orang yang lebih tua
2. Menerima sesuatu selalu menggunakan tangan
kanan
3. Tidak berkata kotor, kasar dan sombong
4. Tidak meludah disembarang tempat
Sanksi yang melanggar norma kesusilaan
tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat
berupa cemoohan, celaan, hinaan dan dikucilkan
dan diasingkan dari pergaulan

12. Norma Hukum adalah pedoman hidup yang
dibuat oleh lembaga negara atau
lembaga politik suatumasyarakat/
bangsa. Norma hukum berfungsi
menertibkan dan menstabilkan
kehidupan sosial
Contoh Norma hukum
1. Harus tertib
2. Harus sesuai prosedur
3. Dilarang mencuri,merampok, membunuh dll
Sanksi yang melanggar norma hukum tegas,
nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bagi yang
melanggar akan ditindak oleh aparat penegak
hukum dan di proses melalui persidangan.

13. Hakekat Norma Yang
Berlaku Dalam Masyarakat
Pada hakekatnya setiap norma yang berlaku dalam
masyarakat bertujuan menjaga sikap, perbuatan,
dan tutur kata manusia agar lebih tertib dan
teratur. Untuk itu setiap norma memiliki sanksi
tertentu.
Contoh Mencuri berarti mengambil barang milik
orang lain untuk dijadikan sebagi milik. Orang
yang mencuri telah melanggar norma agama,
kesusilaan, kesopanan dan hukum.
◈ Sanksi norma agama bagi si pencuri adalah
siksaan di api neraka di akhirat kelak.

14. ◈ Sanksi norma kesusilaan bagi sipencuri
adalah perasaan diri yang kurang nyaman
karena merasa bersalah, menyesal, malu
dsb.
◈ Sanksi norma Kesopanan bagi pencuri
adalah berupa kebencian, cemoohan,
celaan dan hinaan dari warga masyarakat
kepada dirinya.
◈ Sanksi norma Hukum bagi si pencuri
adalah bahwa ia diperoses secara hukum
dan dijatuhi hukuman sesuai dengan
aturan yang berlaku

15. Bagi warga negara, hukum pada prinsipnya
adalah peraturan tingkah laku yang
menjamin rasa keadilan dan keamanan
dalam pergaulan hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, hakekat hukum bagi warga
negara adalah peraturan-peraturan yang
mencakup:
1. Mengatur tingkah laku manusia dalam
pergaulan.
2. Diadakan oleh badan yang berwenang

16. 3. Bersifat memaksa
4. Memuat sanksi yang tegas bagi yang
melanggarnya.
Hubungan masyarakat dengan hukum
sesuai ungkapan Marcus Tullius (106-45
SM) dengan teori:”Ubi socistes Ibi Ius”
artinya: dimana ada masyarakat disitu
ada hukum.
Hukum memberikan manusia hak sekaligus
membebankan berbagai hak:
a. Hak asasi manusia
b. Hak kebendaan
c. perseorangan

17. ◈ Arti Pentingnya Hukum bagi Warga
Negara
Ada 3 prinsip hukum yang harus
dipegang oleh setiap warga negara,
yaitu:
a. Supremasi Hukum Artinya hukum
menjadi kaidah tertinggi yang
mengatur segenap kehidupan
bersama.
b. Kedudukan yang sama di depan
hukum
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh
UU

18. Dilihat dari jenis ragamnya hukum
digolongkan menjadi:1. menurut cara
mempertahankannya 2. menurut isinya.
1. Menurut cara mempertahankannya
a. Hukum Material ialah hukum yang
mengatur kepentingan dan hubungan
yang berwujud perintah dan larangan.
Contoh. Hukum pidana, hukum
perdata dan hukum dagang.
b. Hukum Formal ialah hukum yang
memuat cara melaksanakan dan
mempertahankan hukum Material.
contoh Hukum acara pidana dan
hukum acara perdata.

19. 2. Menurut Isinya
Dibagi menjadi hukum publik dan hukum
privat.
Hukum publik ( hukum negara) ialah
hukum yang mengatur hubungan antara
negara dan alat perlengkapan negara, atau
hubungan antara negara dengan warga
negara. Contoh:
a. Hukum pidana yaitu mengatur apa yang
dilarang dan memberikan hukuman bagi
yang melanggarnya.
b. Hukum tatanegara yaitu hukum yang
mengatur bentuk dan susunan
pemerintahan suatu negara serta
hubungan antar lembaga negara.

20. c.Hukum administrasi negara yaitu
hukum yang mengatur cara
menjalankan tugas (hak dan
kewajiban)dari pejabat negara
(alat perlengkapan negara).
d.Hukum Internasional yaitu hukum
yang mengatur hubungan
antarnegara dalam hubungan
internasional.

21. Hukum Privat ( hukum Sipil)
ialah hukum yang mengatur
hubungan antara orang yang
satu dan orang yang lain.
Contoh:
a.Hukum Perorangan
b. Hukum Keluarga
c. Hukum Harta Kekayaan
d. Hukum Waris
e. Hukum Dagang

22. Secara singkat arti penting hukum bagi
masyarakat, yaitu:
1. Memberikan kepastian hukum bagi
warga negara
2. Melindungi dan mengayomi hak-hak
warga negara
3. Memberikan rasa keadilan bagi warga
negara
4. Menciptakan ketertiban dan
ketenteraman

23. Hukum adalah aturan yang
dibuat oleh badan-badan resmi
(pemerintah), bersifat
memaksa, dan menentukan
tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat, disertai
sanksi atau ancaman hukuman
tertentu bagi yang
melanggarnya
Dari pengertian diatas, Ada 3 unsur hukum
1. Berisi peraturan yang membatasi tingaku laku
manusia
2. Bersifat memaksa
3. Ada sanksi atau ancaman hukum tertentu bagi
yang melanggarnya

24. BAB II
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN DAN
KONSTITUSI
PERTAMA
OLEH: ADI PATONI, SH

25.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia
PROKLAMASI artinyapemberitahuan resmi
kepada seluruh rakyat; MERDEKA artinya
bebas (dari perhambaan, penjajahan)
 Jadi PROKLAMASI KEMERDEKAAN
diartikan sebagai sebuah pemberitahuan
resmi kepada seluruh rakyat yang
menjelaskan bahwa bangsa dan negara
dalam keadaan bebas dan tidak terjajah
lagi, tidak terikat, dan tidak tergantung
kepada orang atau pihak tertentu.

26.  Pada tgl 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika
Serikat menjatuhkan bom atom di kota
Hirosima dan Nagasaki. Pada saat
bersamaan tepat tgl 8 Agustus 1945 Uni
Sopiet menyatakan perang terhadap
Jepang.
 Atas tekanan yang hebat ini tgl 14
Agustus 1945 Jepang secara resme
menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
 Atas inisiatif bangsa indonesia sendiri tgl
17 Agustus 1945 dikumandangkanlah
proklamasi kemerdekaan yang menjadi
sumbertertib hukum pertama bagi
berdorinya NKRI.

27. Peristiwa sekitar Proklamasi
Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin .
Menyampaikan Konsep Pancasila dalam sidang
BPUPKI.
1. Perikebangsaan;
2. Perikemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejakteraan rakyat.

28. Rumusan Pancasila disampaikan oleh Soekarno
dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
5 Asas yang disampaikan
soekarno
1. Kebangsaaan Indonesia
2. Internasionalisme dan
Prikemanusiaan
3. Mupakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Rakyat
5. Ketuahanan Yang Maha Esa

29. Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di
panitia sembilan mengadakan pertemuan membahas
pidato usulan mengenai Asas Dasar yang telah
dikemukakan pada sidang BPUPKI.
Anggota Panita sembilan, antara
lain:
1. Ir Soekarno
2. Drs Moh. Hattta
3. Mr. A.A. Maramis
4. Abikesno Tjokrosoejoso
5. Abdoel Kahar Mudzakar
6. Hadji Agoes Salim
7. Mr. Ahmad Siebardjo
8. KH. Wachid Hasim
9. Mr Muhammmad Yamin

30. Setelah proses panjang panitia 9 berhasil
menyusun sebuah piagam yang dukenal
dengan piagam jakarta 9 (jakrta charter)
yang didalamnya terdapat rumusan
Pancasila, yaitu:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam perpusayawaratan
dalam perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

31.  Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus
1945 menjadikan piagam jakarta sebagai
pendahuluan yang kemudian dikenal dengan
pembukaan UUD 1945. Pengesahan
dilakukan setelah mencoret kalimat
kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemelukkan. Sebab dihaps karena adanya
keberatan dari pemeluk agama lain hal ini
dilakukan untuk menjaga kesatuan seluruh
bangsa indonesia yang majemuk terdiri dari
berbgai suku-agama dan adat istiadat yang
berbeda.

32. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 dan Penetapan Konstitusi
Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI
menghasilkan keputusan sbb:
1. Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta
sebagai Presiden dan wakil preside
2. Menetapkan UUD
terdiri dari :
a. Pembukaan
b. Batang Tubuh= 16 Bab 37 Pasal, 4
aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan.
3. Untuk sementara presiden dibantu oleh
komite nasional Indonesia pusat (KNIP)

33. Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi
Bangsa Indonesia adalah merdeka di
bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.
a. Bidang politik, bangsa indonesia
mempunyai kedaulatan yaitu kedaulatan
rakyat.
b. Bidang ekonomi, bangsa indonesia harus
mandiri atau berdiri sendiri diatas kaki
sendiri (berdikari)
c. Bidang kebudayaan, bangsa ondonesia
mempunyai kebudayaan nasional.

34. Proklamasi kemerdekaan
mengandung makna, al:
a. Puncak perjuangan politik yang
panjang dalam membangun dan
menyatakan bgs dan negara yang
mandiri.
b. Menandai lahirnya NKRI
c. Titik berangkat pelaksanaan
amanat penderitaan rakyat,
sekaligus sejarah pemerintahan
indonesia.

35. Suasana Kebatinan Konstitusi pertama
* Pengertian Konstitusi
- Aristoteles
dalam tulisannya membedakan Politea
(Konstitusi) dengan Nomia (Undang-
Undang).
-Kamus besar bahasa Indonesia
Konstitusi adalah segala ketentuan dan
aturan tentang ketatanegaraan
(UUD),dsb); UUD suatu negara.

36. Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar
dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk
mengatur fungsi dan struktur lembaga
pemerintahan termasuk dasar hubungan
kerjasama negara dan masyarakat dalam
konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara.
L.J. Van Apeldoorn Membedakan UUD
(grondwet) dengan konstutusi (constitutie).
UUD adalah bagian tertulis dari suatu
konstitusi.sedang konstitusi memuat
peraturan tertulis dan tidak tertulis.

37. Herman Heller Konstitusi tidak hanya
semata-mata bersifat yuridis tetapi juga
bersifat sosiologis dan politis.
Sifat dan fungsi Konstitusi Negara.
Sifat pokok konstitusi negara adalah:
- Fleksibel (Luwes) memungkinkan adanya
aperubahan sewaktu-waktu sesuai dengan
perkembangan masyarakat Contoh
Konstitusi inggris, dan Slandia Baru
- Rigid ( Kaku)dimana konstitusi sulit diubah
kapan pun contoh konstitusi Amarika,
Kanada, Jerman dan Indonesia

38. Fungsi Fokok Konstitusi adalah
membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa sehingga penyelenggara
kekuasaan tidak bersifat sewenang-
wenang.Dengan demikian harapan hak-hak
warga negara akan terlindung ini disebut
dengan Konstitusionalisme.
Tujuan Konstitusi
1. Membatasi kekuasaan negara
2. Menjamin HAM

39. Pentingnya Konstitusi dalam suatu negara.
Keberadaan konstitusi dalam kehidupan
ketatanegaraan suatu negara merupakan sutu hal
yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa
jadi tidak terbentuk sebuah negara juga konstitusi
menjadi pegangan dalam mengatur bagaimana
kekuasaan negara harus dijalankan.
Konstitusi Demokratis
Mengandung prinsip-prinsip, al:
1. Kedaulatan berada ditangan rakyat
2. Mayoritas berkuasa, hak minoritas terjamin
3. Adanya pembatasan,pemisahan atau
pembagian kekuasaan, miliputi legeslatif
(DPR), eksukutif (Pemerintah) dan yudikatif
(Peradilan)
4. Adanya pemilihan umum.

40. Hubungan antara proklamasi
kemerdekaan dan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan sebagai
keputusan politik memiliki arti penting sbb:
1. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak
perjuangan polik yang panjang dan
menegaskan bangsa dan negara yang
mandiri;
2. Proklamasi kemerdekaan menandai
lahirnya NKRI
3. Proklamasi merupakan titik berangkat
pelaksanaan amanat penderitaan rakyat,
sekaligus titik awal sejarah
pemerintahan indonesia.

41. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan secara rinci
1. Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu
adalh hak segala bangsa dan penjajahan itu
tidak sesuai dengan perikemanusiaaan dan
prikeadilan.
2. Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah
sampai pada tingkat yang menentukan.
kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi lebih
dari mewujudkan indonesia yang berdeka,
bersatu, berdaulat adil, dan makmir.
3. Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia
tersebut merupakan Rahmat dari Tuhan YME.
4. Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip-
prinsip dasar untuk mencaai tujuan negara.

42. Pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945
1. Pokok pikiran persatuan
2. Pokok pikiran keadilan sosial
3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat
4. Pokok pikiran ketuhanan yang maha esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Pembukaan UUD 1945 sebagai kaedah
Negara yang fundamental
Dalam pengertian negara hukum, pokok2
kaidah negara fundamental itu memounyai
hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan
tidak berubah bagi negara yang dibentu.

43. Bagi bangsa indonesia , Pembukaan UUD
1945merupakan pokok2 kaidah negara
yang fundamental, karena:
1. Dibentuk/ditentukan oleh para pendiri
negara indonesia, yaitu oleh PPKI
2. Memuat pokok pikiran yang merupakan
pernyataan lahir dari penjelmaan
kehendak untuk menentukan dasar2
yang dibentuk.
3. Menetapkan adanya UUD

44. Batang Tubuh UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab 37
pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan.
Dsamping itu UUD 1945 mempunyai sifat yang
fleksibel (luwes) karena memungkinkan adanya
perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan
masyarakat.
Konstitusi R! Atau UUD 1945 mengatur 3 masalah
pokok yang berisi materi, al:
1. Mengatur sitem pemerintahan negara,
lemabaga negara serata hubungan atarlembaga
negara.
2. Mengatur warga negara termasuk hak dan
kewajibannya,serta hubungan antar warga
negara dengan pemerintah serta antar warga
negara.
3. Mengatur hal-hal lain misalnya masalah
bendera, bangsa, perubahan UUD.

45. Sistem Kenegaraan dalam UUD 1945
Tertuang dalam 7 kunci pokok utama sistem
pemerintahan negara indonesia:
1. Negara indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtstaat)tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machstaat)
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR
4. Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi
dibawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden
ia tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

46. Dalam Konstitusi pertama UUD 1945
sebelum di amandemen disebut adanya
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi
negara di gambarkan dengan bagan, sbb:
1. Lembaga teringgi negara yaitu MPR
2. Lembaga tinggi negara
a.DPA
b.DPR
c.BPK
d.MA

47. UUD 1945
DPRPresiden dan
Wakil Presiden
DPA
MPR
MAHKAMAH
AGUNG
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM
AMANDEMEN
BPK

48. Legeslatif Eksekutif Yudikatif
UUD 1945
MPR
DPR
DPD
Presiden dan
Wakil Presiden
Kekuasaan
Kehakiman
MA MK KY
BPK KPU
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL
AMANDEMEN

49. Hak dan kewajiban Warga Negara
Sistem pemerintahan negara diatur dalam
pasal 1 sampai dengan pasal 25 UUD 1945,
maka hak dan kewajiban warga negara diatur
dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD
1945.
Bila diamati seluruh pasal yang mengatur
warga negara selalu
sejajarkan/menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban warga negara.contoh sbb:
1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan adalah hak namun ada
kewajiban dari warga negara untuk
menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan.

50. 2. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah
hak, namun kebebasan berkumpul dan
berserikat itu diatur dengan undang-
undang yang wajib dipatuhi (psl 28)
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha bela negara.(psl 27
ayat3)
4. Negara menjamin hak setiap warga negara
memeluk agama yang dipilih, namun ada
kewajiban bagi warga negara untuk
beribadat sesuai dengan agama yang
dianutnya dan wajib untuk menghargai
sesama pemeluk agama dan pemeluk
agama lain.(psl 29 ayat 2)

51. Konsep dasar negara dalam
POLEKSOSBUDHANKAM
1. Dalam bidang Politik pasal 1 tentang
bendera dan bahasa mengandung makna
persatuan dan kesatuan
2. Dalam bidang ekonomi psl 23 dan psl 33
membahas masalah keuangan, pajak ,
perekonomian, dan koperasi
3. Dalam bidang sosial budaya pasal 31, 33
membahas masalah pendidikan,
kebudayaan dan keadaan fakir dan miskin
4. Dalam bidang pertahanan keamanan psl 1
aturan peralihan dan pasal 30 ayat 1 dan 2

52. Undang-Undang Dasar/Konstitusi yang
pernah berlaku di negara indonesia
1. UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945
samapai dengan 27 Desember 1949
2. Kanstitusi RIS berlaku 27 Desember
1949 sampai 17 Agustus 1950
3. UUDS mulai berlaku 17 agustus 1950
sampai 5 juli 1959
4. UUD 1945 berlaku sejak dekrit presiden
5 Juli 1959
5. UUD 1945 Hasil amandemen yang
dilakukan oleh MPR masa bakti 1999-
2004

53. Setiap konstitusi yang dibuat dan ditetapkan
didalamnya terkandung nilai-nilai bagi bangsa dan
negara, nilai-nilai tersebut antara lain:
1. Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan
2. Menghargai kehidupan masyarakat yang demokratis
3. Tegaknya tatanan demokratis
4. Menghargai kehidupan masyarakat yang religius
5. Menghargai harkat dan martabat manusia
6. Negara berdasarkan atas hukum yang menjamin
HAM
7. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
8. Kekuasaan yang merdeka
9. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
10. Menghargai kehidupan sosial dan budaya
11. Cinta tanah air, bangsa dan negara (pariotisme dan
nasionalisme)
12. Gotong royong dan kerjasama
13. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi

54. Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR
masa bakti 1999-2004. ada berbagai alasan
mengapa dilakukannya amandemen UUD
1945.antara lain:
1. Alasan filosofis karena UUD 1945 disusun
oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak
pernah samapai pada tingkat
kesempurnaan. Pekerjaan manusia memiliki
kemungkinan baik kelemahan,keterbatasan
maupun kekurangan.
2. Alasan Historis UUD 1945 dibuat untuk
melengkapi kebutuhan berdirinya negara
indonesia, disamping itu para perumus
mencari-carai pola dan bentuk negara
macam apa yang dibentuk,wajarlah UUD
1945 perlu disempurnakan dan dilengkapi.

55. 2. Alasan Yuridis para penyusun UUD 1945
menujukkan kearifan bahwa apa yang
mereka alami ketika menyusun UUD
1945 akan berbeda dengan apa yang
akan terjadi dimasa mendatang dan
mungkin suatu saat akan mengalami
perubahan. Kemungkinan tentang
adanya pperubahan ini tercantum
dalam pasal 37 UUD 1945
4. Alasan Subtantif UUD 1945 banyak
sekali mengandung kelemahan.
Kelemahan itu antara lain:

56. a. Kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa
diserta prinsip cheks and balance yang
memadai, sehingga UUD 1945 disebut
executive heavy, dan itu
menguntungkan bagi siapa saja yang
menduduki jabatan presiden;
b. Rumusan UUD1945 sebagian besar
bersifat sangat sederhana, umum,
bahkan tidak jelas sehingga banyak
pasal yang menimbulkan multitafsir;
c. UUD 1945 terlalu memberi penekanan
pada semangat penyelenggaraan
negara.

57. Sikap positif terhadap Proklamasi
kemerdekaan
1. Menghargai jasa para pahlawan
2. Membela negara dari berbagai gangguan
dan ancaman dari luar maupun dari
dalam negeri
3. Rela berkorban demi negara dan bangsa
indonesia
4. Menentang upaya dan tindakan yang
mengganggu ketertiban dan keamanan
5. Turut serta atau berpartisifasi dalam
merayakan HUR kemerdekaan RI
6. Bersemangat dan penuh hikmat dalam
upacara pengibaran bendera

58. 7. Turut serta menjaga keindahan dan
kebersihan dimanapun berada
8. Turut serta menjaga nama baik bangsa dan
negara
9. Menghormati hak-hak dan kewajiban
membela negara
10. Bersemangat dan giat belajar mengikuti
pendidikan/pelajaran di sekolah.
11. Sportif, jujur, dan tanggung jawab dalam
menjalankan tugas
12. Mendukung dan menghargai segala daya
upaya untuk tegaknya pemerintahan NKRI
13. Mendukung kegiatan pembangunan
nasional

59. Sikap posif terhadap konstitusi Pertama
1. Mendukung keberadaan bentuk negara
indonesia sebagai negara kesatuan
2. Mendukung keberadaan bentuk negara
indonesia sebagai negara RI
3. Mendukung sitem pemerintahan presidentil
4. Menghargai budaya demokratis dimanapun
berada
5. Mendukung dan menyukseskan
penyelenggaraan pemilu
6. Mengharai proses penggantian
kepemimpinan nasional
7. Menghargai adanya kehidupan masyarakat
religius

60. 8. Menghargai harkat dan martabat manusia
9. Menjunjung tinggi proses peradilan yang bebas
10. Turut serta dalam menjamin keberadaan HAM
11. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
12. Mendukung adanya kekuasaan kehakiman yang
bebas
13. Mendukung terselenggaranya keadilan bagi
seluruh rakyat indonesia
14. Menghargai norma2 kehidupan sosial dan budaya
15. Selalu mencintai tanah air, bansa dan negara
Indonesia dimanapun berada
16. Membiasakan diri untuk hidup bergotong royong
dan bekerjasama
17.Bersemangat dalam pendidikan dan
memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi