Draf Kerjasama PD IV 2013-2016

1. BAB I
PENDAHULUAN
Kemajuan suatu institusi sangat bergantung kepada pihak lain dan begitu pula
sebaliknya. Kondisi ini kemudian mendorong individu, kelompok ataupun institusi untuk
melakukan kerjasama bagi kemajuan bersama. Oleh sebab itu, kerjasama merupakan suatu
kondisi dimana pihak-pihak yang saling berhubungan saling membutuhkan guna mencapai
tujuan dan keberhasilan institusi-institusi yang saling berhubungan tersebut. Jadi, dalam
kerjasama itu masing-masing pihak menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak lain dan
sebaliknya pihak tersebut juga menerima dari pihak lain hal-hal yang dibutuhkannya. Jadi
kerjasama akan terjadi jika pihak-pihak yang berkepentingan saling memberi dan menerima
secara proporsional.
Agar seluruh dosen FKIP Universitas Haluoleo dapat melakukan kerjasama secara
melembaga dan tidak merugikan dan dirugikan, maka diperlukan pedoman kerjasama secara
sistimatis. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi siapa saja baik individu,
kelompok ataupun institusi di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo dalam melakukan
kerjasama dengan pihak lain secara melembaga.
Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh FKIP Universitas Haluoleo bertujuan sebagai
berikut:
a. Meningkatkan kualitas akademik dan keprofesian sumberdaya manusia.
b. Meningkatkan sarana dan prasana serta dana.
c. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan.
d. Meningkatkan pengelolaan potensi SDM yang ada di lingkungan FKIP Universitas
Haluoleo.
e. Meningkatkan kontribusi Universitas Haluoleo kepada pihak lain (mitra).
A. Landasar Hukum Pelaksanaan
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 jo. Nomor 61 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi;
3. …………………………..

2. B. Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas
Haluoleo dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga. Di dalam
pedoman ini dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan
pelaksanaan kerjasama.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang dibahas dalam buku Pedoman Kerjasama ini mencakup empat
tahapan kegiatan yaitu:
a. Perintisan program kerjasama
b. Pengesahan program kerjasama
c. Pelaksanaan program kerjasama.
d. Monitoring dan evaluasi program kerjasama
D. Bentuk Kerjasama
a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan.
b. Penyelenggaraan kerjasama akademik.
c. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu.
d. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
e. Kerjasama di bidang manajemen pendidikan.
f. Kerjasama pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
g. Bentuk lain kerjasama yang belum tertuang dalam pedoman ini.

3. BAB II
STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA
A. Definisi Konsep
1. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kerja antara pihak FKIP Universitas
Haluoleo dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan,
badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada
umumnya yang berada di dalam dan di luar negeri.
2. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak FKIP Universitas
Haluoleo dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak
berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
serta dana untuk kegiatan kerjasama.
3. Unit adalah semua unit yang ada di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo yang
diwakili oleh kepala unit atau pimpinan unit yang ditunjuk.
4. Kelompok adalah gabungan dua orang atau lebih dosen dan karyawan FKIP
Universitas Haluoleo yang tidak mewakili individu atau unit, misalnya kelompok
dosen bidang studi dll.
5. Individu adalah setiap dosen dan karyawan FKIP Universitas Haluoleo yang
memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang
memungkinkan kerjasama.
B. Organisasi Pengelola Kerjasama
Organisasi pengelola kerjasama terdiri atas:
1. Dekan yang mempunyai tugas dan wewenang
a. Melakukan persetujuan kerjsama dengan pihak mitra.
b. Mmelimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas, lembaga atau unit kerja
yang relevan;
c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegitan kerjasama
2. Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama yang mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrai dalam lingkungan FKIP
Universitas Haluoleo dan Instansi lain;

4. b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan
oleh Pembantu Dekan 1, 2, dan 3 serta jurusan/prodi, lembaga, unit kerja atau
perorangan;
c. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan
kerjasama dengan pihak mitra;
d. Mengembangkan sistem informasi kerjsama.
3. Penananggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan wewenang
a. Menyetujui atau menentukan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama;
b. Menandatangani surat perjanjian kerjasama
c. Memantau pelaksanaan kegiatan kerjasama yang berada di bawah wewenang
yang diberikan;
4. Ketua Tim Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang
a. Mengurus dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan
kerjasama;
b. Memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama;
c. Menyiapkan rencana pelaksanaan kerjasama
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
e. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal;
f. Menyampaikan laporan kemajuan, laboran akhir, serta hasil evaluasi kegiatan
kerjasama kepada Dekan dan mengkoordinasikannya dengan Pembangtu
Dekan bidang kerjasama.
C. Prinsip Pelaksanaan
Pelaksanaan kerjasama oleh setiap individu, kelompok atau unit di lingkungan
Universitas Haluoleo dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan
tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama; 2) kerjasama dilakukan berdasarkan saling
membutuhkan dan saling menguntungkan; 3) dikerjakan oleh petugas yang memahami
konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama; 4) melibatkan berbagai pihak
yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif; 5) pelaksanaan kerjasama dapat
dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; 6) dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan; 7) berbasis indikator kinerja; 8) efektif dan efisien; 9) sifat kerjasama adalah
bersifat melembaga.

5. D. Mitra Kerjasama
a. Perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
b. Instansi pemerintah dan nonpemerintah.
c. Badan Usaha Milik Negara dan milik swasta.
d. Lembaga keprofesian.
e. Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO.
f. Masyarakat umum
g. Lain-lain.
E. Lingkup Kerjasama
I. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
c. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
d. Jasa supervise
e. Lain-lain
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu
a. penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
b. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
c. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
d. Supervisi
e. Lain-lain
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
a. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana Pendidikan.
c. Penyelenggaraan pendampingan dalam pengembangan perangkap pembelajaran
bagi guru-guru SD, SMP/Sanawiah, SMA/MA dan SMK
d. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
e. Kerjasama dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan terintegrasi dengan PPL
f. Supervisi
g. Jasa perencanaan dan pengembangan
h. Lain-lain

6. II. Bidang Kegiatan Lain.
a. Pengisian berbagai jabatan struktural dan fungsional di Pemerintah Tingkat
Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan persetujuan Rektor Universitas Haluoleo atas
usul Dekan FKIP.
b. Peningkatan mutu manajemen pendidikan.
c. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal FKIP Unhalu dan Jurnal yang dimiliki oleh
Program Studi di Lingkungan FKIP Unhalu.
d. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
f. Penggunaan perpustakaan.
g. Penggunaan laboratorium Pengembangan dan Pusat Sumber Belajar FKIP Unhalu.
i. Lain-lain fasilitas yang relevan dan dimiliki kedua belah pihak.

7. BAB III
METODE PELAKSANAAN KERJASAMA
Mitra Kerjasama
Sebelum individu, kelompok atau unit (institusi) melakukan kerjasama perlu
dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerjasama. Analisis meliputi hal-hal sebagai
berikut:
a. Nilai strategis dari calon mitra.
b. Kesediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama.
c. Saling percaya.
d. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra.
e. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat.
f. Kompatibilitas dalam aspek budaya.
g. Konsistensi dalam langkah/tahapan persiapan.
h. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi.
i. Kesediaan menaggung resiko secara bersama.
j. Kesediaan membagi hasil kerjasama secara fair.
k. Ketersediaan sumber daya pada masing-masing pihak.
l. Kemungkinan pengembangan kerjasama jangka panjang.
m. Dukungan manejemen tingkat atas.
n. Komitmen masing-masing pihak.
o. Nilai yang diperoleh dan diberikan masing-masing pihak.
p. Keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.
Prosedur dan Mekanisme Kerjasama
Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi
penjajakan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemutusan
kerjasama/pengembangan kerjasama.

8. A. Tahap Penjajakan
Kegiatan penjajakan kerjasama merupakan kegiatan awal yang dilakukan baik oleh
individu, kelompok maupun unit untuk memulai hubungan kerjasama dengan mitra sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Universitas Haluoleo.
Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit atau Universitas
Haluoleo secara melembaga. Penjajakan dilaksanakan atas izin kepala unit, atau
Pembantu Dekan Bidang Kerjasama. Hasil penjajakan kerjasama dilaporkan secara
tertulis kepada Pembantu Dekan Bidang Kerjasama untuk dipelajari sebelum dilaporkan
kepada Dekan. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya
dibahas antar pejabat terkait/berwenang. Pembantu Dekan Bidang Kerjasama melaporkan
hasil pembahasan rencana kerjasama kepada Dekan. Dekan memberikan tanggapan
tentang rencana kerjasama. Rencana kerjasama yang telah disetujui Dekan selanjutnya
ditindaklanjuti oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama untuk diteruskan pada tahap
pengesahan.
B. Tahap Pengesahan
Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dari penyusunan Naskah
Kerjasama sampai terlaksananya penandatanganan Naskah Memorandum Kesepakatan
dan atau Perjanjian Kerjasama.
Pada tahapan ini Pembantu Dekan Bidang Kerjasama dengan melibatkan tim yang
merintisnya bernegosiasi untuk membahas draft naskah Memorandum Kesepakatan
dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra. Apabila telah dicapai kesepakatan
antara kedua belah pihak, maka dilakukan penandatangan Naskah Memorandum
Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan
Universitas Haluoleo atau pejabat yang ditunjuk. Penandatanganan dilakukan pada
waktu dan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
C. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah
penandatanganan naskah MoU, sehingga kegiatan kerjasama dapat terlaksana dan
mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan.
Pembantu Dekan Bidang Kerjasama membentuk/menunjuk tim pelaksana kerjasama
anatara Universitas Haluoleo dengan mitra yang disebut tim teknis. Tim teknis terdiri
atas penanggungjawab dan anggota. Perintis kerjasama diprioritaskan menjadi anggota
tim teknis. Bila perjanjian kerjasama membutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama

9. maka yang pertama-tama dilakukan oleh tim adalah menyusun Petunjuuk Pelaksanaan
Kerjasama dan apabila diperlukan juga menyusun Petunjuk Teknis. Penyusunan kedua
dokumen tersebut difasilitasi oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama.
Penandatanganan naskah tersebut di atas dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang terkait
atau pejabat yang ditunjuk. Penyelenggaraan kerjasama harus melibatkan unit kerja
terkait sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya salah satu dari kepala unit terkait tersebut
bertindak sebagai penanggungjawab teknis.
Tugas tim teknis kerjasama adalah: a) membahas, merumuskan dan menyusun JUKLAK
dan/atau JUKNIS bersama mitra; b) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama, JUKLAK dan JUKNIS; c) melaporkan secara berkala kegiatan kerjasama
kepada Pembantu Dekan Bidang Kerjasama.
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Tim monitoring dibentuk dan disetujui bersama antara pihak Universitas Haluoleo dan
mitra dan dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk melakukan
monitoring. Jumlah dan komposisi anggota tim monitoring perlu mempertimbangkan
kepentingan pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan kerjasama. Tugas tim monitoring
adalah untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik
dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada
faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu untuk setiap jenis
kegiatan kerjasama mempunyai faktor-faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk itu,
tim monitoring sebaiknya adalah orang yang selain menguasai prinsi-prinsip monitoring
juga sekaligus menguasai seluk-beluk jenis kegiatan yang dimonitoring. Jadi, di dalam
tim monitoring dan evaluasi harus terdapat orang yang ahli di bidang kegiatan yang
sedang berjalan. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah
kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal
lainnya. Jika diperlukan, dapat saja dilakukan perubahan rencana pelaksanaan untuk
menjamin keberhasilan program kerjasama. Perubahan rencana harus disepakati oleh
kedua belah pihak. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara terbuka, dengan
mengacu pada rencana pelaksanaan kerja dan hasil-hasil implementasi yang tertuang
dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan kemajuan. Evaluasi
pelaksanaan kegiatan mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan
kegiatan yang tertuang dalam kesepakatan bersama.

10. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak
Universitas Haluoleo, pihak mitra, pihak eksternal yang disetujui bersama, atau pihak
lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang
tercantum dalam ”Pedoman Monitoring & Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran
Universitas Haluoleo”
E. Pemutusan Kerjasama
Kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan-
penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah
kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat dipertemukan.
F. Pengembangan Program
Kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan
kegiatan kerjasama secara keseluruhan. Pada kegiatan ini dilakukan analisis dan diskusi
tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan atau penciptakan kegiatan-
kegiatan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan-kegiatan tersebut guna
mencapai tujuan bersama.
Analisis kebutuhan kegiatan selanjutnya bagi kedua belah pihak dapat dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tahapan dalam
analisis ini mencakup:
a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.
b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.
Pengembangan kegiatan-kegiatan melalui kerjasama ini dalam jangka panjang diarahkan
untuk membentuk iklim atau semangat kerjasama berdasarkan asa manfaat untuk kedua
belah pihak
G. Indikator Kinerja
Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka setiap tahapan
pelaksanaan terdapat indikator hasil kerjasama.
I. Penjajakan
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas pada Waktu:
1. Melakukan pembicaraan awal dengan mitra.

11. 2. menetapkan penghubung.
3. Menetapkan Contack Person Unit Kerja/tim/ individu
4. Menetapkan bidang dan ruang lingkup kerjasama.
5. Menyusun proposal kerjasama.
6. menyampaikan proposal kerjasama kepada Pembantu Dekan IV. Proposal
7. Kerjasama Ketua unit kerja/tim
8. Mempelajari proposal kerjasama.
9. Mengundang unit terkait untuk pembahasan proposal.
10. Membahas proposal kerjasama.
11. Memutuskan kelayakan proposal.
12. Menyempurnakan proposal.
13. Mengajukan rencana kerjasama
14. Menelaah rencana kerjasama.
15. Memberikan tanggapan rencana kerjasama
16. Persetujuan Kerjasama oleh Dekan
II. Pengesahan
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1. membentuk tim penyusunan MoU.
2. Penerbitan SK Dekan tentang tim.
3. Pengarahan kepada tim oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama
4. Meminta persetujuan senat jika diperlukan.
5. Mmempersiapkan draft MOU bersama dengan Pembantu Dekan Bidang
Kerjasama
6. Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.
7. Mengundang mitra dalam pembahasan.
8. Menyepakati Naskah MOU Tim dan Mitra
9. Menentukan Pejabat Penandatangan MOU.
10. Menentukan jadwal dan tempat penandatanganan MOU
11. PenandatangananMOU Pembantu Dekan Bidang Kerjasama dengan Mitra dan
disaksikan oleh Dekan FKIP Unhalu.
III. Pelaksanaan
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1. Membentuk tim teknis.
2. Mengkonfirmasi tim teknis dengan mitra.

12. 3. Pembantu Dekan Bidang Kerjasama memberikan pengarahan kepada tim teknis
berkonsultasi kepada mitra.
4. Menyusun draft Juklak dan Juknis
5. Tim Teknis menentukan jadwal dan tempat pembahasan.
6. Mengundang tim teknis dari mitra.
7. Melakukan pembahasan bersama.
8. Menyepakati Juklak dan Juknis
9. Final Tim dan mitra menentukan pejabat penandatangan Juklak dan Juknis.
10. Menentukan jadwal dan tempat penandatangan Juklak dan Juknis.
11. Pembantu Dekan bidang Kerjasama menandatangani Juklak dan Juknis yang
telah disepakati oleh ke dua belah pihak
12. Juklak dan Juknis telah ditandatangani PD IV dan Tim, kemudian menyerahkan
program kerjasama kepada Dekan FKIP Unhalu dan kepada Pejabat yang
terkait.
13. Menyusun pedoman dan panduan yang diperlukan.
14. Melaksanakan kegiatan kerjasama di unit terkait.
15. Program Terlaksana 100% dilaporkan kepada Dekan dan Mitra serta instansi
yang terkait.
IV. Monitoring dan Evaluasi
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1. Menentukan tujuan monev.
2. Mengidentifikasi unit kerja & dosen/karyawan yang masuk dalam tim.
3. Menentukan tim monev. Ketentuan tujuan dan terbentuknya tim monev PD
terkait
4. Mengundang unit kerja yang terkait.
5. Menentukan aspek dan unsur monev. Ketentuan Tim Monev
6. Menentukan jadwal dan perkiraan biaya monev.
7. Menentukan sasaran dan responden monev. Sasaran, responden, jadwal dan
biaya Tim monev.
8. Menentukan metode yang digunakan
9. Menyusun instrumen monev dan disetujui oleh Dekan FKIP.
10. Dekan Membuat surat tugas kepada Tim Monev yang diajukan oleh Pembantu
Dekan Bidang Kerjasama

13. 11. Pembantu Dekan Bidang Kerjasama emberikan pengarahan kepada tim Monev.
12. Menggandakan instrumen.
13. Melaksanakan monev.
14. Dekan memberikan surat tugas kepada tim monev yang diajukan oleh Pembantu
Dekan Bidang Kerjasama
15. Mengumpulkan instrumen monev yang telah diisi.
16. Melakukan analisis data hasil monev
17. Menentukan sistematika pelaporan hasil monev.
18. Menyampaikan laporan monev kepada PD terkait.
H. Jasa Kelembagaan
Setiap kegiatan kerjasama, pengelola wajib memberikan jasa kelembagaan yang harus
diperhitungkan oleh Ketua Tim Pelaksana pada saat penyusunan anggaran biaya
kerjasama. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kerjasama yang mempunyai nilai di bawah
lima puluh juta rupiah dan atau kegitan yang diraih secara kompetitif.
Dalam hal keadaan khusus, jasa kelembagaan diatur tersendiri.
Jasa kelembagaan untuk kerjasama diatur sebagai berikut:
1. Jasa Institusi Fakultas dan Universitas ……………………%
2. Unit Kelompok, Individu, dan lembaga …………………..%
3. Lembaga/Kelompok/ atau Individu yang mengesiasi kegiatan sebagai objek
kerjasama mendapatkan fee 10 %
4. Penerima manfaat sepenuhnya instansi pemberi kerja……………………..%
5. Jasa kelembagaan tersebut di atas dikelola oleh Pembantu Dekan IV dan
didistribusikan secara proporsional sampai ke unit yang melaksanaan kegiatan
kerjasama.
I. Pendayagunaan Hasil Kerjasama
Penggunaan jasa kelembagaan tersebut di atas adalah sebagai berikut.
1. Jasa kelembagaan yang dikelola universitas digunakan untuk:
a. Pembinaan sumber daya manusia.
b. Pengembangan dan pengelolaan kerjasama.
c. Desiminasi dan publikasi hasil kerjasama.
d. Pengurusan Hak Akan Kekayaaan Intelektual (HAKI) hasil kerjasma.

14. e. Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.
f. Perlindungan hukum bagi pelaksana kegiatan kerjasama.
g. Investasi.
2. Jasa kelembagaan yang dikelola oleh Fakultas, Jurusan, Laboratorium,
Lembaga, Unit Pelaksana Teknis atau unit kerja lain digunakan untuk:
a. Pembinaan sumber daya manusia.
b. Pembinaan dan pengelolaan kerjasama.
c. Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.
d. Kerumahtanggan dan bina lingkungan.
e. Investasi
f. Peningkatan kesejahteraan
3. Hasil kerjasama berupa barang harus didaftarkan sebagai barang inventaris FKIP
Universitas Haluoleo. Barang inventaris ini dikelola oleh unit kerja pelaksana
kerjasama.
4. Hasil kerjasama non fisik berupa konsep, gagasan, desain, rekayasa teknologi dan
manjemen, produk HAKI dan sebagainya, harus diupayakan untuk dipublikasikan
atas nama FKIP Universitas Haluoleo sepanjang tidak diatur lain di dalam
perjanjian kerjasama.
5. Produk kegiatan kerjasama yang dipatenkan diatur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

15. BAB IV
KETENTUAN HONORARIUM DOSEN DAN IMBALAN INSTITUSI
DALAM RANGKA KERJASAMA
1. Pengajar
2. Honorarirum sebagai pengajar untuk S1 menurut jenjang pendidikan dan jabatan
akademik paling rendah adalah sebagai berikut:
1.1. Honorarium tetap Rp. ………………,-/bulan
1.2. Honorarium variabel Rp. ………..,-/sks/1x tatap muka
a. Doktor (S3) Lektor Kepala
b. Honorarium tetap Rp. ………….,-/bulan
c. Honorarium variabel Rp. ………….,-/sks/1xtatap muka
d. Doktor (S3) Asisten Ahli-Lektor
e. Honorarium tetap Rp. ……………….,-/bulan
f. Honorarium variabel Rp. ………….,-/sks/1x tatap muka.
Dan seterusnya sesuai dengan aturan yg berlaku
BAB V
KETENTUAN HONORARIUM KARYAWAN DALAM RANGKA
KERJASAMA
Sesuai ketentuan yang berlaku
Mengawali Tugas saya sebagai pembantu dekan IV FKIP Unhalu Priode Thn 2012-
2016, dalam melaksanakan kerjasama dibutuhkan tim yang terbentuk dalam 4
(empat) komisi sebagai berikut:
a. Komisi Perencanaan Kerjasama
b. Komisi Kerjasama Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
c. Komisi Informasi Manajemen dan unit-unit usaha Pendidikan
d. Komisi Hubungan Dalam Negeri dan Internasional,