SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  90
Télécharger pour lire hors ligne
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Contenu connexe

Plus de tnt-akpar

Laporan ekspose
Laporan eksposeLaporan ekspose
Laporan eksposetnt-akpar
 
Indonesia MICE Promotion
Indonesia MICE PromotionIndonesia MICE Promotion
Indonesia MICE Promotiontnt-akpar
 
Potensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di IndonesiaPotensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di Indonesiatnt-akpar
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011tnt-akpar
 
Commentaries
CommentariesCommentaries
Commentariestnt-akpar
 

Plus de tnt-akpar (6)

Expose pkn
Expose pknExpose pkn
Expose pkn
 
Laporan ekspose
Laporan eksposeLaporan ekspose
Laporan ekspose
 
Indonesia MICE Promotion
Indonesia MICE PromotionIndonesia MICE Promotion
Indonesia MICE Promotion
 
Potensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di IndonesiaPotensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di Indonesia
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
 
Commentaries
CommentariesCommentaries
Commentaries
 

Dernier

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Dernier (12)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt