Disampaikan pada Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta, 4-5 Maret 2013

1. Tri Widodo W. Utomo
Jakarta, 4-5 Maret 2013

2. PKMK-LAN
VALUES
Policy System Policy Process
• Interdependensi antara • PERUMUSAN MASALAH
INPUT – PROSES – (Pengenalan, Pencarian,
OUTPUT; Pendefinisian, Spesifikasi)
• Interaksi & Interkoneksi • PENGEMBANGAN &
antara PELAKU – PEMILIHAN ALTERNATIF
LINGKUNGAN – (inc. Kriteria, Teknik
KELOMPOK SASARAN Analisis)
– KEBIJAKAN PUBLIK. • IMPLEMENTASI
• MONITORING & EVALUASI.

3. PKMK-LAN
PK
LK KP
I
F EK
KS
POLICY SYSTEM POLICY CYCLE
LK = menghadapkan berbagai substansi STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICY SYSTEM
kebijakan yg diusung berbagai stakeholders TERSEBUT MENANDAI/BERLANGSUNG PADA
(Lingkungan Kebijakan) KESELURUHAN TAHAPAN “POLICY CYCLE”
PK = yg hrs merespons berbagai masalah
kebijakan terdiri dari sejumlah stakeholders F = FORMULASI
(Pelaku Kebijakan) I = IMPLEMENTASI
KP = keputusan pengambil kebijakan untuk EK= EVALUASI KINERJA
menyelesaikan masalah (Kebijakan Publik)
KS = para pihak yg dipengaruhi (atau DISAMPING DIMENSI TEKNIS
mempengaruhi) kebijakan dan para MENGANDUNG DIMENSI SOSIO POLITIS
penerima manfaat dari kebijakan
Sumber: Prof. Dr. Mustopadidjaja (dimodifikasi)

4. PKMK-LAN
Pelaksanaan
Agenda
Kajian & Penyusunan
Pemerintah
Naskah Akademis
Formulasi & Legitimasi
Kebijakan
Kebijakan
Implementasi Tindakan
Kebijakan Kebijakan
Evaluasi thd Implemen-
Kinerja & Dampak
tasi, Kinerja & Dampak
Kebijakan
Kebijakan
Formulasi Kebijakan Agenda Baru
Sumber: diadopsi dari Randall B. Ripley,
Kebijakan Baru Policy Analysis in Political Science,
Nelson-Hall Publisher, Chicago.

5. PKMK-LAN
Problem Definition Policy Instrument Character of Actors
Sumber: diadopsi dari The
Policy-Making Process (ESD
11), December 8, 2000

6. PKMK-LAN
Problem Definition:
(Maani & Canava, Anderson, Dunn)

7. PKMK-LAN
ISSU TINDAKAN
Informasi melalui mass
media merupakan suatu Reactive, hanya
peristiwa yg terlihat mengatasi simptom saja.
dipermukaan.
Bila peristiwa kejadian Responsif, bertindak
berulang akan timbul dengan melihat pola
pola perilaku. tingkah laku tertentu.
Pemikiran mendalam Generatif, dengan
dg mengkaitkan antar memahami interaksi
pola perilaku.Time for berbagai faktor.
apemikiran break
Dari tingkat
short
Fundamental, dengan
yg paling dalam mengatasi masalah yg
ditemukan model
mental individu/ berhubungan dengan
organisasi mental model.

8. PKMK-LAN
Private Problem Public Problem Issues
Masalah-
Masalah-masalah yg Masalah-
Masalah-masalah yg Perbedaan
mempunyai akibat yg mempunyai akibat pendapat
terbatas,
terbatas, atau hanya lebih luas termasuk masyarakat
menyangkut pada akibat-
akibat-akibat yg tentang solusi dlm
satu atau sejumlah mengenai orang-org
orang- menangani
kecil orang yg terlibat yg secara tdk masalah (policy
secara langsung langsung terlibat solution)
Institutional Systemic Agenda
Agenda
Institutional
Agenda & System Serangkaian isu yg secara Isu dirasakan oleh semua
tegas membutuhkan
Agenda pertimbangan-
pertimbangan- warga masyarakat politik
disebut Policy pertimbangan yg aktif yg patut mendapat
dan serius dari pembuat perhatian publik dan isu
Agenda berada dlm judikasi
keputusan yg kewenangan pemerintah
syah/
syah/otomotif

9. PKMK-LAN
META
MASALAH
Pencarian Pendefinisian
Masalah Masalah
SITUASI MASALAH
MASALAH SUBSTANTIF
Pengenalan Spesifikasi
Masalah Masalah
MASALAH
FORMAL
Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan
Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

10. PKMK-LAN
Penjelasan Istilah
• Situasi Masalah: informasi yg dihasilkan melalui
Pengenalan Masalah, dan merupakan issu publik.
Misalnya “terganggunya ketertiban umum oleh PKL” dsb.
• Meta Masalah: informasi yg dihasilkan dari Pencarian
Masalah, dan merupakan tumpukan masalah yg belum
terstruktur.
• Masalah Substantif: informasi dari proses problem
definition & structuring, sehingga diperoleh klasifikasi
permasalahan.
• Masalah Formal: informasi dari proses problem
spesification, shg terpilih masalah substantif yg akan
segera ditangani sesuai prioritas & kemampuan
pemerintah.

11. PKMK-LAN
Analisis Kebijakan Berorientasi Masalah
Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah,
terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

12. PKMK-LAN
5 Prosedur Analisis Kebijakan
Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah,
terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

13. PKMK-LAN
5 Informasi yg Relevan dg Kebijakan
Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah,
terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

14. PKMK-LAN
1. Policy Problem (Masalah Kebijakan)
Masalah apakah yg dihadapi?
2. Policy Outcomes (Hasil Kebijakan)
Dunn (1994), Kebijakan apa yg telah ditempuh &
apa hasil yg telah dicapai?
mengemukakan
bahwa 3. Policy Performance (Kinerja Kebijakan)
metodologi Bagaimana nilai (kinerja) dari hasil
analisis kebijakan?
kebijakan dapat 4. Policy Alternative / Policy Future
memberikan (Masa Depan Kebijakan)
informasi Alternatif apa yg tersedia untuk
dengan memecahkan masalah & apa
menjawab 5 kemungkinan untuk masa depan?
pertanyaan : 5. Policy Action (Aksi Kebijakan)
Alternatif mana / tindakan apa yg
perlu dilaksanakan untuk
memecahkan masalah?

15. PKMK-LAN
• Kelompok 1: Buatlah perumusan masalah hingga
tindakan yg dibutuhkan dengan menggunakan
Iceberg Theory.
Theory.
• Kelompok 2: Buatlah Agenda Setting hingga
menghasilkan Institutional Agenda dengan
menggunakan teknik James Anderson.
• Kelompok 3: Buatlah perumusan masalah hingga
menemukan Masalah Formal dengan
menggunakan teknik William Dunn.
• Kelompok 4: Buatlah analisis kebijakan dengan
memanfaatkan 5 jenis Informasi yg relevan dengan
kebijakan William Dunn.

16. PKMK-LAN
Defining Problem (1)
Apa itu Masalah Kebijakan?
MASALAH : adanya kesenjangan antara das sollen /
teori dengan das sein / fakta empiris ; antara yg
ditetapkan sebagai kebijakan dengan kenyataan
implementasi kebijakan.
MASALAH KEBIJAKAN : unrealized needs, values,
opportunities, however we identified, the solution
require public actions (tidak terwujudnya kebutuhan,
nilai, dan peluang, yg meskipun sudah bisa
diidentifikasikan, tetapi pemecahannya mengharuskan
adanya tindakan negara /pemerintah (kebijakan
publik).

17. PKMK-LAN
Defining Problem (2)
Kriteria Masalah yg Baik
Fakta dipisahkan dari opini atau spekulasi. Data objektif
dipisahkan dari persepsi.
Semua pihak diperlakukan sbg sumber informasi.
Masalah harus dinyatakan secara eksplisit/tegas, untuk
menghindari definisi yg tidak jelas.
Definisi yg dibuat harus menyatakan dg jelas adanya ketidak-
sesuaian antara standar/harapan yg ditetapkan dengan
kenyataan yg terjadi.
Definisi yg dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak-
pihak yg terkait/berkepentingan dengan terjadinya masalah.
Definisi yg dibuat bukanlah seperti sebuah solusi yg samar.

18. PKMK-LAN
Defining Problem (3)
Pertanyaan2 utk Mendefinisikan Masalah
What can you see that causes you to think there's a
problem?
Where is it happening?
How is it happening?
When is it happening?
With whom is it happening? (Hint: Don't jump to "Who is
causing the problem?"
Why is it happening?
Write down a 5-sentence description of the problem in terms
of "The following should be happening, but isn't ..." or "The
following is happening and should be: ..." As much as
possible, be specific in your description, including what is
happening, where, how, with whom & why.

19. PKMK-LAN
Developing / Exploring Alternative (1)
Kriteria Umum Pemilihan Alternatif
Alternatif yg ada dinilai secara relatif berdasarkan standar
tertentu, dan bukan sekedar standar yg memuaskan.
Penilaian terhadap alternatif yg ada dilakukan secara
sistematis, sehingga semua alternatif yg diusulkan akan
dipertimbangkan.
Alternatif yg ada dinilai berdasarkan kesesuaiannya
dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan
preferensi dari orang-orang yg terlibat didalamnya.
Alternatif yg ada dinilai berdasarkan dampak yg mungkin
ditimbulkannya, baik secara langsung, maupun tidak.
Alternatif yg paling layak dipilih dinyatakan secara
eksplisit/tegas.

20. PKMK-LAN
Developing / Exploring Alternative (2)
Analitik Tingkatan Matriks
Jika suatu alternatif berdasarkan pertimbangan mempunyai nilai lebih dari
pada yang lain Berikan alternatif harga lebih dengan skor 1.
Jika alternatif mempunyai nilai kurang dari pada yang lain Berikan harga
alternatif lebih rendah dengan skor 0.

21. PKMK-LAN
Developing / Exploring Alternative (3)
SFF Matriks (Suitability, Feasibility & Flexibility)
Kecocokan Kemungkinan Kelenturan Total
Alternatif A
Alternatif B
Alternatif C
Alternatif D
Harga setiap alternatif dengan skala 1-3
• Kecocokan (keserasian) Mengacu pada alternatif itu sendiri, apakah etis atau praktis;
apakah tepat atau penting di dalam skala?; apakah menjadi jawaban yg memadai?; apakah
terlalu ekstrim?
• Kemungkinan Berapa banyak sumber yg dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah?;
bagaimana kemungkinan menyelesaikan masalah?
• Kelenturan Kemampuan Anda menanggapi akibat yang tidak disengaja, atau terbuka
terhadap kemungkinan baru? Alternatif itu sendiri, apakah Anda dapat mengontrol hasil
awal?

22. PKMK-LAN
Developing / Exploring Alternative (4)
Technical, Economic, Political & Administrative Criteria
NO KRITERIA DIMENSI
Technical Effectiveness (pencapaian tujuan): Apakah alternatif kebijakan mencapai
1.
Feasibility tujuan atau hasil (akibat) yg diharapkan?
Economic Efficiency (biaya dan hasil): Apakah biaya yg diperlukan dapat
2.
Feasibility menghasilkan tingkat efektivitas yg diharapkan?
Acceptability: Apakah alternatif tsb diterima aktor kebijakan & target-
group?
Appropriateness: Apakah alternatif tsb sesuai dgn nilai2 masyarakat?
Political
3. Responsiveness: Apakah alternatif tsb sesuai dgn kebutuhan masy?
Viability
Legal suitability: Apakah alternatif tsb didukung oleh perangkat hukum?
Equity: Apakah efek & dampak kebijakan menjamin aspek keadilan antar
kelompok masyarakat?
• Apakah tersedia staf yang cukup?
Administrative • Apakah instansi terkait akan mendukung implementasi kebijakan?
4.
Operability • Apakah tersedia sarana untuk melaksanakan kebijakan?
• Apakah kebijakan dapat dilaksanakan tepat waktu?
If YES GO !! If NOT Re-consider, Suspend, Forget !!

23. PKMK-LAN