Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan” Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta, 4-5 Maret 2013

1. Tri Widodo W. Utomo
Jakarta, 4-5 Maret 2013

2. Kemandirian Daerah & Akselerasi Pembangunan
Sosial Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan
Kapasitas SDM dan Penggalian Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah

3. Sistem Kebijakan
PK: Pemerintahan Daerah KP: Penguatan/pengembangan
(KDH + DPRD); LSM; desentralisasi fiskal (KP
Pemerintah Pusat; PELAKU tingkat Pusat);
Pelaku usaha & Asosiasi; KEBIJAKAN Peningkatan kapasitas SDM
Lembaga Kajian/Univ. (KP tingkat Daerah).
LINGKUNGAN KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PUBLIK
LK: Problem pembangunan
SDM di daerah;
Problem pertumbuhan KS: Pemerintah Daerah;
KELOMPOK
ekonomi daerah; SASARAN Pelaku usaha;
Tarik menarik kepenti- Masyarakat wajib
ngan Pusat – Daerah; pajak/retribusi.
Orientasi pelayanan vs.
orientasi PAD.

4. INDIKASI TINDAKAN
Banyak Perda yg
Pembatalan Perda
bertentangan dg
oleh Pemerintah
keptngan umum Event Pusat
& Per-UU-an
* Evaluasi &
Pragmatisme Pattern of klarifikasi Perda
kebijakan di
daerah Behavior * Sosialisasi
* Inovasi
* Hutang
Ketergantungan
daerah terhadap Systemic * Penambahan
alokasi dana
pusat Structure perimbangan
* Meningkatkan
Keterbatasan
desentralisasi
sumber
pembiayaan Mental Model fiskal
* Pengembangan
daerah
kapasitas SDM

5. AGENDA SETTING
PRIVATE PUBLIC ISSUE SYSTEMIC INSTITUTI-
PROBLEM PROBLEM AGENDA ONAL
AGENDA
* Banyaknya
Perda yg * Kompetensi
SDM. * Pengemba- Penguatan
bertentangan Regulasi yg ngan kapasitas kemandirian
dg kepentingan membebani * Inovasi SDM daerah dan
umum & dg masyarakat & kebijakan.
peraturan yg * Penggalian akselerasi
menghambat *Kapasitas
lebih tinggi. sumber- pembangunan
investasi fiskal & sumber baru sosial ekonomi
* Bayaknya daerah. pendapatan PAD. daerah.
Perda yg daerah
dibatalkan.

6. Formulasi Masalah (1)
Situasi Meta Masalah
Masalah
Terhambatnya • Banyaknya Perda bermasalah dan dibatalkan Pusat;
Pusat;
pembangunan • Banyaknya pungutan baru berupa pajak dan retribusi;
retribusi;
daerah • Terbatasnya sumber PAD dan rendahnya rasio antara PAD
dengan APBD;
• Besarnya alokasi APBD untuk biaya aparatur, dan rendahnya
aparatur,
alokasi untuk belanja publik;
publik;
• Rendahnya daya kreasi dan inovasi kebijakan;
kebijakan;
• Lemahnya kapasitas SDM;
• Ketergantungan daerah yang amat tinggi thd dana
perimbangan;
perimbangan;
• Tarik menarik kepenti-ngan Pusat & Daerah;
kepenti-
• High-cost economy di daerah;
High- daerah;
• Pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah;
rendah;
• Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
pengangguran;
• Rendahnya kualitas pelayanan publik;
publik;
• Lemahnya visi kepemimpinan dan kurang tajamnya strategi
pembangunan.
pembangunan.

7. Formulasi Masalah (2)
Masalah Substantif
Aspek Ekonomi Keuangan:
Keuangan:
• Terbatasnya sumber PAD dan rendahnya rasio antara PAD dengan APBD;
• Besarnya alokasi APBD utk biaya aparatur, rendahnya alokasi utk belanja publik;
aparatur, publik;
• Ketergantungan daerah yang amat tinggi thd dana perimbangan;
perimbangan;
• High-cost economy di daerah;
High- daerah;
• Pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah;
rendah;
• Tingginya angka kemiskin-an & pengangguran.
kemiskin- pengangguran.
Aspek SDM: Aspek Kelembagaan:
Kelembagaan:
• Lemahnya kapasitas SDM; • Tarik menarik kepentingan Pusat
• Rendahnya daya kreasi/inovasi kebijakan.
kreasi/ kebijakan. dan Daerah;
• Rendahnya kualitas pelayanan
Aspek Regulasi:
Regulasi:
publik;
publik;
• Banyaknya Perda bermasalah dan
• Lemahnya visi kepemimpinan
dibatalkan Pusat;
Pusat;
dan kurang tajamnya strategi
• Banyaknya pungutan baru berupa pajak
pembangunan.
pembangunan.
dan retribusi.
retribusi.

8. Formulasi Masalah (3)
Masalah Formal
• Ketergantungan daerah yang amat tinggi thd
dana perimbangan;
perimbangan;
• Lemahnya kapasitas SDM;
• Banyaknya Perda bermasalah dan dibatalkan
Pusat;
Pusat;
• Lemahnya visi kepemimpinan dan kurang
tajamnya strategi pembangunan.
pembangunan.

9. Penetapan Tujuan & Peramalan KP (1)
Kebijakan
Masalah Formal Tujuan KP
Publik
Ketergantungan Meningkatnya
daerah yang amat Penguatan kemandirian pemda
tinggi thd dana kapasitas fiskal dalam hal kapasitas
perimbangan anggaran
Meningkatnya kapasitas
Lemahnya kapasitas Peningkatan
SDM baik dalam hal
SDM kapasitas SDM
knowledge maupun skill.
Terciptanya Perda yang
Banyaknya Perda Evaluasi dan
ramah usaha dan dapat
bermasalah dan penataan
memacu iklim usaha yang
dibatalkan Pusat regulasi
kondusif

10. Penetapan Tujuan & Peramalan KP (2)
Ramalan Masa Depan KP Dampak Kebijakan
Kemandirian pemda akan
Pembangunan daerah dapat
meningkat dan mengurangi
dilakukan secara lebih cepat.
cepat.
ketergantungan kepada pusat
Pada jangka panjang akan
Kemampuan SDM relatif
memberi efek meningkatkan
meningkat seiring
produktivitas organisasi, namun
organisasi,
meningkatnya program
pada jangka pendek
pengembangan SDM
membutuhkan investasi besar
Masih cukup banyak Perda yg
Mengendalikan jumlah Perda
bermasalah hingga
yang bermasalah dan menjaga
ketergantungan Pemda dapat
iklim usaha tetap kondusif
ditekan

11. Pembobotan Alternatif Kebijakan dan Urutan Prioritanya
Kelayakan Kelayakan Kelayakan Implementasi
Kebijakan Teknis Ekonomis Politis Administratif Total Pilih
Publik
Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
Penguatan 4 40 4 140 3 120 3 45 345 1
kapasitas fiskal
Peningkatan 3 30 3 105 4 160 3 45 340 2
kapasitas SDM
Evaluasi dan
penataan 2 20 2 70 3 120 4 60 220 4
regulasi
Penajaman visi
dan strategi 3 30 3 105 2 80 3 45 260 3
pembangunan
daerah

12. Sasaran & Strategi
Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi
Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah
Penguatan Kem. Keuangan, Kem. Dalam
Kapasitas Fiskal Negeri, Pemda ybs.
Meningkatnya
kemandirian Peningkatan Pemda ybs., Kementerian
daerah dan Kapasitas SDM Teknis, LAN, Perguruan Tinggi
Meningkatnya Evaluasi & Penataan Kem. Dagri, Kem. Kumham,
pembangunan Regulasi LAN, Pemda ybs. & Atasan
daerah.
Penajaman Visi & Kem. Dagri, Bapenas, LAN,
Strategi Bangda Pemda ybs. & Pemda Atasan

13. Pembobotan Alternatif Kebijakan Penguatan
Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan
Sosial Ekonomi Daerah dan Urutan Prioritasnya
Penguatan 345 1
Kapasitas Fiskal
Peningkatan 340 2
Kapasitas SDM
Evaluasi & Penataan 220 4
Regulasi
Penajaman Visi & 260 3
Strategi Bangda