Refleksi Diklatpim I

Page | i
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I ANGKATAN XXV
Maret April Mei 2013
MMMeeemmmaaannndddaaannnggg DDDiiikkklllaaattt SSSeeecccaaarrraaa 333666000
DDDeeerrraaajjjaaattt::: SSSeeebbbuuuaaahhh OOOtttoookkkrrriiitttiiikkk
RRReeefffllleeekkksssiii KKKrrriiitttiiisss BBBeeerrrdddaaasssaaarrrkkkaaannn KKKooommmpppiiilllaaasssiii JJJuuurrrnnnaaalll HHHaaarrriiiaaannn AAAllluuummmnnniii
DDDiiikkklllaaatttpppiiimmm III AAAnnngggkkkaaatttaaannn XXXXXXVVV,,, 222000111333
Tri Widodo W. Utomo
P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N

Page | ii
Daftar Isi
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………… ii
Sambutan Kepala LAN ……………………………………………………………………… v
Sambutan Deputi Diklat SPIMNAS …………………………………………………….. vi
Sambutan Kapusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN …………… vii
Sambutan Koordinator Widyaiswara Kajian Falsafah Bangsa,
Paradigma Pembangunan dan Kepemimpinan Nasional …………………… viii
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………… x
Executive Recommendation ……………………………………………………………… xiii
Jurnal #1 “Untuk Apa Saya Disini?” ……………………………………………. 1
Jurnal #2 “(Mencoba) Berpikir Berbeda Tentang Diklat
Kepemimpinan …………………………………………………………….. 3
Jurnal #3 “Refleksi Kebangsaan (Calon) Pemimpin” ………………….. 7
Jurnal #4 “Jasmerah” …………………………………………………………………. 10
Jurnal #5 “Negara Gagal dan Nation Building” …………………………… 13
Jurnal #6 “Bangsa Pekerja dan Nasionalisme” ……………………………. 17
Jurnal #7 “Aktualisasi Keliru Metode Andragogi” ………………………… 20
Jurnal #8 “Kepemimpinan: Mengapa Selalu Berfokus pada
Pemimpin? …………………………………………………………………… 23
Jurnal #9 “Teknik Analisis pada Diklat Kepemimpinan” ………………. 25
Jurnal #10 “Antara Harapan dan Realita” ……………………………………… 27
Jurnal #11 “Dari Evaluasi Hingga Kertas Kerja” ……………………………. 29

Page | iii
Jurnal #12 “Tentang “Peran” Peserta Diklat dan Penilaian
Kinerjanya” ………………………………………………………………….. 32
Jurnal #13 “Tugas Baca” ……………………………………………………………….. 35
Jurnal #14 “Adakah Komitmen Nasional Untuk Diklat
Kepemimpinan? ……………………………………………………………. 38
Jurnal #15 “Pernik-Pernik Diklat” ………………………………………………… 40
Jurnal #16 “Diklat Sebagai Melting Pot” ………………………………………. 44
Jurnal #17 “Mengidamkan Munculnya Kecerdasan Kolektif”…………… 47
Jurnal #18 “KTP-2” …………………………………………………………………………. 50
Jurnal #19 “Medan Magnet di Sekitar Diklat” ……………………………….. 54
Jurnal #20 “Tersesat” ……………………………………………………………………… 56
Jurnal #21 “Menyingkap The Untold Stories dalam Reformasi
Birokrasi” ……………………………………………………………………… 59
Jurnal #22 “3 Kajian Diklatpim I: Onggokan atau Sistem” ……………. 62
Jurnal #23 “Diklat Lain Diluar Diklat”…………………………………………….. 64
Jurnal #24 “Mendengar Apa yang Dibicarakan, Bukan Siapa yang
Bicara” …………………………………………………………………………… 67
Jurnal #25 “Leader-centered vs Team-centered Leadership” ………. 69
Jurnal #26 “Perang Kebijakan, Korporatokrasi, dan Krisis Negara
Kesejahteraan” ……………………………………………………………… 72
Jurnal #27 “Kamar B-315” ………………………………………………………………. 77
Jurnal #28 “Antara OL dan Simulasi” ……………………………………………… 79
Jurnal #29 “Trade Off Dalam Diklat” ……………………………………………… 82
Jurnal #30 “Meneladani yang Tua” …………………………………………………. 84
Jurnal #31 “Desentralisasi Dipertanyakan” ……………………………………. 86
Jurnal #32 “Dokumentasi Diklatpim I di Arsip Nasional” ………………… 89

Page | iv
Jurnal #33 “ASEAN Community: Wujud Kekalahan Indonesia Dalam
Perang Kebijakan?” ………………………………………………………… 91
Jurnal #34 “Fragmented State (Negara Dasamuka)” ……………………… 93
Jurnal #35 “Senam 4 Dimensi” ………………………………………………………… 95
Jurnal #36 “Kasus” …………………………………………………………………………… 97
Jurnal #37 “Pembulatan” ………………………………………………………………… 100
Jurnal #38 “5 Menit yang Menentukan Keberhasilan” ……………………. 102
Jurnal #39 “Ujian KTP-2” ……………………………………………………………….. 104
Jurnal #40 “Ladies Program” …………………………………………………………… 106

Page | v
Sambutan
Kepala
Lembaga Administrasi Negara
Jurnal yang ditulis oleh Sdr. Tri Widodo ini sangat menarik dan penting untuk dibaca
oleh mereka yang peduli dengan Diklat Kepemimpinan khususnya, atau Diklat
Aparatur Negara pada umumnya. Kritik terhadap kualitas dari Diklat Kepemimpinan
sudah banyak diberikan dan didiskusikan, namun pengalaman pribadi dari mereka
yang pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan seperti yang ceritakan oleh Sdr. Tri
Widodo ini penting untuk disimak. Sebagai orang yang pernah mengikuti serangkaian
Diklatpim, sebelum akhirnya sampai pada Diklat Pim I, refleksi yang dilakukan oleh
Sdr. Tri Widodo ini memiliki kekuatan subyektif tersendiri. Experiential learning yang
dimilikinya membuat refleksinya sangat menarik dan perlu dibaca oleh para
pengambil kebijakan dan penyelenggara Diklat.
Jika para peserta Diklat Kepemimpinan lainnya dapat menulis refleksi tentang
pengalamannya mengikuti Diklat PIM dan mempublikasikannya, tentu akan sangat
membantu semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran yang lebih
lengkap tentang segala aspek terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIM.
Pembaharuan Diklat PIM membutuhkan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh
tentang apa yang terjadi dengan Diklat PIM sekarang ini agar transformasinya menuju
Diklat PIM yang baru nantinya dapat dikelola dengan baik. Publikasi jurnal ini tentu
sangat membantu kita semua dalam memahami realitas yang ada di Diklat PIM I.
Sebagai Kepala LAN saya sangat menghargai publikasi jurnal ini dan refleksi yang
dimiliki oleh penulisnya.
Kepala LAN,
Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA

Page | vi
Sambutan
Deputi Diklat SPIMNAS
Lembaga Administrasi Negara
Dalam perspektif knowledge management, menulis karya ilmiah, semi ilmiah, bahkan
non-ilmiah sekalipun adalah sebuah aktivitas intelektual yang sangat penting. Menulis
bisa dikatakan sebagai upaya capturing knowledge, sebab dalam proses menulis ada
pergulatan mencari jawaban terhadap banyak pertanyaan dan misteri. Ketika
pertanyaan dan misteri tadi terungkap melalui tulisan, artinya ilmu tadi sudah
terkuasai oleh penulisnya. Ini pula barangkali mengapa Khalifah Ali bin Abu Thalib
bersabda yang artinya “ikatlah ilmu dengan menuliskannya”.
Namun, menulis tidak hanya bermanfaat untuk menangkap pengetahuan; ia juga
sangat ampuh untuk menjernihkan / memperjelas pengetahuan (refining knowledge),
menyebarkan pengetahuan (sharing knowledge), menerapkan pengetahuan (applying
knowledge), sekaligus mengembangkan pengetahuan (increasing knowledge).
Itulah sebabnya, dalam konteks Diklat Aparatur, menulis kertas kerja menjadi salah
satu komponen yang tidak tergantikan. Learning product secara individual seperti
KTP-2 (Karya Tulis Prestasi Perseorangan) maupun secara kolektif seperti KKA (Kertas
Kerja Angkatan), adalah upaya terstruktur (by design) untuk menumbuhkan tradisi
akademik serta kompetensi berpikir analitis dan sistemik bagi peserta. Meskipun
demikian, kita sadari bersama bahwa kemampuan ini tidak bisa tumbuh seketika
hanya karena seseorang sudah mengikuti diklat selama 10 minggu. Peserta masih
dituntut untuk berkreasi dan berinovasi menghasilkan kinerja/prestasi yang
melampaui harapan penyelenggara (beyond expectation).
Dengan dasar berpikir seperti itulah, saya menyambut baik dan memberi apresiasi
tinggi untuk inisiatif Sdr. Tri Widodo W. Utomo dalam mengkompilasi jurnal harian
dan menyajikannya secara sistematis. Selain manfaat untuk yang bersangkutan, saya
yakin bahwa karya seperti ini layak untuk disimak bagi penyelenggara diklat,
khususnya LAN selaku instansi Pembina diklat.
Saya berharap hal positif seperti ini akan diikuti oleh peserta lain untuk menambah
keragaman dan kekayaan intelektual lembaga diklat di Indonesia.
Deputi Diklat SPIMNAS,
Prof. Dr. Ismaid Said, SH.,MH

Page | vii
Sepatah Ungkapan
Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN
Sebagaimana telah dibudayakan dalam pembelajaran Diklatpim Tk I bahwa menulis
jurnal belajar pribadi merupakan keharusan bagi setiap peserta setiap hari. Jurnal
belajar pribadi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi terhadap
progress pembelajaran yang dialami oleh masing-masing peserta terhadap segala
sesuatu yang terjadi selama diklat berlangsung.
Sebagai pembelajar sejati, pak Tri Widodo (penulis) telah melangkah dari sekedar
menulis jurnal belajar pribadi, melakukan sharing dengan sesama peserta, dan
kemudian menyimpannya. Namun penulis telah mendokumentasikannya dalam sebuah
buku kumpulan jurnal yang berjudul “Memandang Diklat Secara 360 Derajat”. Potret
perjalanan pembelajaran diklatpim Tk I selama kurang lebih 10 minggu setidaknya
dapat ditelusuri dengan membaca buku kumpulan jurnal ini sehingga dapat
memberikan gambaran terhadap berbagai pihak yang belum mengenal atau belum
mengalami dalam pembelajaran diklatpim Tk I.
Buku ini merupakan refleksi kepedulian penulis terhadap diri sendiri, lembaga/
Pusdiklat SPIMNAS dan bangsa. Sebagai sebuah dokumentasi yang penting, yang
disusun secara teratur, sistematis dan bahkan komprehensif terhadap perkembangan
proses learning yang dialami oleh penulis selama mengikuti Diklatpim Tingkat I.
Pengalaman serta perenungan terhadap pembelajaran yang direfleksikan melalui
jurnal tersebut tidak hanya mencakup pada materi substansi diklat semata tetapi
menyangkut pula segala aktivitas dan aktor utama maupun pendukung selama diklat
berlangsung selama 10 minggu. Penuangan berupa segala kritik dan ide perbaikan
terhadap proses pembelajaran patut diberikan apresiasi yang sangat tinggi karena
mencerminkan kepedulian dan kepekaan yang sangat tinggi terhadap desain Diklatpim
Tingkat I kedepan yang lebih tepat sehingga dapat merespon kebutuhan konkrit
peningkatan kompetensi para pemimpin stratejik melalui diklat kepemimpinan
tertinggi ini.
Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan akan menjadikan catatan-catatan di dalam
buku ini sebagai sumber dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat
ke depan, sehingga dapat menjadikan Diklatpim Tingkat I sebagai sebuah kebutuhan
penting (tidak sekedar diwajibkan) bagi calon pejabat struktural eselon I. Inovasi-
inovasi terbaik ke depan akan sangat mungkin terlahir dengan berawal dari Buku ini.
Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan,
Kepala,
Dra. Reni Suzana, MPPM

Page | viii
Sambutan
Koordinator Widyaiswara Kajian Falsafah Bangsa, Paradigma
Pembangunan, dan Kepemimpinan Nasional
Cukup lama saya membaca seluruh jurnal yang disusun pak Tri Widodo dan mencoba
menangkap ide-ide, gagasan dan pemikiran pak Tri yang dituangkan didalam jurnal
harian selama mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I di LAN Pejompongan. Saya
memahami pemikiran orisinal pak Tri yang muncul secara spontan berdasarkan
pengamatan beliau selama mengikuti seluruh proses pembelajaran Diklatpim Tingkat I
ini, baik selama di dalam kelas, diskusi di kelompok, maupun tatkala bergaul dengan
seluruh peserta Diklatpim I. Bahkan perasaan beliau tatkala berada di Kereta Api
dalam perjalanan menuju kampus Pejompongan juga turut mewarnai jurnal ini yang
tentu saja memberikan kontribusi dalam menuangkan ide-ide briliannya untuk
menyempurnakan kurikulum maupun metoda pembelajaran Diklatpim yang nota bene
ditujukan untuk meningkatkan kualitas para calon pemimpin masa depan.
Pak Tri mengkritisi pemberian fasilitas yang berlebihan bagi peserta Diklatpim I,
karena menurutnya tidak seharusnya jabatan tinggi itu berbanding lurus dengan
fasilitas yang berlebih seperti yang dirasakan beliau selama mengikuti Diklatpim di
Kampus LAN Pejompongan. Justru pak Tri mengusulkan agar peserta dilatih untuk
tetap dapat berkarya dan berprestasi dalam kondisi serba terbatas. Inilah yang
dimaksud dengan Adversity Quotions (AQ) yakni kecerdasan dalam menghadapi
berbagai kesulitan hidup, istilah dalam bahasa Indonesianya KETAHAN MALANGAN.
Dengan semakin meningkatnya kecerdasan adversitas para peserta diharapkan mampu
menghadapi berbagai kesulitan, bukan orang yang selalu mendiamkan kesulitan
bahkan lari dari kesulitan, sehingga tidak pernah dapat menyelesaikan masalah yang
dihadapinya.
Pak Tri juga dalam jurnalnya mengusulkan agar peserta dapat lebih empati terhadap
masyarakat miskin, sehingga tergerak hatinya untuk membantu orang orang yang
lemah dan serba kekurangan dalam kehidupannya. Para peserta juga seharusnya
dilatih agar ada keberpihakan terhadap orang-orang yang kehidupannya kurang
beruntung. Oleh karena itu selama proses pembelajaran sebaiknya ada kegiatan
visitasi ke daerah-daerah miskin, berdialog dengan mereka seperti layaknya yang
sering dilakukan Jokowi, bahasa gaulnya "BLUSUKAN". Kegiatan visitasi juga bisa
dilakukan ke tahanan atau penjara para koruptor, kalau perlu ikut menginap di dalam
kamar tahanan atau lembaga pemasyarakatan, agar dapat merasakan bagaimana
kesulitan mereka selama berada di tahanan. Itulah beberapa ide brilian yang
ditawarkan pak Tri dalam jurnal yang disusun secara apik dan enak dibaca.

Page | ix
Intinya, selama dalam proses pembelajaran diharapkan ada upaya untuk
meningkatkan kecerdasan adversitas (AQ), kecerdasan emosional (EQ), dan
kecerdasan spiritual (SQ). Saya sangat menyambut baik disusunnya buku ini yang
merupakan kumpulan jurnal harian pak Tri. Diharapkan buku ini dapat memberikan
inspirasi kepada penyelenggara Diklatpim dan para Widyaiswara untuk lebih
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklatpim, sehingga para alumninya dapat
menjadi motor penggerak perubahan di instansinya masing-masing.
Koordinator Widyaiswara FBPPKN,
Dr. Ir. Nana Rukmana DW.,MA

Page | x
Kata Pengantar
“Buku” ini adalah jurnal harian saat penulis menjalani tugas selaku peserta Diklatpim
Tingkat I, yang kemudian dikompilasi dan disistematisasi untuk menemukan benang
merah dari tulisan yang awalnya tidak didesain sebagai kesatuan tematik.
Jurnal sendiri adalah catatan singkat dan ringan yang memuat hal-hal yang menarik,
membangkitkan inspirasi, dan diyakini dapat menjadi media pembelajaran paling
efektif baru peserta diklat. Jurnal ditulis dengan kaidah tertentu, salah satunya harus
bermuatan pemikiran baru untuk perbaikan sistem Diklat Aparatur (khususnya Diklat
Kepemimpinan). Oleh karena itu, meski jurnal ini ditulis dari sudut pandang beragam
tergantung mood penulis dan issu yang diterima selama pelaksanaan diklat, namun
ujung-ujungnya adalah rekomendasi untuk membenahi sistem diklat tersebut. Itulah
sebabnya, kompilasi ini penulis beri judul “Memandang Diklat Secara 360 Derajat:
Sebuah Otokritik”. Esensinya, penulis ingin menyorot kebijakan dan praktek Diklat
Kepemimpinan (terutama Tingkat I) dari segala aspeknya, atau dari “delapan penjuru
mata angin”.
Kajian tentang Diklat Kepemimpinan dan berbagai persoalan yang menyelimuti,
barangkali sudah terlalu banyak. Namun, sebagian besar kajian-kajian seperti itu
dilakukan orang yang tidak sedang mengikuti diklat, sehingga penjiwaan terhadap
diklat mungkin akan sangat sedikit. Sementara berbagai catatan dalam jurnal yang
saya hasilkan dari rentang 20 Maret hingga 22 Mei ini di tulis pada saat saya sedang
menempuh Diklatpim I. Dengan demikian, penulisan jurnal ini 100% menggunakan
metode partisipatif (participatory method). Dengan metode seperti itu, persoalan
yang saya ungkapkan bukan hanya persoalan di permukaan (surface) semata, namun
saya usahakan dapat menyentuh lebih dalam hingga ke level pattern of behavior,
systemic structure, bahkan mental model-nya. Dengan kata lain, perspektif untuk
mengurai problematika diklat kepemimpinan tidak hanya mengandalkan helicopter
view atau eye-bird view, namun lebih memaksimalkan submarine view atau deep-sea
view. Dengan kedalaman penglihatan seperti ini, maka rekomendasi yang dihasilkan
diharapkan berbeda dengan banyak rekomendasi yang selama ini telah ada.
Layaknya ketika seseorang menyelam, semakin dalam dia menyelam, maka semakin
sedikit pencahayaan yang mampu menembus kedalaman laut, sehingga semakin
gelaplah keadaannya. Maka, sistem Diklat Kepemimpinan-pun juga memiliki
kedalaman tertentu yang gelap dan tidak terlihat secara gamblang. Untuk itu,
kumpulan jurnal ini mencoba menyibak kegelapan dan menemukan hal-hal yang
membuat program diklat tidak optimal, untuk kemudian mengajukan gagasan
perbaikannya. Oleh karena “kegelapan” juga menghinggapi penelusuran penulis, maka

Page | xi
“temuan-temuan” dalam kegelapan tadi tidak mungkin bisa diproyeksi sebelumnya.
“Temuan” tadi lebih banyak bersifat accidental seiring dengan “rute” penyelaman
yang penulis tempuh. Alhasil, antara temuan yang satu dengan temuan yang lain
seringkali tidak saling terkait atau saling menjelaskan. Meskipun demikian,
keseluruhan temuan tetap relevan untuk mengungkap dan memahami lebih dalam
“harta karun” yang disebut dengan Sistem Diklat Kepemimpinan.
Seiring dengan selesainya penyuntingan jurnal menjadi buku ini, maka penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang teramat dalam dan tulus kepada berbagai pihak.
Pertama, tentu penulis berhutang budi kepada Kepala LAN, Bapak Prof. Dr. Agus
Dwiyanto yang telah memberi kepercayaan besar kepada penulis untuk mengikuti
Diklatpim I ini, sekaligus perkenannya untuk memberi sambutan atas tulisan ini.
Apresiasi yang tinggi juga kami haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Ismail Said, SH.,MH,
Deputi Diklat SPIMNAS, dan Ibu Dra. Reni Suzana, MPPM, Kapusdiklat SPIMNAS Bidang
Kepemimpinan, yang telah berkenan memberi kata sambutan terhadap kumpulan
tulisan ini. Terima kasih dan salam hangat selalu penulis persembahkan kepada rekan-
rekan peserta yang telah menjadi mitra pembelajaran yang produktif dan
menginspirasi penulisan jurnal demi jurnal yang terkadang cukup melelahkan. Tak
lupa untuk para Widyaiswara yang sudah memeras tenaga dan pikirannya demi
membimbing dan mendampingi peserta hingga tuntasnya Diklatpim I, penulis haturkan
terima kasih.
Last but not least, untuk istri tercinta, R. Kania Bratadiredja, S.Sos beserta anak-anak
harapan bangsa, Nurusyifa Widia Syafrisna, Rasyanda Zalfanur Nidatama, Najlanur
Tria Mardyanita, Muhammad Mizan Abdurrahman, dan Muhammad Nizam Abdurrahim,
terima kasih saja rasanya tidak cukup. Merekalah energi terbesar yang senantiasa
menyemangati penulis dalam menjalankan setiap tugas dan aktivitas dengan tetap
beroerientasi mutu. Maka, dengan segenap cinta mendalam, karya sederhana ini
penulis persembahkan untuk mereka.
Bagi pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu, penulis
menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga Allah akan membalas dengan
pahala yang tak pernah putus dan memberi kebaikan dunia akherat untuk kita semua.
Tentu saja, tiada gading yang tak retak. Sekuat apapun penulis mencoba memeras
pikiran, pasti banyak kekurangan dari karya ini. Sehebat apapun penulis mencoba
menghasilkan masterpiece, selalu yang ada adalah ketidaksempurnaan sepanjang
masih di muka bumi. Maka, dengan segenap kesadaran dan keterbukaan, penulis
sangat menantikan saran dan kritik pembaca yang budiman.
Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tulisan ini mengandung kata-kata
yang kurang pada tempatnya, atau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan
isi tulisan ini. Apapun yang tertulis dalam buku ini, semata-mata penulis niatkan
untuk kebaikan Republik tercinta, khususnya dalam rangka pengembangan SDM
aparatur yang lebih bergengsi melalui penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan. Tidak
terbersit niat sekecil apapun untuk menyudutkan, apalagi menyakiti dan mencari

Page | xii
kesalahan pihak tertentu. Sebagai peserta, penulis hanya merasa turut memikul
tanggungjawab moral agar sistem diklat di tanah air semakin berbobot dan membawa
manfaat secara optimal. Hal-hal yang baik perlu diapresiasi, semenatra yang masih
kurang harus segera dicari solusinya untuk kepentingan bersama.
Akhirnya, penulis berharap bahwa percikan permenungan ini dapat memberikan
manfaat walau hanya sebesar atom …
(Tri Widodo W Utomo)
Peserta Diklatpim Tingkat I
Angkatan XXV, 2013
NDH. 12

Page | xiii
Executive Recommendation
Buku ini mencoba mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif yang layak
dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan. Metode yang digunakan untuk menemukan butir-butir pemikiran yang
kemudian diusulkan sebagai policy recommendation adalah metode partisipatif murni
(pure participatory method), dimana penulis terjun langsung sebagai peserta dalam
penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I. Berbagai peristiwa, pengalaman, perasaan, dan
interaksi dinamis selama mengikuti Diklatpim Tingkat I, telah mempengaruhi
pandangan penulis, yang dituangkan dalam jurnal harian.
Dari rangkaian jurnal yang ada, policy recommendation dalam mereformulasi
kebijakan Diklat Aparatur sekaligus mereformasi penyelenggaraannya, dapat
dikategorikan kedalam beberapa aspek sebagai berikut:
Dari Aspek Desain dan Strategi Diklat, program Diklatpim yang relatif panjang
durasinya lebih baik dipenggal-penggal menjadi program pendek-pendek dengan
repetisi (pengulangan) pada periode tertentu, namun harus menghasilkan rencana
pribadi untuk rancang bangun organisasi masa depan yang lebih aplikatif (#4). Diklat
Kepemimpinan juga harus di-redesign agar mampu menghasilkan PNS dan para
pejabat yang memiliki RPM (revolutions per minute) tinggi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya (#6). Selanjutnya, perlu didesain pula agar diklat dapat menjadi bagian
dari proses nation building (#3 dan #5).
Hal lain yang urgen untuk dipikirkan adalah perlunya mengembangkan konvensi bahwa
memberi ceramah bagi seorang tokoh nasional atau pejabat tinggi negara merupakan
wujud Professional Social Responsibility (PSR) dari pejabat yang bersangkutan,
sehingga mereka tidak cenderung meremehkan eksistensi Diklat Kepemimpinan (#14).
Pada tataran yang lebih spesifik, penyelenggara perlu mendesain ulang dan
merumuskan kembali filosofi, metode, skenario, dan target kompetensi yang
diinginkan dari materi Tugas Baca. Aktivitas “membaca” seyogyanya tidak selalu
diartikan membaca teks (naskah tertulis), namun bisa diarahkan untuk membaca
konteks, yakni fenomena sunatullah atau tanda-tanda zaman (#13). Agar diklat dapat
berkontribusi secara langsung terhadap pemecahan masalah aktual, maka diklat by
design dapat dikembangkan sebagai melting pot yang mempertemukan berbagai pihak
untuk membahas masalah bersama hingga menemukan solusinya. Artinya, diklat
diselenggarakan dengan maksud tertentu atau purposive training, yakni sebagai
sebuah “industri peleburan” yang akan mengkonversi bahan dasar menjadi bahan jadi,
mereformulasi inkompetensi menjadi kompetensi, dan mentransformasi onggokan
menjadi sesuatu yang serba sistem (#16).

Page | xiv
Hal lain yang dapat direkomendasikan adalah bahwa rancangan diklat aparatur
kedepan seyogyanya berani mengakomodir materi spiritualitas kedalam muatan
kurikulumnya. Sedangkan yang terjadi selama ini, desain diklat (formal) cenderung
sangat sekuler, yang sengaja menjauhkan diri dari muatan spiritual dengan alasan
toleransi. Maka, mengakomodir mautan spiritualitas kedalam kurikulum diklat
sangatlah penting agar tidak terjadi gap yang semakin menganga antara kemampuan
teoretis akademis yang dimiliki peserta, dengan kapasitas spiritual yang semakin
kering (#23).
Pada elemen “pembulatan”, direkomendasikan adanya kerangka pikir logis (logical
framework) tentang diklat secara keseluruhan, yang berisi alasan mengapa diklat
diperlukan, dan apa yang akan terjadi jika diklat tersebut tidak dilakukan.
Selanjutnya, pada level messo diperlukan pula framework yang menjadi dasar
mengapa sekelompok materi pembelajaran diberikan pada kajian tertentu, dan
bagaimana berbagai materi tersebut secara bersama-sama dapat membangun
kompetensi yang diharapkan. Kemudian pada level mikro-pun harus ada framework
mengapa sebuah materi/mata diklat/agenda diberikan dan seperti apa posisinya
terhadap rancang bangun program diklat secara holistik? (#37). Sementara pada
elemen “kasus”, direkomendasikan kriteria tentang makna “kasus” serta kriteria
tentang makna “kasus” (#36).
Dari Aspek Metodologi, pembelajaran mestinya tidak didominasi in-class learning,
namun mengakomodir interaksi langsung peserta dengan kelompok masyarakat yang
kurang beruntung, atau on the spot learning. Dengan kata lain, perlu diperkenalkan
participatory technique yang mempersyaratkan keterlibatan langsung peserta dalam
sebuah situasi atau aktivitas kelompok masyarakat tertentu (#2). Selain itu, metode
Andragogi yang sering diterapkan para Widyaiswara harus ditopang dengan
kemampuan substantif yang memadai dari Widyaiswara tersebut (#7).
Dari Aspek Kurikulum dan Materi, penulis menyarankan diberikan zero mind process
diawal pembelajaran, untuk mengosongkan pikiran dan membebaskan peserta dari
belenggu jabatan, pengalaman, gelar, dan sebagainya (#1). Diklat Kepemimpinan
pada berbagai level semestinya juga mengembangkan kurikulum untuk membentuk
alumni diklat sebagai para pengikut (follower) yang baik, patuh, dan inovatif (#8).
Selanjutnya, jumlah sessi untuk materi metode/ teknik analisis perlu dikurangi secara
signifikas, dan sebagai gantinya LAN harus menyusun modul khusus yang berisi
berbagai metode/teknik analisis yang dapat diaplikasikan untuk keperluan menyusun
produk-produk pembelajaran Diklatpim semua jenjang. Akan lebih baik lagi jika LAN
mengembangkan diklat teknis tentang Teknik Analisis yang mendukung pembelajaran
Diklatpim, dan dijadikan sebagai prerequisite (persyaratan) sebelum mengikuti
Diklatpim, sehingga pada saat menganalisis kasus atau menulis kertas kerja, tidak
perlu lagi ada perdebatan tentang substansi, tahapan, atau aplikasi metode/teknik
analisis tertentu (#9).
Masih terkait dengan aspek kurikulum dan materi, penulis merekomendasikan agar
kemampuan mendengar (listening competency) bagi peserta Diklat Kepemimpinan

Page | xv
lebih diasah dibanding kemampuan bicara (oral / speech competency). Selama ini,
belum tumbuh kesadaran bahwa pendengaran adalah piranti pembelajaran yang
terpenting, yang berkontribusi lebih besar terhadap kesuksesan dan produktivitas
seseorang dalam organisasi (#12). Disisi lain, perlu ada ketersambungan dan
interkoneksi antar kajian ketiga dalam Diklatpim (FBPPKN, SMPP, KSKP), sehingga
ketiganya akan membentuk sebuah sistem, bukan onggokan yang tidak bermakna.
Ketiga kajian itu sendiri sudah waktunya dievaluasi, salah satunya dengan
memperjelas hubungan kompetensi yang dibangun antar ketiganya (#22).
Dari Aspek Produk Pembelajaran, KTP2 untuk Diklatpim I (juga untuk Diklatpim II)
harus lebih difokuskan pada fungsi manajerial makro seperti berpikir visioner, berpikir
lintas sektor / lintas daerah / lintas susunan pemerintahan / lintas disiplin, memimpin
perubahan, menemukan dan mendorong inovasi, dan sebagainya. Ini berarti pula
bahwa KTP2 Diklatpim I hendaknya tidak terjebak pada penyusunan rencana kegiatan,
namun harus berupa konsep besar (big thinking) tentang rancang bangun organisasi
masa depan serta kebutuhan transformasi untuk menjamin eksistensi organisasinya
ditengah tuntutan global yang makin kompleks (#11).
Dari Aspek Sarana Prasarana, perlu dicoba sarana yang serba kurang dan serba
terbatas, bukannya menyediakan sarana yang serba lengkap cenderung mewah (#2).
Filosofi diklat adalah barangsiapa lulus dari kondisi serba terbatas tersebut tanpa
keluhan sedikitpun, maka orang tersebut layak menjadi pemimpin.
Dari Aspek SDM Kediklatan, widyaiswara perlu memahami dengan utuh minimal tiga
metode/ teknik analisis yang dapat digunakan dalam menyusun produk pembelajaran
individu maupun kelompok (#9). Selain itu, widyaiswara dituntut untuk memiliki
kepekaan dan kejelian dalam memberikan penilaian, tidak semata-mata didasarkan
pada pendekatan kuantitas berupa frekuensi peserta dalam sebuah diskusi (misalnya),
namun lebih kepada pendekatan kualitas (#12). Seiring dengan hal ini, widyaiswara
yang baik harus pula mampu “membaca” kondisi kebatinan peserta, apakah segala
yang dilakukan benar-benar karena ketulusan dan antusiasmenya, ataukah hanya
untuk memuaskan widyaiswara namun mengecewakan dirinya sendiri? Dalam keadaan
tertentu yang kurang menguntungkan, widyaiswara harus secepat kilat mampu
menemukan solusi yang cerdas untuk kebaikan bersama (#13).
Tidak cukup sampai disana, seorang Widyaiswara hendaknya bisa lebih arif menyikapi
ungkapan dan perilaku peserta yang terkadang masih “mentah” dan emosional.
Widyaiswara juga perlu selalu menempatkan sesuatu pada konteks yang tepat,
sehingga ucapannya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana
yang cenderung kurang menguntungkan bagi proses pembelajaran selanjutnya. Bahkan
dalam beberapa hal, seorang Widyaiswara yang baik adalah mereka yang memiliki
kemampuan “diplomasi” tingkat tinggi (#20).
Dari Aspek Aktualisasi, selain dituntut untuk memiliki konsep yang kuat tentang
dasar filosofis dan akademis Observasi Lapangan 9OL), penyelenggara juga perlu untuk
memperjuangkan kembali agar OL dapat dilakukan di luar negeri sebagaimana pada

Page | xvi
penyelenggaraan Spati dahulu. Demikian pula, Simulasi-pun harus didasarkan pada
argumentasi filosofis akademis yang jelas dan kuat. Paling tidak ada tiga hal untuk
penyempurnaan kegiatan simulasi yang bisa disarankan, yakni: 1) dilakukan pada
scope yang lebih kecil yakni kelompok, bukan kelas; 2) didukung dengan kasus yang
spesifik, detil, dan cenderung kompleks; serta 3) dilakukan dengan persiapan yang
cukup (#28).
Dari Aspek Costumer Service Kediklatan, penyelenggara harus menyusun dan
mengembangkan instrumen untuk mengukur Indeks Kepuasan Peserta Diklat. Evaluasi
yang selama ini dilakukan hanya menyentuh aspek persepsi, namun tidak bisa menjadi
alat ukur kinerja penyelenggara dan widyaiswara (#10).
Selain aspek-aspek pokok yang dikemukakan diatas, ada beberapa sisi lain sistem
diklat yang dapat dikembangkan, antara lain:
• Penyelenggara harus memiliki contingency plan terhadap kemungkinan tidak
berjalannya rencana tertentu agar mutu diklat tetap dapat dipertahankan (#15).
• Perlunya diterbitkan rekomendasi LAN untuk peserta/alumni yang berprestasi
kepada pimpinan instansinya sebagai media pengendalian diklat serta
meminimalisir politisasi jabatan dan tidak termanfaatkannya alumni diklat (#15).
• Penceramah sebaiknya diarahkan untuk bicara tidak hanya di level permukaan
saja, namun lebih kepada hal-hal yang tidak banyak diketahui publik atau the
untold stories (#21).
• Arus keluar masuk ruangan selama proses pembelajaran harus dihindari. Selain
bisa mengganggu peserta lain, “lalu-lintas” pada saat kelas berlangsung juga bisa
diterjemahkan sebagai kekurangsungguhan seseorang dalam mengikuti
pembelajaran, sebagaimana halnya bicara sendiri ketika penceramah tengah
bicara. Oleh karena itu, ada baiknya etika ‘sepele” seperti ini juga ditekankan
sejak awal mulainya diklat (#24).
• Ada baiknya penyelenggara memiliki instrumen pengukuran dan pemantauan
beban kerja masing-masing peserta. Hasil pengukuran dan pemantauan beban
kerja ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan treatment kepada
peserta, apakah perlu diberi penugasan tambahan bagi yang beban kerjanya
rendah, atau sebaliknya akan diberi dispensasi tertentu dalam hal memiliki beban
kerja diatas rata-rata (#29).
• LAN (cq. Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan) perlu menjalin kerjasama
dengan ANRI dan menyiapkan memorandum of understanding berisi hak dan
kewajiban masing-masing pihak untuk mendokumentasikan setiap dinamika pada
Diklatpim di ANRI (#32).

Page | 1
Jurnal #1
“Untuk Apa Saya Disini?”
Pertanyaan diatas muncul tak terbendung ketika saya mendapat tugas untuk
mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I, mulai hari ini, Rabu, 20 Maret 2013 hingga
22 Mei nanti. Ini adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, namun harus
direnungkan. Sebab, ketika pertanyaan ini dijawab, maka jawabannya begitu mudah,
yakni bahwa saya menjalankan penugasan Kepala LAN, atau sekedar mencari
kelengkapan persyaratan sebagai seorang calon pemangku jabatan eselon I, atau
mungkin juga jawaban yang sedikit idealis bahwa saya ingin terus meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan agar mampu membangun kinerja organisasi yang lebih
baik.
Namun ketika direnungkan, terlalu banyak hal yang justru tidak terjawab. Apalagi,
ketika keberadaan saya di kampus dan asrama Pejompongan ini didukung dengan
fasilitas yang begitu tinggi layaknya orang penting. Saya mendapat fasilitas 1 kamar
dengan kelengkapan AC, air panas, spingbed, bahkan juga layanan laundry harian dan
mingguan. Belum lagi soal materi diklat, fasilitas olahraga, hingga layanan kesehatan,
yang semuanya free of charge. Itupun belum seberapa. Anggaran yang harus
disediakan negara untuk mengirim saya mengikuti Diklatpim I tentu teramat besar,
melebihi SPP Program Doktor selama 1 tahun! Saya juga masih terus menerima gaji
dan tunjangan jabatan meski saya tidak bekerja secara efektif, bahkan dibebaskan
sementara dari tugas kedinasan. Maka … pertanyaan yang menggelisahkan adalah:
nilai tambah apa yang harus saya hasilkan dari Diklat ini agar anggaran negara dan
sederet fasilitas tadi tidak sia-sia? Kinerja seperti apa yang harus saya bangun agar
saya menjadi orang yang lebih banyak “memberi” dari pada “menerima”?
Sebagai seorang pemangku jabatan Eselon II, saya percaya bahwa jabatan bukan
hanya wujud penghargaan dan kepercayaan dari pimpinan organisasi, namun lebih
merupakan kedudukan yang didalamnya melekat tanggungjawab dan kewajiban untuk
menjadikan jabatan sebagai media/sarana mencapai tujuan berorganisasi. Saya masih
terngiang dengan jelas statement Kepala LAN pada saat pelantikan jabatan struktural
di LAN, Jum’at, 15 Maret 2013, bahwa jabatan bukanlah luxury atau kemewahan.
Maka, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin berat pula tanggungjawab yang
diembannya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin jauh pulalah mestinya orang
tersebut dari kemewahan. Sebab, semakin luas wewenang yang dimiliki, semakin
besar tanggungjawabnya, dan semakin banyak fasilitas yang diterima, maka semakin
besar pula kewajiban dia “membayar” kepada organisasi, kepada negara, dan kepada
rakyat, dalam bentuk pengabdian yang semakin tulus, kinerja yang semakin baik.
Pertanyaan lain yang sulit terjawab adalah: benarkah saya berhak mengikuti
Diklatpim ini? Benarkah selama ini saya sudah memiliki kinerja yang patut
dibanggakan, sehingga pimpinan memberi reward kepada saya untuk mengikuti

Page | 2
Diklatpim? Apa sesungguhnya kontribusi saya yang nyata dan terukur untuk institusi,
bangsa, dan negara? Apakah tumpukan laporan penelitian yang pernah saya kerjakan
sejak 1994 adalah bukti autentik dari prestasi saya? Bagaimana jika itu justru dilihat
dari perspektif sebaliknya sebagai sebuah kesia-siaan?
Dan pertanyaan paling sulit adalah: tahukah rakyat bahwa yang kita lakukan sehari-
hari dalam mengemban amanah jabatan adalah untuk kemaslahatan mereka?
Yakinkah bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat dan
kemajuan bangsa?
Saya sering membayangkan sebuah situasi dimana masyarakat tiba-tiba datang di
depan peserta dan penyelenggara Diklatpim (dimanapun dan pada jenjang apapun),
kemudian membuat pernyataan sikap sebagai berikut: Bapak/ibu yang terhormat,
dapatkan bapak/ibu meyakinkan kepada kami bahwa program yang bapak/ibu ikuti
akan membawa manfaat bagi kami? Dalam hal apa hidup kami bisa menjadi lebih baik
dengan keikutsertaan bapak/ibu dalam Diklatpim ini? Dan jika bapak/ibu gagal
menjelaskan kepada kami, relakah bapak/ibu untuk menutup program ini dan
mengalihkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar kami?
Tentu situasi semacam itu hanya imajiner belaka, dan teramat kecil kemungkinan
untuk menjadi kenyataan. Namun bagi saya, kontemplasi semacam ini tetaplah
diperlukan untuk menyadarkan saya dan seluruh PNS bahwa kesempatan mengikuti
Diklat, atau kesempatan menduduki jabatan, atau kesempatan turut mencicipi
fasilitas negara, bukanlah kesempatan untuk dinikmati, disia-siakan, apalagi
disalahgunakan. Itu semua adalah amanah yang harus ditunaikan, tantangan yang
harus dijawab, ujian yang harus dipertanggung jawabkan, serta pembuktian yang
harus dikonkritkan.
Bagi saya pribadi, perenungan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan retorik tadi
adalah upaya saya melakukan zero mind process, atau proses pengosongan pikiran
agar dapat membuang belenggu-belenggu yang dapat mempersulit penerimaan dan
penghayatan saya terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Dalam konteks
penyempurnaan kurikulum Diklat Kepemimpinan, ice breaking saja tidak cukup. Untuk
itu, saya menyarankan agar zero mind process ini diberikan diawal pembelajaran.
Bagaimana metode pengosongan pikiran ini, tentu dapat didiskusikan dan disepakati
oleh para ahli pendidikan.
Jika hingga sekarang saya belum mampu menjawab pertanyaan “untuk apa saya
disini” – dan ini membuat saya merasa sedikit bersalah – maka biarkan saya
mengurangi rasa bersalah saya dengan mencoba menyerap sebanyak mungkin ilmu-
ilmu dan manfaat lain dari Diklat Kepemimpinan Tingkat I ini …
Dari kamar B-315
Kampus Pejompongan, 20 Maret 2013

Page | 3
Jurnal #2
“(Mencoba) Berpikir Berbeda Tentang Diklat Kepemimpinan”
Pada hari pertama pelaksanaan Diklatpim I Angkatan XXV/2013 kemaren, telah
dilakukan pemetaan kepribadian menggunakan instrumen Myers Briggs Tipe Indicator
(MBTI). Hasilnya, saya masuk dalam tipe kepribadian INFJ (Introvert – Intuition –
Feeling – Judging). Secara parsial, saya merasa bukan manusia dengan tipe introvert
yang mengumpulkan informasi berdasarkan intuition, mengambil keputusan dengan
mengandalkan feeling, serta memiliki gaya hidup judging. Namun secara keseluruhan,
kepribadian INFJ dikatakan sebagai kepribadian Most Contemplative, yang nampaknya
memang bersesuaian dengan diri saya pribadi.
Sebagai pegawai yang telah “berkubang” di dunia penelitian selama hampir 20 tahun,
wajar kiranya jika terbentuk dalam diri saya kebiasaan untuk berpikir,
berkontemplasi, bermimpi, bahkan berandai-andai. Dan “hobby” berkontemplasi saya
ini semakin menjadi setelah saya mendapat musibah kehilangan mobil pada tanggal 22
Januari 2013 yang lalu. Hanya, kontemplasi saya terhadap musibah ini bukan untuk
mengembangkan banyak alternatif dan merekomendasikan kebijakan terbaik
sebagaimana yang saya kerjakan selaku peneliti. Saya lebih mencoba mencari hikmah
dan rahasia Ilahi dibalik keputusan-Nya yang terasa amat pahit buat saya se-keluarga.
Dengan semangat berkontemplasi itu pula, bermunculan ide-ide baru dalam benak
saya tentang diklat aparatur, khususnya Diklat Kepemimpinan. Tidak terhindarkan
bahwa pandangan baru saya ini banyak dipengaruhi oleh musibah yang saya alami, dan
kebetulan juga memiliki keterkaitan dengan zero mind process yang saya tulis pada
Jurnal #1 (Untuk Apa Saya Disini?).
Pada jurnal sebelumnya saya mempertanyakan, mengapa peserta Diklatpim (terutama
jenjang Eselon 1) harus dilengkapi dengan fasilitas yang cukup mewah? Mental model
birokrasi kita selama ini memandang lazim bahwa semakin tinggi jabatan identik
dengan makin banyak dan mewahnya fasilitas yang harus disediakan. Nah, sekarang
saya telah mengubur dalam-dalam pandangan seperti ini. Logikanya, jika semakin
tinggi jabatan seseorang maka semakin dalam dan besar tanggungawabnya untuk
melayani masyarakat, apakah penambahan fasilitas akan menjamin seseorang
tersebut dapat lebih baik dalam melayani masyarakat? Bagi saya ini sebuah logika
yang kurang pas, kalau tidak dikatakan keliru (misleading). Maka, mestinya tidak
perlu ada penambahan sarana atau privilege tertentu. Pejabat yang baik sangat
mungkin justru menanggalkan berbagai kemudahan yang menjadi haknya berdasarkan
aturan yang berlaku. Perilaku Gubernur DKI Jakarta Jokowi barangkali bisa menjadi
contoh, bahwa pejabat tinggi tidak selamanya harus dikawal oleh ratusan orang dan
puluhan mobil. Juga bahwa pejabat sekaliber Gubernur bisa melakukan hal ekstrem
seperti turun ke gorong-gorong, turut membersihkan sampah di sungai, dan
sebagainya.

Page | 4
Dalam konteks kediklatan, maka fasilitas yang megah sebenarnya bukanlah atribut
yang melekat pada sistem dan program diklat, terlebih jika indahnya fasilitas semakin
menjauhkan para peserta diklat dari “konstituen” yang harus dipikirkan dan dilayani.
Seorang pejabat yang baik mestinya bisa membuktikan kepada siapapun bahwa dia
tetap mampu menjalankan kewajiban sebagai peserta diklat meski tanpa didukung
sarana yang berlebih, dan tetap tanpa keluhan (zero complaint).
Bagi saya, seseorang yang masuk dalam lingkungan pendidikan, lebih logis jika
dihadapkan pada situasi yang serba sulit, serba terbatas, dan serba kekurangan. Dari
situasi seperti itulah diharapkan muncul sikap dan perilaku tangguh, sekaligus
membangun kompetensi inovatif dalam dirinya. Sebaliknya dengan fasilitas yang serba
nyaman, bukankah hanya akan menciptakan para birokrat yang manja, cengeng, dan
mudah mengeluh?
Dengan minimalnya sarana diklat tadi (jika ide ini dapat diterima), maka metode
penyampaian materi, penanaman nilai-nilai, dan internalisasi doktrin (jika ada) juga
perlu diubah. Pembelajaran tidak harus berlangsung di dalam kelas, namun justru
harus diarahkan pada sistem pembelajaran di alam terbuka. Salah satu alam terbuka
yang bisa dijadikan sumber pembelajaran adalah kantong-kantong kemiskinan atau
pemukiman kumuh di sepanjang rel kereta. Atau bisa juga situasi di dalam kereta
ekonomi. Atau mungkin juga kehidupan sehari-hari tukang sapu, tukang ojeg, dan
kelompok masyarakat lain yang selama ini dianggap “terpinggirkan”.
Ide ini muncul dari pengalaman pribadi saya menggunakan jasa KA jurusan Serpong –
Tanah Abang. Sejak kehilangan mobil, saya memang beralih ke moda transportasi
rakyat ini. Dan ternyata, begitu banyak pembelajaran yang saya peroleh dari
“interaksi” saya dengan wong cilik. Pertama kali saya naik KA ekonomi, saya begitu
terperanjat dengan begitu banyaknya penyandang cacat yang tidak berkaki dari
pangkal pahanya. Namun mereka tidak memperlihatkan raut muka menyesal, marah,
serakah, ataupun sedih. Mereka terlihat enjoy menjalani takdirnya dengan menjadi
peminta atau pengamen. Saya sempat bertanya dalam hati: dimana negara saat
dibutuhkan warganya? Bukankah mereka bisa saja menuntut negara untuk
menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945? Pertanyaan saya pun berlanjut: kemana
perginya para pejabat pemerintah sehingga tega menelantarkan saudara-saudara kita
yang membutuhkan uluran tangan? Mengapa justru ada larangan para pengemis,
pedagang asongan, dan pengamen untuk memasuki kereta dan peron? Bukankah ini
adalah kebijakan yang sangat tidak merakyat, diskriminatif, bahkan bertentangan
dengan Konstitusi?
Pada kesempatan lain, saya melihat sepasang suami istri yang buta keduanya, dengan
membawa 3 anak, dengan salah satunya masih bayi dan berada dalam gendongan sang
ibu. Saya begitu trenyuh melihat mereka dan tidak sanggup membayangkan
bagaimana cara mereka mengasuh anak, menyiapkan makanan, mencari nafkah, dan
seterusnya? Sayapun mengutuk diri saya dengan mengatakan pada diri sendiri betapa
tidak bermanfaatnya saya selaku pemangku jabatan Eselon II namun tidak berdaya

Page | 5
melihat situasi ketidakberdayaan masyarakat di depan mata. Saya memiliki angan-
angan besar untuk memuliakan manusia-manusia “terlantar” seperti mereka, namun
yang mampu saya berikan pada akhirnya hanyalah memberikan beberapa lembar uang
ribuan. Sungguh betapa malunya saya …
Di hari lain, saya mengamati para penghuni pemukiman kumuh di sepanjang rel kereta
yang begitu damai ditengah kemiskinan yang menghimpit. Tanpa aliran listrik legal,
tanpa saluran air bersih, tanpa fasilitas MCK yang sehat, namun mereka bisa makan
bersama keluarga dan bercengkerama riang gembira. Saya pun kembali bertanya-
tanya: apa sesungguhnya yang membuat mereka begitu ikhlas dan bahagia? Sayapun
terpikir, sudahkah para pejabat mengunjungi mereka dan belajar makna kehidupan
dari mereka?
Peristiwa-peristiwa seperti itulah yang membentuk weltanschauung (worldview) baru
dalam diri saya. Saya sangat menganjurkan penyelenggara diklat untuk mengakomodir
interaksi langsung peserta dengan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, on
the spot. Disitulah para pejabat tadi harus mengenali kebutuhan dan aspirasi rakyat,
sekaligus menggali banyak hal agar dapat menemukan esensi pembelajaran yang
sejati. Saya juga berpikir bahwa pejabat sekaliber Menteri dan Presiden sekalipun,
hendaknya sekali-kali pergi ke kantornya dengan menggunakan moda transportasi
rakyat seadanya, agar mereka mengetahui itulah kondisi faktual kehidupan rakyat
kita, itulah kualitas pelayanan publik, dan itulah tingkat kinerja mereka (para
pejabat). Ketika mereka menyadari bahwa kinerjanya selama ini mengecewakan
rakyat, diharapkan segera merombak cara kerja dan orientasi program, juga
melakukan realokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Lebih ekstrem lagi, saya membayangkan situasi dimana para peserta Diklat
Kepemimpinan juga dibebani tugas yang “mustahil”, misalnya dengan membersihkan
WC, menyapu halaman, mengepel lantai (bukan untuk kamarnya), membersihkan
selokan, atau merawat taman dan membuang sampah ke TPS/TPA. Mengapa tidak?
Bukankah kita pernah mendapat cerita ketika seorang ulama besar didatangi orang
yang meminta nasihat, dan setelah orang tersebut pulang, maka sang ulama kemudian
membersihkan WC dan mengepel lantai. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal
tersebut, sang ulama menjawab bahwa dia takut menjadi sombong dan merasa lebih
pandai dari pada orang yang meminta nasihat. Artinya, aktivitas yang “menjijikkan”
seperti menyikat kloset, sesungguhnya akan banyak menggugurkan sifat sombong yang
banyak menjangkiti para pejabat tinggi.
Bagi saya, metode ini adalah participatory technique (terlibat langsung dalam sebuah
situasi atau aktivitas tertentu), yang selama ini vacuum dari metodologi diklat
aparatur. Dan dengan metode yang baru ini, diharapkan Diklat Kepemimpinan akan
menghasilkan efek mendalam (deep impact), bukan efek yang dahsyat (high impact).
Deep impact adalah dampak yang bersifat fundamental dan long lasting, sedangkan
high-impact lebih bersifat ledakan sesaat (temporary blasting). Dengan deep impact
ini, Diklatpim 1 harus menghasilkan dampak mendalam yang nyata melalui
internalisasi nilai melalui eksperimentasi partisipatoris. Teknik belajar dari orang

Page | 6
miskin hanyalah salah satu cara, dan terbuka teknik lain seperti enginap di penjara
KPK, menjalankan tugas sebagai orang miskin, menjalani kehidupan di wilayah konflik
atau bencana, dan sebagainya.
Keterlanjuran saya untuk suka berkontemplasi juga mengantarkan saya pada
pemikiran bahwa waktu penyelenggaraan diklat sebaiknya tidak selalu berhimpit
dengan jam kerja normal (antara jam 08.00 – 16.30). Mengapa tidak dicoba
pembelajaran tengah malam? Bukankah Allah sendiri sangat menganjurkan umatnya
untuk bangun di sepertiga malam terakhir, karena pada waktu itulah Allah akan
menurunkan banyak hidayah, ilmu, dan segala macam kebaikan kepada mereka yang
bangkit dari tidurnya. Bukankah dari aspek kesehatan hal ini juga sangat baik dan
dianjurkan? Nah, jika kita memiliki waktu-waktu istimewa, mengapa tidak dicoba
diterapkan dalam mendesain jadual Diklat Kepemimpinan? Mungkin sekali banyak
diantara kita yang akan menolak ide seperti ini. Namun penolakan terhadap kebaruan
(novelty) hanya akan membuktikan bahwa kita resisten terhadap perubahan, bahwa
kita senang dengan kenyamanan yang telah kita rasakan, bahwa kita tidak pernah
maju meski hanya selangkah.
Dengan perubahan pada metodologi dan penambahan content pembelajaran yang saya
sebutkan diatas, saya percaya bahwa alumni Diklatpim I akan menghasilkan (calon)
pemimpin yang memaknai kepemimpinan bukan hanya sebuah seni dalam alam teori
atau di ruang kantor, namun merupakan aksi di lapangan (action leadership).
Dari kamar B-315

Page | 7
Jurnal #3
“Refleksi Kebangsaan (Calon) Pemimpin”
Saya sungguh beruntung mendapat penugasan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat
I. Sebagai seorang yang selalu mengaku sebagai pembelajar dan haus dengan
kebaruan diberbagai bidang, saya sangat antusias untuk menjalani seluruh agenda
yang ditawarkan penyelenggara. Sayapun telah menyiapkan diri 100 persen baik
secara fisik maupun mental untuk mengambil manfaat terbesar bagi diri saya. Dari
kemanfaatan diri ini, saya berharap akan dapat berbuat jauh lebih baik untuk institusi
yang telah membesarkan saya selama 20 tahunan terakhir.
Pada saat upacara pembukaan, kami dapat informasi bahwa salah satu agenda yang
didalami pada Diklatpim Tingkat I adalah Kajian Falsafah Bangsa, Paradigma
Pembangunan, dan Kepemimpinan Nasional. Bukan berarti agenda lain tidak penting,
namun saya memberi perhatian lebih untuk soal kebangsaan. Dan setelah
mendengarkan ceramah Dr. Yudi Latif tadi pagi, saya semakin yakin bahwa
pembangunan nilai-nilai kebangsaan (cinta tanah air, pride sebagai warga negara,
tekad untuk mendarmabaktikan diri demi negeri) semakin urgen di era globalisasi dan
demokrasi sekarang ini.
Banyak alasan yang mendasari pemikiran saya mengapa soal kebangsaan ini penting,
terutama dalam konteks penyelenggaraan Diklatpim I. Pertama, peserta Diklatpim I
adalah para pegawai yang hampir mendekati puncak karier. Artinya, cara pandang
yang dimiliki tidak lagi berada pada level institusi apalagi unit kerja. Kapasitas (calon)
pemangku jabatan Eselon I tentu tidak lagi pada tataran operasional, namun telah
berpindah ke wilayah yang lebih strategis, yang menuntut keluasan perspektif dalam
melihat suatu masalah serta kemampuan menganalisis kompleksitas permasalahan
secara substansial.
Kedua, ada kecenderungan permasalahan kebangsaan dewasa ini semakin membesar.
Di tingkat elite politik, terlihat secara kasat mata pertikaian antar politisi baik dalam
parpol yang sama ataupun antar parpol. Koalisi yang tidak pernah sehati dan saling
menyandera juga mewarnai perjalanan politik nasional 5 tahun terakhir. Di lingkungan
eksekutif diwarnai oleh pertikaian para pembantu Presiden yang saling mengancam,
misalnya terkait issu kongkalikong anggaran. Para Gubernur se Kalimantan juga
pernah bersatu untuk memboikot pengiriman batu bara ke pulau Jawa sebagai bentuk
kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Di tataran akar rumput, konflik jauh
lebih massive dan beragam, sejak kasus Sampit, Poso, dan Ambon, hingga kasus
Ahmadiyah dan Gereja Yasmin. Singkatnya, konflik di Indonesia tidak hanya terjadi
antara rakyat vs rakyat, namun juga rakyat vs negara, dan bahkan negara vs negara.
Belum lagi persoalan generasi muda yang semakin jauh dari nilai-nilai kebangsan dan
religiositas sebagaimana terlihat dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, seks

Page | 8
bebas, dan yindakan hedonism lainnya. Hal inipun masih diperparah dengan semakin
merebaknya kriminalitas di sekitar kita.
Berbagai fenomena diatas memberi alarm yang kuat bahwa ke-Indonesia-an kita sudah
mulai retak dan semakin rapuh. Padahal, kurang apa dengan negeri yang terkenal
gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja ini? Dalam bahasa Jawa sering kita
dengan ungkapan murah kang sarwa tinuku, tukhul kang sarwa tinandur, yang
mengilustrasikan bahwa negeri ini diberkahi Sang Pencipta dengan karunia berlimpah.
Perjuangan melawan kolonialisme Portugis, Belanda, dan Jepang, juga telah
membentuk semangat kesatuan sebangsa dan setanahair, serta menumbuhkan rasa
senasib sepenanggungan kebangsan yang begitu kuat, hingga terwadahi dalam prinsip
Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa,
Jika dilacak jauh ke masa silam, bibit-bibit nasionalisme sudah terlihat ketika
Kertanegara (Raja Singasari) pada tahun 1275 M memperkenalkan konsep Cakrawala
Mandala Dwipantara. Inilah embrio awal dari “nusantara” yang kita kenal dewasa ini.
Konsep Kertanegara tersebut diperkuat lagi dengan Sumpah Palapa dari Mahapatih
Gadjah Mada tahun 1336 M yang tidak akan melepaskan puasanya sebelum seluruh
nusantara bersatu. Di awal abad 20, Ki Hajar Dewantara telah melontarkan semboyan
“Een voor Allen maar Ook Allen voor Een" (satu untuk semua, tetapi semua untuk satu
juga, 1913). Ini jelas sekali merujuk pada aneka ragam suku dan budaya yang tersebar
dan terbentang di seluruh penjuru nusantara. Jika dewasa ini kita sering mendengar
semboyan The Three Musketeers yakni “One for All, All for One”, maka jauh hari
sebelumnya bangsa kita telah mempraktekkannya.
Tidak ketinggalan dengan para pendahulunya, para pemuda di tahun 1928 telah
mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang semakin memperkuat tekad mewujudkan
kesatuan tumpah darah, kesatuan bangsa, dan kesatuan bahasa, Indonesia. Akhirnya,
berbagai tautan historis tadi diukir dengan tinta emas dalam naskah Proklamasi 17-8-
1945 dan UUD 1945 tanggal 18-8-1945.
Menjadi pertanyaan bagi seluruh pewaris kemerdekaan, mengapa perjuangan yang
sedemikian panjang dan telah berhasil membentuk identitas kebangsaan bernama
Indonesia, tiba-tiba goyah dan limbung? Apakah gejala dekadensi nilai kebangsaan
adalah hal yang lumrah dalam iklim globalisasi, sebagaimana juga dialami oleh India?
Menurut Yudi Latif dalam ceramahnya, India adalah negara yang memproduksi Doktor
terbanyak di dunia, namun tidak memiliki nilai kebangsaan yang kuat. Bahkan untuk
menetapkan pakaian tradisional sebagai pakaian nasional harus dikatakan oleh orang
lain (khususnya Inggris sebagai bekas penjajahnya). Erosi dan krisis kebangsaan telah
begitu dalam mwabah di India, hingga akhirnya muncul gagasan untuk menulis ulang
sejarah mereka (Re-write Indian History).
Sayangnya, Yudi Latif tidak menjawab pertanyaan saya, apakah Indonesia juga harus
melakukan penulisan kembali sejarah kebangsaannya? Jika ya, bagaimana melakukan
penulisan ulang sejarah itu, dan apa muatan yang harus ditulis? Namun meski tidak
mendapat jawaban, saya pribadi yakin bahwa harus ada Rewriting Indonesia history.

Page | 9
Ini adalah bagian dari proses nation building and character building, agar Indonesia
dapat mengembalikan semangat kebangsaan dan bersatu padu menatap masa depan
mewujudkan cita-cita bersama, yakni Indonesia yang adil dan makmur. Bagaimana
menulis ulang sejarah Indonesia itu, semoga saya dapat meng-explore pada
kesempatan yang lain …
Dalam konteks kediklatan, perlu dipikirkan dan didesain agar Diklat Aparatur dapat
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nation building and character
development ini, bukan sekedar membangun kompetensi teknis atau kepemimpinan
bagi PNS. Dan secara lebih makro, harus diciptakan sistem yang terintegrasi antara
pendidikan aparatur, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan politik, dan pendidikan
formal berjenjang, yang kesemuanya merujuk pada Pembangunan Manusia Indonesia
Seutuhnya.
Dari kamar B-315

Page | 10
Jurnal #4
“Jasmerah”
Jasmerah! Adakah warga negara Indonesia yang tidak mengetahui istilah ini? Ini
adalah judul pidato Bung Karno memperingati HUT RI pada tahun 1966.
Istilah “Jasmerah” sendiri sudah begitu memasyarakat, namun tidak banyak yang
paham esensinya, sejarahnya, serta nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya.
Kebetulan, agenda Diklatpim I hari ini adalah visitasi ke Arsip Nasional (ANRI). Deputi
Konservasi Kearsipan yang menerima kami juga sempet mengingatkan bangsa ini agar
tidak menjadi bangsa yang terjangkit penyakit amnesia, yakni lupa dengan sejarah
bangsa sendiri.
Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah: mengapa kita harus ingat sejarah? Pasti
akan banyak jawaban sesuai persepsi dan penghayatan seseorang terhadap kandungan
sejarah bangsanya. Namun bagi saya, mengingat-ingat sejarah kebangsaan akan
menjamin masyarakat memiliki jati diri dan identitas bangsa. Jika masa silam
(sejarah) adalah “sangkan” (asal muasal), dan masa depan adalan “paran” (arah
tujuan), maka kedua dimensi waktu tersebut sesungguhnya membentuk sebuah garis
lurus secara imajiner. Dalam filsafat Jawa dikenal ungkapan sangkan paraning
dumadi. Artinya, manusia harus tahu dari mana berasal, dan kemana dia akan
menuju. Tidak masuk akal seseorang dapat mengkonstruksi masa depannya tanpa
merekonstruksi masa silamnya. Kalaupun hal seperti itu terjadi, maka yang terjadi
sesungguhnya adalah amnesia sejarah, yakni hilangnya kesadaran manusia dalam
dimensi ruang dan waktu.
Sangat boleh jadi, bangsa Indonesia dewasa ini mengalami gejala hilangnya kesadaran
kolektif akan akar sejarah kemanusiaan. Sebagai contoh, ketika sekelompok orang
Papua menginginkan berpisah dari Republik dengan mendirikan OPM, semestinya tidak
dihadapi dengan kekuatan militer, namun cukup ditunjukkan dengan hasil Pepera
(Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969, yang membuktikan bahwa masyarakat Irian
Barat menghendaki bergabung dengan Indonesia. Bukti keinginan dari masyarakat
Irian Barat itu adalah dengan adanya pernyataan tekad secara tertulis dan dikuatkan
oleh tanda tangan atau cap jempol dari para Kepala Suku di Irian Barat. Selanjutnya
hasil Pepera itu dibawa ke Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969, yang
memutuskan menerima dan menyetujui hasil Pepera. Nah, jika saat ini ada generasi
baru Papua yang menuntut merdeka, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang
yang amnesia, karena tidak pernah menengok pada sejarah para pendahulunya.
Demikian pula dengan terjadinya hingar-bingar politik 10 tahun terakhir, rasanya
teramat sulit bagi para elite politik di Pusat maupun Daerah untuk bersatu padu,
merapatkan barisan, menyingsingkan lengan, saiyeg saeka praya, menyatukan
kekuatan untuk membangun bangsa yang besar dan mensejahterakan rakyatnya. Yang

Page | 11
terjadi adalah fakta sebaliknya, dimana rakyat disuguhi oleh berbagai tontotan
berupa pertarungan kepentingan dan keserakahan menjadi penguasa, yang semuanya
itu hanya akan melunturkan jiwa-jiwa kebangsaan. Mengapa mereka tidak bisa belajar
dari sejarah, misalnya pada saat perumusan naskah Proklamasi di rumah Laksamana
Muda Tadashi Maeda di Jalan Meiji Doori (sekarang Jl. Imam Bonjol No. 1). Sejak
malam tanggal 16 Agustus 1945 hingga ditandatanganinya naskah tersebut oleh
Soekarno Hatta menjelang fajar menyingsing tanggal 17 Agustus 1945, berkumpul 29
tokoh pergerakan yang berasal dari berbagai suku dan berbagai latang belakang,
namun semuanya menyatukan diri hanya demi Indonesia Merdeka.
Uniknya, ketika rezim Orde Baru tumbang dan masuklah era reformasi, tokoh-tokoh
yang mengaku reformis juga sempat kumpul di gedung yang sekarang menjadi Museum
Perumusan Naskah Proklamasi itu. Namun sayangnya, begitu pertemuan bubar,
mereka kembali kepada kepentingannya masing-masing yang sempit dan melupakan
kepentingan negara secara utuh (sumber: bapak Lutfi, pemandu museum). Tentu saja
mereka selalu mengatasnamakan setiap langkah dan perilakunya sebagai
perpanjangan suara dan mandat rakyat, namun rakyat pula yang dapat menilai apakah
mereka benar-benar tulus dalam perjuangannya atau dilandasi pamrih-pamrih
tertentu. Dalam konteks seperti inilah, kita sangat layak menyimak kembali sepenggal
pidato Bung Karno sebagai berikut:
Abraham Lincoln, berkata: “one cannot escape history, orang tak dapat
meninggalkan sejarah”, tetapi saya tambah: “Never leave history”.
Inilah sejarah perjuangan, inilah sejarah historymu. Peganglah teguh
sejarahmu itu, never leave your own history! Peganglah yang telah kita
miliki sekarang, yang adalah AKUMULASI dari pada hasil SEMUA
perjuangan kita dimasa lampau. Jikalau engkau meninggalkan sejarah,
engkau akan berdiri diatas vacuum, engkau akan berdiri diatas
kekosongan dan lantas engkau menjadi bingung, dan akan berupa amuk,
amuk belaka. Amuk, seperti kera kejepit di dalam gelap.
(Sumber: http://rosodaras.wordpress.com/tag/jasmerah/)
Bercermin pada kondisi kekinian tentang centang-perenang politik nasional yang
gaduh dan menjengahkan, nampaknya itu semuanya bukti bahwa bangsa ini sudah
terlalu jauh dan terlalu lama melupakan sejarah, sehingga terjadi berbagai
disharmoni sosial antar komponen bangsa. Nampaknya para elite jaman “reformasi”
ini tidak mampu mengambil moment of truth ketika berada di tempat yang disebut
sebagai “Titik Nol Republik”. Mereka juga gagal menjawab pertanyaan: sudah
seberapa jauhkah Republik ini berjalan sejak langkah pertama di titik nol? Ketika
mereka gagal memanfaatkan moment of truth sekaligus menjelaskan kepada rakyat
tentang jejak langkah Republik, maka pada hakekatnya langkah mereka tidak pernah
beranjak maju, alias hampa dalam dinamika politik yang tidak produktif.
Dalam konteks Diklatpim I, saya tiba-tiba khawatir bahwa kunjungan ke ANRI maupun
Museum Naskah Proklamasi ini tidak akan membekas apapun dalam hati dan sanubari
para peserta. Menanamkan nilai-nilai kejuangan seperti rela berkorban,

Page | 12
mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, semangat mengabdi
bukan hasrat memimpin, adalah persoalan pembangunan karakter bangsa (nation
building and character building), yang membutuhkan proses panjang dan
berkesinambungan. Maka, kunjungan sehari dapat dipastikan tidak menimbulkan deep
impact bagi peserta. Repetisi (pengulangan) untuk menggaungkan pidato pada tokoh
kemerdekaan, kisah-kisah heroik para pejuang, promosi nilai-nilai kepahlawanan, dan
sebagainya, menjadi kata kunci untuk mengembalikan rasa kebangsaan (sense of
nationality) yang mulai hambar.
Oleh karena itu, agar program diklat menghasilkan dampak perubahan yang bertahan
lama bagi peserta (long lasting effect), perlu diciptakan sistem repetisi tasi.
Sebagaimana diketahui Diklatpim I, II, III, dan IV relatif panjang penyelenggaraannya
dan seringkali hanya menghasilkan produk pembelajaran (misalnya Kertas Kerja) yang
tidak applicable. Lebih baik desain program diklat dibalik, yakni program pendek-
pendek dengan repetisi pada periode tertentu, namun harus menghasilkan rencana
pribadi untuk rancang bangun organisasi masa depan yang lebih aplikatif.
Metode pengajaran sejarah perjuangan bangsa untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA
pun, perlu ditinjau kembali. Menghapal saja tidaklah cukup. Mereka juga harus
mampu “menurunkan” hapalan sejarah (dimensi kognitif) menjadi penghayatan
(dimensi afentif), hingga akhirnya akan mempengaruhi perilaku kolektif generasi
penerus bangsa (dimensi psikomotorik). Untuk itu, pembelajaran di kelas juga tidak
memadai lagi. Anak-anak itu harus sering-sering dibawa ke lokasi riil terjadinya
peristiwa bersejarah, agar mereka tidak lupa sejarah nenek moyangnya, sekaligus
menumbuhkan daya imajinasi dan visualisasi masa silam guna menangkap “roh” para
pejuang dan kemudian me-utilisasi untuk merancang pembangunan nasional di masa
depan berbasis karakter bangsa.
Dari kamar B-315

Page | 13
Jurnal #5
“Negara Gagal dan Nation Building”
Ketika jurnal ini ditulis, issu kudeta terhadap Pemerintahan SBY sedang marak di
berbagai media. Pada saat yang bersamaan, ada skandal berupa pemberondongan
tahanan titipan Polri di Lapas Cebongan, Sleman. Keduanya adalah peristiwa yang
terpisah dan berdiri sendiri, namun bisa dipandang memiliki keterkaitan. Karena
negara (direpresentasikan oleh jabatan Presiden) terlalu berlebihan merespon issu
kudeta yang hanya dilontarkan oleh segelintir masyarakat sipil, maka negara menjadi
lalai menjaga keselamatan warganya. Melihat pada reaksi yang cenderung show of
force dari aparat keamanan dengan mengerahkan kendaraan lapis baja di beberapa
titik pusat kota Jakarta, nampak sekali bahwa sikap negara sudah tidak proporsional,
hanya penghamburan energy, dan bahkan menyebarkan rasa cemas di banyak
kalangan.
Terkait dengan issu-issu diatas, Prof. Dr. Azyumardi Azra yang memberikan ceramah
sessi pagi hari ini menyatakan bahwa negara membuat issu-issu yang tidak produktif,
seperti issu kudeta tadi. Padahal, negara seharusnya memerankan diri sebagai faktor
pemersatu bangsa dan menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. Selain itu, demokrasi
tidak bisa bekerja dengan baik jika negara lemah. Namun faktanya, sejak masa
reformasi cenderung terjadi penurunan kapasitas negara bahkan bergerak kearah
gagal. Negara kehilangan kewibawaannya, hingga banyak kalangan memprediksi akan
terjadi efek Balkanisasi, yakni sebuah situasi diamna negara terpecah belah seperti di
negara-negara Balkan (Kosovo, Bosnia, Monte Negro, Herzegovina, dll). Disisi lain, di
tingkat grass root terdapat gejala merosotnya public civility (keberadaban publik),
seperti bisa diamati dengan mudah pada perilaku pengendara di jalan raya yang suka
menyerobot, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keberingasan massa,
ketidakpatuhan pada aturan, dan sebagainya.
Mencermati situasi seperti itu, maka kegagalan negara sesungguhnya tidak hanya
bersumber dari impotensi perangkat negara dalam menjalankan tugas dan misinya,
namun juga dikontribusikan oleh perilaku publik yang tidak mencerminkan semangat
disiplin nasional.
Satu counter argument dapat diajukan untuk menilai benarkah Indonesia masuk dalam
kategori negara gagal? Bukankah pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh lebih
dari 6 persen per tahun? Mengenai hal ini, Prof. Azyumardi Azra menjawab bahwa
rakyat tidak cukup hanya dengan makan roti (we don’t live with bread alone).
Selanjutnya, jawaban tertulis dapat dibaca dari tulisan beliau yang kebetulan dimuat
di Kompas, 25-3-2013, berjudul “Hukum Rimba”, sebagai berikut:
Mengapa sebuah negara yang secara ekonomi bisa bertumbuh dengan
baik dapat terjerumus ke dalam labirin negara gagal? Hal ini terkait

Page | 14
banyak dengan kegagalan kepemimpinan negara – yang kemudian
menular ke daerah. Sekali para pejabat publik – baik eksekutif,
legislative maupun yudikatif – terlihat oleh masyarakat luas dan
anggota aparat keamanan/penegak hukum tidak sungguh-sungguh, tidak
memiliki komitmen penuh, tidak berintegritas, tidak menyelaraskan
perkataan dan perbuatan, terciptalah keadaan anomie. Jika keadaan
anomie yang disertai disorientasi dan dislokasi kian meluas dalam
masyarakat, bisa dipastikan hukum rimba menjadi order of the day.
Apa sesungguhnya negara gagal (state failure) itu? Secara konseptual, Armin von
Bogdandy, et.,al, dalam publikasi berjudul State-Building, Nation-Building, and
Constitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an
Appraisal of Different Approaches (Max Planck Yearbook of United Nations Law,
Volume 9, 2005, p. 579-613, Netherlands, 2005) memberi definisi negara gagal
sebagai the failure of public institutions to deliver positive political goods to citizens
on a scale likely to undermine the legitimacy and the existence of the state itself
(ketidakmampuan institusi negara untuk memberi kebajikan umum kepada warganya
pada skala yang membuat legitimasi dan eksistensi negara dipertanyakan).
Adapun 5 (lima) ciri dominan dari negara gagal adalah: 1) disharmony between
communities, 2) inability to control borders and the entirety of the territory, 3) a
growth of criminal violence, 4) corrupt institutions, and 5) a decaying infrastructure
(Bogdandy, ibid.; Robert I. Rotberg, “Failed States, Collapsed States, Weak States:
Causes and Indicators”, in: R.I. Rotberg (ed.), State Failure and State Weakness in a
Time of Terror, 2003).
Berdasarkan analisis Rotberg (2003) tadi, ada tujuh negara yang dikategorikan gagal
(failed states), yakni Afghanistan, Angola, Burundi, Congo, Liberia, Sierra Leone, dan
Sudan. Dibawah kategori ini ada Somalia yang dikelompokkan sebagai collapsed state.
Sementara Indonesia sendiri digolongkan dalam weak states atau negara yang
mendekati gagal (approaching failure) bersama dengan Colombia, Sri Lanka, and
Zimbabwe.
Studi Rotberg ini sejalan dengan publikasi The Fund For Peace tentang Failed State
Index 2012. Laporan FFP tersebut menempatkan Indonesia pada kategori very high
warning dengan skor 80,6. Sekedar perbandingan, Somalia dinilai sebagai negara
paling gagal dan masuk kategori very high alert dengan skor 114,9. Sedangkan
Finlandia adalah negara teraman di dunia yang dikategorikan sebagai very sustainable
state dengan skor 20,0.
Akan tetapi, saya ingin menggarisbawahi bahwa tidaklah penting memperdebatkan
apakah Indonesia sudah masuk kriteria negara gagal atau baru mendekati kearah
gagal, yang terpenting adalah bagaimana bangsa ini menemukan cara yang benar dan
cepat untuk memulihkan kondisi kebangsaan yang sedang babak belur. Dengan kata
lain, nation building dan character development bagi anak negeri menjadi kebutuhan
yang tidak bisa ditawar lagi. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Bogdandy (ibid),

Page | 15
state failure dapat mendorong terjadinya nation failure (kegagalan bangsa), yang
ditandai oleh tiga hal sebagai berikut:
• a process in which the requirements of normal politics, the social substratum
essential for the acceptance of majority and redistribution decisions, disappear;
• the cultural projection of a nation is no longer convincing to many; there is no
consensus on the cultural traditions, customs, symbols, rituals, and the historical
experience – there is no “usable past”;
• when individual and mutually exclusive nationalisms replace the former common
identity.
Sekali lagi, nation building dan character development menjadi conditio sine qua non
untuk melanjutkan pembangunan nasional ke tahap-tahap berikutnya. Dalam kaitan
ini, saya memaknakan nation building sebagai upaya merajut kembali keretakan
dalam interaksi antar etnis, antar kelompok beragama, antar daerah, antar elit dan
partai politik, antar angkatan dalam militer, antar aparat penegak hukum, antar
pimpinan dan lembaga kemasyarakatan, antar pengusaha, serta antar susunan
pemerintahan. Rajutan yang sobek disana-sini harus ditambal dengan falsafah
fundamental bangsa Indonesia, yakni sila-sila dalam Pancasila. Ketika interaksi
kebangsaan kita sudah sama-sama dilandasi oleh spirit dan semangat kejiwaan yang
bersumber dari dasar filsafat yang sama, maka energi kebangsaan akan terkonsolidasi
membentuk national power yang amat dahsyat. Pada gilirannya, mudah ditebak
bahwa percekcokan elite tidak akan terjadi lagi (zero political disputes), dan konflik
horisontal-pun dalam diminimalisir mendekati nihil (zero social conflict).
Sementara yang saya maksudkan dengan character development adalah proses
pendidikan mental spiritual untuk membentuk perilaku anak negeri secara individual.
Karakter kerja keras, mengabdi sepenuh hati, kecintaan mendalam terhadap negeri
kelahiran, tekad tidak akan mengkhianati negeri melalui tindakan dan pemikiran
koruptif, menempatkan kolektivitas diatas individualitas, serta santun dalam
kehidupan pribadi yang informal maupun dalam lingkungan formal.
Hanya dalam konteks nation building dan character development itulah, kita berani
bicara tentang “menjadi Indonesia” (on becoming Indonesia). Dalam hal ini, Indonesia
bukan hanya entitas politik (state entity) yang bermodalkan territorial yang jelas,
penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan, namun lebih sebagai entitas kebangssan
(nation entity) yang terbangun atas keberagaman latar belakang sejarah, budaya, dan
kepentingan. Untuk itu, strategi yang jitu untuk nation building dan character
development harus dirumuskan matang-matang, untuk kemudian diterapkan secara
konsisten dan konsekuen.
Diantara beberapa strategi Becoming Indonesia yang mungkin untuk dikembangkan
adalah:
• Mengaktifkan lagi transmigrasi sebagai upaya pemerataan distribusi penduduk dan
menciptakan mutual understanding lintas budaya.

Page | 16
• Terkait dengan strategi pertama diatas, maka perlu diperkuat dengan upaya
mempromosikan perkawinan antar etnis, sehingga anak yang lahir dari pernikahan
antar etnis akan beridentitas Indonesia.
• Pernikahan antar etnik juga perlu dibarengi dengan “perkawinan” silang antar
karya seni seperti motif batik, lukisan dan patung, seni tari dan pewayangan, dan
seterusnya. Tujuannya, untuk menghasilkan sintesa baru dari karya seni dan karya
budaya Indonesia. Batik, semestinya bukan hanya ada Batik Yogya, Batik
Pekalongan, Batik Bali, dan seterusnya, namun harus ada “Batik Indonesia”.
• Dalam tubuh birokrasi harus diciptakan sistem mutasi kepegawaian lintas daerah,
lintas sektor, dan lintas susunan pemerintahan, untuk menumbuhkan sense of
belongingness terhadap negeri. Meminjam analisis systems thinking, Indonesia
bukanlah onggokan yang terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Papua, dan seterusnya. Indonesia adalah identitas baru hasil peleburan beratus-
ratus bahkan beribu identitas budaya. Dengan kata lain, Indonesia adalah systems
community atau komunitas serba sistem. Dalam perspektif seperti ini, maka
paradigm “Indonesia adalah Papua, dan Papua adalah Indonesia” (sekedar
mengambil contoh), perlu didampingi oleh paradigm “Papua adalah Jakarta,
Surabaya adalah Bengkulu” dan seterusnya. Maka, jargon “putra daerah”
semestinya sudah bergeser menjadi semangat “putra Indonesia”.
Meskipun demikian, Becoming Indonesia tidak selamanya harus melalui proses
akulturasi (persilangan) budaya. Setiap warga negara, setiap daerah otonom, atau
setiap organisasi dari Sabang sampai Merauke tetap dapat menjadi Indonesia dalam
ke-Jawa-an, ke-Sunda-an, ke-Batak-an, ke-Bugis-an mereka, dan seterusnya. Dan
dalam konteks seperti “Menjadi Indonesia dalam Identitas Lokal” inilah justru
Pancasila membuka peluang besar untuk menjadi pemersatu, jembatan komunikasi,
dan pedoman perilaku bagi identitas lokal yang bertebaran di sepanjang zamrud
khatulistiwa.
Selain strategi diatas, pandangan Benedict Anderson (Imagined Community:
Reflection on the Origin and Spread of Nationalism) dapat dimanfaatkan untuk proses
nation building negara kita. Pada salah satu bagian, Anderson menyebut tentang
Glorification of the past. Dalam konteks Indonesia, ini artinya bahwa nilai-nilai
kejuangan perlu terus dikisahkan kepada generasi penerus sehingga para pahlawan
dan nilai-nilai yang diperjuangkan tidak akan pernah hilang dari ingatan rakyat
(collective memories of the nation).
Tentu, proses nation building dan character development ini tidak diperlukan untuk
menangkal issu musiman seperti kegagalan negara semata, namun harus dilakukan
dalam segala situasi dan kondisi. Yang pasti, kemungkinan negara untuk gagal bisa
dicegah dengan upaya nation building dan character development ini. Dan Diklat
Kepemimpinan semestinya mengambil peran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari proses nation building dan character development ini.
Dari kamar B-315

Page | 17
Jurnal #6
“Bangsa Pekerja dan Nasionalisme”
Pada ceramah tentang Perkembangan Paradigma Pembangunan Global dan Indonesia
dan Visi Perjuangan NKRI, Dr. Purnaman meminta peserta menuliskan satu hal yang
dianggap paling penting dan ingin dipelajari dalam hubungan dengan materi ceramah.
Saat itu saya menuliskan “Membangun Bangsa Pekerja (Working Nation)”. Bagi saya,
bermacam-macam paradigm pembangunan tidak ada artinya sama sekali tanpa
dijalankan oleh manusia-manusia yang bermental baja dan tak pernah lelah bekerja
demi kejayaan bangsanya. Dengan kata lain, spirit nasionalisme warga negara harus
menjadi fundamen yang kokoh untuk berjalannya program dan kebijakan
pembangunan.
Kebetulan sekali, pada sesi ceramah berikutnya, Prof. Dr. Sri Edi Swasono
menyinggung soal bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Bonus demografi adalah
peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari
besarnya proporsi penduduk usia produktif (rentang 15-64 tahun). Pada usia inilah,
dependency ratio paling rendah, dengan asumsi manusia yang berada pada usia
produktif tersebut memiliki faktor produksi yang dapat diandalkan (misalnya
pendidikan danketerampilan).
Dalam konteks Indonesia, disebut “bonus” karena sekitar 60 persen dari total
penduduk berada pada rentang usia 15-64 tahun tadi. Dengan jumlah penduduk
berkisar 240 juta jiwa, maka ada 144 juta jiwa masuk dalam kategori usia produktif.
Bayangkan saja, seandainya setiap penduduk produktif menambah jam kerjanya 1 jam
saja setiap harinya, maka akan ada 144 juta jam kerja baru. Jika secara akumulatif
nasional ada penambahan 144 juta jam kerja setiap hari, berapa milyar jam kerja
yang bisa dilakukan bangsa ini dalam 1 tahun? Jika penambahan jam kerja setiap usia
produktif setiap harinya ditingkatkan 2, 3, atau 4 jam, maka akumulasi nasional akan
semakin berlipat ganda. Ini peluang yang teramat sangat dahsyat bagi negeri ini untuk
menyelesaikan berjuta “proyek” dan pekerjaan rumah yang tertinggal. Saya
membayangkan, tambahan milyaran jam kerja dalam 1 tahun itu equivalen dengan
penyelesaian pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Singkatnya, pembangunan
JSS bisa diselesaikan “hanya” dalam 1 tahun, jika bangsa ini menambah jam kerja
hariannya minimal 1 jam.
Produktivitas Indonesia dibanding dengan negara tetangga, terus terang masih
tertinggal cukup jauh. Laporan USAID (2010, Measure: Indonesia, The Enterprise
Development Diagnostic Tool, Business Growth Initiate Project) menunjukkan bahwa
produktivitas tenaga kerja per pekerja per tahun (labor productivity per person
employed) Indonesia adalah USD 10,671.07, kalah dari Thailand dengan produktivitas

Page | 18
sebesar USD 15,547.95, atau Malaysia sebesar USD 25,590.27, serta terlalu jauh dari
Singapura sebesar USD 45,786.45.
Laporan ini sejalan dengan publikasi APO (Asian Productivity Organization) berjudul
APO Productivity Databook 2012 (Keio University Press, Tokyo). Disini dikatakan
bahwa per hour labor productivity levels (level produktivitas pekerja per jam) tahun
2010 di Indonesia (dalam USD) adalah 3,6, atau dibawah Filipina (4,3), Thailand (6,7),
Malaysia (15,0) dan Singapura (40,2).
Itulah sebabnya, struktur demografi yang “gemuk” di bagian tengah yang dialami
Indonesia merupakan berkah dan anugerah Tuhan YMK, yang semestinya bisa
dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah secara nasional. Bonus demografi
harus benar-benar disikapi positif oleh seluruh jajaran bangsa Indonesia, baik dari
kalangan birokrat pemerintahan, maupun dari masyarakat luas. Jika tidak, bisa
terjadi kondisi sebaliknya, dimana bonus demografi justru berubah menjadi musibah.
Hal ini terjadi jika kelompok usia produktif tadi hanya diisi oleh manusia yang
konsumtif, yang menyukai produk asing, yang tidak memiliki jam kerja tinggi, atau
yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi.
Dalam kaitan inilah, maka persoalan nasionalisme menjadi sangat urgen. Sebagaimana
dikatakan oleh Ian Lustic, “nasionalisme merupakan kekuatan pembangunan yang tak
ada tandingannya di dunia masa kini”. Pertanyaannya adalah, bagaimana
mengaktualisasikan nasionalisme di era globalisasi dan pasar bebas dewasa ini? Ketika
generasi muda terlanjut terpikat dengan segala produk barang dan budaya yang
berbau asing, ketika kapitalisme mulai menggeser para pelaku bisnis tradisional,
ketika kebanggaan nasional mulai layu, ketika ketika para importer seenaknya
memainkan komoditas dan harga demi kepentingan sempit mereka, ketika produk-
produk murah luar negeri membanjiri pasar domestik, dan ketika negara terlihat
bingung dengan situasi problematik yang dihadapi, bagaimana status nasionalisme
kita?
Dalam keadaan seperti itulah, justru penanaman kembali nilai-nilai dan semangat
nasionalisme semakin mendesak. Dalam aktualisasinya, saya menyarankan agar
nasionalisme diterjemahkan dalam bentuk kerja keras seluruh lapisan bangsa. Untuk
itu, sangat direkomendasikan bagi pimpinan nasional untuk membuat Gerakan
Nasional Kerja Keras. Kerja keras bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan negara
kita dari negara lain, namun untuk lebih memperkuat jati diri dan kontribusi Indonesia
bagi dunia. Hal ini penting untuk digarisbawahi, karena Indonesia didirikan bukan
hanya untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi juga untuk keselamatan dan
kedamaian dunia. Demikian pula, Pancasila bukan hanya digali dari, oleh, dan untuk
bangsa Indonesia, namun juga relevan dalam percaturan dunia internasional. Semakin
besar kontribusi Indonesia untuk dunia, sesungguhnya semakin besar pula aktualisasi
Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa.
Tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme sebagai “bangsa pekerja”
(working nations) ini, termanifestasikan dalam dua hal. Pertama, menambah jam

Page | 19
kerja formal maupun informal. Saat ini rata-rata jam kerja orang Indonesia adalah 38
jam per minggu, sementara orang Korea bekerja 62 jam per minggu. Perbedaan
jumlah jam kerja ini terbukti berpengaruh amat besar terhadap produktivitas
nasional. Kedua, menambah “RPM” (revolution per minute) dalam setiap jam yang
digunakan. Artinya, kualitas, kreativitas, inovasi, dan produktivitas harus meningkat
meski unit waktu yang tersedia sama. Untuk mendorong produktivitas nasional melalui
peningkatan RPM (bukan penambahan jam kerja), maka investasi dalam sektor
pendidikan merupakan keharusan. Dalam hal ini, pendidikan yang kita butuhkan bukan
yang mencerdaskan otak manusia saja, namun harus pendidikan yang mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Dalam konteks Diklat Kepemimpinan, Diklatpim IV, III, II dan I pun semestinya harus
mampu menghasilkan PNS dan para pejabat yang memiliki RPM tinggi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jika produktivitas seorang alumni tidak meningkat
setelah mengikuti Diklat, hal ini menunjukkan adanya kegagalan baik dari sisi sistem
diklat (kurikulum, pengajar, metode pembelajaran, dan lain-lain) maupun dari sisi
individual pesertanya.
Dari kamar B-315

Page | 20
Jurnal #7
“Aktualisasi Keliru Metode Andragogi”
Sudah menjadi pemahaman umum bahwa metode pembelajaran dalam Diklat
Aparatur, terutama Diklat Kepemimpinan, adalah metode Andragogi, atau metode
belajar untuk orang dewasa. Metode ini berpusat pada peserta (participant centered
learning), yang membedakan dengan metode Paedagogi yang berpusat pada pengajar
(teacher centered learning). Menurut penelitian Vadim Kotelnikov
(http://www.1000ventures.com), metode kuliah atau ceramah (lecture) memang
merupakan metode yang paling tidak efektif, dimana setelah kuliah selesai,
persentase perolehan pengetahuan peserta hanya 5 persen. Metode yang lebih efektif
dalam pembelajaran adalah reading (dengan perolehan pengetahuan sebesar 10
persen), audio visual (20 persen), demonstration (30 persen), group discussion (50
persen), learning by doing (75 persen), dan teaching one-to-one (90 persen).
Metode Andragogi ini didasari pada asumsi bahwa peserta tidak datang dengan otak
kosong, namun sudah cukup kaya dengan pengalaman dan pengetahuan, sehingga
peserta akan bisa menjadi sumber belajar bagi peserta lain, bahkan bagi
guru/widyaiswara yang hanya bertindak selaku fasilitator. Namun, metode ini sering
disalahartikan oleh widyaiswara/fasilitator tertentu untuk menghindari dari kewajiban
untuk menguasai bidang ilmu tertentu, untuk mengarahkan anak didik secara
gamblang, untuk mejawab sebuah pertanyaan, untuk memenuhi rasa penasaran orang
lain, dan seterusnya.
Ini pulalah yang terjadi dalam pembelajaran di Diklatpim I ini. Atas nama metode
Andragogi, seorang widyaiswara mengatakan “Tugas saya memang membuat confuse
peserta. Jika peserta bingung, itu tandanya sedang berpikir”. Pada sessi diskusi
kelompok dia juga mengatakan bahwa dia sengaja seminim mungkin untuk intervensi
agar dapat melihat apa yang dihasilkan peserta. Sebenarnya tidak ada yang salah dari
perkataannya. Namun menjadi salah jika itu hanya dalih untuk menutupi
ketidakmampuannya menjawab pertanyaan atau memenuhi harapan peserta.
Celakanya, banyak widyaiswara seperti ini yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya
peserta mampu melihat mana yang sekedar berdalih, dan mana yang benar-benar
murni ingin mendorong peserta mengungkap problematika secara mandiri, sebelum ia
sendiri akan memberikan pencerahan kepada peserta.
Metode Andragogi juga sering disalahartikan dalam wujud lain. Widyaiswara seolah
berkewajiban memberi apresiasi terhadap apapun hasil kerja peserta, meskipun
sebenarnya hasil itu salah secara metofologis atau tidak tepat secara substantif.
Akibat apresiasi yang seringkali berlebihan ini, maka peserta merasa bahwa hasil
kerjanya sudah benar. Namun ketika dikonsultasikan kepada ahlinya, bisa jadi
hasilnya justru bertolak belakang dan disalahkan.

Page | 21
Oleh karena itu, metode Andragogi yang disalahartikan mengandung bahaya yang
cukup besar. Ketika peserta bekerja mandiri tanpa pengarahan yang memadai, dan
menghasilkan produk belajar yang dinilai baik (padahal sebaliknya), maka ini sama
artinya dengan penyesatan ilmu pengetahuan. Dan dalam perspektif agama (Islam),
ilmu yang salah namun diamalkan, akan mengakibatkan dosa bukan hanya bagi
pelakunya, namun terlebih lagi untuk guru yang memberikan ilmu yang salah tersebut.
Maraknya fenomena metode Andragogi dijadikan tempat bersembunyi para
widyaiswara dari inkompetensinya ini menunjukkan adanya kesalahan dalam praktek
penyelenggaraan Diklatpim secara keseluruhan. Untuk itu, banyak hal harus
diperhatikan secara serius. Mekanisme dan persyaratan rekrutmen seorang
widyaiswara adalah salah satu aspek terpenting yang harus dikoreksi. Gelar Doktor
memang penting, namun gelar bukanlah segala-galanya. Kompetensi seseorang
terbangun bukan hanya dari proses belajar di perguruan tinggi, namun juga dari
pengalaman kerja, penghayatan dan kontemplasi atas jalan panjang kehidupan,
interaksi dengan lingkungan, atau bahkan otodidak. Nama-nama besar seperti Bill
Gates, Walt Disney, Agatha Christie, dan Henry Ford di luar negeri, atau Sudjatmoko,
HAMKA, dan Bob Sadino di dalam negeri, adalah sedikit dari banyak tokoh besar
karena determinasi pribadinya yang tangguh tanpa harus mengecap di bangku
pendidikan formal tertinggi. Akan jauh lebih baik jika seleksi widyaiswara dilakukan
dengan sistem persaingan sempurna (perfect competition) yang terbuka bagi siapapun
tanpa harus dikerangkeng oleh persyaratan formal seperti gelar, jabatan, dan
sebagainya.
Selain itu, seorang widyaiswara harus benar-benar menghayati makna profesinya yang
berarti istana ilmu pengetahuan (widya = ilmu; istana = iswara). Dari makna ini saja
sudah terlihat bahwa widyaiswara sebuah sebuah kehormatan dan kemegahan yang
begitu agung. Maka, perilaku yang tidak pantas hanya akan mengkhianati keagungan
profesi widyaiswara. Dalam hubungan ini, alangkah baiknya para widyaiswara
berkenalan dengan Pygmalion, salah seorang nama dalam legenda / mitologi Yunani.
Pygmalion adalah seorang pematung yang selalu berpikiran positif dan berprasangka
baik terhadap orang lain. Ia juga pribadi yang berorientasi kualitas. Sebagai
pematung, Pygmalion tidak pernah setengah-setengah; setiap karyanya selalu menjadi
masterpiece dalam hidupnya. Maka, setiap karyanya adalah penjelmaan dari
spiritnya, penghayatannya terhadap nilai-nilai luhur yang diyakini, dan kualitas
kebatinannya. Dan lebih hebat lagi, dalam menghasilkan karya-karya monumentalnya,
Pygmalion tidak pernah memiliki pamrih rendahan. Apa yang dilakukan semata-mata
karena memang ia harus melakukan itu, dan apa yang dihasilkan karena ia memang
harus menghasilkan itu. Akhirnya … atas segala keluhuran kepribadiannya tadi, Dewi
Aphrodite menganugerahi Pygmalion seorang istri jelita yang berasal dari patung
ciptaannya. Patung yang menjelma menjadi istri Pygmalion ini diberi nama Dewi
Galatea. Itulah imbalan yang sepadan bagi orang yang tulus ikhlas dalam setiap
tugasnya, dan menyelesaikan tugasnya dengan penjiwaan penuh tentang makna hidup
seseorang.

Page | 22
Dalam ilmu manajemen, kisah Pygmalion bertansformasi menjadi Pygmalion Effect,
atau Self Fulfilling Prophecy, adalah sebuah situasi ketika kita mengharapkan yang
terbaik dari diri kita sendiri atau dari bawahan kita maka sering kita akan
mendapatkan yang terbaik itu. Sebab, kekuatan pengharapan (the power of
expectation) membuat semua orang akan berbuat sebaik mungkin untuk dapat
mencapai harapan itu.
Aktualisasi Pygmalion Effect dalam diri seorang widyaiswara dan proses pembelajaran
Diklatpim adalah bahwa seorang widyaiswara harus mengubah orientasinya
mendapatkan “JP” (jam pelajaran) dan honorarium, menjadi orientasi berbagi,
memberi, membenahi kinerja peserta, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Seorang widyaiswara harus memiliki pengharapan yang besar bahwa apa yang
diberikan akan berkontribusi positif terhadap reformasi di lingkungan organisasi
masing-masing peserta. Namun jika pengharapan ini tidak disertai dengan kapasitas
keilmuan yang mumpuni, bagaimana dia bisa berharap akan khasiat the power of
expectation tadi?
Singkatnya, metode apapun dapat dipakai oleh widyaiswara sepanjang ditopang oleh
kompetensi yang cukup. Jika tidak, maka maka selamanya kita akan berbelas kasihan
kepada si Andragogi karena selalu menjadi dalih atas disfungsi seorang widyaiswara.
Dari kamar B-315

Page | 23
Jurnal #8
“Kepemimpinan: Mengapa Selalu Berfokus pada Pemimpin?”
Pada hari Kamis, 28 Maret 2013, kelas kami mendiskusikan tema kepemimpinan
dengan menggunakan metode SSM (Soft System Methodology). Pemimpin harus
memiliki peran yang kuat untuk mampu membangun sistem pelayanan publik yang
berkualitas, daya saing bangsa yang kuat, serta mewujudkan kedaulatan bangsa yang
kokoh.
Peran pemimpin sendiri sangat beragam dalam pandangan para ahli. Menurut Vadim
Kotelnikov (http://www.1000ventures.com), ada tiga peran utama pemimpin seorang
pemimpin, yakni: 1) Visioning and Setting an Example, yang dijabarkan dalam peran
yang lebih spesifik seperti create and inspiring vision and shared values, lead change,
lead by example, dan demonstrate confidence; 2) Empowering and Energizing, yang
terbagi lagi dalam peran inspire and energize people, empower people, communicate
openly, dan listen, support, and help; serta 3) Leading Team, yang lebih
diaktualisasikan dalam peran involve everyone & use team approach, coach & bring
out the best of your people, encourage group decision, dan monitor progress but
don’t micromanage.
Senada dengan pendapat Vadim diatas, Dave Ulrich, Norm Smallwood, and Kate
Sweetman (The Leadership Code: Five Rules to Lead, Harvard Business School Press,
2009) mengemukakan lima kompetensi inti kepemimpinan sebagai berikut: 1)
Strategist – Leaders shape the future; 2) Executor – Leaders make things happen; 3)
Talent manager – Leaders engage today’s talent; 4) Human capital developer –
Leaders build the next generation; serta 5) Personal proficiency – Leaders invest in
their own development. Pandangan ini sangat serupa dengan Dept. of Education,
Training, and Employment, Queensland Government dalam publikasi berjudul
Capability and Leadership Framework, yang menyebutkan kompetensi inti
kepemimpinan sebagai berikut: 1) Shapes strategic thinking; 2) Achieves results; 3)
Cultivates productive working relationships; 4) Exemplifies personal drive and
integrity; serta 5) Communicates with influence.
Sementara itu, Peter Senge ("The Leader's New Work: Building Learning
Organizations," in Sloan Management Review, 1990), berpendapat bahwa dalam
organisasi pembelajaran (learning organization), pemimpin mempunyai tiga peran
sebagai designers, teachers, dan stewards. Ketiga peran ini membutuhkan
keterampilan baru yakni kemampuan membangun shared vision, menantang model
mental yang berlaku (surfacing and testing mental model), dan mendorong pola yang
lebih sistemik berpikir (systems thinking). Sebagai designer, pemimpin bertugas
mendesain governing ideas tentang tujuan, visi, dan nilai-nilai inti organisasi. Tugas
kedua adalah menerjemahkan guiding ideas menjadi keputusan bisnis. Sebagai
teacher, pemimpin bertugas membantu setiap orang dalam organisasi untuk

Page | 24
memperoleh pandangan yang lebih dalam tentang realitas saat ini. Adapun sebagai
steward, pemimpin berprinsip servant first, bukan leader first. Stewardship ini
terdiri dari dua hal, yakni stewardship untuk orang-orang yang dipimpin, dan
stewardship untuk tujuan yang lebih luas atau misi yang memperkuat organisasi.
Intinya, seorang pemimpin haruslah serba bisa alias multi talenta dan multi
kompetensi. Itulah konsekuensi seseorang yang memiliki pengikut (follower).
Sayangnya, diskusi dan analisis tentang kepemimpinan seringkali hanya dilihat dari sisi
si pemimpin, dan jarang yang bicara soal pengikut (followership). Buku-buku tentang
kepemimpinan begitu berlimpah, sementara buku tentang kepengikutan sangat sulit
didapatkan. Pengikut masih lebih diposisikan sebagai obyek terhadap pemimpin
sebagai subyek. Memang peran pemimpin sangatlah penting, sebagaimana tersirat
dari ungkapan “An army of sheep led by a lion, is better than an army of lions led by
a sheep” (Alexander The Great). Namun bukan berarti peran pengikut dapat
dikecilkan. Sebagaimana ungkapan Barbara Kellerman: “Followers are more
important to leaders than leaders are to followers”. Singkatnya, harus ada proporsi
yang seimbang antara pemimpin dan pengikut saat membahas tentang leadership. Ini
sejalan juga dengan perkataan Edith Wharton (dalam Vesalius in Zante, 1564): “There
are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it”.
Karena soal kepemimpinan terus diperbincangkan sementara kepengikutan seolah
terabaikan, yang terjadi kemudian justru adalah krisis kepemimpinan. Pengalaman
Indonesia maupun berbagai negara menunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan
nasional hampir selalu diwarnai oleh intrik politik yang jahat. Bahkan dalam masa
kepemimpinan formal, seorang pemimpin terus saja digoyang dan dipertanyakan
legitimasinya. Siapa yang melakukan itu? Tentu saja kalangan pengikutnya. Dan hal ini
terjadi karena dimensi kepengikutan tidak pernah dipikirkan secara serius, atau
dikembangkan sistem, strategi, dan kebijakan yang lebih tepat untuk mendukung
fungsi kepemimpinan.
Dalam kaitan dengan Diklat Aparatur, maka Diklat Kepemimpinan pada berbagai level
semestinya tidak hanya membekali peserta untuk menjadi (calon) pemimpin yang
baik, namun juga harus dikembangkan kurikulum untuk membentuk alumni diklat
sebagai para pengikut yang baik, patuh, dan inovatif. Kita bisa belajar dari Alexander
Agung yang menjadi follower yang baik dari gurunya, Aristoteles. Atau, kita bisa
menengok kisah tentang Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama
(1947-1964) yang merupakan murid utama Mahatma Gandhi. Mereka bisa menjadi
pemimpin yang baik karena berhasil dengan gemilang ketika menjadi pengikut.
Intinya, hanya mereka yang baik ketika menjadi follower yang memiliki probabilitas
untuk menjadi leader yang baik. Maka, membangun kepemimpinan yang kuat sama
pentingnya dengan menumbuhkan kepengikutan yang tangguh.
Dari kamar B-315
Kampus Pejompongan, 1 April 2013

Page | 25
Jurnal #9
“Teknik Analisis pada Diklat Kepemimpinan”
Kajian Falsafah Bangsa, Paradigma Pembangunan, dan Kepemimpinan Nasional
(FBPPKN) hampir selesai. Selama sembilan hari terakhir, peserta dicekoki dengan
berbagai insights yang bersumber dari ceramah nara sumber, kunjungan lapangan,
dan bimbingan widyaiswara. Dalam menganalisis informasi yang diterima, dipilih dan
digunakan SSM (soft system methodology) sebagai metodenya. Bagi kebanyakan
peserta, metode SSM ini masih sangat baru dan menantang untuk menguasainya.
Tentu saja ini akan memperkaya teknik analisis yang telah dikuasai sebelumnya dari
Diklatpin tingkatan yang lebih rendah atau dari pendidikan formal.
Tanpa bermaksud “menggugat” teknik analisis yang diterapkan pada setiap jenjang
Diklatpim, ada pertanyaan menggelitik dan belum terjawab selama ini. Mengapa
Diklatpim IV menerapkan teknik analisis Tree Analysis, Diklatpim III menggunakan
SWOT Analysis, dan Diklatpim II memilih Systems Thinking dan System Dynamic.
Seluruh teknik analisis ini tergolong pada hard system. Sedangkan Diklatpim I lebih
menerapkan soft system methodology.
Diklat Kepemimpinan adalah diklat penjenjangan yang pesertanya berasal dari
jenjang jabatan (Eselon) yang sesuai dengan jenjang diklat. Namun, rasanya tidak ada
satupun teori yang menyatakan bahwa metode atau teknik analisis juga berjenjang
sesuai dengan jenjang jabatan. Artinya, bukan hal yang haram sesungguhnya jika
seorang (calon) pejabat Eselon I menggunakan analisis pohon (tree analysis) untuk
mengurai permasalahan yang dihadapi unit kerjanya. Demikian pula, bukanlah hal
yang menakjubkan seandainya seorang pejabat Eselon IV memakai SSM untuk
menghasilkan rekomendasi aksi yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi
yang dianggap bermasalah (situation considered problematic) di instansinya.
Sayangnya, karena teknik analisis tadi terlanjur identik dengan jenjang diklat
tertentu, maka muncullah kesan bahwa SSM seakan lebih baik dari pada systems
dynamic, atau SWOT seolah-olah lebih canggih dibanding tree analysis.
Secara esensial, apapun metode atau teknik analisis yang digunakan, pada hakekatnya
hanyalah alat untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan meningkatkan
kualitas kebijakan. Pertanyaannya adalah, apakah karakter tugas, kompleksitas
permasalahan, dan mekanisme pengambilan keputusan di jenjang jabatan Eselon I
hanya tepat jika dipilih SSM? Pertanyaan yang sama berlaku pula untuk jenjang
jabatan dibawahnya serta teknik analisis yang diajarkan.
Saya pribadi masih percaya bahwa jenjang jabatan lebih mencerminkan adanya
perbedaan fungsi, luasnya wewenang, panjangnya span of control, dan beratnya
tanggungjawab jabatan, namun tidak ada kaitan sama sekali dengan metode analisis.
Maka, “pemaksaan” penggunaan metode/teknik analisis tertentu untuk jenjang

Refleksi Diklatpim I

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (18)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Refleksi Diklatpim I

Similaire à Refleksi Diklatpim I (20)

Plus de Tri Widodo W. UTOMO

Plus de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Refleksi Diklatpim I