UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik memberikan tiga perubahan paradigma utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: (1) standar pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, (2) sistem informasi yang terintegrasi, dan (3) mekanisme penyelesaian pengaduan oleh ombudsman.