Bahan Ajar Diklat Prajabatan Gol. III Lembaga Administrasi Negara RI

1. SISTEM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
NKRI
Bahan Ajar Diklat
Prajabatan Gol. III
Tri Widodo W. Utomo
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (PKMK) 1
Free Powerpoint Templates Page
Lembaga Administrasi Negara

2. Data Pribadi
NAMA : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
JABATAN : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
Alamat KTR : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Telp. 021-3868202; Fax. 021-3800187
Alamat RMH : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500
Free Powerpoint Templates Page 2

3. Sistematika Materi
1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
NKRI;
2. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih &
Bebas KKN;
3. Peraturan Perundang-Undangan;
4. Lembaga Negara / Pemerintah;
5. Manajemen Pemerintahan.
Free Powerpoint Templates Page 3

4. Bagian 1
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan NKRI
 Sistem Pemerintahan;
 Negara Hukum;
 Sistem Konstitusional;
 Sistem Presidensial & Parlementer
 Pembatasan Kekuasaan.
Free Powerpoint Templates Page 4

5. WILAYAH NEGARA RI
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A)
Awal 2004: 32 prov & 434 kab/kota. Jumlah pulau: 17.508
Awal 2009: 33 prov & 497 kab/kota. Luas: 1.919.440 km2 (terluas ke-15 di dunia)

7. Filsafat/
Teologi
Administrasi/
Manajemen Sejarah
PEMERIN-
Kebijakan Hukum
TAHAN
Politik Psikologi
Ekologi
7

8. SPPN pra Amandemen UUD '45
 Indonesia adalah Negara yang Berdasar Atas Hukum
(Rechtstaat);
 Sistem Konstitusional;
 Kekuasaan Negara yang Tertinggi Ada di Tangan MPR;
 Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah yang Tertinggi
dibawah Majelis;
 Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR;
 Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara
Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR;
 Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.
8

9. Negara Hukum Indonesia
UUD 1945 NASKAH ASLI UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN
BAB I BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1 Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Ne- (1) Negara Indonesia ialah Ne-
gara Kesatuan, yang gara Kesatuan, yang
berbentuk Republik. berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan (2) Kedaulatan berada di tangan
rakyat, dan dilakukan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis menurut Undang-Undang
Permusyawaratan Rakyat. Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah
negara hukum. ***)

10.  F.R. Bothlingk: De staat, waarin de wilsvrijheid van
gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht (negara dimana
kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh
ketentuan hukum).
 Prof. R. Djokosutomo: Negara berdasarkan pada kedaulatan
hukum. Hukumlah yg berdaulat. Negara adalah merupakan
subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum
republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek
hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan
pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

11. Negara Hukum &
Sistem Hukum Dunia
ANGLO SAXON EROPA KONTINENTAL
Common Law (Konvensi) Civil Law (Written Law)
Rechtstaat (Immanuel Kant &
Rule of Law (AV. Dicey)
Friedrich Julius Stahl)
Tidak ada pemisahan Per- Peradilan Administrasi yg
adilan Umum & Administrasi. terpisah.
Supremasi hukum (legal supremacy); Tidak ada kekuasaan yg
sewenang2 (absence of arbitrary power); Kedudukan yg sama di
depan hukum (equality before the law); Jaminan HAM;
Pembagian kekuasaan (division/separation of power).

12. Negara Hukum Indonesia
 Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat),
bukan berdasarkan atas kekuasaan (Machtsstaat).
 3 Asas Pokok Negara Hukum (Prajudi A):
 Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli)  monopoli
penggunaan kekuasaan dan paksaan untuk membuat
orang menaati apa yang menjadi keputusan penguasa.
 Asas persetujuan rakyat  peraturan yg dibuat tanpa
perintah/kuasa UU adalah tidak sah. Ingat prinsip No
Taxation without Representation.
 Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap)  Rakyat
dan penguasa Negara bersama- sama merupakan suatu
persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal partnership).

13. Parlementer: sistem pemerintahan dmn pemerintah
(eksekutif) bertanggungjawab kpd
parlemen (legislatif). Cirinya:
 Kekuasaan Kepala Negara merupakan kekuasaan nominal (hanya
merupakan figur kepemimpinan formal & seremonial; hanya sbg
lambang), shg kekuasaan politiknya dalam pemerintahan relatif
kecil.
 Pelaksana dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan
adalah PM bersama para menteri (Kabinet),
 Kedudukan Kabinet tergantung pada dukungan Parlemen, dan
Kabinet akan jatuh apabila Parlemen menarik dukungannya.
 Parlemen dapat dibubarkan oleh Kepala Negara atas usul PM;
sebaliknya Kabinet dapat dijatuhkan oleh Parlemen melalui mosi
tidak percaya (vote of non-confidence).

14. Presidensial: sistem pemerintahan dmn Kepala
Pemerintahan dipegang oleh Presiden,
dan pemerintah tidak bertanggung jwb
kepada Parlemen. Cirinya:
 Presiden disamping sebagai Kepala Negara, juga sebagai Kepala
Pemerintahan yg mempunyai kekuasaan politik secara riil.
 Kedudukan Presiden tidak tergantung pada Parlemen, dan tidak
dapat dijatuhkan, kecuali atas tuduhan melakukan kejahatan yg luar
biasa.
 Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen.
 Presiden dan Parlemen dipih untuk waktu dan jangka waktu
tertentu, sehingga tidak dapat bubar sewaktu-waktu.

15.  Ditinjau dari tujuannya, untuk
menjamin hak warga negara dari
tindakan sewenang-wenang penguasa
demi terselenggaranya kepentingan /
kesejahteraan masy.
 Ditinjau dari penyelenggaraan
pemerintahan, untuk menjadi landasan
struktural bagi organ negara dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan.

16.  Dokumen nasional berisi perjanjian luhur,
kesepakatan politik / hukum / sosek yg
menjadi tujuan negara.
 Piagam kelahiran baru (a birth certificate of
new state).
 Sumber Hukum Tertinggi, sekaligus sbg tools of
social engineering dlm merespon perubahan
zaman.
 Identitas nasional & lambang persatuan.
 Sumber legitimasi kekuasaan negara.
 Fungsi simbolik sbg pusat upacara (center of
ceremony) dan keagungan bangsa.

17. o Tidak seorangpun penguasa yg akan mengambil hasil
pertanian dari siapapun tanpa membayar harganya seketika itu
juga kecuali jika si pemilik memberi izin menangguhkan
pembayaran (psl 28);
o Tidak seorangpun penguasa yg akan mengambil kuda atau
kendaraan dari seorang yg bebas (freeman) untuk keperluan
pengangkutan tanpa izin si pemilik (psl 30);
o Tidak seorangpun penguasa yg akan mengambil kayu-kayu
untuk keperluan raja tanpa persetujuan si pemilik;
o Tidak seorangpun pegawai kepolisian yg akan mengajukan
seorang di muka pengadilan atas tuduhan tanpa kesaksian
orang yg dipercaya (psl 38);
o Tidak seorang bebaspun (freeman) yg akan dimasukkan ke
dalam penjara atau dilarang berdiam di satu daerah tertentu
kecuali atas putusan oleh penguasa setempat atau dibenarkan
oleh aturan negara (psl 39);
o Kepada siapapun tidak dapat diingkari atau ditangguhkan
pelaksanaan haknya atas peradilan (psl 40).

18. Dasar Pemikiran
Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Perubahan Tujuan Perubahan
• Amandemen UUD 1945 Jumlah: • Kekuasaan tertinggi di Menyempurnakan aturan
• Penghapusan doktrin • 16 bab tangan MPR dasar:
Dwi Fungsi ABRI • 37 pasal • Kekuasaan yang sangat • Tatanan negara
• Penegakan hukum, • 49 ayat besar kepada Presiden • Kedaulatan Rakyat
HAM, dan pemberan- • 4 pasal A.P • Pasal-pasal multitafsir • HAM
tasan KKN • 2 ayat A.T • Pengaturan lembaga • Pembagian kekuasaan
• Otonomi Daerah • Penjelasan negara oleh Presiden • Kesejahteraan Sosial
• Kebebasan Pers melalui pengajuan UU • Eksistensi negara
• Mewujudkan kehidupan • Praktek ketatanegaraan demokrasi dan negara
demokrasi tidak sesuai dengan hukum
UUD 1945 • Sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan bangsa
Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis
Jumlah: • Sidang Umum MPR, 1999 • Tidak mengubah • Pasal 3 UUD 1945
• 21 bab Tgl.14-21 Okt 1999 Pembukaan UUD 1945. • Pasal 37 UUD 1945
• 73 pasal • Sidang tahunan • Tetap mempertahankan • TAP MPR
• 170 ayat MPR,2000 NKRI. No.IX/MPR/1999
• 3 pasal A.P. Tgl.7-18 Agt 2000 • Mempertegas sistem • TAP MPR 9
• 2 Pasal A.T. • Sidang tahunan presidensial. No.IX/MPR/2000
• Tanpa Penjelasan MPR,2001 • TAP MPR XI/2001
Tgl.1-9 Nov 2001 • Penjelasan UUD 1945
• Sidang tahunan ditiadakan, hal-hal
normatif masuk pasal.
MPR,2002
Tgl.1-11 Agt 2002 • Perubahan dilakukan
dengan cara adendum.

19. AMANDEMEN PERTAMA (9 pasal)
Psl yg di-
Perihal / Substansi
Amandemen
5 Kekuasaan Presiden
7 Masa Jabatan Presiden
9 Sumpah Presiden
13 Pengangkatan Duta dan Konsul
14 Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
15 Gelar, Tanda Jasa & Kehormatan
17 Menteri Negara
20 Persetujuan thd UU
21 Hak Inisiatif DPR

20. AMANDEMEN KEDUA (10 pasal)
Psl yg di-
Perihal / Substansi
Amandemen
18 Pemerintahan Daerah
19, 20, 22 DPR
25 Wilayah Negara
26, 27 Warga Negara dan Penduduk
28 Hak Asasi Manusia
30 Hankam Negara
Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu
36
kebangsaan

21. AMANDEMEN KETIGA (10 pasal)
Psl yg di-
Perihal / Substansi
Amandemen
1 Kedaulatan & Bentuk Negara
3 MPR
6 Presiden & Wapres
7 Pemberhentian Presiden / Wapres
8 Presiden Berhalangan
11 Perjanjain Internasional oleh Presiden
Pembentukan, Pengubahan & Pembubaran
17 Kementerian Negara
22 c/d DPD
22 e, 23a/c Pemilu
23 e/f/g BPK
24 Kekuasaan Kehakiman (MA dan KY)

22. AMANDEMEN KEEMPAT (12 pasal)
Psl yg di-
Perihal / Substansi
Amandemen
2 Susunan MPR
6a Pemilihan Presiden
8 Presiden Berhalangan
11 Pernyataan Perang, Perdamaian & Perjanjian
16 Dewan Pertimbangan (DPA hapus)
23 Mata Uang dan Bank Sentral
24 Kekuasaan Kehakiman
31, 32 Pendidikan & Kebudayaan
33, 34 Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sos.
37 Perubahan UUD
Aturan Peralihan Pasal I, II, III
Aturan Tambahan Pasal I, II

23.  Menjamin adanya kebebasan dari masing-
masing kekuasaan / menghindari terjadinya
interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yg
satu thd kekuasaan lain.
 Manusia yg mempunyai kekuasaaan cenderung
menyalahgunakan, tetapi manusia yg
mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan
menyalahgunakannya (power tends to corrupt,
absolute power corrupt absolutely).

24. INTI GAGASAN Demokrasi Konstitusional:
“Menciptakan Keseimbangan Dalam Interaksi
Sosial Politik (checks and balances)”
(antara pemerintah – masyarakat; eksekutif – legislatif;
atau kepentingan sosial ekonomi – kepentingan politik).
Upaya Membatasi Kekuasaan yg dipegang
Pemerintah.
Perlunya hukum sbg instrumen negara demokrasi.
Atau, hukum sbg alat untuk membatasi kekuasaan
suatu lembaga politik. Inilah yang pada prinsipnya
disebut dengan istilah negara hukum (rechtstaat).
Instrumen Hukum tsb adalah Konstitusi.

25.  Pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada Abad
Pencerahan (enlightenment).
 Lahir sbg hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan
kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi
kedalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US
Constitution 1789).
 Suatu negara dikatakan memiliki sistem checks n balances yg
efektif jika tidak ada 1-pun cabang pemerintahan yg
memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh
cabang lainnya (A government is said to have an effective
system of checks and balances if no one branch of government
holds total power, and can be overridden by another).
 Sistem checks n balances ini memiliki 2 komponen:hak untuk
ikut memeriksa/menilai/mengawasi/mencari konfirmasi
terhadap suatu keadaan (the right to check); serta alat
untuk mencari keseimbangan (the means to actively balance
out imbalances).

26.  7A – Presiden / Wapres dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
 7B – MK memeriksa, mengadili & memutus pendapat DPR
dalam 90 hari. Jika dikabulkan, DPR menyelenggarakan
sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian
kepada MPR. MPR menyelenggarakan sidang dalam 30 hari
setelah menerima usul DPR.
 7C – Presiden tidak dapat membekukan / membubarkan
DPR.
 Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat:
 Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian
internasional (Pasal 11).
 Menetapkan Perpu (Pasal 22 - dalam persidangan
berikut).
 23E – Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
 24A – Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada
DPR untuk mendapatkan persetujuan.

27.  Dengan pertimbangan DPR, Presiden dapat:
 Mengangkat Duta & Konsul (Pasal 13).
 Memberikan Amnesti & Abolisi (Pasal 14).
 Dengan pertimbangan MA, Presiden dapat:
 Mengangkat Grasi & Rehabilitasi (Pasal 14).
 20 – Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.
 20A – DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran & fungsi
pengawasan. Hak DPR lainnya: hak interpelasi, hak angket,
hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan,
hal menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
 22D – DPD ikut membahas & dapat melakukan pengawasan
atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah,
pembentukan/ pemekaran/ penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

30. Bagian 2
Penyelenggaraan Negara yg
Bersih & Bebas KKN
 Asas Umum Penyelenggaraan
Negara/Pemerintahan yg Baik;
 Akuntabilitas Kinerja;
 PTUN.
Free Powerpoint Templates Page 30

31. World Bank (UNDP) Konfernas GG 2001
1. Partisipasi 1. Partisipasi
2. Aturan Hukum (Rule of Law) 2. Penegakan hukum
3. Transparansi 3. Transparansi
4. Daya Tanggap 4. Kesetaraan
5. Berorientasi Konsensus 5. Daya tanggap
6. Keadilan 6. Wawasan kedepan
7. Efektivitas & Efisiensi 7. Akuntabilitas
8. Akuntabilitas 8. Pengawasan
9. Bervisi Strategis 9. Efektivitas & Efisiensi
10. Saling Keterkaitan 10. Profesionalisme
31

32. Birokrasi Masyarakat
(Fungsi Yan & Kesejahteraan) (Salus Populi Suprema Lex)
Discretionary Power
(Kewenangan Bertindak Secara Bebas)
Kemungkinan Penyimpangan
(perbuatan melanggar hkm /onrechmatige overheidsdaad ; perbuatan
menyalahgunakan wewenang / detournement de pouvoir ; perbuatan
sewenang-wenang / abus de droit)
Upaya Perlindungan
 Hukum Positif
 Etika / Asas atau Prinsip Pemerintahan Yang Baik (GG) 32

33. UU No. 28/1999 The Liang Gie Soerjono
• Kepastian Hukum • Pertanggung- • Legalitas
• Tertib jawaban • Kontinuitas
Penyelenggaraan • Pengabdian • Adaptasi
Negara • Kesetiaan • Moralitas
• Kepentingan Umum • Kepekaan • Efektivitas &
• Keterbukaan • Persamaan Efisiensi
• Proporsionalitas • Kepantasan • Legitimasi
• Profesionalitas • Kebersamaan
• Akuntabilitas dlm Keputusan
33

34. Taliziduhu Ndraha Taliziduhu Ndraha
• Memandang Jauh ke Depan • Noblesse Oblige
• Berpikir Panjang • Tat Twam Asi
• Belajar dari Sejarah • Omnipresence
• Kepastian dlm Perubahan • Good Governance
• Keserasian Tujuan dgn • Aktif – Positif
Motif/Cara/Alat • Dengan Sendirinya
• Profesionalisme • Sisa (Residu)
• Tanggung Jawab • Discretion/Freies Ermessen
• Kepatutan • Persatuan dlm Perbedaan
• Kebersamaan • Kepercayaan & Pengharapan
• Keterbukaan dlm Kekecewaan
34

35. • Noblesse Oblige, berarti “the moral obligation of the rich or
highborn to display honorable or charitable conduct”. Jabatan
memberi seseorang social reward berupa status nobility,
keagungan, terhormat, tersanjung, shg ybs dituntut berperilaku
terhormat juga.
• Tat Twam Asi, yg scr harfiah berarti “kamulah itu”. Maknanya:
setiap jiwa-atman, setiap orang betapapun hina dinanya, adalah
bagian / bayangan Brahmana yg mahaluhur. Artinya, jiwa
manusia lbh bernilai ketimbangmateri.
• Omnipresence, artinya serba hadir, tidak terikat ruang dan
waktu.
35

36.  Kepastian Hukum (Rechtszekerheid):
 Menghendaki dihormatinya hak yg telah diperoleh
seseorang berdasarkan keputusan badan/pejabat TUN.
Keputusan harus mengandung kepastian & tidak akan
dicabut kembali, bahkan sekalipun keputusan itu
mengandung kekurangan
 Contoh 1: Putusan Dewan Banding Pusat (Centrale Raad van
Beroep), 23 Januari 1956, yg menyatakan bahwa Keputusan
pemecatan seorang PNS tidak boleh berlaku surut.
 Contoh 2: Putusan Dewan Banding Perdagangan dan
Industri, 26 Juni 1957, yg menyatakan bahwa suatu ijin tidak
boleh ditarik kembali, walaupun kemudian diketahui bahwa
ijin itu mengandung kesalahan / kekeliruan yg dilakukan
sendiri oleh instansi yg mengeluarkan ijin tsb.
36

37.  Bertindak Cermat (Zorgvuldigheids):
 Menghendaki administrasi negara senantiasa bertindak
secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi
masyarakat.
 Contoh 1: Putusan Hoge Raad, 9-1-1942, memutuskan
bahwa terhadap jalan yg rusak atau berlubang, pemerintah
wajib memberi tanda peringatan sehingga dapat diketahui
oleh para pemakai jalan.
 Contoh 2: Putusan Mahkota, 14-8-1970: dengan maksud
mencegah kerusakan & penyakit gigi, pemerintah
memerintahkan agar memasukkan bahan flouride ke dalam
air minum. Ternyata, tidak semua orang tahan dengan
bahaan ini, shg mereka menuntut diberi kesempatan yg
sama untuk memperoleh air yg tidak dicampur flouride.
Perintah itu kemudian dinyatakan Batal. 37

38.  Tidak mencampuradukkan kewenangan (het
verbod detournement de pouvoir):
 Menghendaki agar dalam mengambil keputusan, badan /
pejabat administrasi negara tidak menggunakan
kewenangan diluar maksud pemberian wewenang tsb.
 Contoh: Putusan Mahkota, 8-6-1965: Seseorang yg telah
memiliki ijin penggalian tanah bertengkar dengan si
pemilik tanah. Dengan alasan untuk mengakhiri sengketa
itu, Dewan Propinsi menarik kembali ijin yg telah
diberikan. Hal ini oleh Mahkota dinilai sebagai
detournement de pouvoir, sebab sengketa itu harus
diselesaikan melalui peradilan perdata.
38

39.  Permainan yg layak (fair-play):
 Menghendaki agar badan / pejabat administrasi negara
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yg benar dan adil.
 Contoh: Putusan Mahkota, 17-10-1970: Seorang pemilik tanah
mengajukan keberatan kepada Dewan Kota thd rencana
pembangunan kota, karena dikhawatirkan ia tidak dapat
mendirikan bangunan diatas tanahnya. Oleh Dewan Kota,
keberatan tsb dianggap tidak beralasan karena tidak ada
larangan mendirikan bangunan. Beberapa waktu kemudian si
pemilik tanah baru tahu bahwa rencana pembangunan kota
meliputi lahan miliknya. Ia langsung melakukan banding kepada
Mahkota meskipun batas waktu yg ditentukan telah lewat, yg
dikabulkan oleh Mahkota  bdk. Pasal 55 PTUN.
39

40.  Keadilan / Kewajaran:
 Menghendaki agar dalam melakukan tindakannya,
badan/pejabat administrasi negara tidak berlaku
sewenang-wenang.
 Contoh: Putusan Kroon, 29-6-1966: Permohonan seorang
gadis Indonesia untuk bertempat tinggal di Nederland,
ditolak oleh Menteri Kehakiman dengan alasan akan
mengalami kesulitan asimilasi. Keputusan ini dibatalkan
karena ternyata gadis tadi mahir bahasa Belanda dan
sudah lama tinggal disana.
40

41.  Meniadakan akibat keputusan yg batal (undoing
the consequences of annulled decision):
 Menghendaki agar jika terjadi pembatalan atau keputusan
badan/pejabat administrasi negara, maka akibat dari
keputusan yg dibatalkan itu harus dihilangkan dan yg
bersangkutan diberi ganti rugi.
 Contoh: Putusan Centrale Raad van Beroep, 20-9-1920:
Seorang pegawai yang dipecat, tetapi setelah melalui
proses pemeriksaan pengadilan ternyata tidak melakukan
kesalahan, ia berhak atas kedudukan semula pada
instansinya, rehabilitasi nama baik, serta ganti rugi yg
timbul karena pemecatannya.
41

42.  Modul LAKIP Kementerian PAN, 2010: “kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab &
menerangkan kinerja & tindakan seseorang/badan hukum/
pimpinan kolektif suatu organisasi kpd pihak yg memiliki hak
atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
 Tri Widodo WU: Soft System – Soft Culture – Soft Control untuk
menjamin berfungsinya organisasi  jangan direduksi menjadi
perangkat keras pengendalian melalui instrumen pelaporan yg
kaku. Akuntabilitas = setiap upaya memberi nilai tambah thd
tanggungjawab jabatan; setiap upaya menegakkan norma;
setiap upaya menghindari penyimpangan & perangkap jabatan;
termasuk keteladanan (exemplary paragon), kepedulian &
kebersamaan (care and share), keakraban (costumer intimacy),
kedekatan (getting closer to the public), & kepercayaan timbal
balik (reciprocal trust).
42

43. 43

44. RENSTRA
INDIKATOR
RENJA
KINERJA:
PENETAPAN INPUT
KINERJA
PROSES
PENGUKURAN OUTPUT
KINERJA OUTCOMES
EVALUASI
BENEFIT
IMPACT
LAKIP 44

45. SISTEM UU 25/2004
Inpres 7/ 1999 UU 17/ 2003
PERENC. P. NAS
RPJP
-N
SISTEM SISTEM
-D
AKIP PENGANGGARAN
- KL
RENCANA -D
KERANGKA
-N PENG. JANGKA
-D
RPJM STRATEGIS - SKPD
MENENGAH
- dll
-P
- KL RENCANA RENCANA PAGU ANGGRN
-D KERJA KINERJA
- SKPD
RENCANA
umpan balik
KERJA DAN - KL
DPR/D
(?) PENETAPAN ANGGARAN - SKPD
(Persetujuan
KINERJA Anggaran)
RENCANA Inpres 5/2004
RENCANA AKSI
AKSI
(OPRNAL PLAN) PENGUKURAN
KINERJA
SISTEM PERENC P. NAS,
SISTEM AKIP, SISTEM LAKIP LAPORAN
BPK
KEUANGAN
PENGANGGARAN (Audit)
EVALUASI AKUN
TABLTS KINERJA LKKIP UU 1/ 2004
45
Designed by SR

46. Administratief Beroep vs Rechtspraak dlm PTUN
Peradilan
TUN
Atasan Pejabat /
Badan TUN
TIDAK
Banding vertical SELESAI ?
Pejabat /
Badan TUN
Keberatan
Prosedur
SK
BAPEK, MPP/BPSP, Badan
Penyelesaian Sengketa
Pegawai / Pertanahan / Pengadaan
Masyarakat Barang dan Jasa, Perijinan,
Banding horizontal
Perburuhan, dsb.

47. Obyek Sengketa TUN: Keputusan
 Istilah lain: Penetapan, Beschikking (Bld) / Acte
Administratief (Prc) / Verwaltungsakt (Jrm)
 Definisi:
Perbuatan hukum publik bersegi satu (perbuatan sepihak
dari pemerintah), dan bukan merupakan hasil persetujuan
dua belah pihak.
Sifat hukum publik diperoleh berdasarkan wewenang /
kekuasaan istimewa.
Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan
hubungan hukum.
Bersifat Konkrit, Individual & Final.

48. TERMASUK dlm Keputusan
(Ps 1 ay. 3 – Ps 2 + Ps 3 – Ps 49 – Penj. Um. 1)
 Jika Pejabat/Badan TUN tidak mengeluarkan
keputusan sedang hal itu menjadi kewajibannya, hal
tersebut disamakan dengan Keputusan (Pasal 3).
 Jika Pejabat / Badan TUN tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohon sedang jangka waktu yang ditentukan telah lewat,
Pejabat/Badan TUN tadi dianggap menolak mengeluarkan
keputusan;
 Dalam hal jangka waktu tidak ditentukan, maka setelah lewat
4 bulan sejak diterimanya permohonan, Pejabat / Badan TUN
tadi dianggap telah mengeluarkan keputusan.

49. TIDAK Termasuk Keputusan
 KTUN yg merupakan perbuatan Hukum Perdata, merupakan
pengaturan yg bersifat umum, masih memerlukan persetujuan,
yg dikeluarkan berdasar ketentuan KUH Perdata/ Pidana, yg
dikeluarkan atas hasil pemeriksaan Badan peradilan, mengenai
Tata Usaha ABRI, Keputusan Panitia Pemilihan Umum (Pasal 2).
 KTUN berdasarkan peraturan perundangan yg dikeluarkan:
 Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau
keadaan luar biasa yang membahayakan.
 Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum (Pasal 49).
 Sengketa administrasi di lingkungan TNI dan dalam soal-soal
militer yg menurut UU No 16/1953 & UU No 19/1958, diperiksa,
diputus & diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Militer
(Penjelasan Umum angka 1).

50. GUGATAN - 1
 Dapat diajukan jika Keputusan TUN MERUGIKAN
KEPENTINGAN seseorang / badan hukum tertentu yg bersifat
LANGSUNG TERKENA, tidak terselubung dibalik kepentingan
orang lain.
 Harus diajukan secara TERTULIS, berisi :
 Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat /
kuasanya.
 Nama, jabatan dan domisili tergugat.
 Isi gugatan.
 Dasar / alasan menggugat.
 Isi gugatan :
 Tuntutan untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH.
 Dengan atau tanpa disertai tuntutan GANTI RUGI dan / atau
REHABILITASI.

51. GUGATAN - 2
 Dasar / alasan menggugat:
 Keputusan TUN BERTENTANGAN dengan peraturan
perundangan, baik secara prosedural / formal maupun
secara material / substansial.
 Badan atau pejabat TUN TIDAK BERWENANG mengeluarkan
keputusan, baik secara materiale, temporis, maupun loci.
 Badan atau pejabat TUN menggunakan wewenangnya
UNTUK TUJUAN LAIN dari maksud diberikannya wewenang
tersebut. Artinya, telah terjadi penyalahgunaan wewenang.
 Badan atau pejabat TUN seharusnya TIDAK SAMPAI KEPADA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN tsb. Artinya, Badan / Pejabat
TUN berbuat sewenang-wenang.

52. Tenggang Waktu Gugatan
 Setelah tenggang waktu lewat, maka keputusan TUN akan
memiliki kepastian hukum.
 Batas tanggal pengesahan / pengundangan biasanya dijadikan
titik tolak perhitungan.
 Pasal 55 UU PTUN: gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat TUN. Ini berarti
yg dipakai adalah Teori Penerimaan / Ontvangtstheorie 
dihitung sejak hari diterimanya keputusan atau sepatutnya
dianggap telah menerima.
 Teori lain: Pengiriman (Verzendtheorie)  dihitung sejak hari
disampaikannya keputusan kepada ybs. Patokannya adalah
stempel pos.

53. Bagian 3
Peraturan
Perundang-Undangan
Free Powerpoint Templates Page 53

54. GRUND NORM
UUD
TATA HUKUM
GENERAL NORM
REGELING “Hukum In abstracto”
Melaksanakan suatu
peraturan ke dalam BESCHIKKING INDIVIDUAL NORM
suatu hal yg nyata “Hukum Inconcreto”
(konkrit)
Hans Kelsen: General theory of law and state (teori tangga/stufenbau)
Psl 3 UU 10/2004: UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Per-UU-an.

55. Peraturan (Regeling) Keputusan (Beschikking)
Bersifat menetapkan (declaratory,
Bersifat mengatur (regulatory)
executory)
Bersifat umum, baik substansi Bersifat konkrit (materinya), dan
/ materi maupun subyeknya. individual (subyeknya)
Bertingkat (Tata Urut) Tidak Bertingkat
Judicial Review ke MK (untuk Gugatan ke PTUN atau Upaya
UU), atau MA (dibawah UU) Administratif melalui Atasan.

56. Sejak berlakunya UU No. 10/2004, maka:
 Ada penegasan antara Beschikking dengan
Regeling  Keputusan tidak dpt lagi bersifat
regulatory / regulerend, tapi hanya declaratoir
atau penetapan.
 Adanya quasy reglementaire berupa Peraturan
Kebijaksanaan, yakni Keputusan2 yg tidak
mendapatkan atribusi dari peraturan per-UU-an yg
lebih tinggi (Ermessen – discretionary power).

57. Tap MPRS No. Tap MPR No.
UU No. 10/2004
XX/1966 III/2000
UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945
Ketetapan MPR Ketetapan MPR UU / Perpu
UU UU PP
Perpu Perpu Peraturan Presiden
PP PP Perda
Keppres Keppres / Inpres
Perda

58.  Apakah UU No. 10/2004 tidak melanggar adagium
Lex Superiori Derogat Legi Inferiori?
 Dkl, apakah UU tsb tidak cacat yuridis, shg harus
dinyatakan nietig?
Lihat TAP MPR No. I/2003 tentang Peninjauan thd
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR-
RI Tahun 1960 – 2002.

59. Pasal 1: TAP yg dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8
Ketetapan).
Pasal 2: TAP yg dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3
Ketetapan).
Pasal 3: TAP yg dinyatakan tetap berlaku s/d terbentuknya
Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan).
Pasal 4: TAP yg dinyatakan tetap berlaku s/d terbentuknya UU
(11 Ketetapan).
Pasal 5: TAP yg dinyatakan masih berlaku s/d ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5
Ketetapan).
Pasal 6: TAP yg dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum
lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut,
maupun telah selesai dilaksanakan (104).

60. 1. TAP MPRS No. XXIX/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
2. TAP MPR No. XI/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. TAP MPR No. XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan,Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam
Kerangka NKRI.
4. TAP MPR No. III/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. TAP MPR No. V/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional.
6. TAP MPR No. VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan POLRI.
7. TAP MPR No. VII/2000 Tentang Peran TNI dan Peran POLRI.
8. TAP MPR No. VI/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. TAP MPR No. VII/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan
10. TAP MPR No. VIII/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
11. TAP MPR No. IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

61.  UUD 1945;
 Ketetapan MPR;
 Undang-Undang/Perpu;
 Peraturan Pemerintah;
 Peraturan Presiden;
 Perda Provinsi; dan
 Perda Kabupaten/Kota. 61

62. Yang dimaksud dengan “TAP MPR” adalah TAP
MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/2003 tentang
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP
MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.
62

63. Bagian 4
Kelembagaan Negara /
Pemerintahan
Free Powerpoint Templates Page 63

64. • Strategic apex is charged with
ensuring that the organization serve
its mission in an effective way, and
also that is serve the needs of those
who control or other wise have power
over the organization.
• Operating core of the organization
encompasses those numbers who
perform the basic work related directly
to the product and services.
• Middle line. The strategic apex is
joined to the operating core by the
chain of middle line managers with
formal authority.
• Technostructure. The control analyst
of the techno-structure serves to affect
certain forms of standardization in the
organization.
• Supporting Staff: A glance at the
chart of almost any large
contemporary organization reveals a
great number of units, all specialized,
that exist to provide support to the
organization out side its operating
workflow. 64

65. Struktur Kelembagaan Neg./Pem.
UUD 1945
Presiden/
BPK Wakil DPR MPR DPD MA MK
Presiden
KPU Bank Kementerian
Negara badan-badan lain KY
Sentral yang fungsinya
Dewan
Pertimbangan berkaitan dengan
TNI/POLRI
kekuasaan
kehakiman PUSAT
LPNK
LNS
Lingkungan
PERWAKILAN PEMDA Peradilan DAERAH
BPK PROVINSI
PROVINSI Umum
KPD DPRD
Agama
PEMDA Militer
KAB/KOTA TUN
KPD DPRD
65

66. Kelembagaan Tingkat Pusat
1. Lembaga KEPRESIDENAN dibantu oleh WAKIL PRESIDEN
2. Unsur Pembantu Presiden: Menteri Negara.
3. KESEKRETARIATAN Lembaga Negara:
o Sekretariat Jenderal MPR.
o Sekretariat Jenderal DPR & DPD.
o Sekretariat Jenderal BPK.
o Sekretariat Jenderal MA.
4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
5. Organisasi EKSTRA STRUKTURAL yg dibentuk Pemerintah:
Dewan, Badan, Panitia, Komisi, Kelompok Kerja.
6. PERWAKILAN RI di Luar Negeri :
o Perwakilan Diplomatik.
o Perwakilan Konsuler.
66

67. URUSAN • LUAR NEGERI
YG NOMENKLATURNYA • DALAM NEGERI
DISEBUTKAN DALAM • PERTAHANAN
UUD 1945 TRIUM VIRAT
(3 URUSAN)
• PERTAMBANGAN
• AGAMA
• ENERGI
• HUKUM
• PU
• KEUANGAN
URUSAN • TRANSMIGRASI
• KEAMANAN
• TRANSPORTASI
YG RUANG • HAM
• INFORMASI
LINGKUPNYA • PENDIDIKAN
URUSAN • KOMUNIKASI
• KEBUDAYAAN
DISEBUTKAN DALAM • PERTANIAN
PEMERINTAHAN • KESEHATAN
• PERKEBUNAN
UUD 1945 • SOSIAL
• KEHUTANAN
(46 URUSAN) • NAKER
(25 URUSAN) • PETERNAKAN
• INDUSTRI
• KELAUTAN
• PERDAGANGAN
• PERIKANAN
URUSAN • PPN • INVESTASI
• APARATUR NEGARA • KOPERASI
DLM RANGKA • KESEKRET. NEGARA • UKM
PENAJAMAN • BUMN • PARIWISATA
KOORDINASI & • PERTANAHAN • PP
• KEPENDUDUKAN • PEMUDA
SINKRONISASI • LH • OLAH RAGA
PROGRAM PEMERINTAH • ILMU67
PENGETAHUAN • PERUMAHAN
(18 URUSAN) • TEKNOLOGI • PKDT
67

68. Kementerian Negara
 Penafsiran dari kadar Urgensi:
 Pola 1: Urusan yg nomenklaturnya disebutkan dalam UUD
1945  Wajib (obligatory).
 Pola 2: Urusan yg ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD
1945  Perlu (optional).
 Pola 3: Urusan dalam rangka penajaman koordinasi program
 Dapat dibentuk (optional).
 Pola 4: tidak jelas pengaturannya  kementerian
koordinator (3 buah).
 Penafsiran dari aspek kuantitas:
 Di Jepang, jumlah kementerian adalah 17 (2007) dan
mengecil menjadi 12 (2010). Indonesia menggunakan pola
maksimal, yakni 34.
 Perbandingan kementerian Pola 3 dengan Pola 1 + 2 saat ini
11 : 20. Sebaiknya, pola 3 cukup 1/4 atau bahkan 1/5 dari
Pola 1 + 2, karena “hanya” bersifat penajaman. 68

69. Reformasi Kelembagaan Pusat
 UU No. 19/2008 sbg tonggak penataan kelembagaan
 harus diikuti dengan penataan lembaga selain
kementerian secara komprehensif, mencakup: LPNK,
LNS, Sekretariat Lembaga Negara, Kejagung/TNI/Polri,
Perwakilan RI di LN, BI dan UMN, dll.
 Lembaga yg menjalankan urusan penajaman koordinasi
tidak harus diwadahi dalam bentuk kementerian,
namun bisa juga dalam wadah LPNK atau LNS sbg
executing agency.
 Restrukturisasi Kementerian yg ada saat ini.
 Merger dengan LPNK atau LNS yg relevan.
 Perlu Grand Design reformasi kelembagaan Pusat.
69
69

70. Lembaga Pemerintah
Setingkat MENTERI
 JAKSA AGUNG
 BADAN INTELIJEN NEGARA
 SEKRETARIS KABINET
 UKP4
70

71. Nama LPNK & Kementerian
Koordinatornya - 1
NO NAMA LPNK DIKOORDINASIKAN
1 LAN
2 BKN
MENTERI PAN & RB
3 BPKP
4 ANRI
5 LAPAN
6 BAPETEN
7 BATAN
8 LIPI MENRISTEK
9 BSN
10 BPPT
11 BAKOSURTANAL
71

72. Nama LPNK & Kementerian
Koordinatornya - 2
NO NAMA LPNK DIKOORDINASIKAN
12 BKKBN
MENTERI KESEHATAN
13 BPOM
14 BNP2TKI MENAKERTRANS
15 BAPPENAS
16 BPS MENTERI PPN
17 LKPP
18 BASARNAS MENTERI
19 BMKG PERHUBUNGAN
20 BNPB MENKO KESRA
21 BNPT MENKO POLKAM
72

73. Nama LPNK & Kementerian
Koordinatornya - 3
NO NAMA LPNK DIKOORDINASIKAN
22 LEMBAGA SANDI NEGARA
MENTERI PERTAHANAN
23 LEMHANNAS
24 BNN KAPOLRI
25 PERPUSNAS MENDIKNAS
26 BADAN PENGELOLA PERBATASAN MENDAGRI
27 BPN BPN
28 BKPM BKPM
29 BIN BIN
Catatan: LPNK yg tidak dikoordinasikan oleh Menteri
73

74. Perumpunan LPNK
 Rumpun penelitian/pengkajian : LAN, LIPI,
BPPT, BATAN;
 Rumpun pendukung manajemen
pemerintahan : LAN, BKN, BPKP, LKPP;
 Rumpun pendukung substansi
pemerintahan : BPS, BKKBN, BMKG; dan
 Rumpun pelayanan/regulasi : BPN, BPOM,
BNP2TKI.
74

75. LPNK dlm Kerangka Teori
Henry Mintzberg
 Technostructure: BPKP, Lemsaneg, LAN,
Lemhanas, LIPI, LKPP, Bappenas.
 Middleline: BKKBN, Bakosurtanal, BKPM.
 Supporting: BKN, ANRI, BPS, Batan, BIN,
Perpusnas, BPPT, LIPI, LAN, BKPM, dan
Sekjen Wantanas.
 Operating: BSN, Bapeten, LAPAN, LIPI,
BKPM, BPOM, BMKG, BaSARnas, BNP2TKI,
BNN, BNPT, BNPB.
75

76. Hubungan LPNK dg Kementerian
76

77. LPNK sbg Special Agency
 Lebih Berbasis Kompetensi / Keahlian:
 Menangani tugas spesifik tertentu yg bersifat
keahlian;
 Tidak ditangani oleh kementerian karena bukan
urusan pemerintahan;
 Bersifat lintas kementerian;
 Tidak menangani fungsi regulasi publik (pouvoir
reglementair).
 Fokus pada Fungsi:
 Pengkajian/penelitian;
 Pemberian dukungan manajemen pemerintahan;
 Pemberian dukungan substansi pemerintahan. 77

78. Problem Kelembagaan LPNK - 1
 Besaran organisasi LPNK sangat beragam &
tidak konsisten:
o Wakil Kepala LPNK (6 lembaga);
o Jumlah Deputi sangat beragam, jumlahnya antara
3-9 Deputi. Terbanyak (9 Deputi) adalah Bappenas
dan 6 Deputi di BIN dan BKPM;
o 7 Lembaga yg memiliki Inspektorat Utama;
o Staf ahli juga dimiliki beberapa lembaga seperti di
BIN, Lemhanas, Wantanas, Bappenas;
o Struktur kelembagaan di BIN hampir sama dengan
kementerian kelompok III;
o Wantanas, Kepala lembaga adalah Sekjen.
78

79. Problem Kelembagaan LPNK - 2
 Secara jumlah mendekati jumlah
kementerian.
 Urusan yg ditangani berhimpitan dengan
urusan kementerian.
 Sama-sama bertanggungjawab kepada
Presiden.
 Ketidakjelasan batasan, mekanisme dan sifat
urusan yg dikoordinasikan oleh Menteri.
 Tumpang tindih tugas dan fungsi antara
LPNK dengan kementerian dan LNS.
79

80. Inflasi LNS - 1
 KomisiYudisial  UU No. 22/2004
 Komisi Pemilihan Umum  UU No. 12/2003
 Komnas HAM  UU No. 39/1999
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha  UU No. 5/1999
 Komisi Penyiaran Indonesia  UU No. 32/2002
 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / KPK  UU
No 30/2002
 Komisi Perlindungan Anak  UU No. 23/2002
 Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi  UU No. 27/2004
 Komnas Anti Kekerasan Thd Perempuan  Keppres No.
181/1998
 Komisi Ombudsman Nasional  Keppres No. 44/2000
 Komisi Kepolisian  UU No. 2/2002
 Komisi Kejaksaan  UU No. 16/2004
 Komisi Hukum Nasional  Keppres No. 15/2000 80

81. Inflasi LNS - 2
 Dewan Pers  UU No. 40/1999
 Dewan Pendidikan  UU No. 20/2003
 Dewan Pembina Industri Strategis  Keppres No. 40/1999
 Dewan Riset Nasional  Keppres No. 94/1999
 Dewan Buku Nasional  Keppres No. 110/1999
 Dewan Maritim Indonesia  Keppres No. 161/1999
 Dewan Ekonomi Nasional  Keppres No. 144/1999
 Dewan Pengembangan Usaha Nasional  Keppres No. 165/1999
 Dewan Gula Nasional Keppres No. 23/2003
 Dewan Ketahanan Pangan  Keppres No. 132/2001
 Dewan Pengembangan Kws Tmr Indonesia  Keppres No. 44/2002
 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah  Keppres No. 151/2000
 Dewan Pertahanan Nasional  Keppres No. 3/2003
 Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional  Keppres No. 132/1998
 Komite Nasional Keselamatan Transportasi  UU No. 41/1999
 Komite Antar Dept. Bidang Kehutanan  Keppres No. 80/2000
 Komite Akreditasi Nasional  Keppres No. 78/2001
 Komite Penilaian Independen  Keppres No. 99/1999
 Komite Olahraga Nasional Indonesia  Keppres No. 72/2001
 Komite Kebijakan Sektor Keuangan  Keppres No. 89/1999
 Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran  PP No. 102/2000 81

82. 5 Alasan Pembentukan Lembaga
Ad-hoc di Inggris
 The need to provide cultural or personal services supposedly
free from the risk of political interference. Contoh: BBC
(British Broadcasting Corporation);
 The desirability of non-political regulation of markets.
Contoh: Milk Marketing Boards;
 The regulation of independent professions such as medicine
and the law. Keperluan mengatur profesi yg bersifat
independen seperti di bidang hukum kedokteran;
 The provisions of technical services. Contoh: Forestry
Commission;
 The creation of informal judicial machinery for settling
disputes. Terbentuknya institusi yg berfungsi sbg alat
perlengkapan semi-judisial untuk menyelesaikan sengketa di
luar peradilan sbg alternative dispute resolution (ADR). 82

83. Bgmn dengan Indonesia?
 Adakah pertimbangan obyektif teknokratik
pembentukan LPNK/LNS?
 Wujud rendahnya kinerja Kementerian &
ketidakpercayaan thd Kementerian?
 Menciptakan sistem kekuasaan berlapis utk
memperkuat posisi & daya tawar politis?
83

84. Organisasi Perangkat Daerah
UU 22/1999 UU 32/2004
Psl. 60 s.d Psl. 68, Psl. 66 serta Psl. 120 s.d Psl. 128:
Psl 120: PERANGKAT PROV:
• Sekretariat Daerah;
• Sekretariat Daerah; • Sekretariat DPRD;
• Dinas Daerah; • Dinas Daerah;
• Lembaga Teknis Daerah; • Lembaga Teknis Daerah;
• Camat;
• Satuan Polisi Pamong Praja PERANGKAT KAB/KOTA:
• Sekretariat Daerah;
• Sekretariat DPRD;
• Dinas Daerah;
• Lembaga Teknis Daerah;
PP NO. 8/2003
• Kecamatan;
PP 41/2007 • Kelurahan.
8

85. Penataan OPD
UU Keolahragaan
UU Keuangan
UU KPI Penataan
Organisa UU BNN
si Pemda
UU Penyuluhan (PP 38 &
41 Thn UU Ketahanan
2007) Pangan
UU Kepegawaian
PP Pengawasan
PP Satpol PP
85

86. Bagian 5
Manajemen Pemerintahan
Free Powerpoint Templates Page 86

87.  Proses
yg menyangkut upaya yg dilakukan untuk
mengantisipasi kecenderungan di masa yg akan
datang dan penentuan strategi / taktik yg tepat
untuk mewujudkan target & tujuan organisasi.
 Kegiatan yg dilakukan:
 Menetapkan tujuan dan target bisnis,
 Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan
target bisnis tersebut,
 Menentukan sumber-sumber daya yg diperlukan,
 Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam
pencapaian tujuan dan target bisnis.

88.  Proses yg menyangkut bagaimana strategi / taktik yg telah
dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah
struktur organisasi yg tepat dan tangguh, sistem dan
lingkungan organisasi yg kondusif, dan dapat memastikan
bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara
efektif & efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
 Kegiatan yg dilakukan:
 Mengalokasikan sumber daya, merumuskan &
menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yg
diperlukan,
 Menetapkan struktur organisasi yg menunjukkan adanya
garis kewenangan dan tanggungjawab,
 Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja,
 Kegiatan penempatan SDM pada posisi yg tepat.

89.  Prosesimplementasi program agar dapat
dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi
serta proses memotivasi agar semua pihak dapat
menjalankan tanggungjawabnya dengan
produktifitas yg tinggi.
 Kegiatan yg dilakukan:
 Mengimplementasikan proses kepemimpinan,
pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga
kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam
pencapaian tujuan,
 Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai
pekerjaan,
 Menjelaskan kebijakan yg ditetapkan.

90.  Prosesyg dilakukan untuk memastikan seluruh
rangkaian kegiatan yg telah direncanakan,
diorganisasikan & diimplementasikan dapat
berjalan sesuai dengan target sekalipun berbagai
perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi.
 Kegiatan yg dilakukan:
 Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan /
target bisnis sesuai dengan indikator yg ditetapkan,
 Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas
penyimpangan yg mungkin ditemukan,
 Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai
masalah yg terkait dengan pencapaian tujuan / target
organisasi.

91. Manajer = seorang yg bekerja dengan memanfaatkan
bantuan orang lain dengan cara mengkoordinasikan
kegiatan & pekerjaan mereka guna mencapai sasaran
& tujuan organisasi/perusahan.
 Interpersonal Roles  melibatkan hubungan
dengan pihak lain, baik tugas yg bersifat seremonial
atau simbolis.
 Figurehead: Symbolic head; obliged to perform a number
of routine duties of a legal or social nature.
 Leader: Responsible for the motivation of subordinates;
responsible for staffing training, and associated duties.
 Liaison: Maintain self-developed network of outside
contacts and informers who provide favors and
information.

92.  InformationalRoles  menerima,
mengumpulkan, dan menyebarkan informasi
kepada seluruh anggota organisasi.
 Monitor: Seeks and receives wide variety of internal
and external information to develop thorough
understanding of organizations and environment.
 Disseminator: Transmits information received from
outsiders or subordinates to members of the
organization.
 Spokesperson: Transmits information to outsiders
on organization's plans, policies, results, etc.

93. Roles  membuat pilihan dalam
 Decisional
pengambilan keputusan terhadap suatu
permasalahan.
 Enterpreneur: Searches opportunities and initiates
improvement projects.
 Disturbance-handler: Responsible for corrective
action when organization faces important,
unexpected disturbances.
 Resource-Allocator: Responsible for the allocations of
organizational resources of all kinds.
 Negotiator: Responsible for presenting the
organization at major negotiations.

94.  TechnicalSkill = pengetahuan dan kemahiran
dibidang spesialisasi tertentu.
 Human Skill = kemampuan bekerja secara
baik dengan orang lain secara individual atau
dalam kelompok.
 ConceptualSkill = kemampuan berfikir dan
konseptualisasi tentang situasi yg abstrak dan
rumit.

95. Top / Higher Abstrak / Generalis
MS (Managerial Skills)
Manager TS
Middle MS
TS
Manager
MS
Lower Manager (Technical Skills) TS Konkrit / Spesialis
Conceptual Skill Top / Higher Manager
Human Rel. Middle Manager
Skill
Technical Lower Manager
Skill

96. Semoga Bermanfaat …
Free Powerpoint Templates Page 96
96