1. PENINGKATAN
KOMPETENSI DAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH DAN
PENGAWAS SEKOLAH
Dr. Abi Sujak
DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009
1
2. RUANG LINGKUP MATERI PAPARAN
Standar Nasional Pendidikan;
Standar Kompetensi Pengawas dan Kepala
Sekolah;
Permendiknas No. 19/2007 Tentang Standar
Pengelolaan; Permendiknas No. 41/2007
Tentang Standar Proses
Leadership; 21st Century Skill; 21st Education
Model;
Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional;
2
3. KINERJA
P = f (A x M x O)
P (Performance/ Kinerja)
f (function/ perpaduan)
A (Ability/ Kemampuan)
M (Motivation/ Motivasi)
O (Opportunity/ Peluang)
3
4. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PP No. 19 Th 2005
STANDAR
PENILAIAN
PENDIDIKAN
STANDAR
PEBIAYAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA
STANDAR
ISI
STANDAR
NASIONAL
PENDIDIKAN
STANDAR
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
STANDAR
PROSES
STANDAR
KOMPETENSI
LULUSAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ADALAH KRITERIA MINIMAL TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM NEGARA KESATUAN
4
REPUBLIK INDONESIA
5. Permendiknas Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No 22/2006 Tentang Standar Isi;
2. Permendiknas No 23/2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Permendiknas No 12/2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/
Madrasah;
4. Permendiknas No 13/2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
5. Permendiknas No 16/2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;
6. Permendiknas No 19/2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendiknas No 20/2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Permendiknas No 24/2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Dikdas
dan Dikmen;
9. Permendiknas No 33/2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana PLB;
10. Permendiknas No 41/2007 Tentang Standar Proses;
11. Permendiknas No 24/2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi
Sekolah/ Madrasah;
12. Permendiknas No 25/2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah;
13. Permendiknas No 26/2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium
5
Sekolah/Madrasah;
1.
6. Permendiknas No. 12, 2007
KEPRIBADIAN
Untuk TK/RA dan
SD/MI
Minimum S1/D4
kependidikan dari
perguruan tinggi
terakreditasi
SOSIAL
SUPERVISI
AKADEMIK
SUPERVISI
MANAJERIAL
EVALUASI
PENDIDIKAN
PENELITIAN
PENGEMBANGAN
Untuk SMP/MTS, SMA/MA
dan SMK/MAK
minimum magister (S2)
kependidikan berbasis S1
dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan
pada perguruan tinggi
terakreditasi
KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH
Berstatus Guru >=8 tahun atau Kepala sekolah >=4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi
Miinimum III/c, Memiliki Sertifikat Pendidikan Fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan,
berusia <=50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas.
6
7. STANDAR KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH
KEPRIBADIAN
SOSIA
L
MANAJERIAL
SUPERVISI
KEWIRAUSAHAA
N
Permendiknas No. 13, 2007
S1/DIV kependidikan
ataunon-kependidikan pada
perguruan tinggi yang
terakreditasi
Pada waktu diangkat
sebagai kepala sekolah
berusia <=56 th
Pengalaman mengajar
>=5 tahun, Untuk TK/RA
>= 3 th
PNS minimum III/c,
Non-PNS disetarakan
dengan kepangkatan yang
dikeluarkan oleh yayasan
atau lembaga yang
berwenang
Memiliki Sertifikat pendidik dan
Sertifikat Kepala Sekolah sesuai
7
jenjang pendidikan
9. Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah …
kemampuan untuk
sabar
bekerja
dengan
orang lain
tersenyum
memecahkan
masalah
Mengorgani
sasi
Mendengar
aktif
berkomunikasi
10. Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah…
menjadi seorang pemimpin instruksional yang
mampu membuat siswa-siswanya mempunyai
kemauan belajar tinggi
membangun sebuah budaya di mana guru, orangtua, anggota
masyarakat dan siswa bekerja sama untuk mewujudkan visi
dan misi menjadi kenyataan
selalu tidak puas dengan status quo dalam proses kemajuan
sekolah
10
11. Kepemimpinan Kepala
Sekolah yang kreatif
membutuhkan…
Pengorbanan
Kebebasan
Kemampuan menentukan tujuan
Originalitas
Fleksibilitas
Kemauan yang besar
Kecerdasan
Motivasi diri
11
12. Perubahan Cara Pandang
“Kepemimpinan”
► Lama
► Baru
Top-down
Kerja KOLABORASI
Leadership bersumber pada
“Otoritas/ Kekuasaan”
Leadership bersumber pada
“Kompetensi”
Pendekatan pada
Pendekatan pada
“Siapa yg lebih berkuasa” “Siapa yg bisa berkuasa”
Principal is the leader
Principal is the leader of leaders
12
14. KEPALA SEKOLAH SEBAGAI
“PEMIMPIN INSTRUKSIONAL”
Fokus pada “hasil”
Fokus pada “Prestasi Siswa”
Fokus pada ‘proses pembelajaran tingkat tinggi’
akan terwujud jika teaching and learning menjadi
‘fokus utama sekolah’ dan ‘fokus utama
kepemimpinan kepala sekolah’
(Blase & Blase, 2003; Castallo, 2001; Lambert, 2003).
14
15. Semua berawal dari sebuah visi
Leadership is the capacity to translate
vision into reality
(kepemimpinan adalah kemampuan menerjemahkan visi
menjadi kenyataan)
Warren G. Bennis
15
20. Strategi Perubahan
► Strategi Proses
(perubahan perilaku)
Survey feedback
Team building
Process consultation
Quality of work life
► Strategi Struktural
(sistem, prosedur)
Goal setting
Job redesign
Quality circles
Strategic planning
20
21. Jika Anda berusaha melakukan
reformasi, akan tetapi gagal
menyatukan/ mengaitkannya dengan
‘budaya sekolah’, maka tidak akan ada
perubahan yang terjadi.
Sylvester Sarason
21
22. Developing a Culture
• What is a culture?
– The most common
characteristics of
culture:
22
27.
PEDOMAN SEKOLAH/MADRASAH;
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH/ MADRASAH;
PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH/ MADRASAH;
BIDANG KESISWAAN;
BIDANG KURIKULUM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN;
BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
BIDANG SARANA PRASARANA;
BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN;
BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH/ MADRASAH;
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN
SEKOLAH/ MADRASAH;
27
28.
PROGRAM PENGAWASAN;
EVALUASI DIRI;
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KTSP;
EVALUASI PENDAYAGUNAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN;
AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH;
D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/
MADRASAH
E. SISTEM INFORMASI
F. PENILAIAN KHUSUS
28
29.
1. Visi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta
mengembangkannya.
b. Visi sekolah/madrasah:
1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
29
30.
3)
dirumuskan
berdasar
masukan
dari
berbagai
warga
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras
dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
sekolah/madrasah
dengan
memperhatikan
masukan
komite
sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap
pihak yang berkepentingan;
6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.
30
31.
2. Misi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta
mengembangkannya.
b. Misi sekolah/madrasah:
1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu
tertentu;
3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu
lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
31
32.
5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan
program sekolah/madrasah;
6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan
satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan
oleh
rapat
dewan
pendidik
yang
dipimpin
oleh
kepala
sekolah/madrasah;
8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan;
9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.
32
33.
3. Tujuan Sekolah/Madrasah
a.
Sekolah/Madrasah
merumuskan
dan
menetapkan
tujuan
serta
mengembangkannya.
b. Tujuan sekolah/madrasah:
1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah
(empat tahunan);
2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan
kebutuhan masyarakat;
3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh
sekolah/madrasah dan Pemerintah;
4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk
komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin
oleh kepala sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang
berkepentingan.
33
34.
4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah membuat rencana kerja jangka menengah yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun
yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan
komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;
2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan
rencana jangka menengah.
b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:
1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari
komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan
berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah;
2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang
terkait.
c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan
persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite
sekolah/madrasah.
34
35.
d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan
sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian,
kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
1) kesiswaan;
2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
4) sarana dan prasarana;
5) keuangan dan pembiayaan;
6) budaya dan lingkungan sekolah;
7) peranserta masyarakat dan kemitraan;
8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan
dan pengembangan mutu.
35
36.
1. Pedoman Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang
mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah
dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
b. Perumusan pedoman sekolah/madrasah:
1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah;
2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan masyarakat.
36
37.
c. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:
1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
2) kalender pendidikan/akademik;
3) struktur organisasi sekolah/madrasah;
4) pembagian tugas di antara guru;
5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
6) peraturan akademik;
37
38.
7) tata tertib sekolah/madrasah;
8) kode etik sekolah/madrasah;
9) biaya operasional sekolah/madrasah.
d. Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk
pelaksanaan operasional.
e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan
pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi
dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai
kebutuhan.
38
39.
2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah
a. Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi
yang diuraikan secara jelas dan transparan.
b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang,
dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi
sekolah/madrasah.
c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah/madrasah:
1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk
menyelenggarakan administrasi secara optimal;
2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah;
3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite
sekolah/madrasah.
39
40.
3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah
a. Kegiatan sekolah/madrasah:
1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan;
2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada
ketersediaan sumber daya yang ada.
b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan rencana yang
sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan
komite sekolah/madrasah.
c. Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan
bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non-akademik pada rapat
komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang
disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.
40
41.
4. Bidang Kesiswaan
a.
Sekolah/Madrasah
menyusun
dan
menetapkan
petunjuk
pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta
didik yang meliputi:
1) Kriteria calon peserta didik:
2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan:
3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan
pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.
41
42.
b. Sekolah/Madrasah:
1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik;
2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para
peserta didik;
3) melakukan pembinaan prestasi unggulan;
4) melakukan pelacakan terhadap alumni.
42
43.
5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b. Kalender Pendidikan
c. Program Pembelajaran
◦ 1) Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk
setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya.
◦ 2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi
Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar
Proses dan Standar Penilaian.
◦ 3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan
◦ 4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta
didik mampu
43
44. ◦ 5)
Kepala
sekolah/madrasah
bertanggungjawab
terhadap
kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
Pemerintah.
◦ 6) Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepala SMP/MTs,
dan
wakil
kepala
SMA/SMK/MA/MAK
bidang
kurikulum
bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran.
◦ 7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik
e. Peraturan Akademik
44
45.
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik
dan tenaga kependidikan.
b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan
dilaksanakan
berdasarkan
ketentuan
yang
ditetapkan
oleh
penyelenggara sekolah/madrasah.
45
46.
d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:
1) promosi pendidik dan tenaga kependidikan
2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang
diidentifikasi secara sistematis
3) penempatan tenaga kependidikan
4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain
e. Sekolah/Madrasah mendayagunakan kepala sekolah/madrasah,
wakil kepala SMP/MTs, SMA/SMK, MA/MAK dalam melaksanakan
tugasnya dan tanggungjawabnya.
46
47.
7. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara
tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada
Standar Sarana dan Prasarana
d. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta
didik.
e. Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah
47
48.
f. Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah
g.
Pengelolaan
laboratorium
dikembangkan
sejalan
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi
dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang
dapat menimbulkan kerusakan.
h. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler
disesuaikan
dengan
perkembangan
kegiatan
ekstra-kurikuler
peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana.
48
49.
8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan
operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.
b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah/Madrasah
c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah
diputuskan
oleh
komite
sekolah/madrasah
dan
ditetapkan
oleh
kepala
sekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.
d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah
disosialisasikan
kepada
seluruh
warga
sekolah/madrasah
untuk
menjamin
tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
49
50.
9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan
yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
b.
Prosedur
pelaksanaan
penciptaan
suasana,
iklim,
dan
lingkungan
pendidikan:
c. Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib
d. Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah
melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite
sekolah/madrasah, dan peserta didik.
e. Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga sekolah/madrasah yang
memuat norma
f.
Kode
etik
sekolah/madrasah
ditanamkan
kepada
seluruh
warga
sekolah/madrasah untuk menegakkan etika sekolah/madrasah.
50
51. g. Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas untuk
meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga
sekolah/madrasahnya.
h. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didik memuat
norma
i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu mendapat
bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun
kemauan, serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga
kependidikan.
j. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan tenaga
kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga
kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif
k. Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewan pendidik
dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.
51
52.
10. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah
a.
Sekolah/Madrasah
melibatkan
warga
dan
masyarakat
pendukung
sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.
b. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.
c. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan nonakademik.
d. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam
pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
e. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang
relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
52
53.
f. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau
non-pemerintah.
g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan
SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang
setara di lingkungannya.
h. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukan minimal
dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia
usaha dan dunia industri.
i. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal
dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha
dan dunia industri di lingkungannya.
j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara
tertulis.
53
54.
1. Program Pengawasan
a. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara
obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
b.
Penyusunan
program
pengawasan
di
sekolah/madrasah
didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan
tenaga kependidikan.
54
55.
d.
Pengawasan
pengelolaan
sekolah/madrasah
meliputi
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil
pengawasan.
e. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh
komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan
pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan
untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
55
56.
f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan
oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.
g. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap
akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang
tua/wali peserta didik.
h. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masingmasing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada
kepala sekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terus menerus
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.
i. Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite
sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurangkurangnya setiap akhir semester.
j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada
bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah
dikonfirmasikan pada sekolah terkait.
56
57.
k. Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah
kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada
madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada madrasah
terkait.
l.
Setiap
pihak
yang
menerima
laporan
hasil
pengawasan
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka
meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi
atas penyimpangan yang ditemukan.
m. Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil
pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak
lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan
pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.
57
58.
2. Evaluasi Diri
a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah.
b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja,
dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
c. Sekolah/Madrasah melaksanakan:
1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali
dalam setahun, pada akhir semester akademik;
2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali
dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
d. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan
informasi yang sahih.
58
59.
3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP
Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara:
a. komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
b. berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan
masyarakat,
serta
perubahan
sistem
pendidikan,
maupun
perubahan sosial;
c. integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata
pelajaran;
d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan
pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.
59
60.
4.
Evaluasi
Pendayagunaan
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester
dengan
mengacu
pada
Standar
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan,
b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan
beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam
pelaksanaan tugas.
c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian
prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.
60
61.
5. Akreditasi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan
untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
b. Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan
menggunakan
lembaga
akreditasi
eksternal
yang
memiliki
meningkatkan
kualitas
legitimasi.
c.
Sekolah/Madrasah
harus
terus
kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saransaran hasil akreditasi.
61
62.
1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah.
2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah
berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala
sekolah/madrasah.
4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk
bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK
dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana,
kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu
atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala
sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil
kepala sekolah/madrasah.
62
63.
5. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan
proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara
tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya.
Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah
penyelenggara sekolah/madrasah.
6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan
memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar
Pengelolaan Satuan Pendidikan.
63
64.
7. Kepala sekolah/madrasah:
a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan
sekolah/madrasah;
d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan
untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran
sekolah/madrasah;
64
66.
i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi
peserta didik;
j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai
pelaksanaan kurikulum;
k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja
sekolah/madrasah;
l. meningkatkan mutu pendidikan;
66
67.
m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi
pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh
komunitas sekolah/madrasah;
o.
membantu,
membina,
dan
mempertahankan
lingkungan
sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses
belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikan;
p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya
sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, efisien, dan efektif;
67
68.
q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat,
dan
komite
sekolah/madrasah
menanggapi
kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan
memobilisasi sumber daya masyarakat;
r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.
8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas
dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai
dengan bidangnya.
68
69.
1. Sekolah/Madrasah:
a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi
pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses;
c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan
informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan
dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya
direkam dan didokumentasikan;
d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2.
Komunikasi
antar
warga
sekolah/madrasah
di
lingkungan
sekolah/madrasah
dilaksanakan secara efisien dan efektif.
69
70.
Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya
tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan
dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar
rekomendasi BSNP.
70
71. 71
Permendiknas No 41 / 2007
TENTANG STANDAR PROSES
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
72. PENDAHULUAN
PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
72
SILABUS
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPP
PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
PERSYARATAN PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN (Slide 7980)
PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
PENGAWASAN PEMBELAJARAN
PEMANTAUAN
SUPERVISI
EVALUASI
PELAPORAN
TINDAK LANJUT
73. I. PENDAHULUAN
Terkait dengan visi ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu
prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam
proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi
dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari
paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan,
dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.
73
74.
Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan
karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan
lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata
pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar.
Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar
dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang,
dan
memotivasi
peserta
didik
untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.
74
75. II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran
(RPP)
yang
memuat
identitas
mata
pelajaran,
standar
kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi,
tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
A.Silabus
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran
atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
75
76. B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan
atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan
dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
Komponen RPP adalah
1. Identitas mata pelajaran
2. Standar kompetensi
3. Kompetensi dasar
4. Indikator pencapaian kompetensi
5. Tujuan pembelajaran
6. Materi ajar
7. Alokasi waktu
8. Metode pembelajaran
9. Kegiatan pembelajaran
a. Pendahuluan
b. Inti
c. Penutup
10. Penilaian hasil belajar
11. Sumber belajar
76
77. C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP
1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
5. Keterkaitan dan keterpaduan
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
77
78. III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN .
A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
1. Rombongan belajar
2. Beban kerja minimal guru
3. Buku teks pelajaran
4. Pengelolaan kelas
78
79. B. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.
1. Kegiatan Pendahuluan
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran;
b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang
akan dicapai;
d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan
sesuai silabus.
79
80. 2. Kegiatan Inti
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk
mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan
ruang
yang
cukup
bagi
prakarsa,
kreativitas,
dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta
psikologis
peserta
didik.
Kegiatan
inti
menggunakan
metode
yang
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat
meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
a. Eksplorasi
b. Elaborasi 80
c. Konfirmasi
3. Kegiatan Penutup
80
81. IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk
mengukur
tingkat
pencapaian
kompetensi
peserta
didik,
serta
digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar,
dan memperbaiki proses pembelajaran.
Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram
dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan,
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa
tugas, proyek dan/atau produk, portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian
hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan
Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.
81
82. V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN
A. Pemantauan
1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus,
pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan
pendidikan.
82
83.
B. Supervisi
1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2.
Supervisi
pembelajaran
diselenggarakan
dengan
cara
pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas
satuan pendidikan.
83
84. C. Evaluasi
1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas
pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil
pembelajaran.
2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
a. membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan
standar proses,
b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan
kompetensi guru.
3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru
dalam proses pembelajaran.
84
85. D. Pelaporan
Hasil
kegiatan
pemantauan,
supervisi,
dan
evaluasi
proses
pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
E. Tindak lanjut
1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah
memenuhi standar.
2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum
memenuhi standar.
3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran Iebih
lanjut.
85
86. TUNTUTAN KETRAMPILAN LULUSAN PENDIDIKAN
DI ABAD 21
Berpikir
Kritis
Pemecahan
Masalah
Inovatif
&
Kreatif
ICT
Komunikasi
Multi
Bahasa
BERDAMPAK PADA CARA
PEMBELAJARAN OLEH GURU
86
87. Agenda Global Pembelajaran di
Abad 21
Supaya mampu bersaing dan sejahtera pada abad yang
baru, kita perlu belajar lebih banyak dan belajar dengan
cara yang berbeda (teknik, metode, sarana, IT)
Siswa memasuki abad yang baru akan mengahadapi resiko
yang lebih banyak dan situasi yang penuh ketidakpastian
maka siswa memerlukan pengetahuan yang lebih
banyak dan menguasai ketrampilan yang lebih
dibandingkan generasi sebelumnya.
Shaeffer, Dykstra, Irvine, Pigozzi, & Torres, 2000
88. Sistem Pendidikan Saat Ini
Tidak Akan Relevan
Kecuali Kita
Bagaimana
kehidupan yang
akan dihadapi Siswa
sesuai dengan
jamannya
Bagaimana Siswa
Belajar untuk
menghadapi
jamannya
Partnership for 21st Century Skills
88
http://www.21stCenturySkills.org
90. 21 ST Century
Education Model
Global Awareness
Financial, Economic,
Business, and Entrepreneurship
Civic Literacy
Health & Wellness
Awareness
Critical Thinking &
Problem Solving
Creativity & Innovation
Communication
Collaboration
91. Kemampuan membaca siswa indonesia 80%
masih berada di level 1, level 2 dan below level 1
yang berarti sebagian besar masih di bawah
standar internasional
PISA, 2006
91
92. KEMAMPUAN MATEMATIKA
92
Kemampuan Matematika siswa Indonesia 65% masih berada di
level 1 dan below level 1 yang berarti sebagian besar masih di
bawah standar internasional
PISA, 2006
93. Kemampuan Science siswa indonesia 60% masih berada di level
1 dan below level 1 yang berarti sebagian besar masih di bawah
standar internasional
PISA, 2006
93
94. Mata Uji
Jumlah
Soal
Rerata
Standar
Deviasi
Rendah
Tinggi
1.
Tes Umum Guru TK/SD
90
34.26
6.56
5
67
2.
Tes Umum Guru Lainnya
90
40.15
7.29
6
67
3.
Tes Bakat Skolastik
60
30.20
7.40
3
58
4.
Guru Kelas TK
80
41.95
8.62
8
66
5.
Guru Kelas SD
100
37.82
8.01
5
77
6.
Penjaskes SD
40
21.88
5.56
8
36
7.
PPKn
40
23.38
4.82
3
39
8.
Sejarah
40
16.69
4.39
3
30
9.
Bahasa Indonesia
40
20.56
5.18
2
36
10
Bahasa Inggris
40
23.37
7.13
1
39
11
Penjaskes SMP/SMA/SMK
40
13.90
5.86
2
29
12
Matematika
40
14.34
4.66
2
36
13
Fisika
40
13.24
5.86
1
38
14
Biologi
40
19.00
4.58
5
39
15
Kimia
40
22.33
4.91
8
38
16
Ekonomi
40
12.63
4.14
1
33
17
Sosiologi
40
19.09
4.93
1
30
18
Geografi
40
19.43
4.88
3
34
19
Pendidikan Seni
40
18.44
4.50
2
31
20
PLB
40
18.38
4.43
2
29
Salah Satu
Bukti
Guru
Belum
Layak dan
Kompeten
94
(Sumber Data: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004)
No
95. APA SAJA KOMPETENSI PENDIDIK?
Pedagogis
Kepribadian
Profesional
Sosial
Pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksanaa, & evaluasi
Pembelajaran, pengemb.PD
Mantap & Stabil, Dewasa,
Arief, Berwibawa, Akhlak Mulia
Menguasai keilmuan bidang studi;
dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi
Komunikasi & bergaul dgn peserta
didik, kolega, dan masyarakat
(1) Aspek potensi peserta didik (2) teori belajar
& pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj;(3) menata latar & melaksanakan; (4)
asesmen proses dan hasil; dan (5) pengemb akademik
& nonakademik
(1) Norma hukum & sosial, rasa bangga,Konsisten dgn
norma; (2) mandiri & etos kerja; (3) berpengaruh positif
& disegani; (4) norma religius & diteladani; (4) jujur;
(1) Paham materi, struktur, konsep, metode Keilmuan
yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari;
dan (2) metode pengembangan ilmu, telaah kritis,
kreatif dan inovatif terhadap bidang studi
Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong,
menjadi panutan, komunikatif, kooperatif
95
96. Model Pendidik Profesional
Foundation Skills
Basis Pengetahuan
Pedagogik
Pendidik
Profesional
Personal
Attributes
Harus
terintegrasi
dan melekat
di dalam
semua guru
profesional
Maple
Leadership
Kepemimpinan
Model
Critical Components
96
97. Basis Pengetahuan
Guru memahami teori belajar, pengembangan kurikulum,
pengembangan siswa dan mengetahui bagaimana cara
menggunakan pengetahuan tersebut di dalam merencanakan
pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum
Guru profesional selalu aktif mencari pengetahuan
baru dalam pembelajaran
Guru harus memahami kebutuhan siswa di kelas baik
berdasar
budaya, komunitas, suku, ekonomi, dan
bahasa
97
98. Pedagogi
Pendidik yang efektif selalu meningkatkan
pembelajaran untuk mencapai prestasi
siswa sesuai dengan harapan standard
yang ditentukan
Pembelajaran
menekankan
pada
pembelajaran aktif yang menggunakan
berbagai macam teknik, materi dan
pengalaman belajar untuk semua siswa
Pendidik yang efektif mengandalkan pengetahuan
pedagogik yang berkualitas untuk penentuan
kurikulum, pemilihan strategi pembelajaran,
perencanaan pengembangan pembelajaran dan
merumuskan peniliaian untuk mengukur kemajuan
belajar siswa
98
99. Kepemimpinan
Kepemimpinan yang fokus pada peningkatan prestasi
siswa yang lebih baik
Sebagai pemimpin, para guru menempatkan prioritas
pada
keunggulan
(excellence),
mengandalkan
pengetahuan dan ketrampilan untuk merumuskan strategi
belajar mengajar yang efektif
Pendidik menjalin kerja sama (networking) dengan
sesama pendidik dan pihak lain untuk meningkatkan
kualitas program dan berbagi pengetahuan yang lebih
maju
99
100. Personal Attributes
Guru harus bersikap jujur dan adil
Guru mempunyai visi pribadi (personal vision) yang bisa
membimbing siswa untuk mencapai tujuan belajar
Guru yang efektif selalu melakukan evaluasi diri atas
sikap/tindakan yang dilakukan demi kemajuan peserta didik
100
101. TANGGUNG JAWAB GURU DALAM
PENGAJARAN
(Charlotte Danielson, Enhancing Professional Practice, A Framework for Teaching, 2007)
I. PLANNING AND PREPARATION
II. CLASSROOM ENVIRONMENT
III.INSTRUCTION
IV. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
101
102. TANGGUNG JAWAB GURU DALAM
PENGAJARAN
(Charlotte Danielson, Enhancing Professional Practice, A Framework for Teaching, 2007)
I.
PLANNING AND PREPARATION
I.
Demonstrating Knowledge of Content and
Pedagogy
II.
Demonstrating Knowledge of Student
III. Setting Instructional Outcome
IV. Demonstrating Knowledge of Resources
V. Designing Coherent Instruction
VI. Designing Student Assessment
II. CLASSROOM ENVIRONMENT
III. INSTRUCTION
IV. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
102
103. TANGGUNG JAWAB GURU DALAM
PENGAJARAN
(Charlotte Danielson, Enhancing Professional Practice, A Framework for Teaching, 2007)
I. PLANNING AND PREPARATION
II. CLASSROOM ENVIRONMENT
I.
Creating an Environment of Respect and Rapport
II.
Establishing a Culture of Learning
III. Managing Classroom Procedure
IV. Managing Student Behavior
V. Organizing Physical Space
III. INSTRUCTION
IV. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
103
104. TANGGUNG JAWAB GURU DALAM
PENGAJARAN
(Charlotte Danielson, Enhancing Professional Practice, A Framework for Teaching, 2007)
I. PLANNING AND PREPARATION
II. CLASSROOM ENVIRONMENT
III. INSTRUCTION
I.
Communicating with Students
II.
Using Questioning and Discussion Technique
III. Engaging Students in Learning
IV. Using Assessment in Instruction
V. Demonstrating Flexibility and Responsiveness
IV. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
104
105. TANGGUNG JAWAB GURU DALAM
PENGAJARAN
(Charlotte Danielson, Enhancing Professional Practice, A Framework for Teaching, 2007)
I. PLANNING AND PREPARATION
II. CLASSROOM ENVIRONMENT
III. INSTRUCTION
IV. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
I.
Reflecting on Teaching
II.
Maintaining Accurate Records
III. Communicating with Families
IV. Participating in a Professional Community
V. Growing and Developing Professionally
VI. Showing Professionalism
105
106. MODELS OF LEARNING:
ACCELERATED LEARNING
Kaitkan dengan isi/ proses/ diri siswa
CONNECT THE LEARNING
BIG PICTURE FIRST
REVIEW FOR RECALL
AND RETENTION
Refleksi terhadap proses
atau isi?
Praktik dlm dunia nyata
DEMONSTRATE
Berikan Umpan Balik
Gunakan berbagai
cara agar dpt memahami
DESCRIBE THE OUTCOMES
INPUT
ACTIVITY
Hadapkan Masalah
Libatkan Berbagai Indera
106
108. MENEMPA KEMAMPUAN
BERFIKIR TINGKAT TINGGI
I.
CRITICAL THINKING
BERPIKIR INDUKTIF
Sebab-Akibat
Pertanyaan terbuka-tertutup
Analogi
Membuat kesimpulan
Mengidentifikasi kesamaan/ kecocokan
Menghubungkan/ Mengaitkan
Memecahkan masalah
I. CREATIVE THINKING
II. PROBLEM SOLVING
108
109. MENEMPA KEMAMPUAN
BERFIKIR TINGKAT TINGGI
I.
CRITICAL THINKING
BERPIKIR DEDUKTIF
Menggunakan Logika
Memahami Kontradiksi
Silogisme
Problem Tata Ruang Multi Dimensi
I. CREATIVE THINKING
II. PROBLEM SOLVING
109
110. MENEMPA KEMAMPUAN
BERFIKIR TINGKAT TINGGI
I.
I.
II.
CRITICAL THINKING
BERPIKIR EVALUATIF
Fakta dan Opini
Menilai Kredibilitas Sumber
Mengidentifikasi Isu dan Problem Utama
Mengenal “Dibalik Asumsi”
Mendeteksi sumber “subyektivitas dan Stereotip”
Mengevaluasi Hipotesa
Mengklasifikasi Data
Memprediksi Konsekuensi Yang Akan Muncul/ Terjadi
Menata urut-urutannya
Pembuatan Keputusan
Mengenali Propaganda
Mengidentifikasi Kesamaan dan Perbedaan
Mengevaluasi Argumen
CREATIVE THINKING
PROBLEM SOLVING
110
111. MENEMPA KEMAMPUAN
BERFIKIR TINGKAT TINGGI
I. CRITICAL THINKING
II. CREATIVE THINKING
Atribut/ ciri-ciri
Fluency (kelancaran)
Fleksibilitas
Orisinalitas
Elaborasi
Sintesis
III. PROBLEM SOLVING
111
112. MENEMPA KEMAMPUAN
BERFIKIR TINGKAT TINGGI
I. CRITICAL THINKING
II. CREATIVE THINKING
III. PROBLEM SOLVING
Identifikasi masalah
Analisis masalah
Merumuskan hipotesis
Mencari ide-ide
Mengembangkan alternatif pemecahan
Menetapkan pemecahan terbaik
Melaksanakan / menerapkan pemecahan
Memantau dan mengevaluasi pemecahan
Membuat Kesimpulan
112
115. MGMP saat ini?
Tingkat
Kabupaten
MGMP dalam Lesson Study
MGMP Kab/Kota
MGMP Kab/Kota
Guru-guru yang terpilih saja
Diseminasi Kebijakan, Kurikulum, atau
PP Baru
Koordinasi berbagai permasalahan
Tingkat
Wilayah/
Kecamatan
Wilayah
MGMP
Wilayah
MGMP
Wilayah
MGMP
Setiap guru dapat ikut serta dalam
pelatihan praktis berbasis Lesson Study
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
115
118. TAHAP
PERKEMBANGAN
INDIKATOR UTAMA
KELEBIHAN DAN
KELEMAHAN
Langkah I
(1,5 tahun pertama)
• Kapan siswa mulai berkonsentrasi dalam
pembelajaran
• Kapan siswa berhenti berkonsentrasi dalam
pembelajaran
• Pelajaran yang dipetik para pengamat dari
kelas yang dibuka
• Sebagai latihan yang paling
sesuai dalam mengamati siswa
• Adanya kecenderungan untuk
menjawab pertanyaan tersebut
secara dangkal
• Sulit memperdalam diskusi
Langkah II
(1,5 tahun berikutnya)
• Interaksi antara siswa dengan siswa
• Interaksi antara siswa dengan guru
• Interaksi antara siswa dengan materi
• Interaksi antara siswa dengan sumber
belajar
• Interaksi antara siswa dengan lingkungan
• Siswa yang kurang aktif
• Peningkatan cara pandang
dalam memahami interaksi
• Menciptakan pengamatan yang
bersifat tematik
• Sudut pandang pengamatan
menjadi terbatas
• Masih lemahnya sudut pandang
pada kualitas pembelajaran
Langkah ke depan
• Menambah indikator pada kualitas
pembelajaran pada langkah II
• Setiap wilayah atau sekolah dibebaskan
untuk memilih cara mereka sendiri
118
Put bluntly in the to Partnership for 21st Century skills report, Today’s education system faces irrelevance unless we bridge the gap between how students live and how they learn.
Information and communication literacy
Classroom Management
One estimate reveals that 70 percent of teachers need to improve their classroom management
Appropriateness of Instruction and Curriculum
Amount of time students spend engaged in learning activities that are appropriately challenging has a powerful and consistent effect on the amount of learning that occurs.
It is a waste of time to have students repeatedly go over materials they have already mastered and, equally so, to present materials to students that they are not prepared to learn.
Such practices can be detrimental because it reduces their motivation to apply themselves academically.
Requires teachers to have the ability to see the content through the eyes of their students
Student Motivation
Extrinsic factors for motivation
Less effective
Intrinsic factors for motivation
More powerful
Seed motivation by involving students in exciting, challenging and relevant instructional activities
Poor instructional practices, repetitive seat work, lessons that lack real-worl relvance for students, and frequent testing may lessen student’s motivation.
Kepemimpinan mengakibatkan suatu fokus pada [atas] kemajuan berkelanjutan untuk untuk [yang] tingkat yang lebih tinggi prestasi siswa
[Sebagai/Ketika/Sebab] para pemimpin, para guru menempatkan prioritas yang paling tinggi pada [atas] keunggulan akademis, mempertunjukkan suatu dasar pengetahuan padat [dari;ttg] efektif mengajar dan belajar strategi dan ketrampilan diperlukan untuk mendisain instruksi untuk kemajuan berkelanjutan intervi praktek
Para pemimpin guru bekerja dengan bebas dan secara kolaboratif dengan para rekan kerja dan (orang) yang lain untuk mempromosikan mutu program dan pengetahuan advance, kebijakan, dan praktek di (dalam) bidang mereka
Guru yang efektif selalu melakukan evaluasi atas sikap/tindakan yang dilakukan untuk kemajuan peserta didik
Guru harus bersikap adil dan memandang keberagaman sebagai aset
Guru mempunyai visi pribadi (personal vision) yang bisa membimbing siswa untuk mencapai tujuan belajar