Dokumen tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perubahan ini mengatur tentang pendirian partai politik, sebaran kepengurusan, pendidikan politik, laporan keuangan partai politik, dan verifikasi partai politik.

1. ” UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PARTAI POLITIK ”
Disampaikan Oleh :
A. TANRIBALI L.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Disampaikan Pada :
PERTEMUAN KESBANGPOL PROVINSI SELURUH INDONESIA DAN
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT NASIONAL
Jakarta, 16 Februari 2011

2. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa
”kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Kebebasan membentuk partai sesuai dengan
Undang-Undang.
Penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik
yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

3. TUJUAN
Penguatan demokrasi dan sisten kepartaian
yang efektif;
Penguatan kelembagaan, fungsi dan peran
partai politik;
Pergeseran sistem politik mendorong sistem
politik Multi partai sederhana.
Untuk menjamin efektifitas pemerintahan,
Menghindari belenggu elit partai kecil atau
gurem.

4. PENELITIAN/VERIFIKASI PARPOL
Psl 27 huruf d UU
Psl 51 No.32/2004
UU No.2/2011 KDH bertugas
mengembangkan
demokrasi
Kesbangpol Prov,
Kab/Kota dan
Kecamatan

5. PERAN KESBANGPOL
PROVINSI DAN KAB/KOTA
1. Sosialisasi mengenai kegiatan penelitian
/verifikasi.
2. membentuk Tim melibatkan Instansi terkait.
3. validasi data kantor sekretariat Partai Politik
dengan meminta kepada Partai Politik surat
keterangan domisili atau bukti sah status
kantor sampai akhir April 2014.

6. Lanjutan
4. validasi data terhadap surat pernyataan
pengurus tidak merangkap sebagai anggota
Partai Politik.
5. validasi data tentang tingkat kepengurusan dan
SK kepengurusan.
Menerbitkan Surat Keterangan Bagi Partai Politik
Yang Telah Melaporkan Kepengurusannya
SE MDN No 210/139/D.IV tgl 4 Feb
2011

7. PERAN CAMAT
1. membentuk Tim melibatkan Instansi terkait.
2. validasi data kantor sekretariat Partai Politik
dengan meminta kepada Partai Politik surat
keterangan domisili atau bukti sah status
kantor sampai akhir April 2014.

8. Lanjutan
4. validasi data terhadap surat pernyataan
pengurus tidak merangkap sebagai anggota
Partai Politik.
Menerbitkan Surat Keterangan Bagi Partai Politik
Yang Telah Melaporkan Kepengurusannya
SE MDN No 210/139/D.IV tgl 4 Feb
2011

9. POKOK-POKOK SUBSTANSI PERUBAHAN ATAS
UU NO. 2 THN 2008 TTG PARPOL
1. Pendirian Partai Pasal 2 ayat (1)
2. Sebaran Kepengurusan Pasal 3 huruf c dan d
3. Pendidikan Politik Pasal 34 ayat (3a dan 3b)
4. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol Pasal 34A
5. Perselisihan Pasal 32
6. Verifikasi Pasal 51

10. PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK UU No.2 /2011
Pasal 34 ayat (3a dan 3b) PENDIDIKAN POLITIK
a. Pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara
(Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI );
b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.
REVISI PP NO 5 THN 2009
MENGATUR PENGGUNAAN DIKPOL
60 % DAN SEKRETARIAT 40 %

11. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
UU NO.2/2011
Pasal 34 A
Parpol BPK
Menyampaikan mengaudit 3
Laporan paling bln stlh TA
lambat 1 bln stlh berakhir
TA berakhir
1 bulan stlh audit
1 bln
stlh audit
Pemerintah
Pusat/Prov/Kab/Kota

12. 12
B A G I M U N E G E R I, 12 J I W A R A G A K A M I
12