Swakelola desa

SWAKELOLA
DESA
15 OKTOBER 2012
BAPPEMAS
OLEH:
HERU SUPRAPTO

1 heruunikarta@gmail.com

2

Pendahuluan
 Dasar Hukum Pengelolan Keuangan Desa
 Perda No 16 Tahun 2007, Ttg Keuangan
Desa
 Perbup No 71 Ttg Pengelolaan Aset Desa
 Perjalanan Perbup Pengelolaan
Keuangan Desa No 72 Th
Perbup No 12 th Perbup Perbup No 23 Th
2008 2008 2012

 Perjalanan Perbup ADD
Perbup No 11 th Perbup No 73 Th Perbup No 22 Th
heruunikarta@gmail.com
2008 2008 2012

3

Pengadaan Barang Dan Jasa
Yg dibiayai dari APBN/APBD
 Kepres No 80 tahun 2003 yang telah 8 (Delapan) kali direvisi terakhir
dengan Perpres No 54 tahun 2010.
 Perpres No 54 Th 2010 Juga telah diubah sebanyak 2 Kali yaitu melalui
1. Kepres No 35 Tahun 2011
2. Kepres NO 70 tahun 2012
 Dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa Kepres itu ditujukan kepada
pemerintah dan pemerintah daerah, tidak ada klausul ditujukan kepada
Pemerintah Desa.
 Sebagaimana Perpres 54 Th 2010 Pasal 2 ayat (1)
 Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya
baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank
Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian
atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.


4

Maka muncul pertanyaan
bagaimana pengaturan
pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa oleh
pemerintah Desa


5

Pengadaan Barang Dan Jasa
Yg dibiayai APB Desa
 Sejak diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah dan PP No 72 tahun 2005
tentang Desa, maka desa merupakan pemerintahan
yang memiliki otonomi dalam mengatur rumah
tangga desa.
 Disisi lain perangkat hukum berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur
dalam Permendagri No 37 Tahun 2007 tidak
memadai dalam menjawab persoalan pengelolaan
keuangan desa khususnya di Kab. Kukar.
 Untuk mengatasi hal tersebut, dan tanpa
mengingkari kaidah-kaidah sebagaimana diatur
dalam Kepres dimaksud, telah disusun Juknis tentang
pengadaan barang dan jasa di Desa.

6

Perda, Perbup Kukar
 Perda No 16 Th 2007 Ttg Keuangan Desa
 Perbup No 72 Th 2008 Sebagaimana telah diubah melalui
erbup No 23 Th 2012, Pasal 36 A yat (2) dan (3)
 Perbup No 73 Th 2008 Sebagaimana telah diubah melalui
Perbup No 22 Tahun 2012, Pasal 13 Ayat (2) dan (3)

(2) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak
dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme
pengadaan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

7

Swakelola Desa

Swakelola Pemerintah Desa Swakelola Padat Karya
adalah kegiatan adalah kegiatan produktif
pengadaan barang, jasa yang mempekerjakan atau
dan kegiatan yang menyerap tenaga kerja dari
direncanakan, dikerjakan desa setempat
dan diawasi sendiri oleh
pemerintahan desa


8

Perbup No 22 Th 2012
 Pedoman swakelola pemerintah Desa
disusun oleh tim fasilitasi dan ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati. (Pasal
14 Ayat (4))
 Pedoman swakelola padat karya disusun
oleh tim fasilitasi dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati. (Pasal 15 Ayat
(5))


9

Susunan Tim Pengadaan
 Pengarah : Kepala Desa
 WakilPengarah : Sekretaris Desa
 Koordinator : Kepala Urusan
Perangkat Desa
 Anggota : Kepala Urusan
Perangkat Desa lainnya maksimal 4 (empat)
orang.
 Maksimal 7 Orang
 (Perbup 22 Th 2012 Pasal 16 Ayat (3)


10

Tim Pengawas
 TimPengawas dilaksanakan oleh BPD
sesuai dengan bidang kerja masing-
masing.


11

 Pasal 18 (Perbup 22 Th 2012
1) Pelaksanaan kegiatan swakelola padat
karya dilaksanakan oleh lembaga
kemasyarakatan dan/atau kelompok
masyarakat yang memenuhi ketentuan
sebagai pelaksana kegiatan, yang mana
hak dan kewajiban diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (SPK).
2) Lembaga kemasyarakatan dan/atau
kelompok masyarakat yang melaksanakan
kegiatan swakelola padat karya
membentuk panitia pelaksana kegiatan

BUKU PETUJUK TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA
DESA

heruunikarta@gmail.com 12

13

Daftar Isi
Kata Pengantar
Kata Sambutan
BAB I. PENDAHULUAN 1
BAB II. KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA 2
 Rencana Umum 2
 Kriteria Swakelola 2
 Swakelola Pemerintah Desa Dan Swakelola Padat karya 3
 Perencanaan Swakelola 3
 Pelaksanaan Swakelola 4

BAB III. OPERASIONALISASI SWAKELOLA 7
 Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa 7
 Ketentuan Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa 8
 Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya 9
 Alur pelaksanaan Swakelola 10
LAMPIRAN heruunikarta@gmail.com

14

1. Rencana Umum
 mengindentifikasikebutuhan Barang/Jasa
yang diperlukan Desa;
 menyusun dan menetapkan rencana
penganggaran untuk Pengadaan
Barang/Jasa;
 menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
dan
 menyusun Rencana Anggaran Biaya
(RAB).

15

2.Kriteria Swakelola
1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas pokok Pemerintah Desa
2. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat.
3. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi
atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia
Barang/Jasa;
4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
akan menanggung resiko yang besar; dan/atau.

16

2.Kriteria Swakelola.. 2
1. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,
seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
dan/atau
2. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot
project) yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metoda kerja
yang belum dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa; dan/atau
3. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan
data, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu;


17

3.1.Swakelola Pemerintah
Desa
 Swakelola Pemerintah desa
mempergunakan tenaga sendiri
dan/atau dapat menggunakan tenaga
ahli.
 Jumlah tenaga ahli sebagaimana
dimaksud tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah keseluruhan
tenaga aparat desa yang terlibat dalam
kegiatan Swakelola yang bersangkutan.

18

3.2.Swakelola Padat karya
 kegiatan produktif yang mempekerjakan
atau menyerap tenaga kerja dari desa
setempat. Dimana pekerjaan utama
dilarang untuk dialihkan kepada pihak
lain (subkontrak), tetapi item pekerjaan
bisa dilaksanakan berdasarkan Upah
harian atau upah Borongan.


19

4. Perencanaan Swakelola
4.1. Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
 penetapan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal
pelaksanaan;
 penyusunan jadwal pelaksanaan dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi
pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
 perencanaan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana
keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;
 penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan, dan
peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana
kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana
kerja harian;
 penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan, dan biaya mingguan yang tidak
melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen anggaran; dan heruunikarta@gmail.com

20

Lanjutan 4.Perancanaan
Swakelola
4.2. Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang
dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri.
4.3. Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan
Kerja (KAK) atau Proposal.
4.4. Perencanaan kegiatan Swakelola Padat karya yang akan
dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Pelaksana
Swakelola Padat karya ditetapkan oleh Tim Pengadaan Barang dan
jasa Desa setelah melalui proses evaluasi.
4.5. Penyusunan jadwal dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk
proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan
dan/atau pelaporan.
4.6.Tim Pengadaan barang dan jasa desa bertanggungjawab terhadap
penetapan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana
Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran
Swakelola.
4.7.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran
dengan menempatkan dalam Peraturan Desa. heruunikarta@gmail.com

21

5. Pelaksanaan Swakelola


22

5.1. Swakelola Pemerintah Desa
 pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Tim Pengadaan
barang Dan jasa Desa.
 pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
mengikuti ketentuan dalam buku ini.
 Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan;
 pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan
dilakukan berdasarkan Kontrak tenaga ahli perseorangan;
 penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat
setiap hari dalam laporan harian;
 kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu
yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
 kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan


23

5.2. Swakelola padat karya
a. Pelaksanaan Swakelola oleh Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan
perjanjian antara Tim Pengadaan Barang/jasa
Desa dengan pimpinan Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan selaku Pelaksana Swakelola;
b. Pelaksanaan Swakelola Padat Karya hanya
diserahkan kepada Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan yang mampu melaksanakan
pekerjaan jasa secara teknis;
c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat
berbentuk konstruksi sederhana;
d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,
tidak dianggarkan melalui APBDesa;

24

..Lanjutan
e. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan
tenaga ahli yang diperlukan dilakukan Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan dibuktikan dengan bukti transaksi yang berlaku;
f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan
sebagai berikut:
 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola
Padat karya apabila Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola
Padat karya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga
puluh persen); dan
 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola
Padat karya apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam
puluh persen)


25

..Lanjutan
g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana
Swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh
Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana
Swakelola secara berkala kepada Tim
Pengadaan barang dan Jasa Desa setelah
diperiksa oleh Timg Pengawas kegiatan;
h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan
oleh BPD; dan
i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan
pengadaan disampaikan kepada Kepala Desa
melalui Tim Pengadaan barang dan jasa Desa.


26

BAGIAN 3
OPERASIONALISASI SWAKELOLA


27

1. Penerbitan Surat Keputusan
Kepala Desa,
1. Kepala desa menetapkan Sekretaris
Desa sebagai Koordinator PTPKDes;
2. Kepala Desa menetapkan kepala urusan
sebagai PTPKDes berdasarkan bidang
urusan masing-masing
3. Kepala Desa menetapkan Tim Pengadaan
dan Tim Pengawas Kegiatan


28

Tugas Tim pengadaan
 Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan:
 Spesifikasi teknis, Jika berupa Konstruksi adalah gambar
konstruksi sederhana, jika barang adalah spesifikasi
barang, jika jasa berupa kerangka acuan kerja (Term of
refferance);
 Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperoleh dari
harga pasar setempat
 Rancangan kontrak
 Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
 Seleksi sederhana kepada Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan setempat
 Biaya pengadaan : Biaya pengumuman, Biaya
penggandaan dokumen pengadaan, Biaya lain untuk
pelaksanaan pengadaan.


29

Tugas Tim Pengawas
 Mengawasi secara rutin pelaksanaan setiap
kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan;
 Memastikan bahwa pelaksanaan dan hasil kegiatan
telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
 Masalah yang berhubungan dengan Administrasi
Kegiatan diluar kewenangan Pengawasan;
 Menandatangani berita acara hasil pengawasan
kegiatan.
 Kecuali tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam
Tugas Tim pengadaan dan Tugas tim Pengawas
tersebut, Kepala desa dapat menambahkan tugas –
tugas lain yang relevan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan.


30

2. Ketentuan Bukti Pengadaan
Swakelola Pemerintah Desa
 Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada penyedia
barang/jasa oleh Panitia Pengadaan tanpa penawaran tertulis dari penyedia
barang/jasa yang bersangkutan, dan bukti perikatannya cukup berupa
kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.
 Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai Rp 5,000,000.00 sampai
dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibeli/diadakan
langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan
tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang
bersangkutan, bentuk kontraknya cukup berupa kuitansi atau tanda
terima pembayaran lainnya, yang memuat NPWP, identitas, alamat dan
bermaterai.
 Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000,00 (lima
juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat
dilakukan dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia
barang/jasa oleh Panitia Pengadaan melalui penawaran tertulis dari
penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa
Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.
 Ketentuan pengadaan Nomor 2.1; 2.2; dan 2.3 dilaksanakan tidak boleh
memecah kegiatan atau menggabungkan kegiatan. Dilaksanakan sesuai
dengan RKA dan DPA.
(Catatan : Ketentuan ini harus selalu disesuaikan denganheruunikarta@gmail.com
perkembangan
peraturan yang baru)

31

3. Ketentuan Bukti Pengadaan Swakelola Padat
Karya
 Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh
Lembaga/kelompok masyarakat tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang
bersangkutan, dan bukti perikatannya cukup berupa kuitansi pembayaran dengan materai
secukupnya.
 Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai Rp 5,000,000.00 sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada
penyedia barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat tanpa penawaran
tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, bentuk kontraknya cukup
berupa kuitansi atau tanda terima pembayaran lainnya, yang memuat NPWP, identitas,
alamat dan bermaterai.
 Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah)
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan
penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa oleh Lembaga/kelompok
masyarakat melalui penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan
bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.
 Ketentuan pengadaan Nomor 3.1 sampai nomor 3.3 merupakan item / komponen dari jenis
belanja sebagaimana dirincikan dalam anggaran belanja kegiatan (RAB)
 Jika Lembaga/kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola Padat Karya tidak mampu maka
dapat menyerahkan pelaksanaan belanja item barang/jasa kepada Tim Pengadaan
barang Dan jasa Desa.


32

4.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemerintah Desa < 5 Jt

NPPD SPD

SPP
Barang/Ja
DPA sa
Uang
Belanja Kurang
dari Rp 5 Juta
Kuitansi Bukti
bermeter Pengeluar
ai / Nota an Kas
Barang bermeterai
SSP


33
4.2. Alur Pelaksanaan Kegiatan Swakelola
Pemerintah Desa 5 s.d <10 Jt (dg pengadaan
langsung)

NPPD SPD DP
A
SPP
Barang/Ja
sa Uang
DPA Barang/
jasa
Bukti
Belanja 15 sd Pengeluaran
50 jt SSP Kas
bermeterai
Kuitansi
Surat Surat bermeterai/
Pemesanan perintah Nota SSP
Barang Kerja

Berita Acara Berita Acara
Pemeriksaan Serah terima SPB + SPK +
Barang barang BAPB+BASTB


4.3. Alur Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemerintah
34
Desa 10 sd 50 jt (dg Penujnukan Langsung)

NPPD SPD DPA
SPP
Barang/Ja
sa Uang
DPA Barang
/ jasa Bukti
Belanja 15 sd Pengeluar
50 jt SSP an Kas
bermeterai
Kuitansi
Surat Surat bermeterai/
Pemesanan perintah Nota SSP
Barang Kerja
Berita Acara
Pemeriksaan Berita Acara Serah SPB + SPK +
terima barang
Barang BAPB+BASTB


35

Pembayaran Swakelola
Pemerintah Desa
Pembayaran swakelola pemerintah desa :
 Surat perjanjian kerja (SPK) yang mengatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak atau lebih.
 Surat pemesanan barang (SPB) Untuk belanja Rp 5
juta s.d Rp 50 juta.
 Berita acara pemeriksaaan barang. Untuk belanja Rp
5 juta s.d Rp 50 juta.
 Berita acara serah terima. Untuk belanja Rp 5 juta s.d
Rp 50 juta.
 Kwitansi dan nota pengadaan barang/jasa.
 PPh + PPn
 Dokumentasi dan foto-foto barang yang telah dibeli.


36

 Alur
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Secara Swakelola Padat karya


37

Perlu diperhatikan hal-hal berikut:
 Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat
dilaksanakan oleh orang perseorangan, termasuk
kelompok masyarakat melalui swakelola adalah
pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana
dan mempunyai resiko kecil,
 Dalam arti pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya
tidak membahayakan keselamatan umum, harta
benda, menggunakan alat kerja sederhana, dan tidak
memerlukan tenaga ahli khusus. Apabila tidak
sederhana, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan
oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha.
 Dibuat perencanaan teknis berupa gambar teknis,
spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya dari
pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk
pelaksanaan perencanaan teknis dapat dibantu
tenaga yang ditunjuk dari dinas setempat yang
membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli
(konsultan) perseorangan.

38

Perlu diperhatikan hal-hal berikut 2:
 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan konstruksi
Pelaksana Kegiatan dapat dibantu tenaga yang
ditunjuk dari dinas teknis setempat yang membidangi
pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan)
perseorangan.
 Untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan pekerja
(tenaga tukang dan mandor) yang pembayarannya
dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan.
 Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan,
selain dilakukan oleh BPD dapat dibantu tenaga yang
ditunjuk dari dinas setempat yang membidangi
pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan)
perseorangan.


39

Diagram Alur pelaksanaan
pengedaan Konstruksi oleh
Lembaga kemasyarakatan


40

Pengumuman
• DPA Persyaratan
Pendaftaran SWK
• SK Panitia Administrasi
Pdt Karya
Pengadaan

Pendaftaran
Peserta&
Pengambilan Proposal
Penjelasan RKS
Rencana Kerja&
Syarat-Syarat
Pengajuan
Seleksi
Rapat Proposal
panitia

Surat
• Berita Acara
Perjanjian Dokumen
Pelaksana Pdt
Kerja (SPK, 2 SPK
Karya &
rangkap)
• SK penunjukan
Pelaksana SWK heruunikarta@gmail.com2
Pdt Kry

41

Dokumen Dok.
1 SPK NPPD

DPA
Dok. SPP
Melaksanakan
Pekerjaan
NPPD
Uang
Kuitansi,
Laporan
Penyelesaian
Nota, bukti
Bukti transaksi
Pekerjaan
Pengeluaran
Berita Acara kas
serah terima Laporan
kegiatan Kuitansi, Penyelesaian
Berita Pekerjaan
Nota, bukti
Acara
pemeriksaa transaksi
n BPD heruunikarta@gmail.com

42

4.2.2.Tugas Tim Pengadaan Dlm Swakelola Pdt
karya
a. Mengumumkan seluruh kegiatan
pemberdayaan (swakelola-padatkarya) kepada
Lembaga/ Organisasi masyarakat sesuai DPA;
a. Mengumumkan syarat-syarat lembaga /
Organisais kemasyarakatan (LPM, Lembaga
Adat, Karang Taruna, RT/ RW, PKK serta
Kelompok masyarakat) di desa yang dapat
menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan
(swakelola- padatkarya);


43

C. Menyeleksi dan menetapkan lembaga kemasyarakatan/kelompok
masyarakat yang berminat dan mampu dalam pengadaan kegiatan
swakelola padat karya. Adapun kriteria penyeleksian adalah:
 Pelaksana kegiatan diutamakan lembaga kemasyarakatan/kelompok
masyarakat yang bertempat tinggal terdekat dengan lokasi kegiatan
atau lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat.
 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mempunyai
kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
 Tingkat efisiensi dalam anggaran yang disanggupi oleh calon
pelaksana kegiatan dengan pagu yang ada dalam DPA-Desa (APB
Desa).
 Setiap lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat dapat
menjadi pelaksana kegiatan swakelola-padat karya dibatasi 3 (tiga)
kegiatan dalam satu tahun anggaran.

44

 Menyeleksi dan menetapkan panitia pelaksana kegiatan atau
lembaga kemasyarakatan / kelompok masyarakat yang
mengerjakan kegiatan.
 Menyiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan
kegiatan swakelola padat karya. Meliputi :
1. RAB (jika belum ada di DPA)
2. Menyusun Harga Perhitungan sendiri (HPS) berdasarkan
harga pasar setempat.
3. Perhitungan penyisihan/pemotongan pajak
4. Gambar Konstruksi
5. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan
6. Rencana Kerja dan Syarat-syarat heruunikarta@gmail.com
7. Surat Perjanjian Kerja (SPK)

45

4.2.3. Kriteria Evaluasi Swakelola Padat karya

A. Evaluasi Administrasi, meliputi :
 Penilaian terhadap data administrasi
sesuai yang disyaratkan dalam Rencana
Kerja dan Syatrat-syarat
 Penawaran dinyatakan gugur apabila
salah satu persyaratan administrasi yang
diminta tidak terpenuhi.
 Penawaran yang lulus administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis

46

B. Evaluasi Teknis meliputi ;
 Unsur – unsur pokok yang dinilai adalah
proposal teknis,
 Kemampuan menyediakan tenaga
kerja sebagaimana yang dibutuhkan.


47

C. Evaluasi Harga :
 Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap
penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis;
 Evaluasi harga dengan menilai kewajaran harga
tidak harus harga terendah;
 Berdasarkan hasil evaluasi harga, Tim Pengadaan
membuat daftar urutan penawaran yang dimulai
dari urutan harga penawaran terendah dan
mengusulkan penawar terendah sebagai calon
Pelaksana Kegiatan.


48

TUGAS TIM PENGAWAS Swakelola Padat Karya

a. BPD sebagai Tim Pengawas dengan komposisi:
 Koordinator : Ketua BPD/ Wakil Ketua
 Anggota : Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD
b. Tim Pengawas dapat dibentuk satu atau beberapa Tim sesuai
dengan bidang komisi.
c. Tugas Tim Pengawas meliputi :
 Mengawasi secara rutin pelaksanaan setiap kegiatan sesuai
dengan jadwal ;
 Memastikan bahwa pelaksanaan dan hasil kegiatan telah
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
 Masalah yang berhubungan dengan Administrasi Kegiatan
diluar kewenangan Pengawasan BPD;
 Setelah kegiatan selesai, Koordinator Tim Pengawas bersama
Pelaksana kegiatan menandatangani berita acara hasil
pengawasan kegiatan, yang diketahui Kepala Desa

49

4.3. Pembayaran Swakelola Padat Karya

Pembayaran swakelola-padat karya :
 Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mengatur hak
dan kewajiban kedua belah pihak atau lebih.
 Kwitansi dan nota belanja barang.
 Daftar pekerja dan Absensi yang terlibat sebagai
pelaksana kegiatan;
 Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (up-
name) Oleh BPD.
 Dokumen dan foto-foto hasil pekerjaan.


50

4.4. Kewajiban Pelaksana Kegiatan (Lembaga/ organisasi
kemasyarakatan)
 Membuat papan pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
 Menyelenggarakan kegiatan yang tercantum dalam proposal;
 Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang telah
diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan keuangan
yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam pedoman dan
surat perjanjian kerjasama ini.
 Mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh Pemerintah
Desa, baik secara lisan maupun tertulis.
 Mengkonsultasikan kepada Pemerintah Desa, apabila terjadi
perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang
mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan proposal atau
dokumen yang terkait.
 Menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada
Pemerintah Desa dilampiri bukti transaksi.
 Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan swakelola Padat Karya kepada Pemerintah Desa dan
laporan akhir kegiatan.

51

4.5. Hak Pelaksana Kegiatan (Lembaga/ organisasi
kemasyarakatan)

 Besaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus)
dari total anggaran kegiatan yang tertera
dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan
pembagiannya sesuai dengan
tanggungjawab dan beban kerja dalam
kepanitiaan; dengan maksimal jumlah
kepengurusan panitia pelaksana kegiatan
adalah 3 orang. (Psl 38 Ayat 3 Perbup 72
Th 2008)

52

TERIMAKASIH


Swakelola desa

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Swakelola desa

Similaire à Swakelola desa (20)

Swakelola desa