LHKPKBU2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009
DI
ARGA MAKMUR

Nomor : 09/LK/XVIII.BKL/06/2010
Tanggal : 17 Juni 2010

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348

Bengkulu, 23 Juli 2010
Nomor : 193/S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2009
Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
di
Arga Makmur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009,
yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 bebas dari salah saji
yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009, dan
realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Bupati Bengkulu Utara bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud
sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan mematuhi peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemeriksaan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
BPK RI tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam
sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya
dilaksanakan secara tertib;
2. Penyertaan modal sebesar Rp7.329.682.843,47 pada PT Bank Bengkulu dan sebesar
Rp11.512.042.955,72 pada PDAM Tirta Ratu Samban belum ditetapkan dengan
peraturan daerah;
3. Terdapat ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional dan
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat masing-masing sebesar
Rp1.657.995.618,00 dan sebesar Rp79.660.000,00;
4. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 terlambat disetor sebesar
Rp275.256.864,00;
5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.144.510.400,00 tidak sesuai peruntukkan
dan klasifikasinya;
6. Terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp228.800.000,00 atas realisasi Belanja
Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD; dan
7. Pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.713.569.280,00 yang akan dibagikan
kepada masyarakat dianggarkan dalam Belanja Modal.
Kami persilakan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menelaah hasil
pemeriksaan lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak.
NIP 19680706 199003 1 003

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta; dan
5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348

Bengkulu, 23 Juli 2010
Nomor : 194 /S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2009
Yth.
Bupati Bengkulu Utara
di
Arga Makmur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009,
yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 bebas dari salah saji
yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009, dan
realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Bupati Bengkulu Utara bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud
sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan mematuhi peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemeriksaan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
BPK RI tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam
sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya
dilaksanakan secara tertib;
2. Penyertaan modal sebesar Rp7.329.682.843,47 pada PT Bank Bengkulu dan sebesar
Rp11.512.042.955,72 pada PDAM Tirta Ratu Samban belum ditetapkan dengan
peraturan daerah;
3. Terdapat ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional dan
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat masing-masing sebesar
Rp1.657.995.618,00 dan sebesar Rp79.660.000,00;
4. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 terlambat disetor sebesar
Rp275.256.864,00;
5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.144.510.400,00 tidak sesuai peruntukkan
dan klasifikasinya;
6. Terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp228.800.000,00 atas realisasi Belanja
Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD; dan
7. Pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.713.569.280,00 yang akan dibagikan
kepada masyarakat dianggarkan dalam Belanja Modal.
Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Bengkulu Utara
agar menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
dan menyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

NIP 19680706 199003 1 003

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009;
(b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009
yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar
hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan,
metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, objek pemeriksaan, dan kendala
pemeriksaan.
2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dalam
rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun Anggaran 2009
Laporan II berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b)
Gambaran Umum atas Pengendalian Intern dalam Pencatatan dan Pelaporan
Keuangan Instansi; (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern
Tahun 2006, 2007, dan 2008; dan (d) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern
Tahun 2009.
3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2006, 2007,
dan 2008; dan (c) Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Tahun 2009.

LAPORAN I

ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN...................................... 1
LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009.................................................. 3
1. NERACA KOMPARATIF ........................................................................................................... 3
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ...................................................................................... 5
3. LAPORAN ARUS KAS ............................................................................................................... 7
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............................................................................. 9
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ......................................................................................... 65
LAMPIRAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara per 31 Desember 2009 dan 2008,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut adalah
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Tanggung jawab BPK RI adalah
pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan
BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi
penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar
Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai
untuk menyatakan pendapat.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2009, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp1.246.792.251.491,88 yang berasal dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 sebesar
Rp1.111.220.925.085,88 ditambah dengan mutasi tahun berjalan sebesar
Rp135.571.326.406,00. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum mencatat dan
melaporkan tanah badan jalan yang dimilikinya dan belum memberikan penilaian terhadap
tanah-tanah yang tidak bersertifikat dan masih tercatat nihil dalam Neraca Per 31 Desember
2009. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan mutasi Aset Tetap tahun berjalan masih
lemah, diantaranya: 1) Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Umum belum melakukan
rekonsiliasi jumlah mutasi Aset Tetap tahun berjalan; 2) masing-masing SKPD belum
memutakhirkan Kartu Inventaris Barang (KIB) disesuaikan dengan Aset Tetap hasil
inventarisasi dan penilaian kembali; dan 3) pengamanan sistem aplikasi pada SIMDA-Aset di
SKPKD masih lemah karena dapat diakses oleh pegawai lain selain petugas yang ditetapkan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1

Kelemahan-kelemahan tersebut berdampak kepada kewajaran penyajian mutasi Aset Tetap
tahun berjalan, diantaranya nilai mutasi Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2009
berbeda dengan nilai mutasi Aset Tetap tahun 2009 menurut SIMDA-Aset dengan selisih
sebesar Rp8.009.776.086,00. Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Umum tidak dapat
memberikan penjelasan yang memadai atas terjadinya selisih mutasi Aset Tetap tersebut.
Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas,
laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara per 31 Desember 2009 dan
2008, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
sistem pengendalian intern disajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 17 Juni 2010
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Akuntan, Register Negara No. D-17.331

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2

LAPORAN KEUANGAN POKOK

TAHUN ANGGARAN 2009

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Neraca Komparatif

NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Auditan)

(dalam rupiah)

URAIAN CAT. 31 Desember 2009 31 Desember 2008

ASET
ASET LANCAR
Kas A.1.1.1 48.262.562.536,09 42.428.325.034,74
Piutang A.1.1.2 5.957.735.172,58 340.777.470,00
Piutang Lain-lain A.1.1.3 344.091.549,00 1.722.913.471,00
Persediaan A.1.1.4 4.214.481.859,00 2.608.817.483,00
Jumlah Aset Lancar 58.778.871.116,67 47.100.833.458,74

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen A.1.2.1 3.584.267.703,00 3.893.591.190,00
Investasi Permanen A.1.2.2 19.589.125.799,19 19.589.125.799,19
Jumlah Investasi Jangka Panjang 23.173.393.502,19 23.482.716.989,19

ASET TETAP
Tanah A.1.3.1 61.201.692.900,00 59.314.595.400,00
Peralatan dan Mesin A.1.3.2 105.221.507.110,88 81.154.353.210,88
Gedung dan Bangunan A.1.3.3 301.667.748.713,00 246.457.528.813,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan A.1.3.4 765.862.346.468,00 700.023.785.962,00
Aset Tetap Lainnya A.1.3.5 12.838.956.300,00 15.838.971.300,00
Konstruksi dalam Pengerjaan A.1.3.6 0,00 8.431.690.400,00
Akumulasi Penyusutan A.1.3.7 0,00 0,00
Jumlah Aset Tetap 1.246.792.251.491,88 1.111.220.925.085,88

DANA CADANGAN
Dana Cadangan A.1.4 0,00 0,00
Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran A.1.5.1 0,00 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah A.1.5.2 0,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga A.1.5.3 0,00 0,00
Aset Lain-lain A.1.5.4 6.485.288.000,00 201.822.415,45
Jumlah Aset Lainnya 6.485.288.000,00 201.822.415,45

JUMLAH ASET 1.335.229.804.110,74 1.182.006.297.949,26
.
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) A.2.1.1 219.996.490,00 14.242.801,00
Utang Utang Jangka Pendek Lainnya A.2.1.2 514.610.486,00 800.644.552,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 734.606.976,00 814.887.353,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0,00 0,00
Utang Luar Negeri 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 734.606.976,00 814.887.353,00

1. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2009 dan 2008
(Auditan)

(dalam rupiah)

URAIAN CAT. ANGGARAN 2009 REALISASI 2009 % REALISASI 2008

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah B.1.1.1 2.785.595.000,00 2.626.619.141,00 94,29 3.042.721.400,00
Pendapatan Retribusi Daerah B.1.1.2 5.420.450.000,00 4.024.027.056,00 74,24 5.674.281.223,00
Pend Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg B.1.1.3 250.000.000,00 1.987.775.727,00 795,11 1.187.174.385,99
dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah B.1.1.4 11.467.914.500,00 4.712.078.210,91 41,09 5.874.448.450,07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 19.923.959.500,00 13.350.500.134,91 67,01 15.778.625.459,06

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak B.1.2.1.1 12.300.130.000,00 17.656.312.400,00 143,55 24.497.175.399,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam B.1.2.1.2 2.699.870.000,00 3.632.300.818,00 134,54 3.814.117.165,00
Dana Alokasi Umum B.1.2.1.3 306.075.450.000,00 306.069.861.000,00 99,99 378.637.998.000,00
Dana Alokasi Khusus B.1.2.1.4 85.235.000.000,00 85.235.000.000,00 100,00 68.577.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 406.310.450.000,00 412.593.474.218,00 101,55 475.526.290.564,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Dana Penyesuaian B.1.2.2 11.830.446.000,00 17.685.246.400,00 149,49 23.889.105.800,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pem.Pusat Lainnya 11.830.446.000,00 17.685.246.400,00 149,49 23.889.105.800,00

Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak B.1.2.3 3.000.000.000,00 8.626.658.533,44 287,56 8.363.026.293,70
Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi 3.000.000.000,00 8.626.658.533,44 287,56 8.363.026.293,70
Jumlah Pendapatan Transfer 421.140.896.000,00 438.905.379.151,44 104,22 507.778.422.657,70

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah B.1.3 0,00 0,00 32.000.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 0,00 32.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 441.064.855.500,00 452.255.879.286,35 102,54 555.557.048.116,76
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai B.2.1.1 255.516.706.124,28 227.205.015.787,00 88,92 269.774.015.275,00
Belanja Barang dan Jasa B.2.1.2 61.447.761.809,74 56.559.364.756,00 92,04 121.756.412.620,00
Subsidi B.2.1.3 516.035.200,00 487.026.400,00 94,38 717.000.000,00
Hibah B.2.1.4 44.153.368.300,00 44.048.368.300,00 99,76 4.116.463.000,00
Bantuan Sosial B.2.1.5 12.062.089.916,00 12.001.775.745,00 99,50 2.730.647.000,00
Belanja Bantuan Keuangan B.2.1.6 8.425.620.857,72 8.425.620.000,00 100,00 25.835.822.001,00
Jumlah Belanja Operasi 382.121.582.207,74 348.727.170.988,00 91,26 424.930.359.896,00

BELANJA MODAL
Belanja Tanah B.2.2.1 2.005.141.100,00 1.887.097.500,00 94,11 576.250.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin B.2.2.2 22.475.603.220,00 21.678.533.780,00 96,45 17.290.895.188,00
Belanja Gedung dan Bangunan B.2.2.3 15.806.825.300,00 15.682.195.500,00 99,21 36.909.026.314,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan B.2.2.4 58.876.579.456,00 58.050.035.706,00 98,60 62.784.554.492,00
Belanja Aset Tetap Lainnya B.2.2.5 72.780.000,00 70.280.000,00 96,56 7.238.881.550,00
Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal 99.236.929.076,00 97.368.142.486,00 98,12 124.799.607.544,00

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga B.2.3 569.953.750,00 0,00 0,00 1.780.392.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 569.953.750,00 0,00 0,00 1.780.392.000,00

1. Laporan Arus Kas


LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2009 dan 2008
(Auditan)

(dalam rupiah)

URAIAN CAT. TAHUN 2009 TAHUN 2008

Arus Kas dari Aktivitas Operasi C.1
Arus Masuk Kas
Pendapatan Pajak Daerah 2.626.619.141,00 3.042.721.400,00
Pendapatan Retribusi Daerah 4.024.027.056,00 5.674.281.223,00
Pend. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 1.987.775.727,00 1.187.174.385,99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 4.712.078.210,91 5.842.448.450,07
Dana Bagi hasil Pajak 17.656.312.400,00 24.497.175.399,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3.632.300.818,00 3.814.117.165,00
Dana Alokasi Umum 306.069.861.000,00 378.637.998.000,00
Dana Alokasi Khusus 85.235.000.000,00 68.577.000.000,00
Dana Penyesuaian 17.685.246.400,00 23.889.105.800,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 8.626.658.533,44 8.363.026.293,70
Pendapatan Hibah 0,00 32.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk 452.255.879.286,35 555.525.138.116,76

Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai 227.205.015.787,00 269.774.015.275,00
Belanja Barang 56.559.364.756,00 121.756.412.620,00
Belanja Subsidi 487.026.400,00 717.000.000,00
Belanja Hibah 44.048.368.300,00 4.116.463.000,00
Bantuan Sosial 12.001.775.745,00 2.730.647.000,00
Belanja Tak Terduga 0,00 1.780.392.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Desa 532.082.000,00 500.000.000,00
Bagi Hasil Retribusi 0,00 14.265.927,00
Bantuan Keuangan 8.425.620.000,00 25.835.822.001,00
Jumlah Arus Kas Keluar 349.259.252.988,00 427.225.017.823,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 102.996.626.298,35 128.300.120.293,76

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan C.2
Arus Kas Masuk
Pendapatan Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00
Pendapatan Penjualan atas Kendaraan Dinas 0,00 26.910.000,00
Pendapatan Penjualan atas Hasil Pertanian 0,00 5.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 31.910.000.00

Arus Kas Keluar
Belanja Tanah 1.887.097.500,00 576.250.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 21.678.533.780,00 17.290.895.188,00
Belanja Gedung dan Bangunan 15.682.195.500,00 36.909.026.314,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 58.050.035.706,00 62.784.554.492,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 70.280.000,00 7.238.881.550,00
Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar 97.368.142.486,00 124.799.607.544,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (97.368.142.486,00) (124.767.697.544,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2009

4. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Auditan)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban Bupati Bengkulu Utara atas pelaksanaan APBD Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009.
Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No.4286);
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No.4355);

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2009 9

4. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400);
5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No.4437);
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 revisi dari Peraturan Pemerintah
Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No.4503);
11. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4576);
12. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009; dan
16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2009.

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika
penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.


BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD
Bab ini menguraikan tentang asumsi makro, kebijakan keuangan, dan
indikator pencapaian target kinerja APBD.
BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Bab ini menguraikan tentang ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan.
BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan
akuntansi, yaitu entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari
penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan
dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Bab ini menguraikan tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan, yaitu
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan
komponen-komponen Laporan Arus Kas.
Bab VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Bab ini menjelaskan tentang informasi-informasi non keuangan.
Bab VII : PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang simpulan-
simpulan penting dalam laporan keuangan.


BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kebijakan Non Keuangan
Entitas pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 adalah Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara setelah adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 30 Maret
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2009 tanggal 09 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 meliputi wilayah Bengkulu Utara
setelah pemekaran.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 21
Juli 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Nomor 4870), mulai Tahun Anggaran 2009, transaksi keuangan
Kabupaten Bengkulu Utara sudah terpisah dari Kabupaten Bengkulu Tengah.
Hal tersebut memiliki dampak terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara per tanggal 01 Januari 2009 (saldo awal tahun 2009) karena dilakukan
pemisahan data keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemutakhiran data
dilakukan selama tahun 2009 untuk penyajian laporan keuangan yang wajar.

B. Kebijakan Keuangan
Kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2009 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pelaksanaan APBD dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dilakukan dengan
menyusun program-program secara prioritas dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis SKPD yang telah
ada. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan ABK ini diharapkan
penggunaan APBD lebih terarah dan terfokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten
Bengkulu Utara.
Pada sektor pendapatan, kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara
maksimal dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat
ditingkatkan. Pada sektor pengeluaran, kebijakan diarahkan agar penggunaan belanja
dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas
maksimal pengeluaran yang dapat direalisasikan dan tidak diperkenankan terjadinya


pengeluaran APBD yang tidak ada anggarannya. Perlu diakui bahwa pendapatan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih didominasi oleh pendapatan transfer dari
Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bengkulu Utara. Peningkatan PAD selalu diupayakan
menggunakan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kebijakan tersebut
hendaknya diterjemahkan oleh setiap SKPD pusat PAD (central revenue) agar
meningkatkan kinerjanya untuk menambah jumlah pendapatan, tidak hanya berasal dari
sumber PAD yang telah ada (intensifikasi), tetapi juga sedapat mungkin menciptakan
sumber-sumber PAD yang baru sesuai ketentuan (ekstensifikasi). Dengan kebijakan ini
sektor pendapatan, khususnya PAD, diharapkan selalu meningkat setiap tahun
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011, visi Kabupaten Bupati Bengkulu
Utara adalah ”Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera,
berkeadilan, dan religius berdasarkan Kebersamaan dan Kesetaraan.”
Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik;
4) Meningkatkan kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan masyarakat; dan
5) Mewujudkan masyarakat yang religius.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
bersama dengan DPRD Bengkulu Utara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 dan
APBD Perubahan dengan Perda Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2009, dengan jumlah sebagai berikut:
a. Jumlah Anggaran Pendapatan 441.064.855.500,00
b. Jumlah Anggaran Belanja 482.478.937.733,74
c. Jumlah Anggaran Defisit (41.414.082.233,74)
d. Jumlah Anggaran Pembiayaan Netto 41.414.082.233,74
e. Jumlah Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan 0,00

Besaran angka-angka komponen APBD tersebut di atas menjadi indikator kinerja APBD
yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.


BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bengkulu Utara TA 2009 adalah sebagai berikut:

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pendapatan 441.064.855.500,00 452.255.879.286,35 102,54
Pendapatan Asli Daerah 19.923.959.500,00 13.350.500.134,91 67,01
Pendapatan Transfer 421.140.896.000,00 438.905.379.151,44 104,22
Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 0,00 -
2 Belanja 482.478.937.733,74 446.627.395.474,00 92,57
Belanja Operasi 382.121.582.207,74 348.727.170.988,00 91,26
Belanja Modal 99.236.929.076,00 97.368.142.486,00 98,12
Belanja Tidak Terduga 569.953.750,00 0,00 0,00
Belanja Transfer 550.472.700,00 532.082.000,00 96,66
3 Surplus (Defisit) -41.414.082.233,74 5.628.483.812,35 113,59
4 Pembiayaan 41.414.082.233,74 42.414.082.233,74 102,41
Penerimaan Pembiayaan 42.414.082.233,74 42.414.082.233,74 100,00
Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 0,00 48.042.566.046,09 ~

Keberhasilan kinerja keuangan terlihat pada sektor pendapatan dengan realisasi pendapatan
melebihi target, yaitu sebesar Rp452.255.879.286,35 atau 102,54 % dari anggaran sebesar
Rp441.064.855.500,00, sedangkan realisasi belanja kurang dari target, yaitu hanya sebesar
Rp446.627.395.474,00 atau 92,57% dari anggaran sebesar Rp482.478.937.733,74. Penerapan
kebijakan pendapatan dan belanja berdampak positif, yaitu terjadinya penekanan terhadap
defisit yang semula anggaran Rp41.414.082.233,74 menjadi surplus sebesar
Rp5.628.483.812,35 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2009, yaitu semula dianggarkan sisa lebih sebesar
Rp0,00 menjadi terdapat realisasi sisa lebih sebesar Rp48.042.566.046,09.


BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2009 dan APBD Perubahan dengan Perda Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 09 September
2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2009, pelaksanaan APBD dilakukan oleh 47 Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Setiap SKPD tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas
pelaporan sehingga penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan secara terpusat
di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, tetapi juga merupakan kewajiban
bagi setiap SKPD.
Setiap SKPD sebagai unit akuntansi berkewajiban menyusun sendiri laporan
keuangannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Utara pada TA
2009 adalah sebanyak 47 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No. Kode SKPD Nama SKPD
1 1 . 01 . 1 . 1 Dinas Pendidikan Nasional
2 1 . 02 . 1 . 1 Dinas Kesehatan
3 1 . 02 . 2 . 1 Rumah Sakit Umum Daerah
4 1 . 03 . 1 . 1 Dinas Pekerjaan Umum
5 1 . 06 . 1 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 1 . 07 . 1 . 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
7 1 . 08 . 1 . 1 Badan Lingkungan Hidup
8 1 . 10 . 1 . 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9 1 . 11 . 1 . 1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
10 1 . 13 . 1 . 1 Dinas Sosial
11 1 . 14 . 1 . 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12 1 . 15 . 1 . 1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13 1 . 18 . 1 . 1 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
14 1 . 19 . 1 . 1 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
15 1 . 19 . 2 . 1 Satuan Polisi Pamong Praja
16 1 . 20 . 1 . 1 DPRD
17 1 . 20 . 2 . 1 KDH dan Wakil KDH
18 1 . 20 . 3 . 1 Sekretariat Daerah
19 1 . 20 . 4 . 1 Sekretariat DPRD
20 1 . 20 . 5 . 1 Dinas Pendapatan Daerah
21 1 . 20 . 6 . 1 Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah
22 1 . 20 . 7 . 1 Inspektorat Daerah
23 1 . 20 . 8 . 1 Kantor Kecamatan Air Besi
24 1 . 20 . 9 . 1 Kantor Kecamatan Air Napal
25 1 . 20 . 10 . 1 Kantor Kecamatan Arga Makmur
26 1 . 20 . 11 . 1 Kantor Kecamatan Batik Nau
27 1 . 20 . 12 . 1 Kantor Kecamatan Enggano
28 1 . 20 . 13 . 1 Kantor Kecamatan Giri Mulya


No. Kode SKPD Nama SKPD
29 1 . 20 . 14 . 1 Kantor Kecamatan Kerkap
30 1 . 20 . 15 . 1 Kantor Kecamatan Ketahun
31 1 . 20 . 16 . 1 Kantor Kecamatan Lais
32 1 . 20 . 17 . 1 Kantor Kecamatan Napal Putih
33 1 . 20 . 18 . 1 Kantor Kecamatan Padang Jaya
34 1 . 20 . 19 . 1 Kantor Kecamatan Putri Hijau
35 1 . 20 . 20 . 1 Kantor Kelurahan Gunung Alam
36 1 . 20 . 21 . 1 Kantor Kelurahan Kemumu
37 1 . 20 . 22 . 1 Kantor Kelurahan Pasar Lais
38 1 . 20 . 23 . 1 Kantor Kelurahan Lubuk Durian
39 1 . 20 . 24 . 1 Kantor Kelurahan Purwodadi
40 1 . 21 . 1 . 1 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
41 1 . 22 . 1 . 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
42 1 . 26 . 1 . 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
43 2 . 01 . 1 . 1 Dinas Pertanian dan Peternakan
44 2 . 02 . 1 . 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
45 2 . 03 . 1 . 1 Dinas Pertambangan dan Energi
46 2 . 05 . 1 . 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
47 2 . 07 . 1 . 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Permendagri No.13 Tahun 2006 dan peraturan perubahannya, yakni Permendagri No.59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran. Kewenangan ini sekaligus
memunculkan kewajiban kepada Kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan
berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara adalah basis kas menuju basis akrual (cash towards accrual), yakni
basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana
dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan istilah sisa (lebih/kurang)
pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran
tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan
pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan
dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bukan pada saat
kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.


C. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat
Kabupaten Bengkulu Utara, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas
fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

Pos-Pos Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca
mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.
1) Kas dan Setara Kas;
2) Investasi Jangka Pendek;
3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
4) Persediaan;
5) Investasi Jangka Panjang;
6) Aset Tetap;
7) Kewajiban Jangka Pendek;
8) Kewajiban Jangka Panjang; dan
9) Ekuitas Dana.
Aset Lancar
Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi
kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan
sebagai aset lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2) Berupa Kas dan Setara Kas.
Aset lancar meliputi sebagai berikut:
1) Kas dan setara Kas
Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kas di Kas Daerah merupakan
saldo kas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang berada di rekening Kas
Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
sesuai ketentuan yang berlaku.
Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, kas
tersebut harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam
rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.


2) Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di
bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai
akhir tahun anggaran berjalan.
Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang belum disetor oleh Bendahara
Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.
3) Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan
(dikonversi) menjadi kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)
bulan atau kurang.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah
dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
c. Berisiko rendah.
Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain
terdiri atas.
a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); dan
b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan
pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran
kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi
jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi
harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,
investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu
sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi berdasarkan biaya
perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan
untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito
jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang
diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga
obligasi dan dividen tunai (cash dividend), dicatat sebagai pendapatan.
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak
karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan


investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4) Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat
dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas bagian lancar
tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang
lain-lain. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan
diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang
dinilai sebesar nilai nominal.
5) Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan
yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat
tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang
digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang
dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi
dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
Ketentuan nilai persediaan yang disajikan adalah sebagai berikut:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari
12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman
investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Investasi Permanen adalah investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan.


Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus
menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Di sisi lain,
pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih
dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat
diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai
untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan
(supplies).
Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD
melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
Klasifikasi Aset Tetap
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan.
1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,
seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
dan dalam kondisi siap dipakai.
Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai.


Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Kriteria Aset Tetap
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas.
Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan
oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional
pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja
bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat
dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas
tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
Pengukuran Aset tetap
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti
pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan
baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan
utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam
mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan
lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya Sertifikat Tanah dan Bukti
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Apabila perolehan aset tetap belum
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, aset tetap
tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut


telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.
Penilaian aset tetap
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk
bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa
aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh
melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh,
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada
saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan
suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan
apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh,
satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Utara dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti
perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah
dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang


dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi
dalam nilai aset yang bersangkutan.
Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi kriteria
tersebut, pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap,
melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara.
Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum menerapkan ketentuan penyusutan aset
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7
tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 53 sampai dengan Paragraf 57.
Revaluasi Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan penilaian kembali untuk menyajikan
saldo Aset Tetap per 31 Desember 2006.
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya
dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai
dengan akhir tahun (per tanggal 31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak
konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu
perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan
setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai
dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan.

Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Utara. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.


Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban
lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset
lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang
kepada pegawai, merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun
pelaporan berikutnya.
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka
pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar
utang jangka panjang.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya
meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinancing) kewajiban tersebut atas
dasar jangka panjang; dan
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
Tunggakan Kewajiban
Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo tetapi
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak mampu untuk membayar jumlah pokok
dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai
saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur
diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
Restrukturisasi Utang
Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus
mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan
dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai
tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan
persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan
dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi
sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat
diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan
nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan


jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh
tempo.
Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi
utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan,
selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas
Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas dana lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran
lebih, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam
investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban
jangka panjang.
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk
tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna
bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
dengan:
1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi; dan
2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat
dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara
komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para
pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
sebagai berikut:
1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan;
2) Belanja;
3) Transfer;
4) Surplus atau defisit;
5) Penerimaan pembiayaan;
6) Pengeluaran pembiayaan;
7) Pembiayaan neto; dan
8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan diklasifikasikan
menurut jenis pendapatan.
Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi
Bengkulu.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai
pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas
dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja
untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua
kelompok, yakni Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.


Belanja Tak Langsung terdiri atas:
1) Belanja Pegawai;
2) Belanja Bunga;
3) Belanja Subsidi;
4) Belanja Hibah;
5) Belanja Bantuan Sosial;
6) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa;
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa; dan
8) Belanja Tak Terduga.
Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi,
dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja
pegawai.
Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,
barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan
kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial
kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota
masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah
desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada
pemerintahan desa dan kepada pemerintah daerah lainnya.
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup


Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Langsung terdiri atas.
1) Belanja Pegawai;
2) Belanja Barang dan Jasa; dan
3) Belanja Modal;
Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja
lainnya yang sejenis.
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja)
yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja
pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas
pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
Surplus/Defisit
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan
untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,
dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada


saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-
hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan
penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009
belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam tahun 2009 telah
menerapkan beberapa kebijakan akuntansi sesuai SAP, tetapi kebijakan akuntansi
tersebut secara formal belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Utara.
Beberapa kebijakan yang telah sesuai dengan pernyataan SAP adalah sebagai berikut:
1) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai
dengan SAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2) Penyajian Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009 telah sesuai dengan SAP
No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3) Penyajian Laporan Arus Kas telah sesuai dengan SAP No. 3 tentang Laporan Arus
Kas;


4) Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan SAP No. 4 tentang
Catatan atas Laporan Keuangan;
5) Nilai persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik akhir tahun. Hal ini telah
sesuai dengan SAP No. 5 tentang Persediaan; dan
6) SAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan
Peristiwa Luar Biasa telah diterapkan dalam tahun 2009.
Kebijakan yang belum sesuai dengan pernyataan SAP adalah sebagai berikut:
1) Nilai investasi penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar nilai perolehan dan
nilai wajar, yaitu sebesar transfer dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
kepada PT Bank Bengkulu. Dalam penilaian investasi, Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara tidak menggunakan metode ekuitas sesuai SAP No. 6 tentang
Akuntansi Investasi atas penyertaan modal namun dengan metode biaya pada
PDAM Tirta Ratu Samban meskipun kepemilikan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara lebih dari 20 %. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan metode
ekuitas, pada periode tertentu nilai investasi pada PDAM Tirta Ratu Samban akan
negatif mengingat sampai saat ini investasi tersebut belum dapat memberikan
kontribusi keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan
fungsi sosial yang juga harus diemban oleh PDAM Tirta Ratu Samban.
2) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum menghitung besarnya penyusutan
aset tetap karena kebijakan akuntansi atas penyusutan belum ditetapkan. Hal ini
belum sesuai dengan SAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
3) Kebijakan tentang aktiva dalam pengerjaan sesuai SAP No. 8 tentang Akuntansi
Aktiva dalam Pengerjaan belum diterapkan.
Transaksi keuangan yang membawa dampak pada kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal. Penetapan besarnya kewajiban dalam tahun 2009 ditetapkan pada akhir tahun.
Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum menetapkan kebijakan
akuntansi tentang kewajiban sesuai SAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban.


BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS NERACA
Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggambarkan posisi aset, kewajiban
dan ekuitas dana daerah per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset sebesar
Rp1.335.229.804.110,74; kewajiban sebesar Rp734.606.976,00 dan ekuitas dana
sebesar Rp1.334.495.197.134,74. Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai
berikut:
A.1 ASET Rp 1.335.229.804.110,74
A.1.1 ASET LANCAR Rp 58.778.871.116,67
Aset lancar merupakan kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat
dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode
akuntansi. Posisi Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara per 31
Desember 2009 adalah sebesar Rp58.778.871.116,67 dengan rincian sebagai
berikut:
A.1.1.1 Kas Rp 48.262.562.536,09
Kas merupakan saldo kas dan setara kas yang terdapat di rekening bank,
saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan saldo kas Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) yang berada di rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31
Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:
A.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah Rp 45.788.438.047,09
Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas daerah di Bank sebesar
Rp45.788.438.047,09 dengan rincian Rekening Koran sebagai berikut:
No. Nama Bank No. Rekening Saldo (Rp)
1 Rek DAK Non Reboisasi, BRI 00318-01-000661-30-6 1.017.175.080,00
2 Rek PBB, BRI Arga Makmur 00318-01-000303-30-6 17.540.818.683,56
3 Kas Umum Daerah B/U, BRI 00318-01-000779-30-3 10.491.827.280,53
4 Rek GAJI, BRI 00318-01-000831-30-9 16.222.943.905,00
5 Rek. Bank BNI 72005936 516.726.098,00
Jumlah 45.789.491.047,09

Selama TA 2009 terdapat SP2D TA 2009 sebesar Rp1.053.000,00 yang
dicairkan pada TA 2010 dengan rincian dalam lampiran I.1.
Selain itu, saldo Kas di Kas Daerah belum termasuk rekening deposito
sebesar Rp837.600.000,00 atas Jaminan Kesungguhan dan Reklamasi dari PT
Alam Kencana Utama dan PT Sumber Alam Utama yang permohonan
kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No.234
K/TUN/2009 tanggal 10 September 2009 dan No.177 K/TUN/2009 tanggal
11 September 2009 terkait pencabutan izin kuasa pertambangan kedua
perusahaan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.


Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.67 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No.02 Tahun 2002 mengenai
pengelolaan bidang pertambangan umum, dana jaminan reklamasi dan
kesungguhan atas izin yang dicabut menjadi hak pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara. Sampai berakhirnya pemeriksaan BPK RI, Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara belum mencairkan dana tersebut. Rincian Dana
Jaminan Kesungguhan dan Reklamasi tersebut dapat dilihat dalam lampiran
I.2.
A.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2.474.124.489,00
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara yang sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dibelanjakan
dan masih berada di Bendahara Pengeluaran atau belum disetorkan ke Kas
Daerah. Nilai kas tersebut termasuk ketekoran kas yang terdapat pada Dinas
Pendidikan sebesar Rp1.657.995.618,00, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp79.660.000,00 dan Badan
Lingkungan Hidup sebesar Rp73.671.000,00. Bendahara Pengeluaran ketiga
instansi tersebut belum membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM). Khusus ketekoran kas pada Badan Lingkungan Hidup, nilai kas
tekor tersebut disita oleh Pihak Kejari Arga Makmur sebagai barang bukti
atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan/pembelian Lahan Taman
Rekreasi Kota Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007. Rincian kas
di Bendahara Pengeluaran pada tiap-tiap instansi diuraikan dalam lampiran
I.3.
A.1.1.2 Piutang Rp 5.957.735.172,58
Piutang merupakan piutang pajak dan retribusi berdasarkan administrasi di
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah
ada ketetapannya namun sampai dengan 31 Desember 2009 belum dibayar
dan piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa bagi hasil
PKB, BBN-KB, dan PBB-KB dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Nilai (Rp)
1 Piutang Pajak 33.124.250,00
2 Piutang Retribusi 194.102.470,00
3 Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi 5.730.508.452,58
Jumlah 5.957.735.172,58

Rincian piutang diuraikan dalam lampiran I.4.
A.1.1.3 Piutang Lain-lain Rp 344.091.549,00
Piutang lain-lain merupakan piutang/tagihan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam jenis piutang di atas. Piutang Lain-lain timbul
dikarenakan adanya reklasifikasi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Auning dan Los Pasar,
dan Belanja Modal yang realisasinya adalah Belanja Modal Kerja Bergulir


atau Piutang Jangka Pendek (1 tahun anggaran), yang terdiri dari sebagai
berikut:

Tahun 2009 Tahun 2008
No. Uraian SKPD
(Rp) (Rp)
Piutang Bagian Lancar Penjualan Dinas Perindustrian dan
1 138.130.799,00 66.021.471,00
Angsuran Auning dan Los Pasar Perdagangan
Piutang atas kegiatan Penyaluran Dinas Koperasi dan
2 4.600.000,00 8.600.000,00
Modal Kerja Koperasi Usaha Pupuk UKM
Piutang atas Kegiatan Penyediaan
Dinas Kehutanan dan
3 Sarana Panen dan Pasca Panen 10.000.000,00 10.000.000,00
Perkebunan
Perkebunan
Piutang atas Pemberdayaan Dinas Pertanian dan
4 54.000.000,00 54.000.000,00
Lumbung Pangan Peternakan
Piutang atas Perlindungan Tanaman
Dinas Pertanian dan
5 dan Penanganan Pasca Panen 22.500.000,00 22.500.000,00
Peternakan
Tanaman Pangan dan Hortikula
Piutang atas Pengembangan Dinas Pertanian dan
6 20.577.000,00 20.577.000,00
Peternakan Rakyat Peternakan
Piutang atas Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan
7 94.283.750,00 218.815.000,00
Melalui Penguatan Modal Usaha Peternakan
Kelompok
Piutang Bantuan Modal Bergulir
Dinas Perindustrian dan
8 Tahun 2009 Pada Dinas 0,00 72.400.000,00
Perdagangan
Perindustrian dan Perdagangan
Piutang Bagian Lancar Pinjaman
9 0,00 1.250.000.000,00 Sekretariat Daerah
kepada PD Arma Niaga
Jumlah 344.091.549,00 1.722.913.471,00

Rincian Piutang Lain-lain diuraikan dalam lampiran I.5.
A.1.1.4 Persediaan Rp 4.214.481.859,00
Persediaan merupakan barang habis pakai yang secara rutin diperlukan
Pemerintah Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai
manfaat satu (1) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:
No. Jenis Persedian Nilai (Rp)
1 Alat Tulis Kantor 14.956.862,00
2 Alat Listrik 915.000,00
3 Material/bahan 2.678.758.217,00
4 Benda Pos 2.445.500,00
5 Bahan Bakar 0,00
6 Makanan Pokok 60.000,00
7 Peralatan dan Mesin 1.517.346.280,00
Jumlah 4.214.481.859,00

Peralatan dan mesin senilai Rp1.517.346.280,00 merupakan realisasi dari
belanja modal Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dihibahkan kepada
kelompok nelayan. Rincian persedian per SKPD diuraikan dalam lampiran
I.6.
A.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp 23.173.393.502,19
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud
untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu


LHKPKBU2009

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to LHKPKBU2009

Similar to LHKPKBU2009 (20)

LHKPKBU2009