1. SUMBER SUMBER HUKUM TATA NEGARA
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, yang
dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut
Tjipto Rahardjo “Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu
sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum
merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkan
atau menciptakan hukum.
Apa yang dimaksud dengan ‘Sumber Hukum’?
Menurut para pakar hukum :
Satjipto Rahardjo (1991: 81): sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari 2 kategori,
yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat
hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa
melahirkan atau menciptakan hukum.
C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa
saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa,
yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang
dimaksudkan dengan segala apa saja, adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
timbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum
secara formal artinya ialah, dari mana hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanya
hukum, di mana hukum dapat dicari atau di mana hakim dapat menemukan hukum sebagai
dasar dari putusannya.
Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas dua hal :
1. Sumber Hukum Materiil
Adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum matriil ini merupakan faktor
yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,
situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,
perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
2. 2. Sumber Hukum Formal
Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal
ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal
berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antarnegara,
yuris prudensi dan kebiasaan.
Sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis
Sumber-sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seorang
sosiolog hukum. Namun penelaahan sosiologis juga dapat relevan gagi seorang yang
mempelajari sumber-sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber tersebut terahir
seringkali lebih baik dipahami dibandingkan dengan sumber-sumber sosiologis hukum.
Sumber hukum dalam pengertian sejarah
Dalam arti sejarah istilah sumber hukum punya dua makna :
sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu sebagai sumber
tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut
undang-undang. Bagi para sejarawan hukum hal yang terutama penting adalah sumber
pertama. Yang dimaksud ialah dokumen-dokemen resmi kuno, buku-buku ilmiah, majalah-
majalah dan sebagainya.
B. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia
Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, arti dari kalimat tersebut
adalah bahwa pandangan hidup, cita-cita hukum, perikemanusiaan, keadilan sosial, serta
tujuan hidup bangsa harus sesuai dengan pancasila serta tidak menyimpang dari
3. pancasila.Sumber hukum dalam arti formal Artinya adalah tempat digalinya hukum yang
dibuat positif oleh pemerintah yang berwenang.
Dalam penjabaran yang lebih lanjut hierarki sumber-sumber hukum adalah sebagai berikut
1. Undang-undang dasar 1945
UUD1945 mulai berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949, setelah itu terjadi
perubahan dasar negar yang mengakibatkan UUD 1945 tidak berlaku, namun melalui dekrit
presiden tanggal 5 juli tahun 1959, ahirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai dengan
sekarang.
2. Ketetapan MPR
Ketetapan MPR ini merupakan produk MPR yang secara umum memuat ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
a. garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undang
b. garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan presiden.
Dengan kata lain ketetapan MPR ini juga dilaksanakan dengan keputusan presiden.
3. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR
(produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang
mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan
begitu pula sebaliknya.
Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya memiliki
derajat yang sama, namun Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara keduanya,
perbedaan tersebut antara lain :
a. Perpu dibuat oleh presiden saja , tanpa adanya keterlibatan DPR
b. Perpu hanya dapat dibuat dalam keadaan genting saja (Negara dalam keadaan darurat)
Akan tetapi dalam pelaksanaanya perpu ini harus mendapat persetujuan dari DPR
dikemudian hari. Apabila perpu tersebut tidak disetuju maka harus dicabut serta akibat
hukum yang timbul harus diatur.
4. 4. Peraturan pemerintah (PP)
Menurut pasal 2 ayat (2) UUD 1945, PP ini dibuat dan dikeluarkan oleh presiden untuk
melaksanakan undang-undang. PP ini memuat aturan-aturan yang bersifat umum dan tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
5. Keputusan presiden
Seperti hanya peraturan pemerintah, kepres juga dikeluarkan oleh presiden. Yang menjadi
pembeda antara keduanya adalah jika dilihat dari sifatnya, PP bersifat umum sedangkan
keppres bersifat khusus, seperti mengangkat duta besar, guru besar ataupun jabatan
administrasi penting lainnya.
6. Peraturan menteri dan surat keputusan menteri
Peraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan ole seorang menteri yang berisi
ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. SK menteri ini dapat dibuat oleh lebih dari dua
menteri sekaligus atau lebih yang disebut SK bersama.
7. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut asas desntralisasi yang berarti wilayah
Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrio. Daerah otonom ini
dibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerah
dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya serta tidak boleh mengatur
mengenai urusan rumah tangga daerah tingkat dibawahnya.
8. Yurisprudensi
Yurisprudensi dapat diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap dan tersusun secara sistematis dari dan dalam peradilan yang kemudian
dijadikan sebagai salah satu landasan hukum.
9. Hukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis pada umumnya berisi hukum adat dan atau hukum kebiasaan yang
secara nyata tidak dibuat oleh badan legislatif serta tumbuh berkembang dalam masyarakat.
5. Biasanya hokum tidak tertulis ini merupakan pencerminan dari hokum asli suatu Negara, oleh
karena itulah hokum adat dan hukum kebiasaan seharusnya dipakai oleh para hakim sebagai
salah satu landasan hukum dalam pengambilan keputusan.
10. Hukum Internasional
Hukum internasional bisa juga disebut hukum bangsa-bangsa, menurut pakar hukum
internasional, yang dimaksud hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan
asas-asas yang mengatur hubungan ataupersoalan yang melintasi batas-batas Negara, yaitu
a. antara Negara dengan Negara
b. antara Negara dengan subjek hukum bukan Negara satu sama lain
Biasanya hukum internasional bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang
mengutamakan kepentingan internasional pula tentunya.
11. Keputusan Tata usaha Negara (administratieve beschikking)
Keputusan tata usaha Negara bertujuan untuk mencapai cita-cita Negara serta untuk
menyelenggarakan hubungan dalam lingkup alat-alat perlengkapan Negara yang membuatnya
dengan seorang partikelir.
12. Doktrin
Yang dimaksud dengan doktrin adalah pendapat-pendapat dari para pakar dalam bidangnya
masing-masing yang berpengaruh. Pendapat yang dikemukakan ini sering digunakan sebagai
sumber dalam pengambilan keputusan, terutama oleh para hakim.
13.Traktat
Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati
praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni
perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification).
Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation)
dan penandatanganan (signature).
6. Mengenai lembaga negara
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "Civilizated Organization" Dimana
lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk
membangun negara itu sendiri . Adapun artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari
beberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga kestabilan anggota-anggotanya . Dan
Menciptakan suatu kerja sama regional antar negara anggota baik bilateral dan multiteral
sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antar negara anggota. Lembaga negara
terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing - masing antara lain;
Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham , dan budaya
Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis
Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya
Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat
Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme
Membantu menjalankan roda pemerintahan negara
Selanjutnya akan kita bahas mengenai sumber hukum tata negara periode sebelum
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, antara lain sebagai
berikut :
a. Masa penjajahan Belanda
Pada masa ini Indonesia ( yang selanjutnya disebut Hindia Belanda ) dikonsturksikan
merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam Pasal 1 UUD
Kerajaan Belanda ( IS 1926 ). Dengan demikian kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di
tangan Raja. Akan tetapi,dalam pelaksanaannya Raja / Ratu tidak melaksanakan
kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai
pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana Pemerintahan kerajaan Belanda harus
bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang
dipergunakan di Negeri Belanda dalam sistem Parlementer Kabinet.
7. Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia
Belanda adalah :
a. Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938
Pasal 1 : Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda.
Pasal 62 : Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintah
Indonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan
Umum.
Pasal 63 : Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, soal-soal intern
Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukan
lain dengan Undang-Undang.
b. Indische Staatsregeling ( IS ) pada hakekatnya adalah Undang-undang, tetapi karena
substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di Hindia
Belanda ( Indonesia ), maka secara riil IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar
Hindia Belanda.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat ditarik
pemahaman bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Dengan
demikian secara umum, kedudukan dari Gubernur Jenderal dapat disetarakan sebagai Kepala
wilayah atau alat perlengkapan Pusat ( Pemerintah Kerajaan Belanda ).
Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal pada masa berlakunya IS
adalah :
1. WET
Yang dimaksud dengan WET adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkota Belanda dalam hal
ini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda bersama-sama dengan Parlemen ( DPR di Belanda ).
Dengan kata lain WET di dalam pemerintah Indonesia disebut Undang-Undang.
2. AMVB ( Algemene Maatregedling Van Bestuur )
Yang dimaksud dengan Algemene Maatregedling Van Bestuur adalah peraturan yang dibuat
oleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda saja, tanpa adanya
8. campur tangan dari Parlemen. Dengan kata lain Algemene Maatregedling Van Bestuur di
Indonesia disebut Peraturan Pemerintah ( PP ).
3. Ordonantie
Yang dimaksud dengan Ordonantie adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur
Hindia Belanda bersama-sama dengan Voolksraad ( dewan rakyat Hindia Belanda ).
Ordonantie sejajar dengan Peraturan daerah ( perda ) di dalam pemerintahan Indonesia saat
ini.
4. RV ( Regering Verardening )
Regering Verardening adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda
tanpa adanya campur tangan Volksraad. Regering Verardening setara dengan Keputusan
Gubernur.
Keempat peraturan perundang-undangan ini disebut Algemene Verordeningen ( peraturan
umum ). Disamping itu juga dikenal adanya Local Verordeningen ( peraturan lokal ) yang
dibentuk oleh pejabat berwenang di tingkat lokal seperti Gubernur, Bupati, Wedana dan
Camat.
Pada masa Hindia Belanda ini sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah Sentralistik.
Akan tetapi agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan
adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia
Belanda ( Indonesia ) tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini
nampak dari hal-hal sebagai berikut :
a. Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenangan
yang sangat luas dengan dibantu oleh Raad Van Indie ( Badan penasehat ).
b. Kekuasaan kehakiman ada pada Hoge Rechshof ( mahkamah agung )
c. Pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Reken Kamer.
Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang dan
berakhir pada masa proklamasi kemerdekaan.
9. Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut di atas, maka dari segi hukum tata negara,
Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai negara. Hal ini mengingat tidak dipenuhinya
unsur-unsur untuk disebut negara, seperti mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan
mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
Memang realitasnya ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Wilayahnya ada,
rakyatnya ada, bahkan pemerintahan yang berdaulat terpenuhi. Akan tetapi hakekat
keberadaan ketiga unsur tersebut tidak muncul karena dibangun oleh bangsa Indonesia
sendiri, melainkan didasarkan pada kondisi kolonialisme yang berlangsung pada saat itu.
Maksudnya wilayah dan rakyat yang ada di Hindia Belanda sebenarnya sudah ada sejak
Belanda belum masuk dan menduduki Indonesia. Dengan kata ain wilayah Nusantara dan
masyarakat yang mendiami nusantara itu sudah ada sejak jaman dahulu. Ditinjau dari unsur
pemerintahan yang berdaulat , sebenarnya Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagai
sebuah permintaan yang berdaulat, karena kedaulatan Hindia Belanda ada pada Kerajaan
Belanda, sedangkan Gubernur Jenderal hanya berfungsi sebagai penyelanggara pemerintahan
umum di wilayah Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda.
b. Masa penjajahan Jepang
Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal denga
sebutan Peran Dunia Ke II muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan yaitu
bala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan asia mampu diduduki
oleh bala tentara Jepang, tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah
kolonialisme Belanda.
Dalam sejarah perang asia timur raya, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di
Indonesia adalah :
1. Sebagai penguasa pendudukan
Sebagai penguasa pendudukan, maka Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan
ketatanegaraan / hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang
adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang
dengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia
Belanda. Namun dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah
Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang.
10. 2. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia timur
raya termasuk Indonesia denga menybut dirinya sebagai Saudara tua. Dalam sejarah
Indonesia, sebutan seperti ini dilanjutkan dengan pemerian Janji kemerdekaan kepada
Indonesia dikelak kemudian hari. Janji tersebut direalisir dengan membentuk BPUPK (Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang kemudian melaksanakan persidangan
sebanyak dua kali.
Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia
sebelum Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No.40 Osamu
Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau Undang-Undang yang cenderung
berbau otoriter / pemaksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai undang-undang
Osamu Seirei ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman di
Kantor-kantor pemerintahan Jepang setempat.
