Dokumen tersebut membahas tentang UU Tambang dan Perburuhan khususnya mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan Kuasa Pertambangan, termasuk jenis, syarat permohonan, hak dan kewajiban pemegang IUP, serta berakhirnya IUP.

1. UU TAMBANG DAN
PERBURUHAN
Jurusan Pertambangan
Fakultas Teknik
Universitas Palangka Raya
Risza Abiyoga Pratama Idris, ST

2. IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa UU No 11
Tahun 1967 telah diperbaharui menjadi uu No 4 Tahun
2009 dimana yang didalamnya dijelaskan bahwa yang
sebelumnya bernama Kuasa Pertambangan berubah
menjadi IUP atau Izin Usaha Pertambangan.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izn untuk
melaksanakan usaha pertambangan.
Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang
diberikan kepada badan / perseorangan untuk
melaksanakan usaha pertambangan.

3. Jenis Izin Usaha Pertambangan
Ada 2 (dua) Jenis tahapan IUP yaitu :
1. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi
Kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan
konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pengangkutan serta
penjualan.

4. Pihak Yang Berwenang
IUP diberikan oleh :
1. Bupati / Walikota apabila WIUP berada di didalam
satu wilayah Kabupaten/Kota.
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan.
3. Menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah
Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari
Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

5. IUP atau Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :
• Instansi Pemerintahaan yang di tunjuk oleh Menteri
Pertambangan
• Perusahaan Negara
• Perusahaan Daerah
• Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan
daerah
• Koperasi
• Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi
syarat
• Perusahaan dengan modal bersama antar Negara dan
atau daerah dengan koperasi dan atau
badan/perseorangan swasta yang memenuhi syarat-
syarat
• Pertambangan Rakyat

6. Syarat – Syarat Permohonan IUP
No IUP EKSPLORASI IUP PRODUKSI
1 Nama Perusahaan Nama Perusahaan
2 Lokasi dan Luas Wilayah Luas Wilayah
3 Rencana umum tata ruang Lokasi Penambangan
4 Jaminan Kesungguhan Lokasi Pengolahan dan Pemurnian
5 Modal Investasi Pengangkutan dan Penjualan
6 Perpanjangan waktu tahap kegiatan Modal Investasi
7 Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Jangka waktu IUP
8 Jangka waktu tahap kegiatan Jangka waktu tahap kegiatan
9 Jenis Usaha yang diberikan Penyelesaian masalah lahan
10 Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah Reklamasi pascatambang
pertambangan
11 Perpajakan Dana Jaminan Reklamasi pasca tambang
12 Penyelesaian Perselisihan Perpanjangan IUP
13 Iuran tetap dan iuran eksplorasi Hak dan Kewajiban IUP
14 AMDAL Rencana Pengembangan dan pemberdayaan
15 masyarakat sekitar
16 Perpajakan
17 Penerimaan negara termasuk iuran
18 Penyelesaian Perselisihan
19 K3
20 Konservasi bahan galian
21 Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri
22 Penerapan Kaidah pertambangan yang baik
23 Pengembangan Tenaga Kerja
24 Pengelolaan bahan galian
25 Penguasaan dan pengembangan bahan galian

7. Jangka Waktu dan Luas Wilayah IUP
Dalam UU No 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Jangka
Waktu dan Luas Wilayah IUP ditentukan sesuai dengan Jenis
Usaha Pertambangannya.
1. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam paling lama
8 (delapan) Tahun dengan WUP nya 5.000 – 10.000 Ha.
2. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam
paling lama 3 (tiga) Tahun dan untuk jenis tertentu 7
(Tahun) dengan WUP 500 – 25.000 Ha.
3. IUP Eksplorasi Pertambangan Batuan paling lama 3 (tiga)
Tahun dengan WUP nya 5 – 5.000 Ha.
4. IUP Eksplorasi Pertambangan Batubara paling lama 7
(Tujuh) Tahun dengan WUP nya 5.000 – 50.000 Ha.

8. 1. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam
paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan dapat
diperpanjang 2 kali dengan WUP nya 25.000 Ha.
2. IUP Operasi Produksi Pertambangan Bukan Logam
paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang 2 kali,
untuk mineral tertentu dapat diberikan paling lama
20 (duapuluh) Tahun dan diperpanjang 2 kali
dengan WUP nya 5.000 Ha.
3. IUP Operasi Produksi Pertambangan Batuan paling
lama 5 (lima) Tahun sebanyak 2 kali perpanjangan
dengan WUP nya 1.000 Ha.
4. IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara paling
lama 20 (duapuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2
kali dengan WUP 15.000 Ha.

9. Hak dan Kewajiban
Pemegang IUP mempunyai Hak :
1. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh Tahapan Usaha
Pertambangan.
2. Pemegang IUP dan memanfaatkan Prasarana dan Sarana umum untuk
keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang –
undangan.
3. Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau
batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau
iuran produksi.
4. Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP nya kepada pihak lain.
5. Untuk Pengalihan Kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia
hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan
tertentu.
6. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham dapat dilakukan dengan persyaratan :
1. Memberitahukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya.
2. Sepanjangf tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan.

10. Kewajiban
1. Menerapkan kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indonesia.
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara.
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Mematuhi Batas toleransi daya dukung lingkungan.
6. Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai
dengan karakteristik suatu daerah.
7. Setiap Pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang
saat mengajukan IUP Operasi Produksi.
8. Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca
tambang.
9. Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan
mineral dan batubara.
10. Pemegang IUP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam
Negeri.
11. Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat.
12. Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan
Operasi Produksi.

11. Berakhirnya IUP
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dapat dikarenakan karena :
1. Dikembalikan
2. Dicabut
3. Habis masa berlakunya
Sedangkan IUP dapat diberhentikan sementara apabila terjadi :
1. Keadaan Kahar
2. Keadaan yang menghalangi.
3. Kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya
mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilyahnya.

12. Hubungan IUP dengan Hak atas Tanah
Sudah sangat jelas dirasa bahwa apa arti dari
Hubungan antara IUP dengan Hak atas Tanah, seperti
yang telah dijawab oleh rakan - rekan Mahasiswa semua.
Tetapi dalam hal ini saya mencoba mejawab pertanyaan
tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam UU No 4
Tahun 2009.
Pemegang IUP tidak dapat melaksanakan Kegiatan
Usaha Pertambangan pada tempat yang dilarang ,
Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi
produksi harus menyelesaikan masalah pembebasan hak
atas tanah yang dilakukan secara bertahap. Karena dalam
UU No 4 Tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa Hak atas
IUP buka merupakan pemilikan hak atas tanah.

13. Review UU No 11 Tahun 1967..
1. DEFINISI KUASA PERTAMBANGAN (KP)
Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan /
perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dikenal 6 jenis (KP) yaitu
KP Penyelidikan Umum, KP Explorasi, KP Eksploitasi,KP pengolahan dan
pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan. Kuasa Pertambangan dapat di
berikan kepada:
• Instansi Pemerintahaan yang di tunjuk oleh Menteri Pertambangan
• Perusahaan Negara
• Perusahaan Daerah
• Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah
• Koperasi
• Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat
• Perusahaan dengan modal bersama antar Negara dan atau daerah dengan
koperasi dan atau badan/perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat
• Pertambangan Rakyat

14. 2. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)
• Surat permohonan bagi Perusahaan harus di ajukan di atas kop surat perusahaan
pemohon dengan di bubuhi materai tempel dan bagi perorangan di ajukan di
atas kertas bermeterai dengan ketentuan yang berlaku.
• Peta bagan / wilayah yang di mohon dengan skala 1:50.000 untuk Pulau Jawa
dan Pulau Bali.
• Surat Jaminan Bank dari Bank Pemerintahan sesuai dengan Keputusan MPE No.
749/KPTS/Pertamben/1981 dengan ketentuan bahwa Jaminan Bank
tersebut baru dapat dicairkan setelah disetujui atau ditolaknya permohonan KP
yang bersangkutan .
• Setoran Pajak Terhitung (SPT) tahun terakhir.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Pernyataan tenaga ahli , perjanjian kerja tenagah ahli , foto kopi ijazah, daftar
riwayat hidup dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Fotokopi KTP penanda tangan surat permohonan.
• Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya
menyebutkan berusaha di bidang Pertambangan dengan di sertai bukti
pendaftaran akte tersebut pada Pengadilan Negara setempat bagi CV dan Firma
serta tambahan pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi PT dan Angaran
Dasar yang di sahkan oleh instansi yang berwenang bagi koperasi.
• Untuk Permohonan KP Eksploitasi di samping persyaratan tersebut di atas
ditambah lagi dengan:
• Laporan Eksplorasi lengkap.
• Laporan Study Kelayakan juga meliputi Rencana Kerja Eksploitasi.

15. Catatan..
Apabila dalam melaksanakan UU No 11
Tahun 1967 dibantu dengan PP No 32 Tahun
1969, maka dalam melaksanakan UU No 4
Tahun 2009 dibantu dengan PP No 22 Tahun
2010 dan PP No 23 Tahun 2010.

16. Terima Kasih,
See You Next Day..
And Remember..
HEALTHY FIRST, PRODUCTION YES!!!