SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
Undang-Undang kesehatan No. 36
tahun 2009
BAB 6
Pasal 86-125
Bagian Kesebelas
Pelayanan Darah
Pasal 86
(1)Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan
yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar
dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan
komersial.
(2)Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi
kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan
kesehatan pendonor.
• Penjelasan pasal 86 ayat 2 tentang kriteria pendonor
darah:
1. Calon donor tidak tampak sakit
2. Berat badan minimal calon donor adalah 45 kg
3. Calon donor dengan pemeriksaan lab terhadap
syphilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV yang
menunjukkan hasil positif tidak boleh menyumbangkan
darahnya.
4. Setelah selesai haid, 6 bulan setelah melahirkan
Bagian Kedua Belas
Kesehatan Gigi dan Mulut
Pasal 93
(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan
gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan
pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara
terpadu,terintegrasi dan berkesinambungan
(2) (2)Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi
perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha
kesehatan gigi sekolah.
• Bisa di ambil kesimpulan dalam meningkatkan derajat
kesehatan gigi dan mulut di bentuknya YKGAI (yayasan
kesehatan gigi anak indonesia) dengan program
1. UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah)
2. BPG ( Balai Pengbatan Gigi)
3. PKG (Unit Pendidikan Kesehatan Gigi)
Bagian Ketiga Belas
Penanggulangan Gangguan Penglihatan
dan Gangguan Pendengaran
Pasal 95
(1)Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan
pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera
penglihatan, dan pendengaran masyarakat.
(2)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat.
• Dapat dijelaskan pada pasal 95 penanggulangan kesehatan
mata di tingkat pusksemas yaitu :
1. Promotif: penyuluhan kesehatan indera penglihatan
2. Preventif: deteksi dini/skrining gangguan penglihatan
(katarak, glaukoma, xerophthalmia, kelainan refraksi)
3. Kuratif: pelyanan kesehatan mata dasar dan rujukan
• Sedangkan untuk penanggulangan gangguan pendengaran
dengan adanya “Hari kesehatan telinga dan pendengaran
nasional” pada tanggal 3 maret 2010. dengan diadakannya
ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan
telinga dan pendengaran.
Bagian Keempat Belas
Kesehatan Matra
Pasal 97
(1)Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan
diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang
serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan
udara.
(2)Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan
kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
(3)Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan
sesuai dengan standar dan persyaratan.
(4)Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan
Menteri.
• Penjelasan dari kesehatan matra yaitu upaya kesehatan
yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan
mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang
berubah
secara
bermakna
baik
lingkungan
darat, udara, angkasa, maupun air
• Pada ayat 4, diatur pada peraturan menteri tsb:
KEPUTUSAN
MENTERI
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA,NOMOR
:
1215/MENKES/SK/XI/2001
TENTANG PEDOMAN KESEHATAN MATRA
Pasal 100
(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat
dan
aman
digunakan
dalam
pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau
pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
• Jahe dapat digunakan sebagai obat kompres, obat sakit
perut, obat liver, demam, gigitan ular maupun
serangga, keseleo, batuk serta penghangat badan.
• Kencur dapat digunakan sebagai obat batuk, mengobati
tenggorokan, melancarkan haid, obat masuk angin dan
mual-mual.
Pasal 112
Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur
dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian
makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109, Pasal 110, dan Pasal 111.
Penjelasan pasal 112 adalah Setiap orang dan/atau badan
hukum yang memproduksi, mengolah, serta
mendistribusikan makanan dan minuman yang
diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil
teknologi rekayasa genetik yang diedarkan, harus
menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan
manusia, dan lingkungan tetapi tidak ada penjelasan yang
diberikan dalam UU Kesehatan mengenai ketentuan ini.
Pasal 115
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;
tempat ibadah;
angkutan umum;
tempat kerja; dan
tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa
rokok di wilayahnya.
Penjelasan pada pasal 115 Ayat (1) Khusus bagi tempat
kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok. Ayat (2)
Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa
rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek.
Pasal 121
(1)Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat
dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya.
Penjelasan pasal 121, Bedah mayat klinis yang dimaksud
adalah tindakan otopsi yang dilakukan untuk mengetahui
sebab kematian pasien atau dalam kasus kriminal, dan
memperoleh pengetahuan yang dianggap perlu. Bedah
mayat anatomis adalah bedah mayat dalam rangka
pendidikan.
Kelompok 5
Riatatiska Losa
N 201 12 008
Aulia Rakhman
N 201 12 018

Moh.Viqi Labolo
N 201 12 028

Contenu connexe

Tendances

Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanPermenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanMahar Santoso
 
sistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesiasistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesiarisdiana21
 
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...infosanitasi
 
Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatanWarnet Raha
 
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan KesehatanPelayanan Kesehatan
Pelayanan KesehatanCsii M'py
 
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...Indah Suri Zaluchu
 
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedistemanna #LABEDDU
 
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...DwiAritaAfuaniyah1
 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSArah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSditjenyankes
 
Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medikkhusnuleza
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanRicky Gunawan
 
Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...
Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...
Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...Uwes Chaeruman
 
Food recall
Food recallFood recall
Food recallYuniar_
 

Tendances (20)

Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjangSeri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
 
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanPermenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
 
sistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesiasistem pelayanan kesehatan di indonesia
sistem pelayanan kesehatan di indonesia
 
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
 
Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan
 
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan KesehatanPelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
 
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
Rancangan Aktualisasi Diklat Prajabatan Gol II Gelombang VII Kota Gunungsitol...
 
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
 
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
 
Promosi kesehatan
Promosi kesehatanPromosi kesehatan
Promosi kesehatan
 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSArah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
 
Kmk no. 715 ttg persyaratan hygiene sanitasi jasaboga
Kmk no. 715 ttg persyaratan hygiene sanitasi jasabogaKmk no. 715 ttg persyaratan hygiene sanitasi jasaboga
Kmk no. 715 ttg persyaratan hygiene sanitasi jasaboga
 
Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medik
 
Persiapan pelayanan adminkes
Persiapan pelayanan adminkes Persiapan pelayanan adminkes
Persiapan pelayanan adminkes
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
 
Dasar icd 10
Dasar icd 10Dasar icd 10
Dasar icd 10
 
Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...
Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...
Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development...
 
Manual mutu puskesmas
Manual mutu puskesmasManual mutu puskesmas
Manual mutu puskesmas
 
Makalah gizi masyarakat
Makalah gizi masyarakatMakalah gizi masyarakat
Makalah gizi masyarakat
 
Food recall
Food recallFood recall
Food recall
 

En vedette

Etika dan hukum kesehatan
Etika dan hukum kesehatanEtika dan hukum kesehatan
Etika dan hukum kesehatanKANDA IZUL
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMeisin Rahman
 
UU no 36 thn 2009 ttg Kesehatan
UU no 36 thn 2009 ttg KesehatanUU no 36 thn 2009 ttg Kesehatan
UU no 36 thn 2009 ttg KesehatanSuprijanto Rijadi
 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPenataan Ruang
 
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Mohammad Ichsan
 
Kode etik dan hukum kesehatan
Kode etik dan hukum kesehatanKode etik dan hukum kesehatan
Kode etik dan hukum kesehatanKANDA IZUL
 
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Mohammad Ichsan
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order BaruYABES HULU
 
Etika moral profesi keperawatan
Etika moral profesi keperawatanEtika moral profesi keperawatan
Etika moral profesi keperawatanKANDA IZUL
 
Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin
Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrinAsuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin
Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrinOperator Warnet Vast Raha
 
KODE ETIK KEPERAWATAN
 KODE ETIK KEPERAWATAN KODE ETIK KEPERAWATAN
KODE ETIK KEPERAWATANpjj_kemenkes
 
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUSPENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUSmataharitimoer MT
 
Uu nomor 38 tahun 2014 keperawatan
Uu nomor 38 tahun 2014 keperawatanUu nomor 38 tahun 2014 keperawatan
Uu nomor 38 tahun 2014 keperawatanWinarto Winartoap
 

En vedette (20)

Hukum kesehatan
Hukum kesehatanHukum kesehatan
Hukum kesehatan
 
Etika dan hukum kesehatan
Etika dan hukum kesehatanEtika dan hukum kesehatan
Etika dan hukum kesehatan
 
Makalah etika dan hukum kesehatan
Makalah etika dan hukum kesehatanMakalah etika dan hukum kesehatan
Makalah etika dan hukum kesehatan
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatan
 
UU RI Nomor 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
UU RI Nomor 36 Tahun 2009 ttg KesehatanUU RI Nomor 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
UU RI Nomor 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
 
UU no 36 thn 2009 ttg Kesehatan
UU no 36 thn 2009 ttg KesehatanUU no 36 thn 2009 ttg Kesehatan
UU no 36 thn 2009 ttg Kesehatan
 
Hukum kesehatan
Hukum kesehatanHukum kesehatan
Hukum kesehatan
 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
 
Konsep etik
Konsep etikKonsep etik
Konsep etik
 
Kode etik dan hukum kesehatan
Kode etik dan hukum kesehatanKode etik dan hukum kesehatan
Kode etik dan hukum kesehatan
 
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
 
Kajian hukum islam
Kajian hukum islamKajian hukum islam
Kajian hukum islam
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order Baru
 
Etika moral profesi keperawatan
Etika moral profesi keperawatanEtika moral profesi keperawatan
Etika moral profesi keperawatan
 
Etika kedokteran
Etika kedokteranEtika kedokteran
Etika kedokteran
 
Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin
Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrinAsuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin
Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin
 
KODE ETIK KEPERAWATAN
 KODE ETIK KEPERAWATAN KODE ETIK KEPERAWATAN
KODE ETIK KEPERAWATAN
 
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUSPENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
 
Uu nomor 38 tahun 2014 keperawatan
Uu nomor 38 tahun 2014 keperawatanUu nomor 38 tahun 2014 keperawatan
Uu nomor 38 tahun 2014 keperawatan
 

Similaire à Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
 
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakit
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakitPeraturan menkes tentang gizi rumah sakit
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakitNeneng Rukmawati
 
Uu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
Uu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatanUu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
Uu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatandyah gaby kesuma
 
Uu 36 tahun 2009 ttg kesehatan
Uu 36 tahun 2009 ttg kesehatanUu 36 tahun 2009 ttg kesehatan
Uu 36 tahun 2009 ttg kesehatanAklima Elfi
 
Budaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkungan
Budaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkunganBudaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkungan
Budaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkunganRadenmas Pardisupardi
 
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Lkp Janaaha
 
Analisis skn, skp, skd
Analisis skn, skp, skdAnalisis skn, skp, skd
Analisis skn, skp, skdIlma Rahmawati
 
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Putri Lenggogeni
 
Perbandingan skd bulungan
Perbandingan skd bulunganPerbandingan skd bulungan
Perbandingan skd bulunganIlma Rahmawati
 
KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...
KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...
KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...agus126059
 
Pp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkungan
Pp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkunganPp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkungan
Pp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkunganWinarto Winartoap
 
Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02
Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02
Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02FatikHa D'jockam
 
Perda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptx
Perda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptxPerda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptx
Perda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptxRatnaMei1
 
100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy
100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy
100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copyMulti Irawati
 
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdfUU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdfMichelleAngelika
 

Similaire à Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 (20)

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
 
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakit
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakitPeraturan menkes tentang gizi rumah sakit
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakit
 
Uu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
Uu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatanUu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
Uu. no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
 
Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)
 
PER-UU-HSP - Copy.PPT
PER-UU-HSP - Copy.PPTPER-UU-HSP - Copy.PPT
PER-UU-HSP - Copy.PPT
 
Uu 36 tahun 2009 ttg kesehatan
Uu 36 tahun 2009 ttg kesehatanUu 36 tahun 2009 ttg kesehatan
Uu 36 tahun 2009 ttg kesehatan
 
Budaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkungan
Budaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkunganBudaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkungan
Budaya hidup sehat = sehat kesehatan pribadi-kesehatan lingkungan
 
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
 
Aspek legal keperawatan gawat darurat
Aspek legal keperawatan gawat daruratAspek legal keperawatan gawat darurat
Aspek legal keperawatan gawat darurat
 
Analisis skn, skp, skd
Analisis skn, skp, skdAnalisis skn, skp, skd
Analisis skn, skp, skd
 
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
 
Uu no 23_1992
Uu no 23_1992Uu no 23_1992
Uu no 23_1992
 
Perbandingan skd bulungan
Perbandingan skd bulunganPerbandingan skd bulungan
Perbandingan skd bulungan
 
KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...
KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...
KEMENKES - Pandemi_Template Tematik Sosialisasi RUU Kesehatan_Ditjen P2P (3 A...
 
Pp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkungan
Pp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkunganPp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkungan
Pp nomor 66 tahun 2014 kesehatan lingkungan
 
Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02
Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02
Uu 36-2009-kesehatan-130804213654-phpapp02
 
Perda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptx
Perda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptxPerda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptx
Perda No 10 th 2020 Pencegahan Penyakit.pptx
 
100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy
100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy
100 permenkes no 21 tahun 2013 penanggulangan hivaids copy
 
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdfUU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
 
Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatan
Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatanUu no. 36 th 2009 ttg kesehatan
Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatan
 

Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

  • 1.
  • 2.
  • 3. Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 BAB 6 Pasal 86-125
  • 4.
  • 5. Bagian Kesebelas Pelayanan Darah Pasal 86 (1)Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. (2)Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
  • 6. • Penjelasan pasal 86 ayat 2 tentang kriteria pendonor darah: 1. Calon donor tidak tampak sakit 2. Berat badan minimal calon donor adalah 45 kg 3. Calon donor dengan pemeriksaan lab terhadap syphilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV yang menunjukkan hasil positif tidak boleh menyumbangkan darahnya. 4. Setelah selesai haid, 6 bulan setelah melahirkan
  • 7.
  • 8. Bagian Kedua Belas Kesehatan Gigi dan Mulut Pasal 93 (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu,terintegrasi dan berkesinambungan (2) (2)Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.
  • 9. • Bisa di ambil kesimpulan dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut di bentuknya YKGAI (yayasan kesehatan gigi anak indonesia) dengan program 1. UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) 2. BPG ( Balai Pengbatan Gigi) 3. PKG (Unit Pendidikan Kesehatan Gigi)
  • 10.
  • 11. Bagian Ketiga Belas Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran Pasal 95 (1)Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat. (2)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  • 12. • Dapat dijelaskan pada pasal 95 penanggulangan kesehatan mata di tingkat pusksemas yaitu : 1. Promotif: penyuluhan kesehatan indera penglihatan 2. Preventif: deteksi dini/skrining gangguan penglihatan (katarak, glaukoma, xerophthalmia, kelainan refraksi) 3. Kuratif: pelyanan kesehatan mata dasar dan rujukan
  • 13. • Sedangkan untuk penanggulangan gangguan pendengaran dengan adanya “Hari kesehatan telinga dan pendengaran nasional” pada tanggal 3 maret 2010. dengan diadakannya ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran.
  • 14.
  • 15. Bagian Keempat Belas Kesehatan Matra Pasal 97 (1)Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. (2)Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
  • 16. (3)Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan. (4)Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri.
  • 17. • Penjelasan dari kesehatan matra yaitu upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air • Pada ayat 4, diatur pada peraturan menteri tsb: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,NOMOR : 1215/MENKES/SK/XI/2001 TENTANG PEDOMAN KESEHATAN MATRA
  • 18.
  • 19. Pasal 100 (1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
  • 20. • Jahe dapat digunakan sebagai obat kompres, obat sakit perut, obat liver, demam, gigitan ular maupun serangga, keseleo, batuk serta penghangat badan. • Kencur dapat digunakan sebagai obat batuk, mengobati tenggorokan, melancarkan haid, obat masuk angin dan mual-mual.
  • 21.
  • 22. Pasal 112 Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.
  • 23. Penjelasan pasal 112 adalah Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan, harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan tetapi tidak ada penjelasan yang diberikan dalam UU Kesehatan mengenai ketentuan ini.
  • 24.
  • 25. Pasal 115 (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: a. b. c. d. e. f. g. fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
  • 26. Penjelasan pada pasal 115 Ayat (1) Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. Ayat (2) Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek.
  • 27.
  • 28. Pasal 121 (1)Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Penjelasan pasal 121, Bedah mayat klinis yang dimaksud adalah tindakan otopsi yang dilakukan untuk mengetahui sebab kematian pasien atau dalam kasus kriminal, dan memperoleh pengetahuan yang dianggap perlu. Bedah mayat anatomis adalah bedah mayat dalam rangka pendidikan.
  • 29.
  • 30. Kelompok 5 Riatatiska Losa N 201 12 008 Aulia Rakhman N 201 12 018 Moh.Viqi Labolo N 201 12 028