SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
PERENCANAAN TATA RUANG
OLEH:

SRI WAHYUNI
PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN
PASCASARJANA UNAND PADANG
PENGERTiAN PERENCANAAN TATA
RUANG


Perencanaan
suatu proses menetapkan suatu
tujuan dan dan memilih langkah-langkah yang
diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut



Ruang
wadah yang meliputi ruang daratan,
ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnnya hidup
dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya. Ruang juga dapat dilihat
sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem
sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan
sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem
(sumber daya alam dan sumber daya buatan)



Tata ruang
wujud dari struktur dan pola
pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak
direncanakan.


Penataan ruang
proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian ruang.



Rencana tata ruang
hasil
perencanaan struktur dan pola
pemanfaatan ruang. struktur pemanfaatan
ruang adalah susunan unsur-unsur
pembentuk lingkungan secara hirarkis dan
saling berhubungan satu dengan lainnya,



Pola pemanfaatan ruang
tata guna
tanah, air, udara, dan sumber daya alam
lainnya dalam wujud penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air,
udara, dan sumber daya alam lainnya.


Wilayah
ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional.

Maka dapat disimpulkan, Perencanaan ruang wilayah
adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan
ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan
penggunaan lahan (land use planning) dan
perencanaan pergerakan pada ruang tersebut.
Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya
adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah
(zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya
(jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian
wilayah yang kurang/tidak diatur
penggunaannya. Perencanaan ruang wilayah
adalah hasil akhir dari hal yang hendak dicapai
dalam tata ruang.
Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui
Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR)No.24/1992
yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai
Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya.
sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang; ada dua komponen utama
yang membentuk tata ruang, yakni wujud struktural
dan pola pemanfaatan ruang.


Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai
ukuran kualitas yang bukan semata
menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan
hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat,
akan tetapi juga menggambarkan mutu
komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu
sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan
Sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan
secara berhirarkis menurut kewenangan administratif,
yakni dalam bentuk

RTRW Nasional

RTRW Propinsi

RTRW Kabupaten/Kota

1. Penetapan kawasan lindung
2. Penetapan kawasan budidaya
3. Hierarki Perkotaan
4. Pengelolaan wilayah pedesaan
5. Sistem Prasarana wilayah
6. dll
RTRWN disusun dengan memperhatikan
wilayah Nasional sebagai satu kesatuan
wilayah yang lebih lanjut dijabarkan
kedalam strategi serta struktur dan pola
pemanfaatan ruang pada wilayah propinsi
(RTRWP), termasuk di dalamnya
penetapan sejumlah kawasan tertentu dan
kawasan andalan yang diprioritaskan
penanganannya
Upaya penataan ruang yang terdiri dari 3
(tiga) proses utama, yakni :


Proses perencanaan tata ruang wilayah



Proses pemanfaatan ruang



Proses pengendalian
Landasan dan Manfaat Pengaturan
Penggunaan Ruang


Landasan yang digunakan dalam
pengaturan penggunaan ruang telah
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar
1945 pada pasal 33 ayat 3 ”Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Kemudian hak ini
lebih lanjut diatur dalam berbagai undangundang dan peraturan pemerintah
Setiap Rencana tata ruang harus mencakup
kebijakan makro seperti:








Tujuan Pemanfaatan Ruang
Menciptakan
hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan
berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang
harmonis dan serasi serta terjaminnya kelestarian
lingkungan hidup.
Struktur Pemanfaatan Ruang
Menggambarkan pemanfaatan ruang dan kaitan antara
berbagai ruang berdasarkan pemanfaatan serta hierarki
dari pusat pemukiman dan pusat pelayanan.
Pola Pemanfaatan Ruang
Tergambarkannya
pemanfaatan ruang secara menyeluruh.
Pola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
kebijakan dan Strategi yang perlu ditempuh agar
rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju
sasaran yang diinginkan.
Perencanaan Tata Ruang Perkotaan
Kebijaksanaan pengembangan
penduduk kota

Rencana Pemanfaatan
Ruang Kota

Rencana Struktur Pelayanan
Kegiatan Kota

Rencana Sistem Transportasi

Rencana Ketinggian Bangunan

Rencana Sistem Jaringan
Utilitas Kota

Perencanaan
Tata Ruang Perkotaan

Rencana Kepadatan Bangunan

Rencana Pemanfaatan air baku
Rencana Penanganan
lingkungan kota

Tahapan
Pelaksanaan Pembangunan

Indikasi Unit Pelayanan Kota
Perencanaan Tata Ruang

More Related Content

What's hot

Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANAbuAnshori
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologidandi rustandi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoPenataan Ruang
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAJENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAInstitut Teknologi Medan
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanAni Rani
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaPenataan Ruang
 

What's hot (20)

Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 
Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtblPedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAJENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahan
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
 

Similar to Perencanaan Tata Ruang

Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangUu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangwalhiaceh
 
RTRW Nasional.pptx
RTRW Nasional.pptxRTRW Nasional.pptx
RTRW Nasional.pptxsyufikaytr
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruanglilikwbs
 
Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Denny Helard
 
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangUu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangmuhfidzilla
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangRizki Fitrianto
 
Uu penataan-ruang
Uu penataan-ruangUu penataan-ruang
Uu penataan-ruangAndry Saleh
 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007JalinKrakatau
 
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangImam Nur Alam
 
Dirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogyaDirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogyaAzmi Haz
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Probolinggo Property
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Probolinggo Property
 
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdfBAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdfAlgifari23
 
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangKPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangSeptinia Silviana
 
Uu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruangUu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruangDwi Prihartanto
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikRetno Pratiwi
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007cuttank
 
Uu no26 2007_tentang_penataan_ruang
Uu no26 2007_tentang_penataan_ruangUu no26 2007_tentang_penataan_ruang
Uu no26 2007_tentang_penataan_ruangAhmad Idjaz
 

Similar to Perencanaan Tata Ruang (20)

Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangUu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
 
RTRW Nasional.pptx
RTRW Nasional.pptxRTRW Nasional.pptx
RTRW Nasional.pptx
 
12 uu no26-2007
12 uu no26-200712 uu no26-2007
12 uu no26-2007
 
uu no26-2007
uu no26-2007uu no26-2007
uu no26-2007
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruang
 
Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007
 
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangUu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruang
 
Uu penataan-ruang
Uu penataan-ruangUu penataan-ruang
Uu penataan-ruang
 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
 
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 
Dirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogyaDirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogya
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
 
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdfBAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
 
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangKPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
 
Uu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruangUu 26 tahun 2007 penataan ruang
Uu 26 tahun 2007 penataan ruang
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007
 
Uu no26 2007_tentang_penataan_ruang
Uu no26 2007_tentang_penataan_ruangUu no26 2007_tentang_penataan_ruang
Uu no26 2007_tentang_penataan_ruang
 

More from Sri Wahyuni

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Pembangunan Pertanian BerkelanjutanPembangunan Pertanian Berkelanjutan
Pembangunan Pertanian BerkelanjutanSri Wahyuni
 
Paradigma Teologi Pembebasan
Paradigma Teologi PembebasanParadigma Teologi Pembebasan
Paradigma Teologi PembebasanSri Wahyuni
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalSri Wahyuni
 
PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHAN
PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHANPRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHAN
PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHANSri Wahyuni
 
Pembangunan dan Globalisasi
Pembangunan dan GlobalisasiPembangunan dan Globalisasi
Pembangunan dan GlobalisasiSri Wahyuni
 
Inovasi,Partisipasi dan Good Governance
Inovasi,Partisipasi dan Good GovernanceInovasi,Partisipasi dan Good Governance
Inovasi,Partisipasi dan Good GovernanceSri Wahyuni
 
Akar Konsep Pemberdayaan
Akar Konsep PemberdayaanAkar Konsep Pemberdayaan
Akar Konsep PemberdayaanSri Wahyuni
 
Strategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan WilayahStrategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan WilayahSri Wahyuni
 
Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan Pertanian Sri Wahyuni
 

More from Sri Wahyuni (12)

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Pembangunan Pertanian BerkelanjutanPembangunan Pertanian Berkelanjutan
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
 
Paradigma Teologi Pembebasan
Paradigma Teologi PembebasanParadigma Teologi Pembebasan
Paradigma Teologi Pembebasan
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Pemberdayaan
PemberdayaanPemberdayaan
Pemberdayaan
 
Kelembagaan
KelembagaanKelembagaan
Kelembagaan
 
PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHAN
PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHANPRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHAN
PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENYULUHAN
 
Pembangunan dan Globalisasi
Pembangunan dan GlobalisasiPembangunan dan Globalisasi
Pembangunan dan Globalisasi
 
Inovasi,Partisipasi dan Good Governance
Inovasi,Partisipasi dan Good GovernanceInovasi,Partisipasi dan Good Governance
Inovasi,Partisipasi dan Good Governance
 
Akar Konsep Pemberdayaan
Akar Konsep PemberdayaanAkar Konsep Pemberdayaan
Akar Konsep Pemberdayaan
 
Strategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan WilayahStrategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan Wilayah
 
Naskah Akademik
Naskah AkademikNaskah Akademik
Naskah Akademik
 
Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan Pertanian
 

Perencanaan Tata Ruang

  • 1. PERENCANAAN TATA RUANG OLEH: SRI WAHYUNI PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN PASCASARJANA UNAND PADANG
  • 2. PENGERTiAN PERENCANAAN TATA RUANG  Perencanaan suatu proses menetapkan suatu tujuan dan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut  Ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang juga dapat dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan)  Tata ruang wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
  • 3.  Penataan ruang proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.  Rencana tata ruang hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya,  Pola pemanfaatan ruang tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
  • 4.  Wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Maka dapat disimpulkan, Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya. Perencanaan ruang wilayah adalah hasil akhir dari hal yang hendak dicapai dalam tata ruang.
  • 5. Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR)No.24/1992 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; ada dua komponen utama yang membentuk tata ruang, yakni wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang.  Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan
  • 6. Sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara berhirarkis menurut kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional RTRW Propinsi RTRW Kabupaten/Kota 1. Penetapan kawasan lindung 2. Penetapan kawasan budidaya 3. Hierarki Perkotaan 4. Pengelolaan wilayah pedesaan 5. Sistem Prasarana wilayah 6. dll
  • 7. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah Nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah propinsi (RTRWP), termasuk di dalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya
  • 8. Upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :  Proses perencanaan tata ruang wilayah  Proses pemanfaatan ruang  Proses pengendalian
  • 9. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang  Landasan yang digunakan dalam pengaturan penggunaan ruang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemudian hak ini lebih lanjut diatur dalam berbagai undangundang dan peraturan pemerintah
  • 10. Setiap Rencana tata ruang harus mencakup kebijakan makro seperti:     Tujuan Pemanfaatan Ruang Menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Struktur Pemanfaatan Ruang Menggambarkan pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatan serta hierarki dari pusat pemukiman dan pusat pelayanan. Pola Pemanfaatan Ruang Tergambarkannya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Pola Pengendalian Pemanfaatan Ruang kebijakan dan Strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan.
  • 11. Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Rencana Sistem Transportasi Rencana Ketinggian Bangunan Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Rencana Kepadatan Bangunan Rencana Pemanfaatan air baku Rencana Penanganan lingkungan kota Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Indikasi Unit Pelayanan Kota

Editor's Notes

  1. {}