Berdasarkan dokumen tersebut, ada tiga berita utama:
1) Ditemukannya 11 TKI di bawah umur di lokasi penampungan TKI ilegal di Tangerang.
2) Mantan Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia, tidak hadir di panggilan penyidikan KPK karena sakit.
3) Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.
1. Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim)
Selebritis
Dari 302 Calon TKI, Ditemukan 11
Orang Berusia di Bawah Umur
TANGERANG, (WN) - Di lokasi
penampungan TKI ilegal PT Karya
Semesta Perkasa di Jalan Poncol
Raya, RT 04/02, Cireundeu, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, ditengarai
melakukan praktik perdagangan
manusia karena banyak calon TKI
yang tidak memenuhi standar.
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
Mantan Dirut Bank DKI Mangkir
Dari Panggilan Kejagung
JAKARTA, (WN) - Mantan Direktur
Utama Bank DKI, Winny Erwindia,
tidak menghadiri panggilan
pemeriksaan (mangkir) oleh jaksa
penyidik Pidana Khusus (Pidsus)
Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum
menjelaskan kliennya itu saat ini
sedang dalam keadaan sakit.
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
penampungan TKI ilegal PT Karya Semesta Perkasa. Winny Erwindia
PNS Nias
Didakwa Korupsi
Rp 9,9 Miliar
NIAS, (WN) – Yokie Adi
Kurniawan Duha, Kasubbid
Pendataan dan Perawatan
Kantor di Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah
(BPKKD) Kabupaten Nias
Selatan, diadili di
Pengadilan Tipikor Medan,
Rabu (3/9). Dia dakwa
turut serta melakukan
tindak pidana korupsi pada
proyek pembangunan
Balai Benih Induk (BBI) di
Nisel yang merugikan
negara Rp 9,9 miliar.
Terdakwa korupsi saat di pengadilan
DALAM dakwaan, yang dibacakan Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Agustina disebutkan
bahwa pada tahun 2012 Pemkab Nisel
mendapatkan anggaran Rp15 miliar untuk
kegiatan pengadaan tanah untuk ke-pentingan
pembangunan pemerintahan
yang ditampung pada Dokumen Pelaksa-naan
Anggaran (DPA) BKKD Nisel.
Tetapi, terdakwa bersama-sama dengan
Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Selatan
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
Jumlah Elite Demokrat
Dilanda Korupsi Bertambah
KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan, Jero Wacik,
sebagai tersangka kasus dugaan suap
di kementeriannya pada Rabu, 3 Sep-tember
2014. KPK menjerat Jero
dengan pasal pemerasan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Jero menjadi elite Partai Demokrat
ketujuh yang terjerat dalam kasus
suap, yang disebut merugikan negara
Rp 9,9 miliar.
Sebelumnya, sudah ada enam
politikus partai biru yang ditersan-dung
kasus korupsi. Mereka ada
yang masih berstatus tersangka,
sudah divonis, atau sedang menjalani
sidang di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta.
Ketujuh mereka itu mulai dari
bendahara umumnya, Muhammad
Nazaruddin, Angelina Sondakh, Siti
Hartati Murdaya Poo, Andi Alifian
Malarangeng, Ketua Umum Anas
Urbaningrum, Sutan Bhatoegana
hingga Jero Wacik. Yaitu :
MUHAMMAD NAZARUDDIN
Pada Juni 2011, bekas Bendahara
Umum Partai Demokrat ini menjadi
terpidana kasus dugaan suap
pembangunan wisma atlet SEA
Games di Palembang, Sumatera Se-latan.
Kasus Nazaruddin berdasarkan
pengembangan penyidikan Sekre-taris
Kementerian Pemudia dan
Olahraga Wafid Muharram.
Saat masih menjadi saksi, Naza-ruddin
tiga kali mangkir dipanggil
KPK untuk dimintai keterangan.
Dalam persidangannya, Nazaruddin
menyebutkan ada beberapa petinggi
Demokrat lainnya yang diduga
menerima duit dari perusahaannya,
yakni bekas Ketua Umum Demokrat
Anas Urbaningrum, bekas Menteri
Pemuda dan Olahraga Andi Malara-ngeng,
dan dua anggota DPR Ange-
JAKARTA, (WN) – Partai Demokrat kembali
dilanda kasus korupsi. Kali ini menimpa
Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik
yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (SDM).
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
Artis Korea Tewas
Kecelakaan
KASUS kecelakaan yang menewaskan personel girlband La-dies
Code, EunB, mengundang simpati banyak orang. Bukan
hanya datang dari fans, sejumlah seleb di dunia hiburan Ko-rea
pun ikut bersimpati.
Bahkan, penyanyi Korea Eru dan personel Super Junior,
Ryeowook, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kecelakaan
yang merenggut nyawa EunB dan menyebabkan
beberapa kru terluka.
Dalam akun Twitter, Eru bukan hanya
sekadar mengucapkan belasungkawa. Ia
juga menitipkan pesan untuk semua
manajer di industri hiburan.
Seperti dilansir Koreaboo, ia berpesan
kepada manajer Ladies Code untuk
menjaga para artis mereka meski
memiliki jadwal yang padat.
Keselamatan para artis, ujar dia,
merupakan aset perusahaan.
“Ini harus lebih penting dijaga
daripada sibuk mengejar
jadwal kerja mereka. Tidak
peduli seberapa menggang-gu
mungkin, Anda harus
selalu memeriksa kondisi
mobil dan sopir yang
mengemudi. Ini, untuk
semua manajer di indu-stri
hiburan,” ujarnya.
Tak hanya Eru yang meni-tipkan
pesan untuk manajer para
artis. Ryeowook juga meng-ungkapkan
hal yang sama.
“Manajer mereka juga me-ngalami
kesulitan, mencoba
untuk mengatur banyak
jadwal. Silakan menge-mudi
dengan aman,” ucapnya
Seperti diketahui, kabar ke-celakaan
Ladies Code bersama
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
MENJAMIN KENYAMANAN & KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA
HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN
Menawarkan jasa service accounting:
1. JASA PEMBUKUAN
- Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak.
- Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan.
2. JASA ADMINISTRSI PAJAK
- Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri
dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan
pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal
dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan.
- Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21
(perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan.
3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA
- NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi
- Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain
Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15,
Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006,
Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com
2. EDITORIAL
2 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014
Akibat Korupsi, Kesejahteraan
Rakyat “Jauh Panggang Dari Api”
TUJUAN dan cita-cita kehidupan
bernegara adalah memajukan kesejah-teraan
umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Demokrasi, sebagai
sebuah sistem, hanyalah cara atau
untuk mewujudkan tujuan bernegara
itu. Lewat sistem inilah dihasilkan para
wakil rakyat yang akan mengisi
kekuasaan legislatif dan lewat sistem
itu pula presiden-wakil presiden
(eksekutif) dipilih. Negara dengan
perangkat eksekutif, legislatif dan
yudikatif - dalam kerangka sistem
demokrasi - hadir untuk memastikan
dan menjamin tercapainya kesejah-teraan
bersama. Itu teorinya.
Namun, antara teori dan realitas
empiris tampaknya tidak sejalan. Ibarat
jauh panggang dari api. Kesejahteraan
yang diimpikan belum terwujud. Ironis
memang, di negeri yang penuh dengan
kekayaan alam ini masih banyak warga
yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Apa penyebabnya? . Kalau pada masa
Orde Baru - rezim Soeharto - korupsi
dilakukan secara tertutup dan terbatas
pada sekelompok kroni penguasa, pada
masa reformasi korupsi dilakukan
secara terbuka, berjamaah, masif,
meliputi pusat hingga daerah.
Dan periode 2009–2014 tercatat
sebagai periode korupsi terparah, karena
melibatkan para elite partai yang
mengiklankan diri sebagai partai
antikorupsi. Lihat saja saat Partai
Demokrat kembali dilanda kasus korupsi.
Kali ini menimpa Sekretaris Majelis
Tinggi Demokrat Jero Wacik yang juga
menjabat sebagai Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (SDM).
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan, Jero Wacik,
sebagai tersangka kasus dugaan suap
di kementeriannya pada Rabu, 3 Sep-tember
2014. KPK menjerat Jero
dengan pasal pemerasan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Jero menjadi elite Partai
Demokrat ketujuh yang terjerat dalam
kasus suap, yang disebut merugikan
negara Rp 9,9 miliar.
Sebelumnya, sudah ada enam
politikus partai biru yang ditersandung
kasus korupsi. Mereka ada yang masih
berstatus tersangka, sudah divonis, atau
sedang menjalani sidang di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Ketujuh mereka itu mulai dari
bendahara umumnya, Muhammad
Nazaruddin, Angelina Sondakh, Siti
Hartati Murdaya Poo, Andi Alifian
Malarangeng, Ketua Umum Anas
Urbaningrum, Sutan Bhatoegana
hingga Jero Wacik. Yaitu :
Selain itu, ada juga elite Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq.
Korupsi elite partai merupakan bagian
terkecil dari perilaku korupsi para politisi.
Mereka adalah para pemimpin
puncak dari partai masingmasing dan
juga sekaligus memiliki pengaruh
besar dalam kekuasaan politik di In-donesia.
Mengendalikan sumber
keuangan negara dan keuangan partai
dengan kekuasaan yang dimiliki
mereka bisa mengintervensi birokrasi
dan jika lagi mujur bisa mengintervensi
penegak hokum.
Belum lagi korupsi yang dilakukan di
daerah. Menurut data, sejak 2004
hingga 2013, sekitar 70% kepala
daerah di seluruh Indonesia terjerat
kasus korupsi. Tak kurang dari 291
kepala daerah -baik tingkat provinsi
pun kabupaten/ kota–tersangkut kasus
korupsi. Yang jelas, korupsi yang
menilap uang negara begitu banyak
sangat berpengaruh terhadap upaya
mewujudkan kesejahteraan.–
Menurut catatan Bank Dunia pada
2007, diperkirakan aset negara di In-donesia
yang telah dikorup sebesar
USD15–35miliar. Sebuah jumlah yang
fantastis. Sementara, institusi penegak
hukum semisal Kejaksaan, Kepolisian,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
belum maksimal menjalankan fungsi-nya.
Penegakan hukum di negara hu-kum
ini masih lemah. Lemahnya pene-gakan
hukum, disebabkan begitu besar
atau kuatnya kendali kekuatan politik
dalam proses penegakan hukum.(**)
Oleh : Rekson H.Pasaribu
Pemred Harian Warta Nasional
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN 2013
JAKARTA, (WN) - Dewan Perwakilan
Rakyat menyetujui RUU Tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2014 untuk
disahkan menjadi undang-undang.
Demikian dilaporkan Wakil Ketua
Badan Anggaran Djoko Udjianto saat
Rapat Paripurna di Gedung Nusantara
II, Kamis (4/09). Rapat dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman.
“Kami laporkan dalam Rapat Kerja
Badan Anggaran DPR RI dengan
Menteri Keuangan bahwa seluruh Fraksi
DPR dapat menyetujui atau menerima
RUU Pelaksanaan APBN 2013 untuk
disahkan menjadi UU,” kata Djoko.
Dalam laporannya, Djoko menyatakan
bahwa pada 28 Mei 2014 lalu, Badan
Pemeriksa Keuangan telah menyampai-kan
hasil pemeriksaan atas Laporan Ke-uangan
Pemerintah Pusat 2013 kepada
DPR RI. Berdasarkan hasil pemerik-saannya,
BPK memberikan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP
tahun 2013. Perolehan ini masih sama
dengan opini LKPP tahun 2012.
“Permasalahan yang ditemukan BPK
dalam LKPP sebanyak 32 masalah.
Terdiri dari Kelemahan Sistem
Pengendalian Intern sebanyak 23
masalah, dan Ketidakpatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan
sebanyak 9 masalah,” jelas Djoko.
Namun, tambah Politisi Demokrat ini,
penyebab utama opini WDP adalah
permasalahan piutan bukan pajak dan
permasalahan saldo anggaran lebih
(SAL). Permasalahan piutang bukan
pajak yaitu permasalahan piutan over
lifting dan hasil penjualan gas bumi,
permasalahan terkait aset kredit eks
BPPN, dan permasalahan piutan saldo
dana belanja pensiun.
“Sedangkan, permasalahan SAL,
penelitian atas selisih antara catatan
SAL dengan fisiknya belum memadai
dan terdapat perbedaan pengakuan
belanja antara catatan Bendahara
Umum Negara (BUN), serta terdapat
selisih absolut transaksi kiriman uang
sebesar Rp 3,5 triliun yang belum dapat
dijelaskan,” jelas politisi asal Dapil
Jawa Tengah ini.
Permasalahan SAL yang terakhir
adalah terdapat perbedaan fisik
SALyang dikelola kementerian atau
lembaga antara catatan BUN dengan
catatan kementerian atau lembaga.(sf)
Kapolri Mengganti 16 Pejabat
JAKARTA, (WN) – Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Kapolri)
Jenderal Polisi Sutarman melantik 16
pejabat tinggi kepolisian untuk mengem-ban
tugas baru terkait mutasi jabatan di
lingkungan Polri agar lebih dinamis.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini
kita dapat melaksanakan upacara serah
terima jabatan. Hal ini harus dimaknai
sebagai upaya perbaikan kinerja Polri,
sekaligus untuk regenerasi personil-personil
Polri,” kata Kapolri Jenderal
Pol Sutarman di Jakarta, Rabu.
Keenam belas pejabat polisi yang
dilantik tersebut akan menduduki posisi
baru, menggantikan beberapa personil
sebelumnya yang memasuki masa pen-siun.
Keenam belas pejabat Polri yang
dilantik oleh Kapolri di Ruang Rapat
Utama Mabes Polri sebagai berikut.
Pertama, Irjen Pol Dwi Priyatno resmi
menjabat sebagai Inspektur Pengawa-san
Umum (Irwasum) Polri, meng-gantikan
Komjen Pol Anton Bachrul
Alam yang memasuki masa pensiun dan
dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri.
Sebelumnya, Dwi Priyatno menjabat
sebagai Kapolda Metro Jaya.
Kedua, Irjen Pol Haka Astana M.
Widya menjabat AS SDM Kapolri
menggantikan Irjen Pol Mustafa Hari
Kuncoro. Ketiga, Irjen Pol Burhanuddin
Andi menjabat Koorsahli Kapolri.
Posisi itu sempat kosong ditinggalkan
pejabat sebelumnya yang telah lama
pensiun. Keempat, Brigjen Pol Condro
Kirono menjabat Kakorlantas Polri,
menggantikan Irjen Pol Pudji Hartanto.
Kelima, Brigjen Pol Moechgiarto
menjabat Kadivkum Polri, menggantikan
Irjen Pol Anton Setiadji. Keenam, Irjen
Pol Pudji Hartanto Iskandar menjabat
Gubernur Akpol, menggantikan Irjen Pol
Eko Hadi Sutedjo. Ketujuh, Irjen Pol Ung-gung
Cahyono menjabat Kapolda Metro
Jaya, menggantikan Irjen Pol Dwi Priyatno.
Kedelapan, Irjen Pol Anas Yusuf men-jabat
Kapolda Jatim, menggantikan Irjen
Pol Unggung Cahyono. Kesembilan,
Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo menjabat
Kapolda Sumut, menggantikan Irjen Pol
Syarief Gunawan. Kesepuluh, Irjen Pol
Andayono menjadi Kapolda Kaltim,
menggantikan Irjen Pol Dicky D. Atotoy.
Kesebelas, Irjen Pol Anton Setiadji
menjadi Kapolda Sulsel, menggantikan
Irjen Pol Burhanuddin Andi. Kedua belas,
Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan
menjadi Kapolda Riau, menggantikan
Brigjen Pol Condro Kirono. Ketiga belas,
Brigjen Pol Bambang Sudarisman
menjabat Kapolda Jambi, menggantikan
Brigjen Pol Satriya Hari Prasetya.
Keempat belas, Brigjen Pol Srijono
menjabat Kapolda NTB, menggantikan
Brigjen Pol Moechgiarto. Kelima belas,
Brigjen Pol Endang Sunjaya menjabat
Kapolda NTT, menggantikan Brigjen
Pol I Ketut Untung Yoga Ana. Keenam
belas, Brigjen Arman Depari menjabat
Kapolda Kepri, menggantikan Brigjen
Pol Endjang Sudrajat.
Sebelumnya Wakapolri Komjen Pol
Badrodin Haiti membantah adanya
kabar bahwa mutasi jabatan di
lingkungan Polri itu bermuatan politis.
“Biasa saja. Muatan politisnya dimana?
Yang pensiun ya harus tetap diganti. Dan
yang sudah lama tetap harus diganti
supaya ada regenerasi juga, ada penye-garan,”
ujar Badrodin.(Wilson)
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun
Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko,
Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, CIMAHI : CIANJUR :
BOKS REDAKSI
DITERBITKAN OLEH
CV. HARIAN WARTA NASIONAL
NPWP : 31.769.303.4-407.000
BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM “INFASI”
DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN
REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
WAKIL PEMIMPIN UMUM
Ir. Zoel Hunter Panjaitan
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Bernadi Widiarjo Hutabarat
DEWAN REDAKSI
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
PIMPINAN PERUSAHAAN
L. Sitorus
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Martahan Parulian
REDAKTUR PELAKSANA
Rademan
REDAKTUR
Suryanto
SEKRETARIS REDAKSI
Sylviah
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga
PEMBINA
Ir. Ian FJM Sihombing
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
STAF REDAKSI
Gugun Gumilar, Endang Suhaedi, M.Wilson
Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi
Setiawan,Ferdinand, Sri Umiyati SH,
Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki
Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,
Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie
Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu
ALAMAT REDAKSI
Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT
01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur,
Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP
082125582006,
WEBSITE
www.harianwartanasional.com
E-MAIL
wartanasional@rocketmail.com
harianwartanasional@yahoo.co.id
REKENING BANK BCA
NO: 8710006921
A/N : (Sylviah Hutajulu)
KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT
ALAMAT
Perum Marga Asih,Blok B-5, No 2, Bandung
PERCETAKAN
PT. Temprina Printing
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi, Rido, Bontor Haloho, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : Herbet, KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi
Arianto S, Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG
: CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO
KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, BANTEN: Nazip
LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : KABUPATEN TANGERANG : Kota TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN:
BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PATI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL:
KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO:REMBANG: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO:MAGELANG: PEKALONGAN :
SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, Sudayat, Rony Yunarto, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO:
LUMAJANG: Achmad Fuad Afdlol, SH, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MADURA : Muh Hasan Sibti Rosul, PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti,
MEDAN: Barimbing, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan Hasugian, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT:
Rokda Wita, JAMBI: Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M,KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus
Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : BOLMONG RAYA : Wandy Rotu, TABAGSEL : Rihat Boi Mangunsong
3. HUKUM & KRIMANA
3 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014
Aduh, Gubernur Riau
Dilaporkan Terlibat
Kasus Cabul
DALAM laporannya, Gubernur
Riau dituduh melakukan percobaan
pencabulan di rumah pribadinya
terhadap Wide Wirawaty.
Soemardi menjelaskan bahwa
putrinya menghadap ke Gubernur
di rumah pribadinya di Jalan
Belimbing, Pekanbaru dalam
rangka pengajuan proposal kegiatan
pelatihan dan seminar.
Ternyata yang dialami putrinya
adalah perbuatan tidak terpuji
dengan membawa putrinya ke
dalam kamar hingga terjadi dugaan
pencabulan.
Berdasarkan Tanda Bukti Lapor,
Polda Jambi Dituding Lindungi
Luhut Silaban, Umar Ibrahim, Dkk
Wide Wirawaty melapor ke Bareskrim
Polri pada 27 Agustus 2014 dengan
laporan polisi Nomor LP/797/VIII/
2014/Bareskrim dengan terlapor
Gubernur Riau Annas Maamun.
Sementara, Kapala Biro Humas
Setdaprov Riau, Joserizal Zen,
mengatakan Gubernur Riau Annas
Maamun membantah tuduhan telah
melecehkan Wide Wirawaty.
“Ketika saya tanyakan apa benar
kasus itu gubernur menyebutkan
dia tidak melakukannya, itu fitnah,”
kata Joserizal Zen menirukan
perkataan Gubernur Anas Maamun,
di Pekanbaru, Senin.(RT)
RIAU, (WN) – Gubernur Riau Annas Maamun
dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim) Polri oleh Wide Wirawaty (38),
putri dari Soemardi Thaher, Tokoh Pendidikan
Riau sekaligus mantan Anggota DPD RI.
JAMBI,(WN)- Akitivis Antikorupsi,
Muhammad Arsyad Maksyum,
menyebut Kepolisian Daerah Jambi
telah diintervensi dalam penuntasan
kasus korupsi APBD pada sekretariat
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun Anggaran 2002 dan 2003.
Ia mempertanyakan, di saat H.
Machluddin Achmad sudah di vonis 1
tahun 2 Bulan penjara pada hari senin
tanggal 19 Desember 2005, dan adik
kandungnya, Syarifuddin, SE, divonis
2 Tahun penjara pada hari kamis
tanggal 28 Desember 2006 dalam kasus
korupsi APBD pada sekretariat DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ta-hun
Anggaran 2002 – 2003, mengapa
rekan H. Machluddin Ahmad dan Sya-rifuddin,
SE, wakil – wakil ketua
DPRD, Luhut Silaban dan Umar Ibra-him,
yang disebut ada kaitannya dalam
kasus itu masih melenggang bebas.
Di persidangan Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal, semua saksi dan alat
bukti menyatakan Luhut Silaban dan
Umar Ibrahim terlibat dalam kasus itu
karena juga sebagai koordinator Panitia
Anggaran DPRD Tanjung Jabung
Barat. Tapi kenapa fakta yang sudah se-demikian
terang tidak membuat Polda
Jambi meneruskan proses hokum Luhut
Silaban dan Umar Ibrahim sebagai
tersangka? Apalagi yang kurang? Ak-hirnya
ini menimbulkan kecurigaan ada
apa gerangan? Tanya Muhammad
Arsyad Maksyum di Kuala Tungkal,
kemarin. Pada W.N.
Ia menduga fungsi penegakan hukum
Polda Jambi telah diintervensi kekua-saan.
Berdasarkan data yang diterima
Panja Penegakan Hukum dan Pem-erintahan
Daerah DPR
RI melalui sekretariat
Komisi III DPR RI,
data Kepolisian RI
yang berjudul–“Data
Tipikor anggota DP-RD
Terkait PP110/
2000, Periode Tahun
2003 s/d 2005,” kasus
di Provinsi Jambi,
kasus DPRD Kabu-paten
Tanjab Barat, 4
tersangka, P21.
Informasi yang dite-rimanya,
berkas per-kara
atas nama ter-sangka
Luhut Silaban dan Umar
Ibrahim telah dikembalikan Jaksa
Penuntut Umum kepada penyidik untuk
dilengkapi, ternyata sampai saat ini
Penyidik belum melengkapi dan belum
menyerahkan kembali berkas perkara
tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum.
“ Menurut Undang-undang Hukum
Acara Pidana, dalam waktu empat belas
hari sejak tanggal penerimaan berkas,
Penyidik harus sudah menyampaikan
kembali berkas perkara itu kepada
Penuntut Umum. Seharusnya kasus
Korupsi APBD pada sekretariat DPRD
Kabupaten Tanjab Barat Tahun Ang-garan
2002 dan 2003 sudah lama tuntas.
Tapi itu kalau Polda Jambi kerja benar,”
ungkap Muhammad Arsyad Maksyum.
Di Kuala Tungkal
Muhammad Arsyad Maksyum,
mengatakan H. Machluddin Ahmad
dan adiknya Syarifuddin, SE telah
memberikan semua informasi yang
dibutuhkan Polda Jambi soal dengan
keterlibatan Luhut Silaban, Umar
ibrahim, dan kawan-kawan. Namun,
ia mempertanyakan mengapa Polda
Jambi memberi perlakuan hukum
berbeda terhadap Luhut Silaban, Umar
Ibrahim, dan kawan-kawan.
“ Sehingga saya kira ada yang melin-dungi
Luhut Silaban, Umar Ibrahim, dan
kawan-kawan. Saya tidak mau menuduh
siapa namanya, tapi bisa dilihat siapa
yang menangani kasus tersebut,” ungkap
Muhammad Arsyad Maksyum.
Ia kembali membuka resume fakta
persidangan yang dijalani adiknya di
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
Dalam catatannya tidak satupun saksi
yang membantah keterlibatan Luhut
Silaban dan Umar Ibrahim di Panitia
Anggaran DPRD Kabupaten Tanjab
Barat. Dalam catatannya, Luhut Silaban
dan Umar Ibrahim menerima tunjangan
dan bantuan kesejahteraan, biaya
kesehatan, tunjangan hari raya, dan
uang sewa rumah.
Muhammad Arsyad Maksyum meru-juk
pada keterangan bendaharawan ru-tin
di sekretariat DPRD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Puji Astuti di
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Saat
itu Puji Astuti mengaku pada tahun
2002 dan 2003 telah membayarkan
uang sewa rumah, tunjangan kesehatan,
tunjangan kesejahteraan, bantuan
kesejahteraan, dan tunjangan hari raya
bagi pimpinan dan anggota DPRD
Tanjung Jabung Barat. Atas perintah
Sekwan kemudian membayarkan
tunjangan kesehatan dalam bentuk uang
tunai dan Puji Astuti juga diperintahkan
sekwan untuk membayarkan uang-uang
sesuai yang ada di APBD.
Setiap Puji Astuti memberikan uang se-wa
rumah, tunjangan kesehatan, tunja-ngan
kesejahteraan, dan bantuan kese-jahteraan
serta tunjangan hari raya. Puji
Astuti hanya meminta bukti penerimaan
uang berupa kwitansi penerimaan uang
dari pimpinan dan anggota dewan.
“ Tidak pernah menerima bukti
pertanggungjawaban pengguna uang
sewa rumah, tunjangan kesehatan,
tunjangan kesejahteraan, bantuan
kesejahteraan dari pimpinan dan
anggota dewan, hanya mempunyai
kwitansi penerimaan uang dari pim-pinan
dan anggota dewan, hanya
mempunyai kwitansi penerimaan uang
dari pimpinan dan anggota dewan, ujar
Puji Astuti kala itu.
Sekwan yang dimaksud Puji Astuti
ialah Drs. Johanes Chan menjabat
sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tanjung Jabung Barat sejak
tahun 1995.“ Selama pedang hukum
tumpul, selama Negara dan masya-rakat
bersikap masa bodoh atau per-misif,
selama itu pula pemberantasan
korupsi hanyalah ilusi besar, Polda
Jambi tidak hanya terpukau menang-kap
kakap untuk memoles citra, tetapi
yang teri pun patut diciduk jika ikut
bersekongkol merampok uang rakyat,
“ komentar Muhammad Arsyad
Maksyum. pada W.N.(AF)
PNS Riau Pemilik
Rekening Gendut
Diringkus
BC Karimun Menggelar Acara Pemusnahan Barang Bukti Tangkapan
KARIMUN, (WN)- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Tipe Pabean B Bea dan Cukai (BC)
Tanjung Balai Karimun diduga sengaja me-nyembunyikan
barang bukti (BB) hasil tega-han.
Pasalnya, jumlah BB yang dimusnahkan
pada Kamis (28/8) tidak sesuai dengan jumlah
BB yang tercantum dalam rilis ke media.
Kecurigaan tersebut muncul, ketika dalam
rilis yang diserahkan tertera rincian barang-barang
yang berhasil digagalkan dan akan
dimusnahkan seperti bawang merah, bawang
putih, minuman beralkohol dari berbagai
jenis, ponsel bekas berbagai merek, kamera
berbagai merek, laptop, rokok dan pakaian
bekas. Namun saat pemusnahan, tidak
tampak adanya barang bukti berupa alat-alat
elektronik yang dimusnahkan, hanya rokok,
bawang dan minuman beralkohol.
Ketika ditanyakan kepada Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pabean B
Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Abin
Prasto Widodo disela-sela pemusnahan
kemarin, ia mengaku bahwa barang yang
dimaksud ditumpuk bersamaan dengan rokok
yang dimusnahkan di dalam drum dengan
cara dibakar, namun hal itu tidak terbukti dan
tidak ada kardus tempat meletakkan barang-barang
elektronik sesuai yang tertera.
Sementara ketika ditanyakan kepada Kabid
Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil
DJBC Khusus Kepri, Raden Evy Suhartantio
yang waktu itu turut serta menyaksikan pe-musnahannya,
ia pun mengaku tidak
mengetahui dan ikut bertanya-tanya kemana
barang bukti berupa peralatan elektronik
yang seharusnya dimusnahkan.
“Saya pun tidak tahu karena saya kan di Kanwil,
nanti saya tanyakan dulu ya,” ucap Raden Evy.
Namun ketika ia menanyakan kepada beberapa
pegawai di jajaran, ternyata barang elektronik
berupa laptop, kamera, ponsel KW berbagai
merek dan ponsel bekas yang dimaksud disimpan
didalam salah satu ruangan kantor tertsebut.
Mereka berdalih dimusnahkan secara
bertahap. Jawaban tersebut ternyata berbeda
dengan alasan dari Kepala KPP Tipe Paben
B Bea Cukai, Abin
Prasto Widodo yang
mengaku telah dimus-nahkan
dan terkesan
ada upaya untuk me-nyembunyikan
atau di-gunakan
untuk pribadi.
“Coba ini mana ba-rang
bukti elektronik,
kawan-kawan war-tawan
menanyakan
dan memang saya pun
belum melihat barang
yang dimaksud,” kata
Raden Evy lagi.
Setelah menanyakan
hal itu, barang yang
dimaksud pun langsung
dikeluarkan namun anehnya, baru sampai di
lokasi pemusnahan langsung disiram minyak
dan dibakar tanpa diperlihatkan terlebih dahulu
barang elektronik yang dipertanyakan. Hanya
beberapa unit ponsel bekas yang tidak sampai
10 buah jumlahnya bersama dengan kotak
ponsel yang memang dalam rilis tidak ada
isinya. Sedangkan laptop dan kamera raib atau
hilang entah kemana.
Dalam kesempatan itu Raden Evy juga
menjelaskan bahwa barang-barang elektronik
tersebut harus dimusnahkan semua dan tidak
boleh dilelang. Karena merupakan produk
KW alias bukan barang original sehingga
akan berdampak kepada harga di pasaran.
Sementara dalam pemusnahan kemarin,
terdapat barang tegahan yang merupakan
muatan kapal bernama KM Eka Jaya dinakhodai
AM yang telah ditetapkan tersangka bersama
dua anak buah kapal (ABK). Kapal tersebut
ditegah di Perairan Sekumbang – Kepri pada
21 Agustus lalu pukul 04.00 WIB yang berang-kat
dari Batu Pahat Malaysia tujuan Kampung
Asam Pulau Kundur (Tanjungbatu) berupa
bawang merah 554 karung masing-masing
seberat 9 Kg, bawang putih 100 karung masing-masing
seberat 9 Kg dan cabe kering sebanyak
150 karing masing-masing seberap 10 Kg.
Berdasarkan hitung-hitungan, total muatan
barang ilegal yang dibawa kapal tersebut
sebanyak 7,38 Ton dan langsung dimusnahkan
di samping halaman Musholla milik Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pabean B Bea
dan Cukai Tanjung Balai Karimun.
Kemudian pada hari yang sama, satu kapal
lagi ditegah sekitar 30 menit setelah KM.Eka
Jaya diamankan, yakni sebuah kapal bernama
KM.Rafika Duri yang dalam hal ini nakhoda
berinisial Z bersama seorang pengurus
bernama S telah ditetapkan sebagai tersangka
dan empat ABK nya masih dalam pemeriksaan
lebih lanjut. Kapal ini membawa bawang
merah segar sebanyak 383 karung masing-masing
seberat 9 Kg dan cabe kering sebanyak
50 karung yang masing-masing seberat 10 Kg.
Sehingga total muatan sebanyak 3,9 Ton.
Mereka berangkat dari tempat yang sama Batu
Pahat Malaysia serta tujuan yang sama pula
yakni Kampung Asam Pulau Kundur (Tanjung-batu).
Kedua barang muatan kapal tersebut
dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat.
Selain itu, ada barang milik negara bekas
tindak pidana di bidag kepabeanan dan cukai
yang telah mendapat persetujuan pemusnahan.
Barang yang dimaksud adalah BMN dengan
total nilai sebesar Rp203 juta yang diantaranya
berupa barang elektronik yang tak tampak saat
pemusnahan, diantaranya beberapa barang yang
dimaksud seperti minuman keras bermerek,
pakaian, sepatu, sandal dan tas sebanyak 10 bag,
kotak ponsel merek Samsung S4 2 bag, asesoris
(cover hanphone) 2 karton, ponsel bekas 1
karton, kamera merek EW 108 bekas 1 unit,
kamera bekas merek Sony Cyber shot 1 unit,
kamera bekas power shot A 20 merek Canon 1
unit, kamera bekas merek Canon G7 satu unit,
Laptop bekas merek Benq 1 unit, CPU bekas
merek compaq 1 unit, proyektor bekas merek
Sony, charger bekas merek Sony tiga buah dan
DVD / VCD 41 pcs yang memang tak tampak.
Sedangkan beberapa barang yang tampak
dimusnahkan senilai Rp203 juta, diantaranya
minuman beralkohol dari berbai jenis semuanya
dimusnahkan dengan jumlah mencapai ratusan
karton berikut rokok dari berbagai merek
produksi Batam yang jumlahnya mencapai
ribuan bungkus atau ratusan karton dimusnah-kan
dengan cara dibakar.(ROGANDA.P)
JAKARTA, (WN) - Niwen Khairiah
binti Imam Muhtading seorang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Kota Batam,
Kepulauan Riau diamankan dan
ditetapkan sebagai tersangka atas
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
oleh Mabes Polri terkait kepemilikan
rekening gendung senilai Rp 1,3 triliun.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen
Ronny F Sompie mengatakan, kasus ini
berawal dari laporan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) kepada Polri. Setelah melalui
serangkaian proses penyelidikan,
akhirnya penyidik Direktorat Tindak
Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipidsus)
Bareskrim Polri menahan Niwen.
“Ditahan sejak tanggal 28 Agustus
2014, dengan alasan memiliki rekening
yang dicurigai terlibat TPPU dalam
kasus yang sedang diungkap di Batam,
Provinsi Kepulaun Riau,” kata Ronny
di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Dijelaskan Ronny, sebelum menangkap
dan menahan Niwen, Polri lebih dulu mela-kukan
penyelidikan. Dari proses itu, pe-nyidik
menetapkan Niwen sebagai ter-sangka.
Namun, penetapan tersangka dan
penahanan terkesan mendadak dilakukan.
Sebelumnya pada Jumat 29 Agustus
kemarin, Kepala PPATK M Yusuf me-nyambangi
Mabes polri, Yusuf ditemani
Kabareskrim Komjend Pol Suhardi Alius.
Namun, keduanya terburu-buru masuk
setelah melakukan salat Azhar di mesjid
lingkungan mabes Polri.
Kepala PPATK M Yusuf sebelumnya
mengungkapkan ada transaksi mencuriga-kan
dari seorang PNS yang mencapai Rp
1,3 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.
Yusuf menduga transaksi terkait bisnis
ilegal penyelundupan bahan bakar minyak
dan penyelundupan imigran gelap ke
daerah perbatasan. Berdasarkan informasi
itu, maka dilakukanlah penelusuran guna
mencari si pemilik rekening.(rt/L6)
Mantan Kakanwil
Dirjen Pajak Minta
“Dipeluk Satu Menit”
SOLO, (WN) –
Mantan Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jen-deral
Pajak Jawa
Tengah II ber-inisial
BIS (61)
dilaporkan ke
Polresta Kota So-lo
terkait dugaan
pelecehan sek-sual.
Korban berinisial WR
warga Karangasem RT 01 RW
08 Laweyan, Solo dilecehkan
saat dirinya diminta meng-hadap
ke ruangan BIS.
Suami korban, BHY (42)
kepada wartawan mengatakan,
waktu itu istrinya diminta
menghadap atasannya untuk
sebuah keperluan. Tanpa me-naruh
curiga, istrinya datang
menghadap di ruang kerja BIS.
Namun, tak sesuai janjinya
atasannya itu, BIS justru malah
merayu WR. Mendengar ra-yuan,
WR akhirnya pamit un-tuk
melanjutkan pekerjaannya.
Namun, tak dinyana saat ia me-langkah
ke pintu keluar tiba-tiba
korban langsung dipeluk
dan diciumi membabi buta. Tak
tinggal diam, korban waktu itu
sempat kaget terus meronta-ronta
dan berteriak hingga
akhirnya atasannya itu mele-paskan
pelukannya. “Peluk aku
satu menit saja,” kata BHY me-nirukan
ucapan atasan istrinya
saat melakukan aksi bejatnya.
Kejadian pada 22 November
2012 itu, kata BHY, sempat
dilaporkan ke Dirjen Pajak
pusat untuk mencari keadilan.
Namun, upaya meminta ke-adilaan
itu ternyata tak men-dapat
tanggapan positif. Bah-kan,
laporan dirinya terkesan
tidak ditanggapi. Seiring
berjalannya waktu, dirinya-pun
akhirnya melaporkan
perbuatan terlapor ke pihak
polisi, Senin (1/9) siang.
“Kami sudah membuat la-poran
terkait perbuatan BIS ke
pihak Dirjen Pajak. Namun,
sepertinya atasan tidak mem-berikan
respon positif terkait
laporan dari kami,” ucap BHY.
Akibat laporannya, lanjut
BHY, ia bersama istrinya, juga
bekerja sebagai staf di Dirjen
Pajak dipindahtugaskan di luar
Kota Solo. BHY dipindahkan
ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Tanjung, Kan-wil
Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah sementara
istrinya dipindahkan ke KPP
Pratama Karanganyar.
“Harapannya, kami men-dapat
keadilan yang seadil-adilnya,”
terang pria menjabat
sebagai Kepala Seksi Exsten-sifikasi
Perpajakan itu.
Sementara itu, terlapor be-lum
dapat dihubungi warta-wan
terkait laporan korban
terhadap dirinya. Hingga
berita ini diturunkan, unit Pe-layanan
Perempuan dan Anak
(PPA) Polresta Solo masih
memroses pengaduan itu.(sp)
Kejati Riau Tahan Wakil
Bupati Pelalawan
RIAU, (WN) – Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Riau mena-han
Wakil Bupati Kabupaten
Pelalawan, Drs Marwan Ibra-him
terkait kasus tindak
pidana korupsi pengadaan
tanah dan perluasan perkan-toran
Bhakti Praja tahun
anggaran 2002, 2008, 2009
yang mengakibatkan keru-giaan
negara 4 tahun ang-garan
sebesar Rp38.087.
293.600. setelah menerima
pelimpahan berkas tersangka
dan barang bukti dari pe-nyidik
Polda Riau,.
Kepala Kejaksan Tinggi
(Kajati) Riau Setia Untung
mengatakan : perkara tindak
pidana korupsi atas nama H
Marwan Ibrahim, bersama –
sama dengan Syahrizal Ha-mid,
AI Azmi,SH, Lahmu-din,
SE, MSi,T.Alfian Helmi
(masing masing telah diputus
dalam berkas terpisah), H.
Rahmad (telah dilakukan
penuntutan dalam berkas
terpisah dan telah menjadi
terpidana), dan Drs. H.Teng-ku
Kasroen (telah dilakukan
penuntutan dalam berkas
terpisah) yang masing-masing
telah dilakukan dalam Tahap
Penuntutan (persidangan).
Kegiatan pengadaan penga-daan
tanah untuk perluasan
perkantoran Bhakti Praja TA.
2002, 2008, 2009, yang dila-kukan
oleh Drs. H. Marwan
Ibrahim menjabat selaku
Sekda Kab. Pelalawan pada
tahun 2002 dengan cara me-nyetujui
pembayaran uang
sebanyak Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)
kepada saksi SYAHRIZAL
HAMID yang dipergunakan
untuk membeli tanah PT.
Katulistiwa untuk perkan-toran
Pemkab. Pelalawan.
Menurut Untung, selaku
Sekda Kab. Pelalawan pada
tahun 2009 dan menjabat se-bagai
Ketua Panitia Penga-daan
Tanah TA 2009 namun
tidak melaksanakan tupoksi
sebagai Ketua Panitia Pe-ngadaan
tanah untuk perlu-asan
perkantoran Bhakti
Praja TA. 2009 yang dilak-sanakan
oleh DPKKD.(Yus)
4. NUSANTARA
4 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014
MoU Indonesia-Malaysia Belum Maksimal
KARIMUN, (WN) – Penandatanganan
nota kesepakatan antara pemerintah In-donesia
dengan Malaysia mengenai
perbatasan laut negara antara keduanya,
beberapa tahun lalu, sampai saat ini masih
membuahkan hasil tidak dijalankan
dengan maksimal. Sehingga banyak
ditemukan nelayan melanggar batas yang
cukup jauh meski telah diberikan
pemahaman oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
(DKP) Kabupaten Karimun, Hazmi Yu-liansyah
mengatakan, MoU yang dila-kukan
pada tahun 2012 lalu bersama pe-merintah
negara Malaysia di Bali dibatasi
dan hanya berlaku untuk kategori nelayan
kecil, yakni kapal yang memiliki sarana
alat tankap serba terbatas dengan kapasitas
kapal 5 Gresstone (GT) kebawah.
Pembangunan Infrastruktur Air
Bersih di Tanjab Barat Mubazir
“KINI, proyek infrastruktur air bersih
tersebut terbangkalai dan tidak bisa
difungsikan untuk memenuhi kebutuhan
air bagi puluhan ribu hingga ratusan ribu
warga di Kabupaten Tanjung Jabung Ba-rat
Provinsi Jambi,” ucap salah seorang
Putra Tanjab Barat, Muhammad Arsyad.
Proyek infrastruktur air bersih itu
ialah pengadaan dana Pemasangan
Pipa, Pembuatan Reservoir atau Bak
Penampungan serta Pengadaan Dan
Pemasangan Water Pump yang di danai
APBD Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan rincian, pada tahun 2008
dianggarkan Rp. 111 Miliar, 2009
sebesar Rp. 160 miliar dan 2010
sebesar Rp. 137 miliar.
Pembangunan infrastruktur air bersih Te-bing
tinggi – Kuala Tungkal, pemasangan
pipa dirancang mulai dari Desa Teluk
Pengkah, Tebing Tinggi, melewati hutan
tanaman Industri (HTI) PT. Wira Karya
Sakti, Desa Seyerang, Desa Teluk Nilau
di Kecamatan Pengabuan hingga ke Desa
Parit Panting, Kecamatan Bram Itam.
“Pemasangan pipa dari Teluk Nilau
menuju Parit Panting terputus sepanjang
hampir 4 kilometer. Sebagian pipa pun
tidak tertanam sempurna kedalam tanah.
Beberapa batang pipa yang tak terpasang
sempat di tumpuk begitu saja di Termina
Pembengis Kuala Tungkal sebelum di
pinah ke workshop Dinas Pekerjaan
Umum Tanjab Barat di Pematang Lu-mut,’
kata Muhammad Arsyad.
Reservoir atau bak penampungan air
direncanakan di bangun di lokasi
sumber air baku Desa Teluk Pengkah,
Desa Teluk Nilau dan Desa Parit Pant-ing.
Namun Reservoir di Desa Teluk
Nilau baru dikerjakan sebatas lantai dan
dinding, tanpa tutup, sehingga terkesan
seperti bak sampah besar. Sedangkan
reservoir di Parit Panting tampak mir-ing.
Demikian pula dengan mesin wa-ter
pump, mesin yang semestinya
terpasang dibeberapa titik lokasi itu kini
seperti barang usang dilapangan parkir
Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat.
Sudah empat tahun lebih masa
pengerjaan proyek itu berakhir, tetapi air
yang diharapkan dari hulu Sungai
Pengabuan tak kunjung masuk kerumah-rumah
penduduk. Pipa-pipa hitam ukuran
besar tidak terpasang keseluruhan dan
dibiarkan berserakan. Sebagian yang
sudah terpasang tampak tidak sempurna,
nongol kepermukaan tanah. Reservoir
atau bak penampungan air pun dibiarkan
bagai tong sampah raksasa. Mesin
pemompa dan penyedot air yang sudah
dibeli kini diparkir di gedung Dinas
Pekerjaan Umum. Kenapa bisa proyek
bernilai ratusan miliar itu terbengkalai ?
ungkap Arsad pada wartawan.
Berdasarkan laporan hasil audit BPK
RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor:
383/S/XVIII. JBI/II/211 Tanggal 1
november 2011 proyek air bersih tersebut
hanya sebesar Rp. 275,7 miliar. Yang
mengalir kerekanan sebesar Rp. 264,62
miliar. Dana tersebut mengalir ke
rekening 17 perusahaan, baik perusahaan
yang berbasis di Jambi maupun di
Jakarta. Dana terbesar mengalir ke PT.
Batur Artha Mandiri, yakni sebesar Rp.
146,12 miliar, dan terkecil mengucur ke
CV. Jati Diri, sebesar Rp. 449 juta.
BPK menemukan bahwa penyusunan
Perda No. 4 Tahun 2009 yang mengatur
penganggaran tahun jamak tersebut,
tidak sesuai dengan desain Tehnik yang
mendetail. Tidak hanya itu, BPK
mencatat denda keterlambatan yang
mesti dibayar PT. Batur Artha Mandiri
sebesar Rp. 7.567.028.950,- dan indikasi
kerugian Negara sebesar Rp. 1.10 miliar.
Diantara pekerjaan yang tidak beres
sampai masa pengerjaan habis adalah
pembangunan 13 unit jembatan
penyebrangan pipa dengan panjang dan
nilai kontrak berbeda-beda. Lainnya,
pekerjaan reservoir, rumah jaga dan
rumah genset di Teluk Nilau serta
pemasangan pipa 300 mm. terdapat 431
batang pipa yang belum terpasang.
Tak terima dengan hasil audit BPK
tersebut, kata Muhammad Arsyad, PT.
Batur Artha Mandiri menggugat ke
Pengadilan Negeri Jambi. Tergugat
pertama adalah BPK RI Perwakilan
Provinsi Jambi dan tergugat kedua
adalah Kepala Dinas PU Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
Fakta persidangan, bahwa PT. Batur
Artha Mandiri berdalih jika keterlambatan
proyeknya terhambat karena proyek
tersebut melintasi lahan HTI PT. Wira
Karya Sakti (WKS) salah satu anak
perusahaan Sinarmas Group. Selain itu
karena masyarakat Dusun VIII Desa Bram
Itam yang meminta ganti rugi atas tanam
tumbuh dan tanah timbunan serta harga
biaya jembatan penyebrangan di Teluk
Nilau yang tidak sesuai dengan harga
kontrak. Hambatan ini sudah berkali-kali
disampaikan kepada pihak Dinas PU
Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun
diabaikan. Tidak diambil perhatian
Gugatan PT. Batur Artha Mandiri
akhirnya dimenangkan Pengadilan
Negeri Jambi lewat putusan nomor 113/
Pdt.G/2011/PN.JBI Tanggal 12 Juli
2012. Kemudian dikuatkan dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor 61/PDT/2012/PT.JBI Tanggal
2 Januari 2013 menyatakan bahwa
kedua tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum.
Intinya, kata Arsyad, Pengadilan
Tinggi menyatakan bahwa laporan
Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi
Jambi Nomor : 383/S/XVIII/JMB/11/
211 Tanggal 1 November 2011 perihal
hasil pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan
pembangunan sarana air
bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal
pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sekedar me-ngenai
denda keterlambatan adalah
tidak mempunyai kekuatan hukum dan
tidak dapat ditindak lanjuti. Selain itu,
penetapan denda keterlambatan sebesar
Rp. 7.567.028.950,- tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan tidak
dapat ditindaklanjuti.(Abdul Fatta)
TANJAB BARAT (WN) – Proyek pembangunan
infrastruktur air bersih dengan menggunakan dana
APBD Kabupaten Tanjab Barat yang dianggarkan
dengan Pola multi years atau tahun jamak pada
2008- 2010 dengan total nilai Rp. 408 miliar mubazir.
Kejari Bongkar Dugaan Korupsi
Proyek Jalan Rp 29,3 M
MOJOKERTO, (WN) – Kejak-saan
Negeri Mojokerto menyeli-diki
dugaan korupsi dua proyek
pembangunan pengaspalan ruas
jalan di Kabupaten Mojokerto.
Yaitu, dugaan ada kelebihan pem-bayaran
dalam proyek peningkatan
jalan lingkungan (PJL) di Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang dengan potensi
kerugian Rp 16,1 miliar dan proyek
pembangunan jalan desa yang
disalurkan melalui dana bantuan
keuangan desa (BKD) dengan
potensi kerugian Rp 9,09 miliar.
Kasi Intel Kejari Mojokerto,
Dinar Kripsiaji yang dikon-firmasi,
menjelaskan, diduga
ada kelebihan pembayaran
dalam ke dua proyek dengan
potensi kerugian Rp 9,09 miliar.
“Kejari berinisiatif me-nyelidiki
dua proyek jalan ini un-tuk
membuktikan apakah ada
unsur pidana korupsinya, dan
beberapa pejabat terkait sudah
ada yang kita mintai ketera-ngan,”
ujar Dinar.
Dugaan korupsi dalam proyek
jalan ini, disinyalir dilakukan
kontraktor dengan mengurangi
volume pekerjaan. Modus itu
mereka pilih untuk menutup
beban fee bagi pejabat pemkab
dan kepala desa. Selain itu,
mekanisme pelaksanaan proyek
jalan desa seharusnya dikerjakan
secara swakelola oleh desa. Na-mun
dalam realisasinya, proyek
tersebut dikerjakan oleh pihak ke
tiga bekerjasama dengan kon-traktor
pelaksana.(Tim/SP)
BPK RI Didesak Munculkan
Kerugian Negara
CIMAHI, (WN) – Badan Pe-meriksa
Keuangan (BPK) Per-wakilan
Jabar diminta memun-culkan
hasil audit terkait peng-hitungan
kerugian negara dalam
kasus dugaan korupsi surat
perintah perjalanan dinas
(SPPD) di DPRD Kota Cimahi
tahun 2011. Pernyataan itu
disampaikan Kepala Kejaksaan
Negeri (Kejari) Cimahi, Fadlul
Azmi saat ditemui wartawan.
Menurutnya, hasil audit BPK
perwakilan Jabar saat ini sudah
berada di BPK pusat untuk dise-tujui.
Hasil audit tersebut untuk
mengetahui pasti nilai kerugian
negara dalam kasus yang
menyeret sembilan tersangka.
“Hingga sekarang masih terus
berkoordinasi dengan BPK RI
perwakilan Jabar. Dari hasil la-poran
tim penyidik, diketahui
bahwa auditor BPK RI menyata-kan
hasil audit sudah ada di BPK
pusat untuk di-acc. Kemungki-nan
besar, hasil kerugiannya akan
muncul pada akhir Agustus atau
awal September ini,” ungkapnya.
“Jika pemberkasan saksi ahli
sudah selesai, maka berkas
untuk dua tersangka itu tinggal
dilimpahkan ke pengadilan
tipikor,” jelasnya. Sementara
berkas penyidikan untuk tujuh
tersangka lainnya, yakni ES,
RT, RS, DAN, N, IN, dan
RMM, tim penyidik masih terus
melengkapi pembuktian dengan
memeriksa saksi-saksi, terma-suk
saksi dari anggota DPRD
Kota Cimahi.(tim/gm)
Dua Pejabat Setda
Riau Tersangka
Korupsi Batik Rp 4,3 M
RIAU, (WN) – Kejaksaan Ting-gi
Riau menetapkan AH dan
GD, keduanya merupakan pe-jabat
Setda Riau, sebagai ter-sangka
kasus korupsi pengadaan
10 ribu pasang pakaian batik
Riau senilai Rp 4.350.500.000
tahun anggaran 2012.
“Setelah melalui tahap penye-lidikan,
tim telah meningkatkan
kasus dugaan tindak pidana
korupsi pengadaan pakaian batik
Riau senilai Rp.4.350.500.000,”
kata Kepala Kejaksaan Tinggi
Riau Setia Untung Arimuladi, me-lalui
surat elektronik, yang dite-rima
di Jakarta, akhir pekan ini.
“Diduga merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara
sehingga kasusnya ditingkatkan
ke penyidikan,” tandas mantan
kepala pusat penerangan hukum
Kejaksaan Agung ini.
Selain itu, penyidik pidana khu-sus
Kejati Riau juga menetapkan
Direktut CV Karya Cipta Persada
berinisial RS sebagai tersangka
dari pihak swasta.
Menurut Untung, kasus ini
berawal dari adanya laporan
masyarakat perihal terjadinya
penyimpangan pada kegiatan
pengadaan pakaian batik Riau
sebanyak 10 ribu pasang senilai
Rp 4,3 milyar tersebut.
Kasus ini bermula pada tahun
2012, saat Biro Perlengkapan
Setda Provinsi Riau menga-dakan
pengadaan pakaian batik
Riau dari dana APBD Peruba-han
tahun anggaran 2012 yang
tidak sesuai dengan ketentuan.
“Ditemukan adanya penyim-pangan
antara lain, tidak adanya
harga perkiraan sendiri (HPS),
tidak ditentukannya spek, dan
jumlah baju batik tersebut yang
terealisasi hanya sejumlah 7
ribu pasang atau sekitar 70%,”
ungkap Untung.
Akibat perbuatan tersebut di-duga
telah merugikan keuangan
negara dalam hal ini Pemerintah
Daerah Provinsi Riau, sehingga
penyidik menyangka ketiganya
melanggar Pasal 2 ayat (1) atau
Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU
Nomor 31 tahun 1999 sebagai-mana
telah dirubah UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang Peruba-han
atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pember-antasan
Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(RS)
Shaleh. MT, Tolak Pengusungan Dirinya
Sebagai Balon Bupati Serang 2015
BIODATA
Nama : Ir. H. Muhamad Shaleh. MT
Tempat tgl lahir : Jakarta 10 Desember 1952
Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS)
❍ Staf Direktoriat Jenderal Bina marga di Departemen (PU)
Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 1980 s/d 1990
❍ 1990 s/d 1993 : Asisten Pengawas dan perencanaan,
Pengawasan di RBU Palembang, membawahi tiga wilayah,
Sumatra selatan,Lampung dan Bengkulu
❍ 1993 s/d 1998 : Pimbagpro P3 TENAS, Proyek Pengawasan
Jalan nasional di Provinsi ACEH
❍ 1998 s/d 2004 : Kepala Seksi Program dana anggaran di
Direktoriat Jenderal Binamarga DKI Jakarta.
❍ 2004 s/d 2005 : Kasubdin Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten
❍ 2005 s/d 2006 : Kasubdin Bina Marga Provinsi Banten
❍ 2006 s/d 2007 : Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Provinsi Banten
❍ 2007 s/d 2011: Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
Provinsi Banten
❍ Januari 2009 s/d Juli 2010 : Menjabat Walikota Tangerang
Selatan – Provinsi Banten
❍ 2011 s/d 2013 : Menjabat sebagai Asisten Daerah II (ASDA II)
Provinsi Banten
❍ 2013 s/d Sekarang Menjabat sebagai : Direktur Banten Global
Develoment (BGD Provinsi Banten)
BIODATA ISTRI
Nama : Ir. Hj. Maesaroh. MM
Perguruan Tinggi, S2 : IPB Tahun 1983
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Kasubdit Obat, di Direktorat Kesehatan Lingkungan Pusat
Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten 2013 hingga
sekarang
BIODATA ANAK
Nama : Dr. Fitria Auriza
Anak Pertama
Nama : Ir. Ahmad Shauki
Anak Kedua
Nama : Atih Dista
Anak Ketiga
SERANG, (WN) – Mantan Walikota Tangerang
Selatan, Ir. H.M. Shaleh.MT, menolak dirinya
sebagai kandidat Balon Kabupaten Serang pada
Juni, Tahun 2015 mendatang, atas dukungan dari
berbagai element masyarakat serang, tokoh
masyarakat, alim ulama, kyai, majelis taklim,
mahasiswa, aktivis buruh, ormas dan LSM.
Kandas dukungan masyarakat, itu setelah
mendengar pemaparan Ir. H.M.
Shaleh.MT yang dengan tegas
menolak dirinya sebagi calon kandidat
Balon Bupati Serang yang sebe-lumnya
di gembor-gemborkan Shaleh
MT maju dalam kanca Politik di
Kabupaten Serang.
Sebelumnya Shaleh MT siap untuk
menjadi kandidat di Kabupaten
Serang agar Serang lebih maju dalam
pembenahan pembangunan dan
infrastruktur di pelosok pedesaan di
wilayah Serang Barat, Serang Timur,
Serang Selatan Bahkan Wilayah
Pantura Serang dan pusat pusat Wisata
dan wisata religeus yang ada di
wilayah Kabupaten Serang.
Tetapi Shaleh MT, ingin meng-habiskan
masa karirnya di Tangerang
Selatan, beliau ingin mengabdikan
dirinya kepada masyarakat Tang-sel,’
tutur Shaleh MT kepada Harian
Warta Nasional saat di sambangi di
kantornya di Sekitaran Pusat Peme-rintahan
Provinsi Banten.
Shaleh MT, bakal maju sebagai
kandidat calon Walikota Tangerang
Selatan nanti, untuk Serang ya kalau
masyarakat Serang menghendaki
saya, allah meridhoi saya ya apa boleh
buat,’insya allah,’ucap Shaleh MT
kepada Harian Warta Nasional.
Dan ini adalah karir dan biodata Ir.
H.M. Shaleh.MT serta Keluarga :
Ir. H. Muhamad Shaleh. MT, adalah
anak dari pasangan H. Abdul Hamid,(alm). Dan
Hj. Roujanah,(alm), kedua orang tuanya asli
Betawi yang bertempat di Radio dalem Jakarta
dan silsilah nenek moyangnya adalah
keturunan asli Serang Banten atau di sebut
wong Serang Asli,.dan Shaleh. MT, memiliki
1 (satu) orang Istri, dan 3 (tiga) anak, seperti
terpapar di atas-red.(jip)
Ir. H.M. Shaleh.MT
Disinggung bahwa
meski telah ada MoU
yang dimaksud namun
tetap saja ada kasus pe-langgaran
perbatasan
dan tetap ada tindakan
dengan tidak memulang-kan
nelayan Indonesia
ke asalnya, Hazmi meni-lai
bahwa wilayah per-airan
Indonesia cukup
luas dari Sabang sam-pai
Marauke dan in-formasi
kerjasama tersebut masih
banyak yang tidak mengetahuinya.
Begitu pula dengan negara tetangga
Malaysia. Sehingga bisa saja baru or-ang
yang di Kuala Lumpur yang
mengetahui adanya MoU tersebut, tapi
yang di Johor Bahru atau
di Kedah dan lainnya be-lum
tentu mengetahui ka-rena
belum adanya sosi-alisasi
yang maksimal.
“Memang kita sudah ada
MoU antara pemerintah Indo-nesia
dengan pemerintah Ma-laysia
mengenai perbatasan
kedua belah negara. Namun
saat ini kita masih belum
punya batas wilayah yang
jelas atau yang pasti meski
sudah ada kesepakatan,” jelasnya, Selasa
(26/8) di Hotel Holiday usai membuka
kegiatan bimbingan teknis bagi kelompok
masyarakat pengawasan (Pokmaswas)
yang digelar oleh PSKDP Provinsi Kepri.
Seperti kasus beberapa bulan lalu kata
Hazmi, tepatnya di Kabupaten Beng-kalis
Provinsi Riau yang langsung di-tangkap
lalu dibawa ke Batu Pahat
Malaysia oleh patroli mereka. Hal itu
tentunya menandakan bahwa Marine
mereka belum mengetahui ada MoU.
Menurutnya, berdasarkan laporan dari
para nelayan yang masuk maka se-panjang
tahun 2014 ini sampai Agustus
kasus yang tercatat ada empat tau lima
kasus terkait pengusiran nelayan asal
Karimun yang diduga melanggar batas
perairan negara.
Sedangkan yang ditangkap dan diproses
ada satu kapal berkapasitas lebih dari 5
GT karena mereka melewati batas laut.
Ketika di cek melalui GPS memang ada
indikasi nelayan kita masuk ke wilayah
perairan Malaysia.(ROGANDA.P)
5. NUSANTARA
5 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014
Tuntaskan Dugaan Korupsi Pada Proyek
Overlay Dalam Kota Kuala Tungkal
PASALNYA overlay dalam
kota di Kecamatan Tungkal Ilir
ini di kerjakan asal jadi. Dimana
untuk penghamparan aspal nya
di lakukan pada saat musim
hujan, dengan kondisi dasar
yang masih basah. Sehingga
kepadatan maupun mutu aspal
tidak optimal. Kelihatannya
pada seperti tidak ada pengawa-san
pada saat penghamparan
aspal, jadi dengan kondisi dasar
yang masih basah hingga mem-buat
kepadatan dan mutu aspal
tidak menyatu, ucap syahri ketua
DPD-LMR-RI-Tanjab Barat ini
kepada Warta Nasional.
Lebih lanjut terkait Realisasi
fisik dan anggaran yang tidak
relevan, dimana saat pencairan
pada bulan januari 2014 untuk
APBD 2013 kondisi overlay
sudah banyak yang rusak,
meskipun pengerjaannya belum
lama dikerjakan, atau selesai di
kerjakan beberapa hari.
Hingga kni overlay dalam
kota kuala tungkal, di rute yang
meliputi beberapa ruas jalan di
dalam kota kuala tungkal,
kondisinya kini terlihat parah.
Tidak ada perawatan sama
sekali. Hal ini juga di sam-paikan
oleh ketua DPD-LMR-RI
syahril, terkait mengenai
LKPJ bupati Tanjab Barat. Pada
dewan yang realisasi anggaran-nya
dinyatakan 100% untuk
pekerjaan overlay tersebut,
namun lebih lagi dalam LKPJ.
Bupati Tanjab Barat yang
diterima oleh dewan beberapa
waktu yang lalu, Realisasi ang-garan
dinyatakan 100 persen
untuk pekerjaan ini, sementara
dari kewajiban rekanan (kon-traktor),
terkait perawatan
selama ini tidak dilaksanakan
ataupun ada tindakan untuk
perawatan, meskipun limit
perawatan sudah habis (6 bu-lan),
jelasnya dari pandangan
keadaan overlay yang kondisi
fisiknya banyak yang rusak
berlobang seakan tidak ada
perawatan sama sekali.
Disini syahril mengatakan
adanya dugaan perawatan un-sure
aroma KKN, karena pada
masa perawatan tidak ada
relisasi perawatan pada jalan
yang rusak. Terkait adanya du-gaan
korupsi syahril menduga
jelas adanya indikasi kearah
sana alias korupsi sebab seha-rusnya
dana 5% dari kontrak
yang diperuntukkan untuk pera-watan
harus diwujudkan dalam
bentuk perbaikan atas kerusa-kan
pada pekerjaan overlay
tersebut. Pungkasnya.
Sekretaris Laskar Anti korupsi
Indonesia D.P.C Tanjab Barat
memberikan komentar. Banyak
proyek di kuala tungkal melalui
dinas P.U Tanjab Barat. Seperti
tempat perencanaan dan kordi-nasi.
LAKI, jelas hal ini hanya
merugikan masyarakat. Tanjab
Barat agar, KPK jangan pusat
saja yang diutamakan dalam
memberantas korupsi. Kabu-paten
Tanjab Barat ini banyak
lumbungnya. Masyarakat men-jerit,
menangis, melihat hukum
yang ada di Tanjab barat ini lagi
ketiduran. Termakan apa?
Sampai hari ini belum kelihatan
terjaga. Sampai berita ini ditu-runkan
pihak bina marga belum
pernah dikonpermasi. Apa ala-sannya.(
AF)
TANJAB BARAT, JAMBI (WN) – Proyek overlay
dengan pagu dana kurang lebih Rp 6 milyar
dari sumber dana Anggaran Pendapatan
Daerah (APBD) Tanjung Jabung Barat, tahun
2013 menyimpang. Yang rute pekerjaannya
meliputi dari sebagian jalan bengkinang dan
jalan Kalimantan kuala tungkal, pada saat ini
terlihat banyak yang rusak parah.
Kadisdik Jabar: Segala
Bentuk Pungutan di
Sekolah Harus Ditiadakan
BANDUNG, (WN) – Kepala
Dinas Pendidikan Jabar Wah-yudin
Zarkasyi menegaskan,
segala bentuk pungutan di
sekolah harus ditiadakan.
Namun menurut Zarkasyi pi-haknya
tidak bisa melakukan
pengawasan langsung terha-dap
masing-masing sekolah di
Jawa Barat, hanya saja Dia
berpesan untuk menyelamat-kan
atau mengutamakan siswa
tak mampu.
Hal itu dikatakan Kadisdik,
di sela-sela acara penyerahan
penghargaan Gubernur Jabar
terhadap para guru dan tenaga
pendidikan berprestasi Jabar
2014 di Gedung Sate, Kamis.
“Tentang pungutan itu se-baiknya
tidak dilakukan lagi,
karena kita harus transparan se-karang.
Apalagi sudah ada dana
BOS kan ? BOS
dari Pusat, Provinsi
dan bahkan ada
Kabupaten Kota
yang ikut meng-anggarkan
BOS ju-ga
di APBD-nya.
Tetapi kami me-mang
tidak bisa
melakukan penga-wasan
langsung ke
sekolah-sekolah se-
Jawa Barat, hanya
saja kami bisa menekankan untuk
sekolah agar menyelamatkan
siswa dari kalangan tidak mampu
agar tetap bisa sekolah jangan ter-kendala
biaya” tegasnya.
Wahyudin Zarkasyi juga
menyebutkan ada 19 Kabu-paten
Kota yang telah meng-anggarkan
dalam APBDnya
untuk dana BOS pendam-pingan
BOS dari Pusat dan
Provinsi.“Ada 19 Kabupaten
Kota yang telah menyertakan
dana APBD nya untuk dana
pendampingan BOS Pusat dan
Provinsi. Diantaranya adalah
Kota Banjar, Depok, Karawa-ng
dan Indramayu. Selain
melakuan pendmpingan dana
BOS, mereka juga mene-gaskan
tidak boleh ada pu-ngutan
lagi di sekolah” pung-kas
Wahyudin.( Anang)
Detik Detik Pemecatan Bupati
Purwakarta Dari Golkar
BANDUNG,
(WN) – Ke-tua
DPD Par-tai
Golkar Ja-wa
Barat Iri-anto
MS Sya-fiuddin
me-n
g u s u l k a n
p e m e c a t a n
Bupati Pur-wakarta
Dedi
Mulyadi seba-gai
kader Par-tai
Golkar. Usu-lan
itu disam-paikan
ke DPP
Partai Golkar.
” DPD Partai Golkar Jawa
Barat saat ini memang sedang
menyusun surat usulan
pemecatan Dedi Mulyadi ke
DPP Partai Golkar. Terlebih
DPP Partai Golkar lah yang
berwenang untuk melakukan
pemecatan terhadap kader
partai Golkar”, ujar Irianto
kepada wartawan usai melaku-kan
rapat pimpinan di Kantor
DPD Partai Golkar Jawa Barat,
Jln.Maskumambang Bandung,
Rabu (27/8).
Dikatakannya, Sesuai de-ngan
AD-ART, pemecatan itu
merupakan tanggung jawab
DPP, sedangkan kita disini
hanya mengusulkan saja,”
jelas irianto yang akrab disapa
Kang Yance ini.
DPD Partai Golkar sendiri
mendorong pemecatan Dedi
Mulyadi karena selama ini pria
yang menjabat sebagai wakil
ketua DPD Partai Golkar Jawa
Barat sering melakukan indi-sipliner.
Bahkan sikap indisipliner
telah lama ditunjukan Bupati
Purwakarta tersebut dan sudah
ditunjukan Dedi bertahun-tahun
lamanya. Terkait itu dirinya pun
tidak tahu pasti alasan Dedi ber-perilaku
seperti itu.
“Kita sudah cukup kasih
toleransi. Kalau alasannya jadi
bupati, saya juga dulu bupati,
tapi masih bisa. Dia juga tidak
ada komunikasi, kontak ke
saya juga tidak ada, gak butuh
partai mungkin,” ujarnya.
Dikatakannya, sikap indisi-pliner
yang ditunjukan Dedi
tentunya sangat menggangu
kinerja partai. Bahkan prestasi
Partai Golkar di Purwakarta
pun terus melorot, seperti
halnya raihan kursi legislatif.
Pada Pemilu Legislatif (Pileg)
2004 lalu, Golkar meraih 19
kursi di DPRD Purwakarta dan
melorot menjadi 11 kursi pada
2009.”“Prestasinya melorot
terus, bahkan sekarang hanya
tinggal 8 kursi. Instruksi partai
pun tidak berjalan seperti untuk
pileg dan pilpres, padahal dia
menjabat posisi bupati. Apa
yang bisa dibanggakan dari
kader partai seperti itu,” kata-nya.(
B1/RT/RED)
Disdik Jabar Launching Buku Sistem Elektronik
Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah
BANDUNG, (WN) – Melalui Website-nya
Dinas Pendidikan me-launching
buku sistem elektronik muatan lokal
bahasa dan sastra daerah. Sejalan dengan
diberlakukannya Kurikulum 2013 secara
nasional pada tiap satuan pendidikan
untuk semua mata pelajaran, maka Mata
Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah
sebagai Muatan Lokal di Jawa Barat juga
perlu mengadopsi dan mengadaptasi
elemen-elemen perubahan yang menjadi
karakteristik Kurikulum 2013.
Elemen-elemen perubahan Muatan
Lokal Bahasa dan Sastra Daerah sesuai
dengan elemen perubahan pada Kuri-kulum
2013 mencakup: Standar Kom-petensi
Lulusan, Standar Isi, Standar
Proses, dan Standar Penilaian. Elemen-elemen
perubahan tersebut sangat perlu
untuk dipahami dan diimplementasikan
oleh Guru-Guru Bahasa dan Sastra
Daerah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA/MAK. Elemen-elemen
perubahan pada Kurikulum 2013 yang
diadopsi dan diadaptasi dalam konteks
Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah
di Jawa Barat disebut sebagai Kuri-kulum
Tingkat Daerah Muatan Lokal
Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat.
Salah satu infrastruktur yang harus ada
dalam rangka menunjang implemen-tentasi
Kurikulum 2013 khususnya
untuk Muatan Lokal adalah Buku
Pegangan Guru dan Buku Pegangan
Murid. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat melalui Bala Penfembangan
Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK)
telah berhasil menyusun 25 judul Buku
Mulok Mata Pelajaran Bahasa Daerah
Sunda Berbasis Kurikulum 2013. Agar
buku-buku tersebut dapat segera
digunakan oleh Guru dan Murid di se-luruh
jenjang pendidikan mulai dari SD/
MI, SMP/M.Ts., SMA/SMK/MA, maka
bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat telah Meng-UPLOAD buku-buku
tersebut menjadi Buku Elektronik.
DASAR
1) Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor
5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan
Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
2) Peraturan Gubernur Jawa Barat No-mor
69 Tahun 2013 tentang Pem-belajaran
Muatan Lokal Bahasa dan
Sastra Daerah pada Jenjang Pen-didikan
Dasar dan Menengah
TUJUAN
1) Menyediakan buku-buku referensi da-lam
rangka menunjang pembelajaran
Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa
Sunda untuk Jenjang SD/MI, SMP/
M.Ts., SMA/SMK/MA.
2) Buku Mulok dengan sistem Elek-tronik
(BSE) diharapkan kebutuhan
akan referensi penunjang pember-lajaran
Mulok Bahasa Daerah di
Jawa Barat akan lebih mudah dan
lebih murah didapatkan.
JUDUL-JUDUL BUKU
Adapun buku-buku yang telah di-Up-load
sebanyak 25 judul terdiri dari :
1 buku tentang Kurikulum Tingkat
Daerah Muatan Lokal Mata Pela-jaran
Bahasa Sunda
12 Buku Pegangan Murid Kelas I sampai
12 dengan judul PAMEKAR DIJAJAR
BAHASA SUNDA PIKEUN MURID
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK
12 Buku Pegangan Guru Kelas I
sampai 12 dengan judul PAMEKAR
DIAJAR BASA SUNDA BUKU
TUTURUS GURU SD/MI, SMP/
MTS, SMA/MA/SMK.(Anang)
Peringatan HUT PDAM Tirta Patriot Ke-8
BEKASI, (WN) – PDAM Tirta Patriot
yang berlokasi di Jalan Perjuangan
No.99, Teluk Buyung, Kota Bekasi
memperingati HUT nya yang ke-8,
Selasa (26/8).
Peringatan HUT PDAM Tirta Patriot
kali ini dirangkaikan dengan peresmian
peluncuran edisi pertama majalah Tirta
Patriot oleh Walikota Bekasi, Dr.Rah-mat
Jawa Barat Tuan Rumah Apresiasi
PTK PAUDNI Tingkat Nasional
BANDUNG, (WN) – Menteri Pendidi-kan
dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan
permasalahan mengenai pendidik dan
tenaga kependidikan (PTK) harus segera
diselesaikan. Ada dua hal yang penting,
yaitu soal peningkatan kompetensi dan
tingkat kesejateraan dari PTK. Menu-rutnya,
PTK Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal (PAUDNI) ada-lah
orang-orang yang sangat khusus dan
mulia. Karena memiliki kesadaran yang
luar biasa dalam menyediakan layanan
PAUD. “Dari 240 juta penduduk Indonesia
hanya sekitar 4 juta orang yang ditakdirkan
jadi PTK, mulai dari PAUDNI sampai per-guruan
tinggi,” kata Nuh dalam sambu-tannya
pada acara Apresiasi PTK Ber-prestasi
Tingkat Nasional 2014 di Stadion
Siliwangi Bandung, Jawa Barat, Minggu.
Sementara itu, Plt. Dirjen PAUDNI, Ha-mid
Muhammad mengatakan jumlah
PTK PAUDNI saat ini berjumlah 773.519
orang, yaitu guru TK sebanyak 267.565,
tutor 157.000, instruktur kursus 38.000,
guru PAUD non formal 300.000, penilik
sebanyak 7400 dan pamong belajar
3476 orang. “Terdapat 82.531 yang
memperoleh tunjangan profesi,”
ujarnya pada kesempatan yang
sama. Apresiasi PTK yang sudah
digelar kedelapan kali ini diikuti 34
provinsi seluruh Indonesia dengan
jumlah peserta 510 orang dan 34
orang pendamping. Secara kese-luruhan
terdapat 3.000 orang yang
diundang termasuk yang mengikuti
acara-acara penunjang lain.
Penghargaan bagi para peserta
berdasarkan 15 kategori, seperti
pendidik PAUD, pengelola PAUD,
instruktur tata rias pengantin, otomotif,
kursus tata busana, perhotelan, tata
boga, elektronika, pengelolaan
lembaga kursus pelatihan (LPK). Acara yang
bertemakan “Melalui Apresiasi PTK
PAUDNI Berprestasi Kita Wujudkan PTK
PAUDNI yang Kompetitif, Profesional dan
Bermartabat” berlangsung dari tanggal 10-
15 Agustus 2014 di Hotel Grand Royal
Panghegar, Bandung. Sebanyak 57 dewan
juri dari latar belakang akademisi, praktisi
dan unsur Kemdikbud yang akan menen-tukan
tiga pemenang dari tiap kategori.
Sementara itu suasana lomba di Grand
Hotel Panghegar, Bandung nampak para
peserta lomba kelompok Senam Aerobik
Kreasi Daerah yang mengenakan pakaian
seragam warna-warni mengiringi keme-riahan
suasana di lokasi lomba Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUDNI
Berprestasi tahun 2014. Meskipun berbeda
provinsi asal, mereka saling memberikan
semangat satu sama lain. Para pendamping
dan penonton pun kerap mengikuti gerakan
kelompok yang sedang menampilkan ke-bolehannya
tersebut. Lomba PTK PAUDNI
Berprestasi tingkat nasional ini terkesan
meriah dan penuh kreativitas.(Anang)
Hadiah Umroh Juara Pertama Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Berprestasi Jawa Barat
BANDUNG, (WN) – Pemerintah pusat
menargetkan angka partisipasi pendi-dikan
secara nasional mencapai 97 per-sen,
dalam kaitan dengan pencanangan
tersebut sebagai provinsi penyangga ibu
kota pemprov jabar mentargetkan pada
tahun 2018 angka partisipasi pendi-dikan
di sekolah lanjutan tingkat atas
(SLTA) sudah mencapai 97 persen.
Hal ini dikatakan Gubernur Jabar Ah-mad
Heryawan dihadapan para peraih
penghargaan dari pemprov jabar untuk
para pendidik dan tenaga kependidikan
berprestasi tingkat jabar di Aula barat Ge-dung
Sate, beberapa waktu yang lalu.
Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan
capaian angka partisipasi SLTA sangat
penting. Hal ini sesuai dengan per-kembangan
Iptek , dewasa ini yang telah
membawa perubahan di seluruh kehi-dupan
manusia. Sehinga mau tidak mau
kita harus mempersiapkan SDM yang
berkualitas dan berdaya saing yang
tinggi, katanya.
Dikatakannya penghargaan ini di-berikan
untuk mendorong peningkata-kan
kemampuan profesionalisme pen-didik
dan tenaga kependidikan, sehingga
diharapkan dapat menghasilkan peserta
didik yang berprestasi baik di bidang
akademik maupun non akademik.
Dalam kesempatan tersebut juga
Gubernur Aher juga menyerahkan
penghargaan kepada 84 orang Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Tingkat
Jawa Barat dari berbagai jenjang
pendidikan di Jawa Barat. Bahkan bagi
yang memperoleh juara pertama,
Gubernur memberikan bonus pergi
umroh. Untuk juara umum diraih Kota
Depok pada 3 kategori lomba yaitu
Guru TK, kepala TK dan Kepala SD.
Tropynya diserahkan langsung oleh
Gubernur Heryawan. Oleh karena itu,
kalau ada jenis manusia yang harus
paling dihormati, maka mereka itu
adalah bapak dan ibu guru. “Terimalah
ucapan terima kasih saya kepada
bapak/ibu guru. Tak mungkin saya
menjadi seperti ini tanpa ada didikan
dari bapak/ibu guru”, ujarnya.
Sementara itu, Kadisdik Jabar,
Wahyudin Zarkasy melaporkan, bahwa
para pendidik dan tenaga kependidikan
berprestasi ini mendapat penghargaan
berupa uang dengan masing-masing ju-ara
1 sebesar Rp 7.500.000 ; Juara
Kedua, Rp 4.500.000 dan Juara III
sebesar Rp 3.500.000. Untuk pendidik
dan tenaga kependidikan Luar Biasa,
juara pertama mendapat Rp 7.500.000
; juara kedua, Rp 5.000.000 dan juara
ketiga Rp 3.500.000.
Kemudian untuk pemenang lomba
kreatifitas pembelajaran pendidikan luar
biasa, juara pertama Rp 8.000.000, juara
kedua Rp 6.500.000 dan juara ketiga,
Rp 4.000.000,- sedangkan biaya untuk
penghargaan tersebut terang Wahyudin
sudah tercantum dalam DPA Disdik
Prov. jabar Tahun 2014. Untuk peng-hargaan
dari gubernur , sesuai janji
gubernur akan diberikan penghargaan
berupa menunaikan Umroh bagi mereka
yang mendapat juara pertama dari
seluruh kategori, jelasnya.(Anang)
Effendi.
Selain itu pula, dilakukan penyerahan
secara simbolis piala dan piagam
penghargaan kepada pegawai berkiner-ja
baik, pemenang lomba futsal dan bu-lutangkis.
“Selamat ulang tahun yang ke-8,
semoga PDAM Tirta Patriot terus maju,
sejahtera dan dapat menggapai cita-cita”,
ucap Walikota Bekasi mengawali
sambutannya.
Selanjutnya, orang nomor satu di
Pemerintahan Kota Bekasi ini menga-takan
di usianya yang ke-8, cakupan
pelayanan PDAM Tirta Patriot baru 3
wilayah kecamatan yaitu Bekasi Utara,
Medan Satria dan Bekasi Barat. Oleh
karena itu, Pemerintah Kota Bekasi terus
mendukung upaya perluasan wilayah
pelayanan dengan diterbitkannya surat
ijin prinsip pengembangan SPAM
(Sistem Penyediaan Air Minum).
Beliaupun berharap agar PDAM Tirta
Patriot terus berupaya untuk mening-katkan
cakupan pelayanan sesuai
dengan target Milenium Development
Goals (MDG’s) dan tentunya pe-ningkatan
kualitas pelayanan terhadap
pelanggan.
Di akhir acara dilakukan pemotongan
tumpeng oleh Direktur Utama PDAM
Tirta Patriot, Tb Hendy Irawan, SE dan
hiburan musik.
Turut hadir, unsur Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bekasi,
para pemangku jabatan di lingkup
Pemkot Bekasi, pengurus serta
pegawai PDAM Tirta Patriot dan insan
pers.(Rademan)
6. NUSANTARA
6 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014
24 Mantan Anggota DPRD Bekasi Didesak Kembalikan Mobil Dinas
BEKASI, (WN) – Imbauan untuk
mengembalikan mobil dinas (mobnas)
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bekasi tak di-indahkan.
LSM KPKN Laporkan Dugaan
Korupsi di TEKMIRA Bandung
LSM KPKN telah menerima SP2HP
dari Polda Jabar dengan No:B/25/Subdit
III/VI2014/2014/DitReskrimsus. Dalam
surat tersebut dijelaskan bahwa Penye-lidik
telah melakukan tindakan penelitian
dan pengumpulan bahan keterangan
terhadap beberapa pihak yang terkait
dengan pekerjaan proyek pada Pusdiklat
Mineral dan Batubara di di Desa Gunung
Masigit Kab.Bandung Barat.
Setelah mempelajari data-data pada
dokumen yang ada dan keterangan dari
pihak-pihak terkait,diperoleh hasil
bahwa proyek pekerjaan penyiapan dan
pematangan lahan pada Pusdiklat Min-eral
dan Batubara sampai saat ini masih
dalam pemeliharaan sehingga dugaan
korupsi yang diduga terjadi pada dinas
terkait belum bisa ditingkatkan ke
tahap penyelidikan dan suratnya
ditandatangani oleh AKBP Yayat
Popon Ruhiat.S.IK.
Sebelumnya LSM KPKN sudah
melayangkan surat klarifikasi dengan
No.K: 001/Ket.DPC/KPKN-KB &
KBB/V/2014 kepada PPKnya Suher-man
pada tanggal 5-5-2014 mengenai
Pekerjaan Kontruksi Penyiapan dan
Pematangan Lahan dugaan kekurangan
volume dan apakah sesuai dengan
RAB,dan kalau ada wartawan yang
konfirmasi baik juga LSM tertentu
mengenai proyek tersebut diduga PPK
proyek tersebut menawarkan proyek
PL kepada oknum2 tersebut agar
supaya tidak lagi mengkritisi pekerjaan
proyek tersebut.
Namun surat balasan yang diterima
oleh LSM KPKN surat tidak bisa
dipertanggungjawabkan karna tidak ada
kop.suratnya dan tidak ditandatangani
dalam surat dikatakan bahwa pekerjaan
kontruksi penyiapan dan pematangan
lahan tahun anggaran 2013 telah selesai
dilaksanakan sesuai RAB dan hal
tersebut tertuang dalam berita acara
penyelesaian hasil pekerjaan yang
ditandatangani oleh panitia pemeriksa
hasil pekerjaan barang/jasa,konsultan
perencana, konsultan pengawas dan tim
teknis dari Dinas Kimrum (Pemukiman
dan Perumahan) Prov.Jabar dan sudah
dipertanggung jawabkan kepada
Inspektorat Jenderal ESDM dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juga mengenai dugaan bagi-bagi
proyek juga sudah dijawab menurutnya
dalam pelaksanaan pengadaan barang/
jasa atas beban APBN,baik lelang
umum,sederhana,penunjukan
langsung,maupun pengadaan langsung
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
sesuai Perpres nomor:54 tahun 2010
beserta perubahannya pasal 19 angka 1
s.d 2. Artinya bahwa pengadaan barang
dan jasa sudah dilaksanakan sesuai
dengan prosedur.Namun mengenai
RAB proyek tersebut adalah dokumen
Negara maka dengan itu tidak boleh
diketahui masyarakat.(Harjo S.Pane)
BANDUNG, (WN) -Terkait
pembangunan Pusdiklat
Mineral dan Batubara
Pekerjaan Kontruksi
Penyiapan dan
Pematangan Lahan yang
menghabiskan dana dari
APBN sebesar
Rp.7.578.337.000,00
tahun anggaran 2013
yang berlokasi di
Kab.Bandung Barat
dilaporkan oleh LSM KPKN
Polda Jabar dengan
No.01/Ket.DPC.LSM
KPKN/KB & KBB.
Pelantikan 30 Anggota DPRD Kabupaten
Karimun Bagai Sidang Teroris
KARIMUN, (WN) – Pelantikan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ka-rimun
periode 2014-2019, Jumat (29/8) sore di
Gedung DPRD Karimun bagaikan sidang teroris.
Pasalnya, sidang yang seharusnya terbuka secara
umum dan dapat diakses oleh media, digelar secara
tertutup dan tak satupun rekan media dibenarkan
untuk masuk ke dalam ruangan melakukan liputan
dan pengambilan foto.
Padahal, pihak sekretariat DPRD telah me-nyiapkan
tanda pengenal khusus pers yang harus
dikenakan saat liputan. Namun ternyata tidak ber-fungsi
karena faktanya seluruh wartawan tertahan
di pintu penjagaan. Kondisi itu pun membuat para
awak media yang bertugas melakukan liputan di
gedung wakil rakyat itu, kecewa dan mengaku tidak
dianggap oleh pihak sekretariat DPRD Karimun.
“Kita kesini menjalankan tugas liputan, bukan
mau berbuat onar sampai dilarang untuk masuk
dalam mengabadikan momen lima tahun sekali
pada proses pelantikan 30 anggota DPRD ini.
Mereka ini (para pegawai di Sekretariat DPRD)
sepertinya alergi dengan pers.
Meski telah mendapatkan ID Card dari Humas
DPRD Karimun namun tetap saja tidak diperbo-lehkan
masuk. Padahal sudah tertera panitia – PERS
namun sama saja tidak ada fungsinya karena
dilarang masuk. “Tadi saya sudah mau masuk dan
membuka pintu belakang, kemudian Kasubbag
Humas DPRD Karimun, Yumaiwan melarang
wartawan masuk. Jadi untuk apa ID Card ini diba-gikan
dengan tertera tulisan Pers. Buang-buang
anggaran saja,” ucap seorang wartawan.
Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan), Usman
Ahmad ketika dikonfirmasi oleh awak media usai
prosesi pelantikan yang dilakukan Kepala
Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun,
Yustiono kemarin, beralasan agar prosesi
pelantikannya lebih hikmad.
“Jadi bapak anggap kami ini apa?,” tanya seorang
wartawan portal Karimun. Usman malah meng-hindari
wartawan dan pergi meninggalkan keru-muman
para awak media meski tetap dikejar
dengan dicecar berbagai pertanyaan lainnya.
“Kalau urusan berapa anggaran dalam proses
pelantikan ini silahkan tanyakan kepada Kabag
Persidangan dan Produk Hukum DPRD Ka-bupaten
Karimun, Rizal Aidi,” katanya seraya
menjauh untuk menghindari wartawan.
Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Kabag Per-sidangan
dan Produk Hukum DPRD Kabupaten Ka-rimun,
Rizal Aidi terkait jumlah anggaran, ia mengaku
belum bisa mengkalkulasikan jumlah anggaran yang
digunakan dalam prosesi pelantikan 30 anggota
dewan. “Kita belum menghitung berapa anggarannya
dan saat ini pun momennya belum tepat,” ucapnya.
Disinggung soal tidak boleh satu wartawan pun
yang masuk kedalam untuk melakukan liputan meski
telah mengenakan ID Card khusus yang diberikan
sekretariat DPRD, Rizal malah terkejut seraya
mengaku harusnya ada kesempatan bagi media
untuk dapat masuk kedalam saat prosesi pelantikan.
“Saya memang tidak tahu kalau kawan-kawan
tidak boleh masuk, karena saya mengurusi
lalulintas didalam. Tapi kalau sudah pegang ID
Card ini ya harusnya boleh masuk,” katanya.
Disinggung ada pengistimewaan terhadap media
elektronik dalam hal ini televisi lokal yang boleh ma-suk
kedalam untuk mengambil langsung pelantikan
tersebut, Rizal enggan menjawabnya dan malam
berusaha mencari Kasubbag Humas DPRD Karimun,
Yumaiwan untuk mencari jawabannya.(ROGANDA.P)
Buktinya, 24 anggota DPRD
lama, belum mengembalikan mobil dinas.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota
Bekasi Erwin Effendi mengatakan,
pihaknya akan menunggu hingga akhir
Agustus. Ini adalah batas akhir sebelum
akhirnya diberikan surat peringatan.
“Jika belum mengembalikan juga
akan diberikan surat peringatan (SP)
sampai 2 kali. Ketiga kalinya akan dila-kukan
penindakan ambil paksa,”
jelasnya saat dihubungi Media Indone-sia,
Rabu (27/8/2014).
Dari 50 Anggota DPRD periode 2009-
2014 ada 20 orang yang masih melanjut-kan
tugas sampai tahun 2019 mendatang.
Seharusnya 30 anggota dewan lainnya
sudah mengembalikan mobnas sebelm
pelantikan anggota baru periode 2014-
2019, Senin (11/8/2014) lalu.
Namun, sebanyaknya tercatat baru 5 or-ang
mengembalikan mobil dinas tersebut.
Ditambah 1 unit mobnas dikembalikan da-lam
keadaan rusak parah.
Kelima mantan ang-gota
dewan yang sudah
mengembalikan mobil
dinas kepada sekertaris
DPRD Kota Bekasi
diantaranya, Sardi
Effendi (FPKS), Su-triyono
(FPKS), Yusuf
Nasih (FGolkar), Rosi-han
Anwar (FGolkar) dan
Syafei (FGolkar). “Yang
lain baru mengatakan
akan mengembalikan
via telepon,” jelasnya.
Mereka akan diberi waktu hingga
Jumat mendatang. Hal ini telah dise-pakati
sesuai laporan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Bekasi
“Ada juga untuk mobil yang rusak
milik Ratu Tatu (FD) serta mobil yang
hilang milik Choiruman J Putro (FPKS)
sudah di selesaikan dengan menggati
melaui asuransi mereka,” ujarnya.
Lebih jauh, Erwin menambahkan,
tindakan ambil paksa akan dilakukan jika
ada yang mangkir karena mobil tersebut
adalah aset pemerintah Kota Bekasi.
“Kemarin sebelum tanggal 11 Agus-tus
sifatnya masih imbauan, sekarang
sudah menjadi kewajiban anggota de-wan
yang tidak terpilih mengembalikan
mobil dinasnya,” tambahnya.
Selanjutnya, jika ada anggota dewan
yang tidak mengembalikan bahkan
sampai menggadaikan mobil dinas ter-sebut,
maka dewan tersebut dinyatakan
melakukan penggelapan aset pemerintah
kota Bekasi. Sebab, pada hakikatnya,
mobil tersebut dipinjamkan jadi harus di
rawat dengan baik. “Hal seperti itu harus
kita tindak,” tegasnya.(RADEMAN)
Pipa Gas Pertamina
Meledak Hebat di Subang,
Pantura Macet Total
SUBANG, (WN) – Terjadi
peristiwa ledakan super hebat di
daerah Kabupaten Subang
tepatnya di Desa Mandala-wangi,
Kecamatan Sukasari,
(28/8/2014), yaitu meledaknya
Pipa Gas milik Pertamina.
Akibat kejadian puluhan rumah
di dekat pipa gas terbakar dari
semburan ledakan.
Dikabarkan ada yang mening-gal
dunia dan dua orang korban
terbakar serius di area meledak-nya
pipa gas yang berlokasi
beberapa meter di samping jalur
pantura itu. Kedua korban ber-nama
Asim dan Tasmin. Kedua-nya
terbakar hampir seluruh
badan.
Beberapa kebun dan taman
serta para hewan ternak seperti
domba dan kambing juga mati
terkena ledakan dahsyat dan
saat ini kebakaran ledakan pipa
gas ditangani polisi sektor Pa-manukan.(
rt)
Heboh Adegan Mesum
Oknum PNS Pemkot
Bandung Beredar
Warga Kota Bandung, Jawa Barat, dihebohkan dengan beredarnya
foto seorang wanita cantik berpakaian PNS Kota Bandung yang
tengah melakukan perbuatan mesum dengan seorang pria. Foto
tersebut beredar di situs online sejak sepekan terakhir. Hal ini
membuat citra pegawai negeri sipil Kota Bandung tercoreng.
BANDUNG, (WN) –Masyarakat
Kota Bandung dihebohkan de-ngan
beredarnya foto adegan me-sum
seorang wanita berpakaian
dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemkot Bandung. Polisi pun
langsung menyelidiki kasus itu.
Sedikitnya terdapat 18 foto
syur wanita tak diketahui iden-titasnya
itu dengan seorang pria
yang beredar di sebuah blog.
Belum diketahui apakah sang
wanita benar-benar PNS di
Kota Kembang. Pihak Pemkot
Bandung belum memberikan
keterangan resmi.
Sementara itu Kapolrestabes
Bandung, Kombes Pol Mashudi
mengaku baru mengetahui
adanya foto tersebut. Menurut-nya
belum ada laporan atas
beredarnya foto mesum itu.
Namun Mashudi berjanji akan
menyelidiki kasus tersebut ka-rena
telah meresahkan masya-rakat
dan akan berkoordinasi
dengan Pemkot Bandung.
“Kita lagi selidiki, dan kita
akan berkoordinasi dengan
Pemkot Bandung,” katanya saat
ditemui di Mapolretabes Ban-dung.(
TORUS)
KPK Tetapkan Bupati
Tapanuli Tengah Tersangka
Sengketa Pilkada
SIBOLGA, (WN) – Dalam pe-ngembangan
penanganan perka-ra
dugaan tindak pidana korupsi
pemberian hadiah atau janji
terkait dengan pengurusan per-kara
sengketa pemilihan kepala
daerah (pilkada) di Mahkamah
Konstitusi (MK) tahun 2011,
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan Raja Bona-ran
Situmeang, Bupati Tapanuli
Tengah sebagai tersangka.
Tersangka Raja Bonaran Situ-meang
diduga memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada M
Akil Mochtar selaku hakim
Mahkamah Konstitusi (MK) de-ngan
maksud untuk mempe-ngaruhi
putusan perkara sengketa
pemilihan kepala daerah (pil-kada)
Kabupaten Tapanuli Te-ngah
tahun 2011 yang diserahkan
kepadanya untuk diadili.
Atas perbuatannya, Raja Bona-ran
Situmeang disangkakan me-langgar
Pasal 6 ayat (1) huruf a
Undang Undang Republik Indo-nesia
Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan
Tindak Pidana Korupsi.(RE)
Wabup Banjar
Ditangkap
BANJARMASIN- Wakil Bupati Banjar, Fauzan Saleh yang
telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
penyaluran dana bantuan sosial (bansos) pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan 2010 senilai Rp27,5 miliar akhirnya
menyerahkan diri, setelah sebelumnya sempat dinyatakan
masuk daftar pencarian orang (DPO).
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tingi
Kalsel, Erwan Suwarna mengatakan, Fauzan akhirnya
datang sendiri ke Kejati Kalsel pada Senin (25/8/2014)
malam dan selanjutnya ditahan di LP Teluk Dalam bersama
empat tersangka lain yang sudah ditahan lebih dulu.
“Dari enam tersangka, tinggal satu orang tersangka
yang belum memenuhi panggilan kejaksaan untuk
dieksekusi yaitu Fitri Rifani, mantan Asisten I Pemprov
Kalsel,” kata Erwan, Selasa (26/8/2014).
Fauzan Saleh terjerat kasus korupsi penyaluran bansos
saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Kesra
Pemprov Kalsel. Menurut Erwan, pengusutan kasus
korupsi bansos ini akan terus berlanjut. Pihak Kejaksaan
pun sudah memibidik keterlibatan para anggota DPRD
Kalsel periode 2009-2014.
Selain kasus korupsi dana bansos, kasus dugaan korupsi
proyek pembebasan lahan bandara Syamsuddin Noor,
Banjarbaru juga menjadi salah satu kasus besar yang
ditangani Kejati Kalsel. Pihak kejaksaan sebelumnya telah
menetapkan tiga tersangka terkait kasus ini yaitu dari BPN,
Sekda Kota Banjarbaru dan seorang pengusaha.
Kemarin, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot
Banjarbaru menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi
Kalsel terkait penanganan lanjutan kasus dugaan korupsi
proyek pembebasan lahan bandara seluas 108 hektar
dengan nilai proyek mencapai Rp135 miliar.(MI)
7. NUSANTARA
7 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014
Ngaku Tokoh Masyarakat Serang
Timur, Jadi Mafia Tanah Sengketa
SUKSESNYA H. Uding mengaku
ngaku sebagai seorang tokoh masya-rakat
Serang Timur yang terus bereks-pansi
mengkedepankan orang ba-nyak,’
katanya.Setelah di selusuri siapa
H.Uding, dia adalah mafia Tanah atau
pengusaha jual beli tanah, bahkan tanah
kepemilikannya ribuan hektar.
Hasil investigasi Harian Warta Na-sional,
H.Uding diduga memiliki jari-ngan
tanah sengketa yang bisa di jadi-kan
hak milik oleh H. Uding, seperti
tanah di wilayah Kecamatan Kibin Pa-sar
Tambak Desa Kibin seluas 16.320
hektar milik status KUO di sulap men-jadi
Tanah Hak milik oleh H.Uding,
diduga bekerjasama dengan para
oknum BPN Kab.Serang, Pengadilan
Negri Serang, Pengadilan Tinggi Ban-ten,
dan Mahkamah Agung RI.
Serta Notaris dari Pring Sewu Lam-pung,
Uding menggarap tanah sengketa
milik Pertani Persero di bilang sukses
menjadikan tanah pertani menjadi hak
paten Sakman bin Karim yang diduga
setingan Uding, dan Uding diduga
mengurus semua pendanaan hingga
ratusan juta bahkan milyaran untuk
memenangkan tanah tersebut hingga
dari pengadilan Negeri Serang,
Bahkan Pengadilan Tinggi Banten
serta Mahkamah Agung Republik Indo-nesia
memenangkan atas setingan ter-sebut
atas nama ahli waris Sakman bin
Karim sesuai hasil putusan Pengadilan
Tinggi Banten No.41/pdt/2009/
PT.BTN. Dimana amar putusannya
berbunyi, para pembanding II semula
para penggugat intervensi sebagai satu-satunya
yang berhak atas warisan
peninggalan Sakman Bin Karim.
Semua pihak,yang menempati, me-miliki
hak,agar menyerahkan tanah
tersebut dalam keadaan kosong bila
perlu dikosongkan dengan memakai
alat negara, H. Uding setelah sukses
memenangkan tanah Sengketa tesebut
milik HGB No. 2 dari PT.Pertani
Persero, H. Uding menggusur tanah
seluas 16.320 M2, dan membuat lahan
tanah tersebut dijadikan Pasar Baru
Tambak yang di kelola oleh Andre dan
Buyung Rijal, dibiayai oleh Matrial H.
Kemi yang sampai sekarng masih
banyak tunggakan ratusan juta hingga
si pemilik matrial meninggal dunia.
H. Uding hingga kini masih banyak piu-tang
ratusan juta ke si pemilik matrial
untuk pembuatan pasar tambak. Selain
Pasar H.Uding membagikan Tanah
tersebuat untuk pembuatan Kantor
Polsek,dan para oknum yang membantu
proses pemenangan atas dasar tanah seluas
16.320 m2. Ke beberapa oknum. Dalam
bentuk Notaris asal Pring Sewu Lampung.
H. Uding kini menguasai tanah atas
nama Sakman Bin Karim hasil putusan
Pengadilan Tinggi Banten No.41/pdt/
2009/PT.BTN, padahal hasil komitmen
dengan nama ahli waris sakman bin
karim akan diberikan kompensasi biaya
hasil penjualan dari hasil tanah seluas
16.320 m2 tersebut.
Hingga kini ahli waris Sakman Bin
Karim belum menerima dari hasil ko-mitmen
H.uding sebagai penyandang
dana ahli waris. Setelah di investigasi
kini h.uding bermain dengan pihak Dirut
PT.Pertani Persero atasnama Edy
Budiono untuk membalik nama
H.Uding Bin Sarpan bukan atas nama
Sakman Bin Karim karena H. Uding di-duga
memiliki Surat HGB.No.2 Palsu
pelimpahan data atasnama PT. Pertani
Persero ke nama H.Uding Bin Sarpan.
Kepemilikan HGB No. 2 kami kon-firmasi
langsung dengan H.Uding, bah-kan
membenarkan H. Uding memiliki
HGB.No 2 atas nama H.Uding dari pe-limpahan
berkas PT.Pertani Persero,
ungkap Uding, tapi Uding membantah
keras bahwa HGB yang diduga palsu
tersebut miliknya itu milik mantan
pengacara saya yaitu Afandi, dia yang
buat HGB itu ini semua buatan Afan-di,’
ungkap H.Uding ke Warta Nasional.
Dan kini putusan kasasi MA No.460 K/
PDT/2010,yang menolak para pemohon
kasasi serta menguatkan keputusan
Pengadilan Tinggi di atas,bahkan putusan
peninjauan kembali (PK) No.238 PK/
PDT/2013 yang amar
putusanya Menolak per-mohonan
PK oleh pe-mohon
PT.Pertani Per-sero,
melalui Dirutnya
EDY Budiono di tolak
oleh Mahkamah Agung.
Pengelola Pasar Tambak
seluas 16.320 m2 H.uding
Bin Sarpan serta Oknum
Pasar Andre Buyung rijal
sudah beberapa kali di
berikan teguran oleh ahli
waris Sakman Bin Karim
hingga teguran ke satu-ke
dua ke tiga tapi si penge-lola
H.Uding tetap berta-han
membangun pasar
dan melakukan perbuatan
melawan hukum.
Pada awalnya H.Uding
hanya membantu para
ahli waris,namun kini
ingin H.Uding mengu-asai
fisik tanah dengan
membangun Kios/Ruko
dan melakukan perbuatan
melawan hukum melalui IMB No.503/
16/BTPTPM/2013 Kabupaten Serang,
justru setelah perintah pengosongan di
lakukan oleh pengadilan Negeri Serang
IMB tersebut dibuat tanpa seizin para
ahli waris pemenang MA tersebut.
Kini ahli waris si pemilik tanah pasar
Tambak Kibin melakukan cara mem-berikan
surat teguran ketiga kepada si
pengelola/pengurus pasar maupun para
pedagang diatas tanah Blok 50 RT.02/
01,bekas HGB N0.2/kibin,surat ukur
no.4/1939 seluas 16.320 M2,maupun
para pedagang pasar tambak untuk agar
tidak memperpanjang kontrak kios
kepada si pengelola pasar yaitu H.udi-ng
bin sarpan, dan mengosongkan, me-nutup
kios dengan segera,tetapi kon-trak
kini diperpanjang satu tahun ke
depan oleh pihak pedangan ke H.Uding
selaku mafia tanah.(Nazip)
SERANG,(WN) – Sulit untuk mendefinisikan siapa H.
Uding. Mengingat pria kelahiran Desa Nyompok
Kabupaten Serang ini terbilang sukses walau tanpa
mengenyam pendidikan.
Kejari Soroti
Pungli di Bandung
BANDUNG, (Wn)- Kepala Ke-jari
Kota Bandung Tjahyo Adi-tomo
memberikan pengarahan
terkait pungutan liar (pungli)
yang merupakan cikal bakal
tindak pidana korupsi. Arahan
tersebut disampaikan di depan
seluruh kepala sekolah tingkat
SD-SMA se-Kota Bandung. Ini
kata Tjahyo temuan pungli yang
bisa menjadi bibit korupsi.
Menurut Tjahyo, ia bersama
dengan Pemkot Bandung akan
mencoba untuk meminimalisir
pungli pendidikan di Bandung
agar tidak berkembang lebih jauh.
“Pungutan boleh, namun apa-bila
ada pengaduan, kita akan
selidiki. Apakah ada unsur mem-perkaya
diri atau tidak. Kalau
ada, kita akan tarik sebagai tindak
pidana korupsi,” kata Tjahyo saat
memberikan pengarahan di GOR
Saparua Bandung, Jalan Saparua,
Selasa (26/8/2014).
Menurut Tjahyo, temuan
pungli yang bisa menjadi cikal
bakal korupsi salah satunya
kunjungan wisata dan les
tambahan di luar jam belajar.
“Atau pada saat penerimaan
siswa baru, minta biaya pem-belian
formulir, meminta dana
syarat lulus tes, perbaikan
sekolah, bahkan kegiatan
menyambut siswa baru juga
dikenakan pungutan. Padahal
kalau diselidiki, itu masuknya
ke kantong oknum,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya saat ini
sedang menyelidiki sekolah-sekolah
yang diduga melakukan
pelanggaran hukum. Jika memang
masih ditemukan, pihaknya akan
melakukan tindakan refresif.
“Ini bentuk kepedulian kami
untuk memberantas tindakan
melanggar hukum. Karena di
Bandung masih banyak pe-nyimpangan,”
tegasnya.(TR)
FPSST Kantongi Nama Calon
Bupati/Wakil Bupati Serang 2015
SERANG, (WN) – Forum Pre-sedium
Silaturahmi Serang
TImur (FPSST) menyebutkan
para tokoh masyarakat yang ada
di wilayah Serang Timur sangat
banyak yang akan mencalonkan
diri sebagai Calon Bupati/Wakil
Bupati asal wilayah Serang
Timur pada Pilbup Juni 2015.
Iwan Kurniawan, HS, Ketua
FPSST mengatakan soal Penya-ringan
para tokoh masyarakat
sudah dilakukan oleh FPSST dan
saat disinggung siapa nama dan
ada berapa calon yang di kantongi
oleh FPSST, Iwan menyebutkan
ini sangat rahasia dan belum kami
publikasikan. Kami mampu untuk
memproses penjaringan terhadap
para tokoh yang ada di Serang
Timur, namun belum kami pu-blikasikan,
katanya.
Menurut Iwan, di Serang Timur
sebenarnya banyak figur yang
harus di dorong untuk maju
dalam Pilbup Kabupaten Serang.
Selain itu masyarakat Serang
Timur seperti Kecamatan Cikan-de,
Kibin, Kragilan, Lebak Wa-ngi,
Carenang, Pontang, Tirta-yasa,
Tanara, Jawilan, Kopo,
Ciruas, Cikesal, Pamarayan,
Bandung, memiliki loyalitas
yang tinggi dan daya politik yang
meningkat, bahkan suara pun di
Serang Timur cukup signifikan.
“Kami pun cukup yakin seluruh
masyarakat yang ada di 14 ke-camatan
di Serang Timur untuk
memilih siapa figur yang cocok
untuk maju”, katanya..
Iwan menyebutkan F-PSST
adalah Forum Organisasi Gabu-ngan
dari Aliansi Organisasi yang
ada di Wilayah Serang Timur,
Seperti Forum Aliansi Pengusaha
Serang Timur (F-APST) Ketua
H. Muchlik (Ketua KADIN
Serang Timur), Forum Aliansi
Buruh Serang Timur (F-ABST)
Ketua H. Abdul Manaf (Anggota
Dewan Asal Partai Golkar), Fo-rum
Paguyuban Aliansi Aktivis
Serang Timur (F-PAASTI) Ketua
Ahmad Najib ( Aktivis Journal-ist
Banten), Forum Masyarakat
Kibin Keragilan (FMKK) Ketua
H. Samlawi (Anggota Dewan
Asal Partai Golkar).
Konsorsium Pembaharuan
Serang Timur (KPST) Ketua Drs.
Oki Maftuhi.SH ( Tokoh Aktivis
Pendidikan Banten), Forum
Masyarakat Carenang Binuang
(F-MCB) Ketua H. Um Setia
Jaya HS. (Anggota Dewan Asal
Partai Golkar), Ormas Brantas
Banten (OBB) Ketua Mahesa
Apriandi (Aktivis Sosial dan
Kriminal), Forum Masyarakat
Kopo Jawilan (F-MKJ) Ketua H.
Uding (Pengusaha Serang
Timur), Forum Masyarakat Ban-dung
Cikande (FMBC) Ketua Oji
Sanuji (Esekutif Muda Banten),
Forum Masyarakat Cikesal
Pamarayan (F-MCK) Ketua
Ahmad Zaeni ( Anggota Dewan
Asal Partai Golkar ).
Seperti diketahui, pada Juni
2015 mendatang, Kabupaten
Serang akan melaksanakan Pe-milihan
Bupati Serang. Kendati
masih sekitar 10 bulanan, namun
beberapa kelompok sudah me-ngusung
nama-nama yang akan
dicalonkan, termasuk Wakil
Bupati Serang saat ini Hj. Tatu
Chasanah dan Eki Baehaki
Nuriman anak dari Bupati
Serang A.Taufik Nuriman, yang
menurut kabar beredar untuk
maju pada Pilbup Kabupaten
Serang Juni 2015.(Nazip)
Kejari Bengkulu Akan Memeriksa
39 Mantan Dewan Provinsi
BENGKULU, (WN) -Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari) Bengkulu Wito SH,
M.Hum akan memulai pengusutan kasus
tunggakan tunjangan komunikasi intensif
(TKI) serta biaya operasional pimpinan
(BOP) tahun 2004-2009.Sebanyak 39
mantan Dewan Provinsi periode 2004 –
2009 harap bersiap-siap. Mulai minggu de-pan,
terhitung 5 sampai akhir Agustus pe-nyidik
kejaksaan negeri (Kejari) Bengkulu
akan mulai memanggil mereka untuk
diperiksa sebagai saksi.
Wito menambahkan “Sekarang masih
suasana lebaran, mungkin sekitar 4 atau
5 Agustus kita baru mulai kerja
menuntaskan kasus-kasus yang belum
selesai. Baik kasus lama maupun baru.
Khusus kasus TKI, sampai akhir Agustus
kita akan periksa 39 mantan anggota
DPRD. Tentunya dengan membuat surat
panggilan resmi. Kita panggil sekaligus
untuk silaturahmi dan saling bermaaf-maafan
karena masih suasana lebaran,”.
Sayangnya Wito belum mau membeber-kan
siapa saja nama-nama mantan anggota
dewan yang bakal dipanggil lebih dulu. Wi-to
juga belum mau memberitahu berapa or-ang
yang akan diperiksa dalam sehari dan
siapa saja tim penyidik yang telah dibentuk
khusus untuk kasus tersebut. Meskipun ka-sus
ini sudah masuk ke tahap penyelidi-kan
dari Pulbaket, tapi ketua tim penyidi-kan
sampai saat ini belum dibentuk. Apakah
Kasi Pidsus Ujang Suryana SH, MH atau
Kasi Intelijen Basuki SH atau malah Kajari.
“Ya lihat saja nanti, yang jelas kasus ini
pasti kita proses sesuai fakta-fakta dan alat
bukti yang ditemukan. Juga berdasarkan
undang-undang yang berlaku. Kita juga
masih mempelajari kasus ini dan mencari
tahu dimana letak penyimpangannya,
apakah benar-benar ada unsur pidananya
atau tidak. Kalau ada dan terbukti, kita
lakukan penyidikan,” tambah Wito.
Pengusutan kasus TKI ini, Kejaksaan
Negeri (Kejari) bekerjasama dengan
penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan
agar proses pengusutan kasus tersebut lancar
dan dapat diselesaikan secepatnya. “Dari
temuan BPK terdapat kerugian negara Rp
3,4 miliar. Sembari penyidik melakukan
pemeriksaan pada mantan anggota dewan,
saya dalam waktu dekat akan ekspose
tertutup bersama pimpinan Kejati. Hara-pannya
semua kasus-kasus di bumi Raffle-sia
ini bisa terselesaikan dengan baik, tuntas
tanpa menimbulkan masalah.(Yus)
Kejati Sumatera
Utara Kejar 16
Buronan
MEDAN, (WN)- Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Sumatera Utara terus melakukan
pengejaran terhadap 16 terpidana buron
yang saat ini masih bebas berkeliaran
sejak tahun 2010.
Asisten Intelijen (As Intel) Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Nanang
Sigit, mengungkapkan.
“Kami saat ini masih terus melakukan pe-ngejaran
terhadap 16 buronan ini,” katanya.
Menurutnya, selama tahun 2011-2014, Ke-jaksaan
Tinggi (Kejati) Sumatera utara juga
sudah menangkap 17 narapidana buronan.
Rata-rata ditangkap di luar wilayah kerja
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera utara.
Buronan ini umumnya kasus-kasus yang
ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)
atau Kejaksaan Negeri (Kejari) di
Sumatera utara, Pihaknya pun berkeya-kinan
dengan jaringan dan teknologi yang
dimiliki oleh Kejaksaan, sisa buronan itu
akan ditangkap.
Dikatakannya, selain memburu buronan
Kejaksaan, pihaknya selama ini juga
bertugas untuk melacak aset baik bergerak
maupun tidak bergerak milik tersangka
atau terpidana koruptor.
Menurutnya selama ini sudah 13 kasus
yang sudah diserahkan bidang intelijen ke
bidang Pidana Khusus untuk dijadikan
sebagai alat bukti untuk melanjutkan
perkaranya.(Yus)
Perusakan Pohon Karet
Milik Perusahaan Atas
Perintah Bupati
PURWAKARTA,(WN) - PT
Hardjasari yang memiliki
perkebunan Gunung Putri di
Kp. Citapen, Desa Sukajaya,
Kec. Sukatani, Kab. Purwakar-ta,
melapor kepada polisi terkait
perusakan ratusan pohon karet
atau ilegal logging. Pihak peru-sahaan
melaporkan oknum Sat-pol
PP dan seorang penebangnya.
Laporan dibuat di Polda Jabar,
Jln. Soekarno-Hatta, Senin (11/
8/14), dengan nomor laporan
LP.B/660/VIII/2014/JABAR
Tanggal 11 Agustus 2014, atas
penebangan semena-mena yang
dilakukan oleh oknum Satpol PP
yang diduga kuat diperintahkan
oleh Bupati Purwakarta. Peru-sakan
itu terjadi di lahan
perkebunan seluas 62 hektar, de-ngan
jumlah pohon karet yang
ditebang mencapai 800 pohon.
“Kejadian perusakan itu terjadi
pada hari Jumat tanggal 8 Agus-tus
lalu. Yang ditebang pohon
karet yang usianya 25 tahun ke
atas,” jelas Endriati usai melapor
di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno-
Hatta, Senin (11/8/14).
Dikatakannya, perusakan
perkebunan itu dilakukan oleh
Jy yang merupakan pegawai di
Pemkab Purwakarta. Seorang
lainnya yang turut membantu
penebangan yaitu Id. “Yang
kami laporkan adalah Pak Jy dan
penebangnya Bah Id,” jelasnya.
Akibat penebangan, lanjutnya,
berdampak pada perkebunan tum-pang
sari milik petani penggarap
yang jumlahnya 35 Kepala
Keluarga. Selain itu, pepohonan
singkong dan pisang juga rusak
akibat penebangan ilegal tersebut.
Endriati juga menyebut jika
penebangan tersebut diinstruksi-kan
langsung oleh bupati. Pihak
yang menebang pun diantaranya
Satpol PP. “Penebangan ini sudah
terindikasi pidana. Sebab Satpol
PP menebang pohon karet tanpa
ada izin atau rekomendasi dari
Hardjasari,” paparnya.
Oleh karena itu, Endriati me-ngatakan
pihaknya menempuh
upaya hukum dan melaporkan
tindakan penebangan ini ke
Polda Jabar. Ia berharap Polda
Jabar segera membantu me-nyelesaikan
kasus ini, karena
menurutnya pihaknya memiliki
bukti-bukti yang kuat.(TIM/Tc)
Buntut Walikota Bekasi Didemo,
Kabid Linmas Satpol PP Dipecat
BEKASI, (WN)- Tiga bulan uang
intensif anggota Perlindungan
Masyarakat (Linmas) Kota Bekasi
belum dibayarkan, ribuan pasukan
yang dulu dikenal dengan sebutan
Hansip itu kesal dan aksi meng-gruduk
kantor walikota Bekasi
Rahmat Effendi dilakukan, untuk
bertanya tentang haknya, Senin lalu.
Kedatangan ribuan anggota Linmas
membuat kantor walikota terasa sesak
dan Rahmat Effendi pun marah besar
alias naik pitam. Karena mereka
datang secara bergelombang, diiringi
ratusan sepeda motor dan beberapa
kendaraan umum yang disewa.
Buntut kemarahan Rahmat akibat
aksi demi itu, pada Kamis (21/8) ke-marin,
Rahmat langsung memecat
Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kota
Bekasi Ex Hendry Malino Samosir .
Ironinya, Henry dituduhan terlibat ko-rupsi.
“Dia terbukti melakukan
pelanggaran berat, yakni penggelapan
dana insentif anggota Linmas,’’ kata
Rahmat usai upacara di Komplek Pem-kot.’“
Uang yang ditilep doi, menurut
Rahmat melibatkan honor 1.739 orang
Linmas di 56 kelurahan yang total ang-garan
Rp 1,041 miliar, “ujar Rahmat.
Tak Cuma dipecat, Rahmat juga
melaporkan kasus Henry ke Kejak-saan
Negeri (Kejari) Kota Bekasi.
Atas laporan Rahmat, 5 orang tim
Kejari Bekasi langsung melakukan
penggeledahan di ruangan Hendry
sekitar pukul 09.15 WIB.
Penggeledahan dilakukan sekitar 45
menit, kemudian berkas-berkas yang di-curigai
berhubungan dengan pencairan
dana insentif Linmas langsung dibawa
kedalam sebuah mobil.
Tampak hadir saat penggeledahan Se-kertaris
Daerah Kota Bekasi, Rayendra
Sukarmadji dan Kepala Seksi Intelejen
Kejari Kota Bekasi, Ade Hermawan.
Belum ada keterangan resmi terkait
penggeledahan. Kasi intel hanya
mengatakan dengan singkat bahwa
kasus penggelapan dana insentif
Linmas ini akan ditindak lanjuti
secara hukum.““Kita tindak lanjuti
secara hukum,” ujar Ade singkat.
Kabid Linmas Satpol PP, Hendi
Malino Samosir, yang telah bebas
tugaskan Walikota dari jabatannya
diduga telah melakukan tindak
pidana korupsi dengan cara meng-gelapkan
uang insentif, Linmas, tak
kurang dari Rp 700 juta.
Kasus ini mulai terkuak buntut dari
demo anggota Linmas yang mena-nyakan
uang insentif yang hanya
diterima Rp 200 ribu, padahal seha-rusnya
mereka menerima Rp 600
ribu, perorang.
Anggota Linmas yang seharusnya
menerima dana insentif sebanyak
1739 orang x Rp 600 ribu = Rp
1.042.000.000 (Satu miliar empat
puluh dua juta rupiah). Dana itu
ternyata sudah dicairkan dari kas
daerah. Namun sekitar Rp 700 juta,
tak disampaikan kepada anggota
Linmas.(RE/TIM)