Kaukus Lingkungan DPRD berperan dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan dan mengangkat isu lingkungan sebagai prioritas agenda politik. Kaukus ini diharapkan dapat mempercepat pengarusutamaan lingkungan dalam peraturan dan kebijakan. Tantangan utama kaukus adalah meningkatkan pemahaman anggotanya tentang pengelolaan lingkungan dan mengangkat isu lingkungan sebagai masalah strategis.

1. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 8 No. 2, Agustus 2008. hal. 211-215
KAUKUS LINGKUNGAN DPRD
DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN
DAN MENCAPAI AGENDA POLITIK
I Wayan Suarna
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana
Abstract
Efforts made to achieve clean and healty environment should not merely put on the
responsility of executive institutions only, but also all stakeholders who have concerned on
environment including house of representatives. The Environmental Caucus of the house
representative are expected to improve survailance, budgetting, as well as release of pro-
environment regulations which are predominantly related to environmental management. On
carrying out sustainable development, providing main attention on environment on any
decisions and regulations made is a must. Therefore the existence of Environmental Caucus
of the house representative is important because the institution can push any parties to make
decission which are pro to the environment on the parliament levels. If we look at the
challenge and chance faced by the Environmental Caucus of the house representative, strong
commitment needed by their members to fight for pro-environment supporters and take
environmental problems as priority on their political agenda.
Key words: environmental caucus, regulation, environmental management, sustainable
development
1. Latar Belakang dunia. Keseriusan tersebut ditunjukkan
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan dalam berbagai pertemuan internasional
urusan wajib daerah sesuai dengan amanat seperti Konferensi PBB di Rio de Janeiro
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 bahwa pembangunan lingkungan hidup,
tentang Otonomi Daerah. Melalui pembangunan ekonomi, dan social-budaya
kebijakan tersebut pemerintah berharap merupakan dasar-dasar pembangunan
pengelolaan lngkungan dapat dilaksanakan berkelanjutan. KTT Johannesburg
dengan baik. Pemanfaatan sumberdaya (Anonymous, 2002), menegaskan kembali
dapat dilakukan sesuai dengan potensi dan bahwa semua pihak harus menghargai,
daya dukung daerah serta perlindungan menghormati, dan melaksanakan visi
dan konservasi sumberdaya dapat pembangunan berkelanjutan tersebut.
dilaksanakan lebih efektif dalam upaya Pengelolaan lingkungan hidup di
mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga belum menunjukkan hasil
Kebijakan tersebut di atas juga yang menggembirakan. Penurunan
memberikan implikasi bahwa segenap kualitas lingkungan hidup terus terjadi
stakeholder dengan kelembagaannya yang dalam berbagai komponen lingkungan.
ada di daerah harus ditingkatkan Meningkatnya tekanan karena aktivitas
partisipasinya dalam pengelolaan antropogenik terhadap lingkungan
lingkungan hidup menimbulkan dampak yang semakin besar
Sejalan dengan amanat Undang-undang terhadap perubahan dan tatanan iklim
No. 32 Tahun 2004 maka daerah diberikan global. Perubahan iklim global yang
kewenangan sendiri untuk mengelola diinisiasi oleh akumulasi gas rumah kaca
sumberdaya alam dan lingkungannya. akhirnya memberikan dampak besar
Tetapi disisi lain tampak bahwa terhadap budidaya pertanian, ketahanan
permasalahan dan kerusakan lingkungan pangan, dan munculnya bencana
terjadi semakin luas dan kompleks, lingkungan di berbagai wilayah. Indonesia
walaupun sejak lebih dari tiga dasa warsa sebagai negara agraris dengan kekayaan
yang lalu permasalahan dan kerusakan sumberdaya alam tidak luput dari
lingkungan tersebut telah mendapat permasalahan lingkungan. Di lain pihak,
perhatian serius dari berbagai belahan lingkungan yang baik dan sehat adalah hak
211

2. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 8 No. 2, Agustus 2008. hal. 211-215
seluruh masyarakat, karenanya upaya komitmen anggota DPRD peduli
pengelolaan lingkungan hidup untuk lingkungan untuk menghasilkan regulasi
mendapatkan lingkungan yang baik dan dan berbagai kebijakan yang pro-
sehat hendaknya menjadi komitmen lingkungan. Akan lebih baik lagi apabila
pemerintah, para pemangku kepentingan, keanggotaan kaukus terdiri atas berbagai
dan masyarakat itu sendiri. Komitmen komisi dan fraksi yang ada di parlemen; 2)
tersebut hendaknya terimplementasi membangun jaringan informasi dan
kedalam berbagai aktivitas dan tindakan komunikasi antar kaukus lingkungan
nyata sesuai dengan fungsi dan DPRD dan 3) semakin banyak anggota
kewenangan kelembagaan yang ada. DPRD yang semakin peduli terhadap
Kaukus Lingkungan Hidup DPRD adalah lingkungan diharapkan pengarusutamaan
sebuah asosiasi yang terdiri atas anggota lingkungan dalam berbagai kebijakan atau
DPRD lintas fraksi dan lintas komisi yang regulasi semakin cepat dapat diwujudkan.
memiliki kepedulian terhadap
permasalahan dan keberlanjutan fungsi Dalam upaya meningkatkan akselerasi
lingkungan hidup. DPRD memiliki kepentingan lingkungan ke dalam fungsi
peluang dan tantangan yang sangat parlemen maka beberapa hal yang
strategis dan politis dalam upaya mungkin dapat dilakukan adalah:
memperjuangkan kepentingan lingkungan
untuk mencapai agenda politik. Seminar 1. Mendorong dan meningkatkan
dan kelompok diskusi terfokus telah kepedulian anggota DPRD terhadap
dilaksanakan dalam pertemuan Kaukus pelestarian lingkungan hidup
Lingkungan DPRD di Hotel Harris Kuta 2. Mendorong fungsi kontrol, legislasi
pada tanggal 27 Agustus 2008. dan budgeting yang pro lingkungan
dalam kerangka terwujudnya good
environmental governance (GEG)
2. Kaukus Lingkungan DPRD 3. Meningkatkan penguatan
Kaukus Lingkungan DPRD dapat kelembagaan kaukus DPRD peduli
didefinisikan sebagai wadah partisipasi lingkungan
anggota DPRD dalam upaya mewujudkan 4. Mendorong kebijakan pembangunan
masyarakat yang adil, sejahtera, yang berwawasan lingkungan
demokratis dan egaliter berbasis 5. Memperkuat internalisasi ecology
pembangunan berwawasan lingkungan. dalam diri para politisi (green
Dewasa ini hampir setiap provinsi politician)
memiliki lembaga kaukus lingkungan. Pengembangan kelembagaan kaukus
Pembentukan kaukus lingkungan lingkungan DPRD hendaknya didasarkan
diharapkan dapat mempercepat proses atas prinsip-prinsip seperti; demokratis,
pengarusutamaan lingkungan dalam partisipatif, menghargai lingkungan, saling
berbagai regulasi, rencana, kebijakan, serta menghormati, bhineka tunggal ika,
program, sehingga pelaksanaan solidaritas, non kekerasan, mandiri, dan
pembangunan yang berwawasan profesinalisme. Berdasarkan atas prinsip-
lingkungan segera dapat diwujudkan. prinsip tersebut diharapkan anggota DPRD
Pemahaman prinsip-prinsip dasar tidak saja akan memiliki kemampuan
pengelolaan lingkungan hidup sangat mengarusutamakan lingkungan dalam
penting dimiliki oleh anggota parlemen, setiap menjalankan fungsi
karena berdasarkan atas pemahaman keparlemenannya tetapi integritas dan
tersebut diharapkan kepentingan kenerja personal anggota DPRD akan
lingkungan dapat diintegrasikan kedalam semakin terlihat terlebih lagi bila dikaitkan
produk dan kebijakan yang dihasilkan oleh dengan masa-masa dilaksanakannya
anggota parlemen. Melalui kehadiran suksesi di tingkat kabupaten/kota dan atau
kaukus lingkungan DPRD kabupaten atau provinsi.
provinsi diharapkan dapat menjadikan Fungsi dan Peran Kaukus Lingkungan
salah satu alternatif penguatan parlemen DPRD bila kita cermati adalah: fungsi
dalam upaya pengarusutamaan lingkungan koordinasi, fasilitasi anggota kaukus, dan
seperti misalnya; 1) membangun penyusunan perda lingkungan.
212

3. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 8 No. 2, Agustus 2008. hal. 211-215
Internalisasi kepentingan lingkungan ke kultural dan spiritual, dikalahkan
dalam perda adalah hal yang sangat orientasi pasar, ekonomi dan politik.
mendasar dan juga sebagai suatu indicator
akan keterlibatan anggota DPRD yang pro Berkaitan dengan adanya tekanan
lingkungan dalam proses dihasilkannya terhadap kelembagaan masyarakat,
peraturan daerah tersebut. Kemanfaatan nampaknya terdapat beberapa isu utama
perda tersebut menjadi sangat strategis akibat tekanan kelembagaan yakni:
karena: sebagai landasan dasar hokum, konflik paradigma, pengabaian kearifan
sebagai arah menuju pembangunan tradisional, dominasi ekonomi dan
berwawasan lingkungan, dan sebagai orientasi pasar, serta penggusuran sistem
jaminan mencapai pembangunan yang lembaga dan hukum masyarakat. Isu-isu
berkelanjutan di atas saling terkait sehingga sangat
memerlukan pendekatan holistik untuk
3. Permasalahan Kelembagaan mengatasi isu tersebut (Suarna, 2007).
Pengelolaan lingkungan hidup akan dapat
dilakukan dengan baik apabila Terkait dengan permasalahan
kelembagaan lingkungan yang ada dapat kelembagaan yang ada saat ini, maka
berperan maksimal dalam kehadiran lembaga Kaukus Lingkungan
memperjuangkan hak-hak lingkungan DPRD di kabupaten/kota dan provinsi
hidup. Secara formal saat ini diharapkan dapat mempercepat proses
kelembagaan lingkungan dalam tataran internalisasi kepentingan lingkungan
birokrasi untuk di daerah diatur melalui dalam proses pengambilan keputusan.
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Dengan demikian secara perlahan-lahan
Negeri dengan Menteri Lingkungan akan dapat meminimalisir permasalahan
Hidup. Surat Keputusan Bersama tersebut dan degradasi lingkungan yang telah
memberikan peluang yang sangat besar melanda berbagai kawasan dan di
bagi daerah untuk melakukan pengelolaan berbagai komponen lingkungan dan
lingkungan dengan baik. Bentuk bahkan mengarah kepada bencana
kelembagaan yang disediakan adalah lingkungan (Clapham, 1973). Kehadiran
Badan Lingkungan Hidup atau Kantor kaukus DPRD sebagai salah satu institusi
Lingkungan Hidup. Kelembagaan lingkungan yang memiliki nlai politis dan
lingkungan hidup lainnya di daerah ada strategis diharapkan menjadi salah satu
dalam bentuk LSM, Kelompok solusi didalam mengatasi permasalahan
Masyarakat Peduli Lingkungan, dan kelembagaan lingkungan saat ini.
Lembaga-lembaga tradisional. Peran,
tanggung jawab dan kinerja kelembagaan
4. Tantangan dan Peluang Kaukus
yang ada tentunya sangat terkait dengan
Lingkungan DPRD
tingkat kewenangan yang dimiliki
lembaga tersebut.
Sebagai anggota kaukus lingkungan
memiliki kewajiban untuk menjadikan
Bila dicermati, keberadaan kelembagaan
permasalahan lingkungan sebagai isu
masyarakat adat dan lokal mengalami
strategis dalam konstelasi optimalisasi
degradasi akibat tekanan dari
peran dan fungsi parlemen. Untuk dapat
kelembagaan negara. Pasar
mengangkat isu lingkungan menjadi isu
memperkenalkan dominasi ekonomi di
strategis sangat diperlukan pengetahuan
atas segala nilai lain. Sementara negara
dan pemahaman yang baik tentang
memaksakan sistem monokultur atau
prinsip-prinsip dasar pengelolaan
penyeragaman pada kelembagaan
lingkungan hidup bagi anggota kaukus.
masyarakat yang bersifat pluralistik
Anggota kaukus baik secara perseorangan
(Kartodiharjo dan Jhamtani. 2006).
atau kelompok perlu melakukan
Akibatnya terjadi pergeseran nilai dan
komunikasi dan mendapatkan informasi
norma dalam kehidupan sehari-hari
sebanyak-banyaknya dari pakar
termasuk dalam pengelolaan sumberdaya
lingkungan serta menjalin komunikasi
alam. Mekanisme pengelolaan
yang harmonis dengan berbagai
sumberdaya alam yang berbasis sosial,
213

4. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 8 No. 2, Agustus 2008. hal. 211-215
stakeholder. Dengan demikian kaukus kesejahteraan rakyat lebih diutamakan
tidak saja mampu mengangkat isu daripada kepentingan lingkungan dan
lingkungan menjadi isu strategis tetapi social budaya. Dalam hal ini tampak
juga dapat memberikan solusi untuk bahwa para pengambil keputusan masih
mengatasi permasalahan lingkungan yang banyak yang belum berminat secara
dihadapi. sungguh-sungguh dan cinta terhadap
lingkungan. Pemahaman terhadap
Kemampuan anggota kaukus untuk konsep-konsep pembangunan
mengkritisi permasalahan lingkungan berkelanjutan perlu ditingkatkan kepada
serta mencarikan solusi pemecahan semua stakeholder sehingga keputusan
masalah akan memberikan informasi baru yang diambil memiliki keberpihakan
akan adanya perubahan paradigma terhadap lingkungan.
berprilaku dari yang awalnya diangap
cuek dan arogan terhadap permasalahan Pengembangan Kaukus Lingkungan di
lingkungan menjadi kaukus atau anggota Indonesia saat ini memiliki berbagai
parlemen yang peduli lingkungan. tantangan seperti antara lain: 1)
Apabila anggota kaukus dapat meningkatnya degradasi lingkungan, 2)
membangun “life style” ketokohan peduli komitmen melangkah bersama untuk
lingkungan maka pencitraan masyarakat menyelamatkan lingkungan perlu dijaga
akan keberadaan anggota kaukus yang terus, 3) selain komitmen bersama
juga anggota parlemen akan berubah program pengelolaan lingkungan secara
dan keberadaan kelembagaan kaukus bersama-sama harus dapat dilaksanakan,
menjadi tumpuan dan harapan masyarakat 4) sesuai dengan keberadaan keanggotaan
dalam upaya pengarusutamaan kaukus lingkungan maka sikap saling
lingkungan dalam setiap pengambilan menghormati dan saling menghargai
keputusan. sesama anggota kaukus diupayakan atas
dasar memelihara interdependensi di atas
Kebijakan pengorganisasian staft yang keberagaman, dan 5) sebagai
diambil oleh pimpinan daerah disatu sisi implementasi program utama kaukus
dapat meningkatkan kinerja institusi lingkungan adalah pengarusutamaan
karena dihadapkan dengan permasalahan lingkungan dalam setiap pengambilan
baru sehingga memunculkan kreativitas keputusan dan dalam berbagai
dan pembelajaran yang baik terhadap kesempatan.
tugas baru. Tetapi di lain pihak staft yang
telah mendapatkan pelatihan serta Berbagai peluang yang ada dalam
memiliki cukup pengalaman untuk pengembangan kaukus lingkungan DPRD
mengatasi permasalahan lingkungan antar lain adalah 1) adanya berbagai
dipindahkan ke institusi lainnya sehingga konferensi internasional terkait lingkungan
terkesan banyak personalia eksekutif yang dilaksanakan di Indonesia seperti:
(dinas-dinas) belum paham terhadap UNFCCC atau COP-13, B3, WORLD
permasalahan dan pentingnya lingkungan OCEAN CONF (2009 di Menado) dan
hidup. Kondisi tersebut perlu dicarikan lain sebagainya. Perhelatan internasional
solusi agar pengelolaan lingkungan hidup tentang lingkungan yang dilaksanakan di
dapat dilaksanakan secara konsisten dan Indonesia diharapkan mampu
berkelanjutan. meningkatkan peran dan kompetensi
anggota kaukus lingkungan, 2) berbagai
Sikap ambifalen dalam melihat dan stakeholder dan masyarakat saat ini
mencermati permasalahan lingkungan banyak yang memiliki kepedulian
hidup masih tampak kental dengan selalu terhadap lingkungan, karenanya terdapat
dikalahkannya kepentingan lingkungan peluang besar untuk melibatkan peran
dalam setiap pembahasan perkara yang serta masyarakat dalam pemeliharaan dan
menyangkut kasus lingkungan hidup. pengelolaan lingkungan seperti ekosistem
Sering terdengar bahwa kepentingan mangrove, hutan lindung, dan taman
ekonomi dengan alasan untuk nasional, 3) Ditetapkan dan
diberlakukannya Undang-Undang Baru
214

5. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 8 No. 2, Agustus 2008. hal. 211-215
atau regulasi lainnya di tingkat nasional dan pengambilan keputusan di tingkat
memberi peluang bagi kaukus lingkungan parlemen. Mencermati berbaqai tantangan
untuk menginisiasi peraturan-peraturan dan peluang yang dihadapi Kaukus
daerah yang baru dengan memberikan Lingkungan DPRD diperlukan komitmen
muatan keberpihakan terhadap lingkungan anggota kaukus yang kuat untuk
pada peraturan daerah yang akan dibentuk, memperjuangkan kepentingan lingkungan
4) berbagai program dan kegiatan untuk dan mencapai agenda politik.
konservasi sumber daya alam, hutan, dan
biota laut saat ini sedang mendapat Daftar Pustaka
perhatian dunia internasional, keadaan ini Anonymous. 2002. Deklarasi
tentunya menjadi peluang yang baik bagi Johannesburg Mengenai
kaukus untuk berperan dan mengkritisi Pembangunan Berkelanjutan dan
program dan kegiatan yang akan Rencana Pelaksanaan KTT
dilaksanakan, Pembangunan Berkelanjutan.
Direktorat Jenderal Multilateral
Selain tantangan dan berbagai peluang Ekonomi, Keuangan dan
yang ada di dalam pengelolaan lingkungan Pembangunan, Departemen Luar
hidup, Kaukus Lingkungan memiliki peran Negeri. Jakarta.
yang besar untuk ikut mengatasi
permasalahan lingkungan yang ada di Clapham W.B, Jr. 1973. Natural
berbagai kawasan. Interaksi Kaukus Ecosystems. Macmillan Publishing
Lingkungan dengan berbagai stakeholder Co, Inc, New York.
dan melibatkan fakar lingkungan
diharapkan mampu memberikan solusi Kartodiharjo, H. dan H. Jhamtani. 2006.
yang tepat di dalam mengatasi Politik Lingkungan dan Kekuasaan
permasalahan lingkungan hidup. di Indonesia. PT Equinok Pub.
Permasalahan pengelolaan lingkungan Jakarta.
hidup yang ada saat ini terutama untuk
wilayah regional Bali-NTB-NTT, yaitu : Suarna, I W. 2007. Etika Lingkungan
dalam Raka Dalem, A.A.G., I.N.
1) Kurangnya bukti dan saksi; Wardi, I W. Suarna, dan I W.S.
2) Lemahnya pengawasan; Adnyana (ed) Kearifan Lokal
3) Lemahnya penegakkan hukum; dalam Pengelolaan Lingkungan
4) Belum adanya persamaan persepsi Hidup. UPT Penerbit Universitas
dan pola kemitraan antara Udayana. Denpasar.
stakeholder;
5) Rendahnya kapasitas dan partisipasi
masyarakat dalam mengkritisi
permasalahan lingkungan;
6) Masih adanya kendala teknis yakni
masalah pendanaan lingkungan yang
masih kecil
5. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa di dalam
melaksanakan pembangunan berkelanjutan
pengarusutamaan lingkungan dalam
berbagai kebijakan dan regulasi
merupakan keharusan, untuk itu
keberadaan Kaukus LIngkungan DPRD
menjadi sangat strategis karena kebijakan
pro lingkungan dapat diperjuangkan
langsung di dalam mekanisme persidangan
215