Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan pembangunan nasional Indonesia dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025. Dibahas mengenai visi, misi, sasaran, arah, dan tantangan pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya serta upaya mengatasinya dalam 20 tahun ke depan.

1. Konsep dan Ruang Lingkup
Kebijakan Pembangunan
Randy R. Wrihatnolo

2. Substansi kebijakan:
UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
RPJMN versi UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
RPJMN 2004-2009 versi Keppres 7/2005
Contoh kasus …
2

3. • Visi dan Misi RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
• Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
• Arah dan Indikasi RPJMN 2004-2009 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
• Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 dalam RPJMN
2004-2009 (versi Keppres 7/2005 tentang RPJMN 2004-2009)
• Arah dan Indikasi dalam RPJMN 2010-2014 (versi UU 17/2007 RPJPN
2005-2025)
• Overview Arah dan Indikasi RPJMN ke-1 sampai ke-4 (versi UU 17/2007
RPJPN 2005-2025)
Isi
3

4. Visi dan Misi RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
4

5. Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  A sd D
5

6. Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  E sd H
6

7. Arah RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  E sd H
7

8. Arah dan Indikasi RPJMN 2004-2009 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
8

9. Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
dalam RPJMN 2004-2009 (versi Keppres 7/2005 tentang RPJMN 2004-2009)
9

10. Arah dan Indikasi dalam RPJMN 2010-2014 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
10

11. Overview Arah dan Indikasi RPJMN ke-1 sampai ke-4 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
11

12. Pendalaman Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU 17/2007
tentang RPJPN
2005-2025
12

13.  Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 60 tahun sejak 17
Agustus 1945.
 Periode 1945-1965: berbagai ujian dalam mempertahankan kemerdekaan
dan kedaulatan Negara.
 Periode 1966-1969: periode transisi/stabilisasi
 Periode 1969-1997: pembangunan nasional dengan rencana sistematis
limatahunan sebagai penjabaran GBHN
 1997: krisis multidimensi membawa perubahan terhadap berbagai sendi-
sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dinyatakan dalam
reformasi dan amandemen UUD 1945 (a.l. MPR tidak lagi menetapkan
GBHN, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan
desentralisasi dan otonomi daerah.)
Latar Belakang
13

14.  Perencanaan pembangunan jangkapanjang diperlukan untuk menjaga
pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dalam
mencapai tujuan dan cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945.
 Dalam rangka pencapaian tujuan nasional tersebut perlu disusun visi, misi,
dan arah pembangunan jangkapanjang Indonesia.
 RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 20 tahun
dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh
komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara
sinergis, koordinatif dan saling melengkapi.
Latar Belakang (2)
14

15. d s t…
d s t…
15

16. Kondisi Saat Ini Tantangan
Modal Dasar
Visi 2005-2025
Arah Pembangunan
Misi 2005-2025
Tahapan dan
Prioritas
Alur Pikir
16

17.  Mengendalikan pertambahan penduduk yang masih relatif tinggi (tahun 2005:
220 juta jiwa, tahun 2025 akan menjadi 274 juta jiwa) untuk menciptakan
penduduk tumbuh seimbang dan terjadinya bonus demografi, yaitu penduduk
usia produktif lebih besar dari nonproduktif.
 Mengurangi kesenjangan persebaran penduduk Jawa dan luar Jawa.
 Mengurangi kesenjangan status kesehatan dan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.
 Menyediakan pendidikan yang berkualitas agar proporsi penduduk yang
menyelesaikan pendidikan dasar dan yg lebih tinggi meningkat.
 Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antar jenis kelamin,
antara penduduk kaya dan miskin.
 Meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang.
 Menerapkan agama dalam hidup sehari-hari dan kerukunan intern dan antar
umat beragama serta mengembangkan toleransi atas keberagaman budaya.
17

18.  Tantangan besar perekonomian 20 tahun mendatang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas
secara berkelanjutan, untuk mewujudkan secara nyata peningkatan
kesejahteraan, dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain
yang telah maju.
18

19.  Globalisasi: persaingan ekonomi antar negara.
 Tumbuhnya perekonomian Asia seperti Cina dan India.
 Produk perekonomian perlu diubah dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan
kompetitif.
 Penciptaan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
19

20.  Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang tinggi, meningkat 2 kali lipat dari
kondisi saat ini, atau 50 persen dari total penduduk.
 Komposisi pendidikan angkatan kerja tahun 2004: 50 persen SD, dan 20 tahun
mendatang akan didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SMP dan SMU.
 Oleh karena itu, kapasitas perekonomian di masa depan harus mampu tumbuh dan
berkembang untuk penyerapan lapangan kerja.
20

21.  Tantangan internal lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian
di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya.
Perekonomian harus berkembang di seluruh wilayah tanah air.
21

22. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri untuk
mewujudkan kemandirian. Sehingga tantangannya adalah:
 Mengembangkan perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan
teknologi
 Meningkatkan produktivitas SDM
 Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan praktik-
praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
 Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.
22

23. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat
miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat
secara bertahap, yakni hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga tantangan
yang dihadapi adalah:
 Meningkatkan pemahaman atas hak dasar masyarakat miskin.
 Keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran.
 Meningkatkan sinergi dan koordinasi kebijakan Pusat dan daerah.
 Meningkatkan akses msyarakat miskin ke dalam pengambilan keputusan.
 Meningkatkan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah.
23

24. Persaingan global semakin tinggi pada masa yang akan datang, dan menuntut
peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK. Tantangan yang
dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek dalam rangka globalisasi menuju ekonomi
berbasis ilmu pengetahuan.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional tantangan yang dihadapi adalah:
 Meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi
hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan dasar; energi
dan pangan;
 Meningkatkan sinergi kebijakan IPTEK dengan sektor lain;
 Meningkatkan budaya IPTEK dalam masyarakat;
 Meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan IPTEK.
24

25. SUMBERDAYA AIR
 Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan melalui
pengembangan prasarana penampung air baku.
 Mengembangkan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air dengan
mengantisipasi perkembangan daerah-daerah baru permukiman dan industri.
 Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian sedimentasi yang dapat
dikelola masyarakat sejalan dengan upaya reboisasi dan konservasi.
 Mengembangkan pengelolaan jaringan irigasi yang mengutamakan peran
masyarakat dengan dukungan Pemerintah dan pihak pengguna air irigasi.
 Pengembangan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumberdaya air
secara terpadu.
25

26. TRANSPORTASI
 Mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien, efektif, terjangkau, ramah
lingkungan dan berkelanjutan.
 Mengembangkan transportasi terpadu yang bersifat antar-moda dan intra-moda,
selaras dengan pengembangan wilayah, menukung pengembangan ekonomi
nasional, sosial, dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI dan
pewujudan negara kepulauan.
 Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang
kondusif; kompetisi sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan
masyarakat dalam pelayanan transportasi publik,
 Mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi,
 Mengembangkan kapasitas SDM danteknologi transportasi yang tepatguna, hemat
energi, dan ramah lingkungan.
26

27. INFORMASI
 Globalisasi, kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi
menuntut penyempurnaan dalam pos dan telematika.
 Tantangan utama: meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan
teledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa.
 Meningkatkan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan
sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, pendiikan, dan etika
moral.
27

28. ENERGI
 Tantangan utama: MENINGKATKAN keandalan pasokan energi, sarana dan
prasarana;
 Meningkatkan proses dan penyaluran energi untuk keperluan domestik karena belum
ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta
sarana dan prasarananya.
 Mengembangkan sarana dan prasarana energi terbarukan.
28

29. PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
 Tantangan utama: MEMENUHI kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan
kota tanpa permukiman kumuh.
 Melakukan reformasi serentak dalam hal perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah,
pertanahan dan tata ruang sehingga dapat menekan harga rumah.
 Menyempurnakan pola subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 Mendorong insentif perpajakan kepada dunia usaha;
 Menguatkan swadaya masyarakat dengan fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi
untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat
yang berswadaya dalam pembangunan rumah.
29

30. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah menjaga proses
konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan;
 Melaksanakan reformasi struktur politik,
 Menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih
demokratis
 Menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis.
 Meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan tetap
memperhatikan berbagai keanekaragaman
 Melaksanakan rekonsiliasi nasional
Tantangan berikutnya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional
dalam NKRI dengan memperhatikan keanekaragaman latarbelakang dan kondisi.
30

31.  Tantangan lain adalah melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk penyelesaian dan
penuntasan persoalan-persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan
tindakan-tindakan kejahatan politik atas nama negara.
 Tantangan berikutnya adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang
benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI,
dengan adanya tatanan baru dalam hubungan pusat dan daerah.
 Tantangan lain dalam konsolidasi demokrasi adalah perlunya reformasi sipil dan TNI
Polri, karena dibutuhkan PELAKSANA kebijakan yang reformis dalam pemerintahan,
dan memerlukan dukungan birokrasi yang profesional kapasitas dan kredibilitasnya.
31

32.  Tantangan lain dalam konsolidasi demokrasi adalah bagaimana melembagakan
kebebasan pers/media massa sehingga bermanfaat untuk pengawasan publik,
menemukan, mencegah, dan mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan
kekuasaan dan korupsi; serta bagaimana mencegah agar pers/media massa tidak
terkooptasi dalam kepentingan kapitalis namun mengutamakan kepentingan
masyarakat luas.
 Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam 20 tahun mendatang
adalah bagaimana menempatkan Indonesia secara tepat atas isu-isu global secara
maksimal bagi kepentingan nasional.
32

33.  Tantangan lainnya adalah mengembangkan diplomasi Indonesia untuk terus
mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil,
 Meningkatkan dukungan dan peran berbagai pelaku dalam menyelenggarakan
hubungan luar negeri, dan terlaksananya hubungan politik luarnegeri dan
diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif, dan untuk memperjuangkan
kepentingan negara-negara berkembang pada tingkat regional.
 Mengembangkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan dan menghadapi
potensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga, melalui UNCLOS (UN
Convention on Law of the Sea) 1982.
33

34.  Meningkatkan upaya-upaya perdamaian dan keamanan internasional dengan
menyuarakan dan memperjuangkan penghapusan unilateralisme dan mendorong
multilateralisme secara global dengan mengedepankan perlunya reformasi dan
demokratisasi PBB.
34

35.  Membangun kekuatan pertahanan yang melampaui pertahanan minimal, sehingga
disegani secara regional dan internasional.
 Meingkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI, alat utama Polri, lembaga intelijen,
kontra intelijen sesuai dengan kemajuan teknologi.
 Meningkatkan profesionalisme POLRI dan kesejahteraannya agar mampu melindungi
dan mengayomi masyarakat, mencegah tindakan kejahatan, menuntaskan tindakan
kriminalitas, serta meningkatkan profesionalisme TNI dan kesejahteraannya,
 Pengutan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen dalam rangka keamanan
nasional;
 Mengembangkan dan memanfaatkan industri nasional dalam pertahanan dan
keamanan.
35

36.  Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan
HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.
 Mengembangkan Reformasi birokrasi dalam komplekitas permasalahan
demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi, agar
mampu mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,
akuntabilitas, dan kualitas prima pelayanan organisasi publik.
 Mengembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan (e-gov, e-proc, e-business, dan cyber law).
36

37.  Menegakkan pengaturan tata ruang melalui penataan ruang, koordinasi pemanfaatan
ruang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.
 Mengurangi kesenjangan antarwilayah, untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional Indonesia.
 Menyiapkan daerah dalam menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan
potensi dan peluang keunggulan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan
daya saing nasional dan meminimalkan dampak negatif globalisasi.
37

38.  Menghadapi kemungkinan 3 ancaman krisis: krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.
 Meningkatkan kemampuan penyediaan energi tidak terbarukan (minyak dan gas
bumi), mengurangi ketergantungan terhadap minyak, meningkatkan kontribusi gas,
batubara,
 Meningkatkan kontribusi energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi,
energi matahari, arus laut, dan tenaga angin, serta kemungkinan tenaga nuklir.
 Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk hubla,
perikanan, pariwisata, dan industri lainnya yang berbasis kelautan.
 Mengantisipasi pencemaran lingkungan hidup dengan meningkatnya intensitas
kegiatan manusia,
 Mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global.
38

39.  Wilayah Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terluas, jumlah pulau yang
terbanyak, dan pantai yang terpanjang di dunia ditambah dengan letak geografis
yang strategis.
 Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
 Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya yang sangat beragam
 Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi: demokratisasi,
desentralisasi.
39

40. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Tidak ada pembtasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.
Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
40

41. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
41

42. Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Berakhlak Mulia, Bermoral
Beretika, Berbudaya, dan Beradab, ditandai dengan:
1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,
dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan
watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam,
beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur,
bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan
berorientasi
2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya
peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia dan menguatnya jati
diri bangsa.
42

43. B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera, ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga
pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan
negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak
lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam
pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai
dengan meningkatnya IPM dan indeks IPG, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah Indonesia di sektor pertanian dan pertambangan.
4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain
melalui pemenuhan pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien, penyelenggaraan
pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern, serta mewujudkan konservasi
sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang
mampu mendukung pembangunan nasional.
43

44. C.Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh
hal-hal berikut:
1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan
aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan
seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi
manusia.
2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip
toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur
dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral,
masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya
kemandirian nasional.
44

45. D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan
negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri ditandai
oleh hal-hal berikut:
 Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat
kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari
ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar
negeri maupun dari dalam negeri.
 TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan
yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri
pertahanan yang andal.
 Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang
keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya
koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.
45

46. E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh
hal-hal berikut:
 Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah
diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam
kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan
untuk tingkat rumah tangga.
 Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh
sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan,
efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman
kumuh.
 Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan
kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai
tambah bagi masyarakat.
46

47. F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:
 Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap
terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,
seimbang, dan lestari.
 Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya
alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal
pembangunan nasional.
 Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
47

48. G. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua
pulau dan kepulauan Indonesia.
2. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan
yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset,
dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.
4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
48

49. H. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia
internasional ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara
demokratis dalam tatanan masyarakat internasional.
2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar
yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam
upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan
pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai
kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang
lebih adil dan damai.
4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.
5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.
49

50. 1. Kehidupan Beragama
 Memantapkan fungsi dan pesan agama sebagai landasan moral dan etika
 Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama
2. Jatidiri Bangsa
 Mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan
unggul.
3. Budaya Inovatif
1. Meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek
2. Mendorong berbagai bentuk pengungkapan kreativitas.
3. Transformasi masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif
50

51. 1. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas
2. Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan
Berdayasaing Global
3. Penguasaan, Pengembangan,dan Pemanfaatan Iptek
4. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju
5. Iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan aparatur negara
yang profesional
51

52. 1. Peningkatan kualitas SDM yang dicermainkan oleh:
a. meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
b. meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG),
c. angka reproduksi netto (NRR) = 1, dan
d. angka kelahiran total (TFR) = 2,1.
2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
3. Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan
pengangguran
4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
52

53.  Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif ke
perekonomian berbasis keunggulan kompetitif.
 Berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan
bekerja bagi seluruh masyarakat
 Kelembagaan ekonomi dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.
 Peran Pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator
pembangunan untuk terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar
 Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor
penggerak yang didukung oleh pertanian dalam arti luas.
 Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer ditingkatkan untuk memperkuat
basis produksi secara nasional.
 Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing
dengan struktur yang sehat / kuat dan berkeadilan.
 Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi nasional
yang efisien dan efektif.
53

54. 1. Dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan diperlukan:
a. Penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang dan jasa
b. Pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek
c. Pengembangan lembaga penelitian yang handal
d. Pengakuan terhadap hasil temuan dan hak atas kekayaan intelektual
2. Kegiatan pembangunan iptek diarahkan untuk:
a. Menciptakan dan menguasai iptek (ilmu dasar, terapan, sosial, dan
humaniora) untuk menghasilkan teknologi.
b. Memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan
perekayasaan (litbang-rek)
c. Mendukung pemenuhan kebutuhan di semua bidang kehidupan
54

55.  Peran pemerintah difokuskan pada perumusan kebijakan dimana peran swasta semakin
ditingkatkan terutama untuk sarana dan prasarana yang sudah layak secara komersial
 Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mewujudkan fungsi air
sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang
 Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah
untuk mendukung kegiatan ekonomi, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional,
dan memantapkan pertahanan dan keamanan
 Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis
informasi
 Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan adalah untuk
meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi.
 Memenuhi kebutuhan hunian dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
 Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor lain
55

56. 1. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan
a. Mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama
untuk dunia usaha dan dunia industri
b. Menciptakan kepastian investasi
2. Menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN)
3. Reformasi briokrasi diarahkan untuk meningkatkan professionalisme
aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
56

57. 1. Penyempurnaan struktur politik yang dititkberatkan pada proses pelembagaan
demokrasi
2. Penataan peran negaran dan masyarakat diarahkan pada pembentukan
kemandirian dan kedewasaan masyarakat dan pembentukan masyarakat madani
yang kuat
3. Penataan proses politik dititikberatkan pada pengalokasian representasi kekuasaan
4. Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis
5. Pembangunan infromasi dan komunikasi ditekankan pada pencerdasan masyarakat
dalam kehidupan politik
6. Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang
mantap bersumber pada Pancasila, UUD 45 yang disertai dengan pembangunan
materi hukum, pembangunan struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum
dan HAM, peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan penanggulangan
penyalahgunaan kewenangan aparatur negara.
57

58. 1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan,
keamanan dalam negeri, dan keamanan sosial
2. Pembangunan pertahanan mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan
struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan
dalam mendukung ketersediaan alutsista, komponen cadangan, dan pendukung
pertahanan.
3. Pembangunan pertahanan diarahkan untuk mewujudkan kemampuan yang
melampaui kekeuatan pertahanan minimal, serta memiliki efek penggentar yang
disegani.
4. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri.
5. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen.
58

59. 1. Pengembangan wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
serta pemerataannya, dengan:
a. Mempercepat pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah tertinggal
dan terpencil, dan wilayah perbatasan.
b. Menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, dan kecil.
c. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
d. Menerapkan rencana tataruang sebagai acuan kebijakan spasial untuk semua sektor.
e. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif.
f. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama antar daerah.
2. Pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada kelompok masyarakat yang kurang
beruntung.
3. Penyempurnaan sistem jaminan sosial (SJSN), sistem perlindungan sosial (SPSN) yang
terintegrasi dengan sistem nomor induk kependudukan (NIK)
4. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya disertai dengan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat akan air minum dan sanitasi.
5. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-
hak dasar rakyat secara bertahap.
59

60. 1. Mendayagunakan sumberdaya alam (SDA) yang terbarukan
2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan
3. Menjaga keamanan ketersediaan energi
4. Menjaga dan melestarikan sumberdaya air
5. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan
6. Meningkatkan nilai tambah atas SDA tropis yang unik dan khas
7. Memerhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di tiap wilayah
8. Mitigasi bencana sesuai dengan kondisi geologi Indonesia
9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (LH)
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai LH
60

61. 1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari.
2. Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM kelautan
3. Menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait didalamnya, yang
telah digariskan oleh hukum laut UNCLOS 1982.
4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI.
5. Mengembangkan industri kelautan.
6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.
61

62. 1. Menekankan pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara yang besar
secara geografis dan jumlah penduduk
2. Memperkuat kapasitas dan kredibiltas politik luar negeri
3. Meningkatkan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya
pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan SDA.
4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama ASEAN
5. Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia
6. Penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antara aktor-aktor
negara dan aktor-aktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar
negeri.
62

64. Terima Kasih
64