Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
•Télécharger en tant que PPT, PDF•
5 j'aime•13,009 vues
Dokumen tersebut membahas kebijakan kesehatan di Indonesia, termasuk arah pembangunan kesehatan jangka panjang, visi dan misi Kemenkes, isu kesehatan global, reformasi sistem pelayanan kesehatan, dan evaluasi pembinaan upaya kesehatan. Dokumen ini juga menyoroti kondisi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan tantangan yang dihadapi ke depan.
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Similaire à Kebijakan kesehatan di indonesia(1) (20)
Plus de Yabniel Lit Jingga
Plus de Yabniel Lit Jingga (20)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
- 2. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG (2005-2025) 1. Pembangu STRATEGI nan nasional berwawasa n kesehatan 2. Pemberday aan Masyarakat & daerah 3. Pengembangan upaya & pembiayaan kesehatan 4. Pengembangan & pemberdayaan SASARAN NO INDIKATOR 2009 2025 1 UHH 69 73,7 2 IMR 32,3 15,5 3 MMR 262 74 4 KR GIZI 26 9,5 Tujuan Pembangunan Kesehatan
- 3. VISI, MISI, dan NILAI KEMKES 2010-2014 NILAI • Pro Rakyat • Responsif • Inklusif • Efektif. • Clean MISI 1. Pemberdayaan masyarakat. 2. Upaya kesehatan yg bermutu dan berkeadilan 3. Ketersediaan dan NILAI pemerataan sumber daya kesehatan. 4. Tata kelola kepemerintahan yg baik. VISI Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan Derajat kesehatan yg Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya setinggi-tingginya
- 4. Isu Kesehatan Global di WHA-64 • Negara anggota WHO diharapkan mendukung reformasi WHO ke arah yang lebih efektif, efisien, responsif, objektif, transparan dan accountable untuk dapat lebih mengutamakan equity, social justice and human rights for all.
- 5. REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN C GAP SI N RI OR XT CT C E A SI F N RI TOR T IN AC F DETERMINANT SOSIAL BIDANG KESEHATAN GOOD GOVERNANCE MANAGEMENT REGULASI KETENAGAAN LEADERSHIP ANGGARAN OBAT INFRA STRUKTUR PRIMER SEKUNDER Kerjasama LP/LS PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA TERTIER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL EKONOMI, POLITIK, GEO-POLITIK, GLOBALISASI, CLIMATE CHANGE
- 6. KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Sistem Kesehatan Berbagai Negara (Studi Komparatif) Reforma si Sistem UU/ Payung Hukum Visi & Misi Masalah Kesehatan Sistem Kesehatan Nasional MANAJEME N Sumber Daya Produksi PROGRAM ORGANISAS I SUMBER PELAYANAN Sistem Kesehatan Daerah (Pendukung Sistem) PENYEDIA PELAYANAN
- 7. Sumber Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan SISTEM KESEHATAN MANAJEMEN MANAJEMEN SUMBER SUMBER DAYA DAYA PRODUKSI PRODUKSI PROGRAM ORGANISASI PROGRAM ORGANISASI PENYEDIA PENYEDIA PELAYANAN PELAYANAN Sumber pembiayaan Sumber pembiayaan Kebijakan politik Kebijakan ekonomi Pemerintah Propinsi Masyarakat/swas ta Pemerintah Pusat Pemerintah kabupaten Asuransi Kesehatan Kebijakan Hukum
- 8. Implementasi Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Publik
- 9. Fungsi regulasi Pemerintah • Mengatasi Biaya yang sangat tinggi • Mengatasi Informasi yang kurang bagi pelanggan • Mengatasi Moral hazard • Mengatasi Kelangkaan • Mengatasi Hubungan yang monopolistik • Mengatasi Keselamatan publik
- 10. MUTU Akreditasi Perizinan Sertifikasi AKTIVITAS REGULASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RS
- 11. EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (1) 1. Kesehatan ibu, bayi, balita Continuum of care 2. Perbaikan status gizi Pencegahan stunting 3. Pengendalian PM, PTM & penyehatan lingkungan melanjutkan upaya 4. SDM kesehatan standar kompetensi 5. Obat e-logistic 11
- 12. EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (2) 6. Sistem Jamkes Jaminan kelas III RS 7. Pemberdayaan masyarakat early detection and response KLB & bencana 8. Peningkatan upaya kesehatan integrasi 9. Monev MDGs dan penguatan peraturan 12
- 13. Pelayanan Kesehatan yang Ingin Dicapai (GOOD GOVERNANCE) • • • • • • • • Ketersediaan (Available) Kelayakan (appropriate) Kesinambungan (continue) Penerimaan (acceptable) Ketercapaian (achievable) Keterjangkauan (affordable) Efisien (efficiency) Efektif (effectivity) • • • • • Perumusan visi, misi semua fasyankes Pembagian tugas melalui struktur organisasi seimbang di fasyankes Kejelasan tanggung jawab, kewenangan dan mekanisme kerja Budaya dan Etika (kualitas layanan ke masyarakat Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja fasyankes MUTU GOOD GOVERNANCE
- 14. EVALUASI KONDISI FASYANKES SAAT INI
- 15. Skema Jenjang Sistem Rujukan dengan Fasilitas Pelayanan Tkt Rujukan Lanjutan 4. Tingkat kedua fasilitas pelayanan 3 tingkat pertama Fasilitas Pelayanan Tkt Rujukan Dasar Rumah Sakit Vertikal/Provinsi/Swa sta Kelas D/C Tkt Rujukan Pertama Kelas B/A Rumah Sakit Kab/Kota/Swasta Puskesmas DTP/Rawat Inap •Puskesmas •Puskesmas Pembantu. •Polindes/Wahana 2. Tingkat masyarakat 1. Tingkat rumah tangga Posyandu (kader) Individu / Keluarga 15
- 16. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Total: 9.133 Perawatan: 2.929 Non Perawatan: 6.208 PONED: 1.579 Puskesmas Pembantu Total: 22.237 Kendaraan Motor: Perahu: Ambulans: 4.179 1.081 3.325 16 Sumber : Pusdatin Kemkes,, 30 Juni 2011
- 17. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Posyandu Posyandu: Poskesdes: 266.287 51.996 Poskestren: 1.040 Poskestren Poskesdes Sumber : Sesditjen Bina Kesmas Kemkes, 2010 17
- 18. JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIA KEADAAN DESEMBER 2010 (1) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NAMA PROVINSI Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten PUSKESMAS PERAWATAN 116 140 85 53 59 82 39 58 18 26 52 237 252 42 396 50 PUSKESMAS PUSKESMAS NON PEMBANTU JUMLAH PERAWATAN (PUSTU) 199 881 1196 366 1801 2307 161 857 1103 140 723 916 110 547 716 211 983 1276 131 466 636 207 776 1041 40 155 213 40 204 270 289 2 343 791 1600 2628 615 1759 2626 79 321 442 550 2252 3198 167 267 484 Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
- 19. JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIA KEADAAN DESEMBER 2010 (2) NO. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NAMA PROVINSI Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua TOTAL PUSKESMAS PERAWATAN 28 81 110 93 69 48 93 84 68 208 70 23 35 56 27 36 86 2920 PUSKESMAS NON PERAWATAN 86 69 199 138 105 166 124 86 92 208 163 53 46 100 73 70 211 6085 PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) 523 494 893 806 834 593 633 457 650 1300 462 250 209 311 226 271 553 23059 JUMLAH 637 644 1202 1037 1008 807 850 627 810 1716 695 326 290 467 326 377 850 32064 Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
- 20. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • • Tahun 2011 Peskesmas Perawatan Jmlh TT >10 :Puskesmas yang diberi tambahan ruangan & fasilitas menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupn ranap sementara. Fungsi : merupakan Pusat Rujukan Antara melayani Gawat Darurat sebelum dibawa ke RS KENAIKAN JUMLAH PUSKESMAS 9400 9200 9000 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 9005 9133 8737 8234 DES 2008 DES 2009 DES 2010 JUNI 2011
- 21. KONDISI RUMAH SAKIT SAATKEPEMILIKAN RS UMUM RS KHUSUS INI KATEGORI RS Publik Pemerintah TOTAL 91 609 Swasta Non Profit 454 203 657 TNI 103 5 1266 POLRI 26 0 26 Swasta 63 165 228 BUMN RS Privat 518 7 68 254 1171 532 1703 Total Keterangan : RS Pemerintah Terdiri dari: Kemenkes, Pemprop, Pemkab, Pemkot RS Organisasi Non Profit Terdiri dari: Organisasi Sosial, Organisasi Agama RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/ Lainnya
- 22. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERMASALAHAN KESIAPAN FASYANKES Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side ) Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side. Kesiapan Jenjang Sistem Rujukan Khususnya kecukupan TT RS Pemerataan Pemberi Pelayanan? Paket Manfaat Standard Pelayanan Medik Standar Alat dan bahan, standar obat Kendali Mutu dan Kendali Biaya
- 23. Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Bina Upaya Kesehatan - KEMKES 2012 - 2014 Universal Coverage Revitalisasi Pelayanan PHC Membangun Budaya Melayani Pengembangan e-Health Desentralisasi/ Otonomi Daerah Menunjang UP4B Pengembangan World Class Health Care 23
- 24. RPJMN & RENSTRA KEMENKES TAHUN 2010-2014 Permasalahan & Tantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 : Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah Tantangan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- 25. TARGET RENCANA STRATEGIS UKP 20102014 Gawat Darurat 90% Jumlah RS PONEK Target Rencana Strategis UKP tahun 2010-2014 100% Jumlah RS terAKREDITASI 90% Yankes bagi GAKIN di kelas III RS 100%
- 26. TANTANGAN RS DI MASA MENDATANG Pelayanan Kesehatan melampaui batas negara (Globalisasi) RUMAH SAKIT DI INDONESIA Teknologi Kesehatan semakin maju Tingkat Pendidikan & Ekonomi Masy. meningkat Kompetisi LN Akes : ramah; Keterbukaan Informasi; Harga bersaing, Kemasan menarik
- 27. RS RS STUDI KELAYAKAN & STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG TATA RUANG IZIN MENDIRIKAN IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota) (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) (blm dpt memenuhi semuanya) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) PENETAPAN KELAS PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS berdasarkan (pengelompokan RS berdasarkan Fas & kmampuan yan -- Kemkes) Fas & kmampuan yan Kemkes) PERPANJANGAN PERPANJANGAN IZIN IZIN PENINGKATAN PENINGKATAN KELAS KELAS AKREDITASI AKREDITASI (Pelayanan bermutu -- Kemkes) (Pelayanan bermutu Kemkes) MEMENUHI STANDAR INPUT, MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME PROSES, OUTPUT/OUTCOME REGISTRASI REGISTRASI (Pencatatan resmi -- Kemkes) (Pencatatan resmi Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) (5 thn – Pemda/Kab/Kota)
- 28. INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR PADA RPJMN II (2010 – 2014) 1240 RS 1102 RS 964 RS 826 RS 689 RS 100% RS = 1,378 RS . 50% 60% 70% 80% 90% 2010 2011 2012 2013 2014 28
- 29. DATA RS TERAKREDITASI DI INDONESIA BERDASARKAN KEPEMILIKAN SAMPAI DESEMBER TAHUN 2011 RSUD & RS Vertikal RS TNI RS POLRI RS BUMN RS SWASTA 372 RS 68 RS 40 RS 26 RS 369 RS PERSENTASE RS TERAKREDITASI DI INDONESIA 63.5% (875 RS dari 1378 RS)
- 31. STANDAR AKREDITASI NASIONAL SURVEI SURVEI AKREDITASI RS AKREDITASI RS 5 Pelayanan 5 Pelayanan 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Admin & manaj Admin & manaj Yan Medis Yan Medis Gawat Darurat Gawat Darurat Keperawatan Keperawatan Rekam Medis Rekam Medis 16 Pelayanan 16 Pelayanan 1. Admin & manaj 2. Yan Medis 12 Pelayanan3. Gawat Darutat 12 Pelayanan 4. Keperawatan 1. Admin & manaj 5. Rekam Medis 2. Yan Medis 6. Kamar Operasi 3. Gawat Darurat 7. Laboratorium 4. Keperawatan 8. Radiologi 5. Rekam Medis 9. Yan Risti 6. Kamar Operasi 10. Pengendalian Infeksi 7. Laboratorium 11. Farmasi 8. Radiologi 12. K-3 9. Yan Risti 13. Rehabilitasi Medis 10. Dalin 14. Yan intensif 11. Farmasi 15. Yan gizi 12. K-3 16. Yan darah
- 33. STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT BARU NASIONAL SASARAN I: Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit SASARAN IV : MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab) SASARAN II: Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT SASARAN III: Sasaran Keselamatan Pasien RS
- 34. SASARAN MDG’s Sasaran I: Penurunan angka kematian bayi & peningkatan kesehatan ibu Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB (6 bab) MDG’s Sasaran II: Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS (6 bab)
- 35. HASIL PENILAIAN AKREDITASI BARU NASIONAL
- 36. PROGRAM PONEK DI RS Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi. TUJUAN Peningkatan kemampuan layanan kesehatan PONEK di RS Kab/Kota melalui peningkatan sarana prasaran dan pengadaan peralatan kesehatan untk program PONEK di Rumah Sakit KEBIJAKAN KHUSUS / TEKNIS Sesuai Rencana Strategis UKP Tahun 2014 yaitu 100% RS telah menyelenggarakan PONEK KEBIJAKAN PONEK DI RS 1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RS dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakan darurat emergency standar. 2. RS siap PONEK 24 jam di masing – masing kab/kota minimal 1 RS. 3. RS kab/kota harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota setempat untuk membina PUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya. TARGET/ SASARAN 2014 Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik ditrsupublik@yahoo.co.id Menurunnya AKB menjadi 24/1000 KH dan Menurunnya AKI menjadi 118/100.000 kh
- 37. DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI Rumah Sakit Kolaborasi Perbaikan Improvement Collaborative KEMENTERIAN KESEHATAN PEMDA Prop / Kab Termasuk Regulasi dana PUSKESMAS PONED PROGRAM PONEK Di RS upaya untuk memperoleh hasil terbaik dan menguntungkan semua pihak POKJA Satgas GSI •Prinsip kebersamaan dalam bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan •Dapat diterapkan pada berbagai Profesi terkait (JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI) RS Swasta, RB Dr / Bidan prakarsa swasta termasuk Hospital By Law •Merupakan kemitraan dalam bidang, termasuk pelayanan kesehatan •Membentuk jejaring kerjasama, pelayanan dan komunikasi •Perubahan atau perbaikan yang diperoleh, harus direplikasikan ke fasilitas atau area lainnya Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik ditrsupublik@yahoo.co.id
- 38. PATIENT SAFETY Suatu sistem dimana RS membuat asuhan kepada pasien lebih aman Tujuan: Mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya Termasuk didalamnya: assessment risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan merupakan solusi untuk mengurangi serta 12/02/13 meminimalisasi risiko
- 39. EVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RS
- 40. Evaluasi dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan di RS 1. 2. 3. 4. 5. Kebijakan & Strategi Implementasi UU RS SDM Kesehatan Fasilitas & Logistik Kesehatan Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6. Pembinaan upaya sistem Rujukan Kesehatan
- 41. Wilayah Cakupan Rujukan RS Kab/Kota 1. Perlu disepakati dengan Perda 2. Tidak terbatas pada struktur organisasi dan administrasi 3. Harus mempertimbangkan fungsi dan geografis Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisien
- 42. Luas Wilayah Cakupan tersebut dapat berdasarkan : 1. Target Jumlah Penduduk Jarak ? Waktu Tempuh ? 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina : Puskesmas Praktek Swasta Rumah Bersalin RS lain yang kemampuannya lebih rendah
- 43. Jejaring Cakupan Rujukan Rumah Sakit Akses Tidak Ada Batas Wilayah 1 jam ke RS SDM RS Transportasi
- 44. • • • • • Surat Permohonan dari Pemilik RS (Gubernur/Bupati/Walikota/Dir PT) Profil RS disertai data lengkap, saranaprasarana, SDM dankinerja RS SK Penetapan Klasifikasi RS Nomor Registrasi RumahSakit Surat izin operasional Diajukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi E-Planning Kementerian Kesehatan RI Buk.depkes.go. id Telaah teknis dan kelayakan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Diajukan ke Kementerian Kesehatan RI Permintaan akan ditelaah oleh Kemenkes
- 45. ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH 20102012 2010 2010 2011 2011 2012 2012 20133 201 45
- 46. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 46
- 47. TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 RPJMN 4 (2020-2024) POSISI SAAT INI RPJMN 3 (2015-2019) RPJMN 2 (2010-2014) RPJMN 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- 48. SASARAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KESEHATAN DALAM RPJMN 2010-2014 Status Awal (2008) Pencapaia n Target Target 2014 Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,91) 72,0 Perlu kerja keras Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 228 2) 118 tak akan tercapai Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen) 34 323) 24 18,4 17,9 4) <15,0 Perlu kerja keras on track 2,6 2,4 5) 2,1 Sasaran Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) Ket : 1) Hasil SP tahun 2010, BPS 2) SDKI tahun 2007, BPS (Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 perhitungan belum selesai) 3) SDKI tahun 2007, BPS (Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 : 32/1.000 dan SP 2010: 26/1.000) 4) Riskesdas 2010, Kemenkes 5) SP tahun 2010, BPS (Hasil sementara SDKI 2012 : 2,6 ) Status tak akan tercapai
- 49. REVIEW RPJMN 2010 – 2014 BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG RPJMN RPJMN MID TERM REVIEW MID TERM REVIEW Tercapai/ on Tercapai/ on track/on trend track/on trend 3 Indikator On track/tercapai Perlu Kerja Perlu Kerja Keras Keras Sangat Sulit Sangat Sulit Tercapai Tercapai 4 5 Indikator = Perlu Kerja Keras Indikator = Sangat Sulit tercapai
- 50. MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN NO INDIKATOR CAPAIAN STATUS AWAL (2009) 2010 2011 2012 TARGET 2014 1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 71,1 72,0 2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 n.a n.a n.a 118 3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan 84,3 84,8 86,38 88,64 90 4 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 34 34 32 3) 24 5 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,4 4) n.A 2,63) 2,1 6 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 44,19 42,76 n.A 68 7 Prevalensi kasus HIV (Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 1) 57,5 2) n.a 79,5 3) 90 8 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 1,85 1,96 1,75 1,69 1 9 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan n.a 59,1 63,1 64,58 STATUS 80,10 Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010 50
- 51. KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARAN KEMENKES 2013 Analisi s Situasi RPJMN RENSTRA ISU STRATEGIS 1.Peningkatan Akses kesehatan & gizi yg berkualitas bagi Ibu dan Anak 2.Peningkatan Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 3.Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata 4.Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan 5.Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, Vaksin, Alkes & makanan, serta daya saing produk dalam negeri 6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas INPUT KELUARAN •Cakupan pelayanan kesehatan •Prevalensi penyakit •Persentase pelayanan kesehatan •Jumlah lulusan tenaga kesehatan •Angka kesakitan Cluster IV ARAH KEBIJAKAN MP3EI •Kegiatan Promotif, kuratif •Sarana dan prasarana •Tenaga •Dana •Obat, vaksin •Pelatihan •Monev/Bimtek •Pedoman •Sosialisasi •Fasilitasi Renja KL Disandingkan dgn Kegiatan Daerah dlm MusrenbangNas UP4B TEMA PEMBAN GUNAN MP3KI Dikawal dalam RKA-KL & DIPA
- 52. 1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; 2. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; 3. Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di DTPK dan DBK; 4. Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; 5. Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.
- 53. 1. Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan 3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 7. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 8. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih akurat dan Efektif
- 54. SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013 Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan. diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
- 57. KESIMPULAN 1. Komitmen Daerah untuk Universal Coverage Komitment Seluruh Stakeholder : a. Pemerintah Pusat (Internal Depkes Dan Antar Departemen Terkait), b. Pemerintahan Prov. Dan Kab/Kota c. Komitmen Dinas Kesehatan d. Komiten Pemberi Pelayanan Kes Perlu peningkatan jenjang sistem rujukan untuk mendukung jejaring pelayanan terpadu dalam mewujudkan universal coverage 2014
- 58. KESIMPULAN (2) Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional : 1.Akreditasi RS baru (Nasional) menuju Standar Internasional dgn mengadopsi 14 standar JCI, berlaku mulai 2012 2.Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi wajib 3 th sekali masa toleransi okt 2011 3.Renstra kemkes pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011 = 60% , Th 2014 = 90% perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi memberi daftar RS yg belum akreditasi 4.Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dg sistim lama s/d Juni 2012 5.Meningkatkan cakupan RS terakreditasi dari 63 % (2011) menjadi 70 % (2012) 6.Melaksanakan standar akreditasi baru nasional mulai 2012
- 59. 59
Notes de l'éditeur
- Saudara-saudara, Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Visi, Misi, dan Nilai Kementerian Kesehatan 2010-2014 sebagai berikut: Visi Kementerian Kesehatan adalah Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan empat Misi, yaitu: Meningkatkan derajat Kesmas, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Melindungi Kesmas dgn menjamin tersedianya upaya kesehatan yg paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yg baik. Nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam menyelenggarakan Visi dan Misi tersebut adalah: 1) Pro Rakyat; 2) Responsif; 3) Inklusif; 4) Efektif; dan 5) Clean
- Reformasi Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di Indonesia, pada dasarnya telah diwujudkan terlebih dahulu melalui desentralisasi kewenangan pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menagtur urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum serta sebagai bentuk pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
- Pemahaman dan pelaksanaan konsep reformasi kesehatan dilakukan melalui pendekatan pada peran pelaku dalam sistem tata kelola (good governance) di sektor pelayanan kesehatan. Para pelaku tersebut adalah: (1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan; (2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya; (3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan (4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan
- Ketersediaan :fasilitas yankes , termasuk dengan revitalisasi dan modelling puskesmas, rs bergerak Pemenuhan tenaga dokter di fasilitas pelayanan (penempatan dokter, penempatan dokter spes jenjang I, dan penemaptan dokter plus.
- Beberapa isuue kritis dan permasalahan pelayanan Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side ). Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side. Khususnya kecukupan jumlah Tempat Tidur RS Pemerataan Pemberi Pelayanan? Menjadi masalah yang cukup besar mengingat banyaknya daerah remote yang memberikan kesulitan transportasi dan kurang disukai oleh Tenaga Kesehatan khususnya dokter untuk menetap disana Paket Manfaat Standard Pelayanan Medik, yang perlu terus diselesaikan Kendali Mutu dan Kendali Biaya, sudah dimulai dengan pendekatan pembayaran pelayanan secara paket mendorong terjadinya cost containment di RS