Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan produktivitas pertanian untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah, (2) kemiskinan paling parah di rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 0,5 ha, (3) program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan pemberdayaan komunitas dan usaha

1. PERAN TKPK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jakarta, 15 November 2011 Kementerian Pertanian Oleh : Dr. Rusman Heriawan Wakil Menteri Pertanian

6. JUMLAH PETANI GUREM (TANAH < 0,5 ha) Sensus Pertanian 2003 Catatan: Kepri tergabung di Riau, Sulbar tergabung di Sulsel, Papua Barat tergabung di Papua; karena alasan keamanan tidak dilakukan Sensus Pertanian 2003 di Aceh Total petani gurem = 26,8 Juta < 0,25 Ha = 22,2 Juta petani [82,8%] 0,25 – 0,5 Ha = 4,6 Juta petani [17,2%]

8. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS – FSVA ) TAHUN 2009

9. Scatter Plot Share Pertanian dalam PDRB Dan Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kot Tahun 2010 Share Pertanian dalam PDRB (%) Persentase Kemiskinan I II III IV Share Pertanian thd PDB: 14,59 Persentase Kemiskinan Nasional: 13,33

11. RTS pada Sektor Pertanian SUB SEKTOR PERTANIAN TINGKATAN KEMISKINAN TOTAL SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR MISKIN Tanaman Pangan dan hortikultura 1.416.227 3.280.525 3.308.228 8.005.400 Perkebunan 225.485 509.278 488.386 1.223.149 Peternakan 14.374 38.567 49.899 102.840 Sektor Pertanian % terhadap total RTS 1.656.086 (55,4%) 3.828.370 (56,1%) 3.846.573 (50,2%) 9.331.029 (53,4%) Total RTS 2.990.770 6.821.174 7.668.063 17.488.007 Sumber: PPLS 2008 …… .. 53% rumah tangga sasaran, yaitu rumah tangga yang menjadi kelompok sasaran program klaster 1 bantuan dan perlindungan sosial merupakan rumah tangga mencari nafkah di sektor pertanian …..

13. PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN Tidak sekedar sebagai penerima bantuan sosial (langsung) dalam program klaster 1: PKH, Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Siswa Miskin. Seharusnya lebih diperluas kepada program yang lebih fundamental dan berkesinambungan: Pemberdayaan Komunitas (Klaster 2) dan pemberdayaan Usaha Kecil-Mikro (Klaster 3) Memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kesempatan pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rumah tangga pertanian ( pro-poor perdesaan)

14. PENANGANAN MENDASAR UNTUK PENGUATAN PETANI MISKIN Memastikan tersedianya bibit unggul dan pupuk ketika dibutuhkan menjelang musim tanam dan masa pemeliharaan tanaman Memberikan reaksi cepat dalam penanganan Organisme Penyerang Tanaman (OPT) Perlindungan Resiko pasca panen (sistem asuransi pertanian) Percepatan revitalisasi saluran irigasi pertanian Menjaga stabilisasi harga pangan Memperkuat kemitraan petani dengan BUMN/Swasta (GP3K -> rice farming -> rice estate )

15. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA PERTANIAN (1) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberdayaan Gapoktan dengan pemberian modal usaha Rp100 juta/Gapoktan (target 30.000 desa per tahun sejak 2008) Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) melalui pemberdayaan masyarakat untuk mampu memproduksi, mengakses pasar dan meningkatkan daya belinya, target 30% rumah tangga perdesaan tergolong sangat miskin.

16. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA PERTANIAN (2) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk bisnis pangan lokal, 4020 desa untuk tahun 2011. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui pendirian Lumbung Pangan Desa, 454 Gapoktan pada tahun 2011.

17. MATRIK DUKUNGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN No. Kegiatan Dukungan Instansi/Lembaga Terkait 1. Pengembagan Usaha Agribisnis di Pedesaan Kemendag, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kemkop dan UKM, Kadin. 2. Desa Mandiri Pangan Kemenkokesra, BPPT, Kemkop dan UKM. 3. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kemenkes, Kemendiknas, BPPT, PKK 4. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Bulog 5. Penanganan Daerah Rawan Pangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

18. Terima Kasih