Dokumen tersebut merupakan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi "PLS Jaya" yang membahas tentang nama dan tempat kedudukan koperasi, kegiatan usaha, modal koperasi, keanggotaan, rapat anggota, pengawas, dan pengurus. Koperasi ini bergerak di bidang konsumsi dengan menyediakan produk kebutuhan sehari-hari, sarana toko, dan informasi produk kepada anggota dan masyarakat. Modal koperasi beras

1. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KOPERASI “PLS JAYA”
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1) Koperasi ini bernama Koperasi Konsumen Penggiat Luar Sekolah Jaya, disingkat PLS
Jaya.
2) Koperasi PLS Jaya berkedudukan di Jalan Jayagiri 1, Nomor 8, RT 01/RW 15, Desa
Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
BAB II
USAHA
Pasal 1
Koperasi melaksanakan kegiatan usaha konsumsi, yaitu:
1) Menyediakan produk-produk keperluan sehari-hari dalam rangka memenuhi
kebutuhan anggota dan masyarakat;
2) Menyediakan sarana pelayanan berupa toko/outlet;
3) Menyediakan informasi tentang produk-produk yang disediakan oleh koperasi
meliputi harga, kualitas, dan informasi lain yang diperlukan;
4) Mencari mitra kerjasama/suplayer yang dapat menyediakan produk-produk harga
lebih kompetitif;
5) Penyewaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung/kantor, alat-alat kantor, pertamanan
dan jalan, percetakan, cleaning service, jasa boga dan catering, event organizer,
ticketing dan travel, serta penginapan.
BAB III
MODAL KOPERASI
Pasal 2
1) Modal Koperasi PLS Jaya terdiri atas Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.
2) Dalam menjalankan usahanya Koperasi PLS Jaya menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi.
3) Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya diterbitkan dalam bentuk lembaran dengan nilai
nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4) Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya diterbitkan dalam jumlah yang tidak terbatas.

2. Pasal 3
1) Kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya hanya berlaku untuk anggota.
2) Jumlah kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya tiap anggota minimal 1 lembar.
3) Menyimpang dari Anggaran Dasar untuk pertama kali kepemilikan Sertifikat Modal
Koperasi PLS Jaya dikonversikan berdasarkan nilai simpanan dan SHU keanggotaan
Koperasi Kekal Jaya.
4) Kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya dapat dipindahtangankan kepada
anggota lain.
5) Pengalihan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya harus dilaporkan kepada
pengurus dalam waktu selambat-lambat 10 hari kerja sejak dipindahtangankan.
Pasal 4
1) Dalam hal menjalankan pengembangan usaha, koperasi membuka peluang kepada
anggota maupun nonanggota dalam bentuk penyertaan modal.
2) Penyertaan modal dimaksud, berupa kontrak penyertaan modal dengan jangka waktu
maksimum 3 tahun.
3) Kesepakatan penyertaan modal dan jenis pengembangan usaha secara khusus diatur lebih
lanjut dalam kontrak.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 5
Keanggotaan Koperasi PLS Jaya terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa
Pasal 6
Persyaratan untuk menjadi anggota biasa Koperasi PLS Jaya sebagai berikut :
a. WNI (Warga Negara Indonesia).
b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dan/atau Pegawai Honorer yang berada dalam
lingkungan lembaga yang berkedudukan di Jalan Jayagiri 63 Lembang atau anggota
Koperasi Kekal Jaya.
c. Menyerahkan formulir kesediaan menjadi anggota yang telah diisi dan ditandatangani
beserta kelengkapan administrasi lainnya.
d. Membayar setoran pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali selama
menjadi anggota dengan cara pembayaran tunai.
e. Memiliki Sertifikat Modal Koperasi PLS Jaya minimal 1 lembar.

3. Pasal 7
Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
Pasal 8
1) Koperasi dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota luar biasa sebagai berikut.
a. Pensiunan/Pegawai purnabakti dari lembaga yang beralamat di Jalan Jayagiri 63
Lembang dan berasal dari anggota.
b. Menyerahkan permohonan tertulis dan disetujui oleh Pengurus Koperasi dengan
melanjutkan kewajiban lain sebagaimana anggota biasa.
c. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan khusus
lainnya yang berlaku di koperasi.
d. Memberikan kontribusi dan dianggap berjasa pada koperasi yang ditetapkan oleh
Pengurus.
3) Keanggotaan koperasi berakhir apabila:
a. Anggota berhalangan tetap atau meninggal dunia.
b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan transaksi membeli
dan/atau menjual sertifikat modal koperasi.
c. Mutasi ke lembaga lain yang tidak beralamat di Jalan Jayagiri 63 Lembang, kecuali
yang bersangkutan menyatakan kesediaan tetap menjadi anggota.
d. Pensiun/purnabakti dan yang bersangkutan tidak menjadi anggota luar biasa.
e. Berhenti atas permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan berhenti dari
keanggotaan koperasi dan disetujui oleh Pengurus Koperasi.
4) Hak-hak anggota yang telah berakhir masa keanggotaannya:
a. Pengembalian nominal kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi, dengan ketentuan
jumlah tidak melebihi maksimum 20% dari surplus hasil usaha koperasi tahun buku
terakhir.
b. Manakala jumlah pengembalian melebihi nilai 20% surplus hasil usaha, maka sisa
nominal sertifikat modal koperasi menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan
untuk menjual kepada anggota lain.
Pasal 9
1) Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi
Pengurus Koperasi dan Pengawas Koperasi, kecuali Anggota Luar Biasa hanya
mempunyai hak bicara saja.

4. 2) Setiap anggota berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan perhitungan prosentase
tertentu sesuai jumlah kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.
3) Setiap anggota berhak untuk memperoleh pelayanan yang sama dari koperasi.
BAB IV
RAPAT ANGGOTA
Pasal 10
1) Rapat Anggota terdiri atas:
a. Rapat Anggota Tahunan;
b. Rapat Anggota Rencana Kerja Koperasi dan Rapat Anggaran Pendapatan dan
Belanjan Koperasi;
c. Rapat Anggota Khusus; dan
d. Rapat Anggota Luar Biasa
2) Agenda Rapat Anggota Tahunan meliputi: Laporan pertanggungjawaban pengurus untuk
1 tahun masa kepengurusan, neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir,
penggunaan dan pembagian surplus hasil usaha, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pengawas dalam satu tahun buku.
3) Rapat Anggota Rencana Kerja (RK) dan Rapat Anggaran Pendapatan dan Belajan
Koperasi RAPBK) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam masa
4) dapat dilaksanakan di luar ketentuan ayat 1) di atas, sebagai Rapat Anggota Khusus
dan/atau Rapat Luar Biasa apabila telah terjadi kegiatan yang bertentangan dengan
kepentingan/tujuan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.
5) Rapat Anggota Khusus dan/atau Rapat Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota
melalui usulan diadakan Rapat Luar Biasa yang disampaikan kepada Pengurus Koperasi
secara tertulis dan ditandatangani oleh minimum 20% dari jumlah anggota.
6) Rapat Anggota, baik Tahunan, Khusus maupun Luar Biasa dapat dianggap sah apabila
memenuhi quorum yaitu dihadiri minimal 2/3 anggota termasuk penasehat, pengurus, dan
pengawas, kecuali untuk kepentingan tertentu yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.
7) Pengurus menyampaikan undangan untuk rapat Anggota paling lambat 1 (satu) minggu
sebelum pelaksanaan rapat
Pasal 11
1) Dalam RAT Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota
satu suara.

5. 2) Keputusan dalam RAT diambil berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat,
dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3) Semua keputusan RAT harus dibuat dalam Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan disahkan oleh rapat anggota.
BAB V
PENGAWAS
Pasal 12
1) Pemilihan Pengawas dilakukan dalam Rapat Anggota berdasarkan musyawarah mufakat.
2) Susunan Pengawas Koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
3) Susunan Pengawas Koperasi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
a. Ketua
b. Anggota
c. Anggota
4) Masa jabatan Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
5) Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada tiap-tiap
periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK).
6) Dalam pelaksanaan tugasnya Pengawas Koperasi menyampaikan laporan hasil
pengawasannya atas kegiatan dan asset/keuangan koperasi secara tertulis setiap triwulan.
7) Bilamana periode jabatan Pengawas telah habis, maka untuk pemilihan pengawas periode
berikutnya mengacu pada ayat (2).
8) Apabila Pengawas berhalangan tetap dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai Pengawas maka Pengawas lain bersama-sama Pengurus menetapkan
dan memutuskan Pejabat sementara sebagai pelaksana tugas sampai ditetapkan pengawas
pengganti.
BAB VI
PENGURUS
Pasal 13
1) Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota berdasarkan musyawarah
mufakat.
2) Pengurus dipilih dari anggota biasa dengan masa keanggotaan minimum 2 (dua) tahun, .
3) Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun, dan bisa dipilih kembali.
4) Maksimal jabatan pengurus dapat 2 (dua) periode berturut-turut.

6. 5) Sesama Pengurus ataupun dengan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga.
6) Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang telah ditetapkan
berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi
(RAPBK) yang disusun setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada
Rapat Anggota.
7) Apabila Pengurus berhalangan tetap dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai Pengurus maka Pengurus lain bersama-sama Pengawas menetapkan
dan memutuskan Pejabat sementara sebagai pelaksana tugas sampai ditetapkan pengurus
pengganti.
8) Pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Khusus atau Rapat Luar Biasa
berikutnya Pengurus dan Pengawas menyampaikan dan melaporkan tentang
penetapan/keputusan pengisian jabatan sementara dimaksud sampai jabatan definitif
diputuskan oleh Rapat Anggota.
Pasal 14
1) Menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar, Pengurus Koperasi PLS Jaya tidak dipilih
dari nonanggota, kecuali Manajer dan/atau Karyawan pengelola usaha.
2) Syarat-syarat Pengurus adalah antara lain:
a. Sehat jasmani dan rohani.
b. Tidak menjadi/ menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain.
c. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
d. Jujur, amanah, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian menarik.
e. Mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, dengan pengawas, pengelola
dan/atau pihak lainnya.
f. Terpilih dalam forum Rapat Anggota dan mendapat persetujuan/ disyahkan oleh
pimpinan Rapat Anggota.
g. Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
h. Untuk kesinambungan kegiatan dan pengelolaan usaha koperasi, disaat
pergantian kepengurusan, minimal 1 (satu) orang pengurus lama harus dipilih
kembali.
Pasal 15
Tata cara pemilihan Pengurus Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan
menggunakan salah satu sistem berikut.

7. 1) Menggunakan Sistem Pemilihan Langsung, proses pemilihannya dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Rapat Anggota memilih beberapa orang sebagai Tim Formatur.
b. Tim Formatur didampingi Pembina bersidang untuk memilih dan menetapkan
Susunan Pengurus.
c. Susunan Pengurus selanjutnya disahkan dalam Rapat Anggota.
2) Sistem Pemilihan Tidak Langsung, proses pemilihannya dilaksanakan sebagai berikut:
a. Rapat Anggota memilih dan menetapkan beberapa orang sebagai tim formatur.
b. Tim formatur dipilih dan ditetapkan dari: unsur anggota, unsur Pengawas dan unsur
Pengurus lama.
c. Tim formatur menetapkan beberapa nama calon Ketua Pengurus Koperasi yang
diserahkan ke forum Rapat Anggota untuk dilakukan pemilihan langsung.
d. Forum Rapat Anggota memilih secara langsung untuk mendapatkan 1 orang Ketua
Pengurus Koperasi Terpilih.
e. Ketua Pengurus Koperasi Terpilih selanjutnya berperan sebagai Ketua Formatur
bersama-sama Tim Formatur lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sudah dapat memilih,
menetapkan dan memutuskan susunan kepengurusan Koperasi periode berikutnya
secara lengkap sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku.
3) Untuk selanjutnya pelaksanaan serah terima jabatan dari Pengurus lama kepada Pengurus
baru Koperasi dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terpilihnya
Pengurus baru dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dilampiri laporan
kepengurusan dan asset/keuangan.
4) Pengurus Koperasi terpilih melakukan Sumpah Pengurus di hadapan Pengawas, sesuai
agama dan keyakinannya, dilakukan setelah serah terima jabatan.
Pasal 16
1) Tata kerja dan pembagian tugas pengurus diatur dalam suatu keputusan melalui Rapat
Pengurus.
2) Pengurus membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), membuat,
menyusun/mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Koperasi (RAPBK) pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan pada Rapat
Anggota Tahunan.
BAB VII
PENGELOLA USAHA
Pasal 17

8. 1) Koperasi dapat mengangkat manajer/pengelola usaha dan karyawan sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan usaha koperasi.
2) Manajer/Pengelola usaha dan karyawan diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus
Koperasi dan dilaporkan pada Rapat Anggota.
3) Dalam pelaksanaan tugas manajer/pengelola usaha dan karyawan secara priodik baik
diminta ataupun tidak diminta melaporkan tugas dan tanggung jawab penuh kepada
pengurus Koperasi.
4) Manajer/ Pengelola usaha dan karyawan berhak mendapatkan gaji, tunjangan atau
imbalan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Koperasi.
5) Untuk masa kerja, hak dan kewajiban jabatan manajer/pengelola usaha, dibuatkan kontrak
kerjanya dengan mengacu peraturan/ ketentuan yang berlaku serta kebutuhan dan
kemampuan Koperasi.
6) Kontrak kerja untuk jabatan manajer/pengelola usaha dibuat secara tertulis di atas kertas
bermeterai dan ditandatangani oleh pengurus atas nama Koperasi, dan pejabat yang
bersangkutan.
7) Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain :
a. Gaji, dan/atau imbalan jasa lainnya.
b. Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.
c. Hak dan kewajibannya.
d. Konsekwensi pelanggaran isi kontrak.
e. Dalam hal perpanjangan kontrak kerja, minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.
8) Mekanisme pengangkatan Manajer dan/atau karyawan koperasi ditempuh melalui proses
sebagai berikut.
a. Pengurus mengumumkan adanya peluang calon manajer dan/atau karyawan koperasi.
b. Pengurus membentuk tim seleksi dengan jumlah ganjil sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)
orang, terdiri atas Pembina, Pengurus, Pengawas, dan perwakilan anggota.
c. Masa pendaftaran dan seleksi administrasi calon manajer dan/atau karyawan.
d. Uji kecakapan dan kelayakan manajer dan/atau karyawan oleh Tim Seleksi.
e. Pemilihan dan penetapan manajer dan/atau karyawan
f. Pengumunan hasil pemilihan kepada anggota
g. Penetapan manajer dan/atau karyawan.
h. Penandatangan kontrak kerja antara manajer dan/atau karyawan dengan Pengurus
koperasi.

9. BAB VIII
KESEJAHTERAAN
Pasal 18
1) Koperasi mengupayakan bantuan/tunjangan atau imbalan jasa kepada anggota, Pengurus,
Pengawas dan Manager/ karyawan antara lain seperti:
a. Jasa anggota koperasi.
b. Bingkisan/paket.
c. Bantuan pengobatan kesehatan dan atau santunan kepada anggota yang meninggal
dunia, dan yang mengalami musibah.
2) Besarnya jasa, bingkisan dan santunan pada tersebut di atas akan ditetapkan dalam rapat
pengurus dan disampaikan ke dalam Rapat Anggota untuk mendapatkan pengesahan.
BAB IX
SANKSI
Pasal 19
Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
maupun peraturan lain yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Pasal 20
1) Anggota maupun anggota luar biasa yang mencemarkan nama baik dan merugikan
Koperasi serta tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota/melalaikan
kewajibannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, maka kepada anggota yang
bersangkutan diberikan peringatan/teguran secara lisan maksimum 3 (tiga) kali.
2) Bilamana pada kurun waktu selanjutnya peringatan/ teguran tersebut tidak diindahkan
maka yang bersangkutan dapat diberikan peringatan secara tertulis oleh pengurus dan
selanjutnya peringatan dimaksud akan dibahas pada forum Rapat Anggota berikutnya.
3) Jika hasil pembahasan menyatakan bersalah maka kepada yang bersangkutan dapat
diberhentikan keanggotaannya dari koperasi.
4) Terhitung sejak diberhentikan sebagai anggota koperasi, maka sertifikat modal koperasi
dan penyertaan modal lainnya dibekukan sampai dengan yang bersangkutan
menyelesaikan kewajibannya terhadap koperasi.
Pasal 21
Pengurus, pengawas maupun pengelola usaha dan karyawan koperasi yang melakukan
pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan

10. kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk selanjutnya
dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
Pasal 22
1) Pengurus, pengawas maupun pengelola/karyawan koperasi yang dengan sengaja dan/atau
karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian koperasi
dikenakan sanksi ganti rugi sebesar kerugian yang disebabkan oleh masing-masing
pengurus, pengawas maupun pengelola/karyawan yang bersangkutan.
2) Apabila tersebut pada ayat 1 di atas tidak mendapat tanggapan untuk membayar ganti rugi
maka kepada yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota dapat
diajukan ke pengadilan baik perkara pidana maupun perdata.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan
peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
1) Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disetujui/ disahkan oleh Rapat Anggota/ Rapat
Anggota Tahunan Koperasi.
2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan/ ditetapkan untuk dapat
dijadikan pedoman kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.
Ditetapkan di: Jayagiri
Pada tanggal:
Pengurus Koperasi PLS Jaya
Ketua, Sekretatis,
Karlan H., S.H., M.Si. Edy Hardiyanto, S.Pd., M.T.