SKB sebagai lembaga pembina PNFI di kab/kota memiliki relasi dengan PKBM, kerangka pembinaan yang dipaparkan berikut merupakan langkah awal bagi SKB menunjukkan kontribusi di tengha masyarakat.

1. Peningkatkan Mutu dan
Pembinaan PKBM oleh SKB
Paparan Direktur Bindikmas pada
Workshop Pendampingan SKB
Bandung, 20-21 Nopember 2013

2. Dasar Hukum : Kursus dan Pelatihan sebagai
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10)
Satuan PNF:
Lembaga Kursus
Lembaga Pelatihan
Kelompok Belajar
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Majelis Taklim
Satuan pendidikan yang sejenis
[UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]

3. DASAR HUKUM
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
UU No 20 th 2003/pasal 62
(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang
didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau
pemerintah daerah
UU no 20 Th 2003/pasal 50
(3) Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
bertaraf internasional

4. Dasar Hukum Akreditasi dan Penilaian Kinerja
UU no 20/2003 dan PP 19 tahun 2005
UU No 20/2003 ; Pasal 59
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap
pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
UU No 20/2003 : Akreditasi Pasal 60
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang
dan jenis pendidikan.
PP no 19/2005: bab II lingkup, Fungsi, dan Tujuan ,Pasal 2
(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi,
akreditasi, dan sertifikasi.

5. Program dan Lembaga PNFI
PP No 17 th 2010
Program pembelajaran
PAUDNI
1.Kursus menjahit
2. Kursus elektro
3. Kursus otomotif dll
4. Paket A
5. Paket B
6. Paket C
7. PBA
8. TPA
9. SPS
10. Kelompok Bermain
11. Taman bacaan
12. Pemberdayaan Perempuan
Bagaimana
kalau satu
tempat 2
lembaga ?
Lembaga PAUDNI
1. Lembaga Kursus dan Pelatihan
(NILEK) : 1.2.3.4.5.6.7.11.12.
2. PKBM
(NILEM):1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12
3. Kelompok Belajar: 4.5.6.7.11
4. Pusat PAUD (NIL): 8.9.10.11
5. Rumah Pintar:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12
6. Rumah Singgah: 1.2.3.4.5.6.7.11.12
7. Sanggar Kegiatan Belajar:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12……
(percontohan)
8. Balai Pengembangan Kegiatan
Belajar :1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
(pengembangan)
9. ………………………….

6. Sistem Perizinan
Izin Pendirian Lembaga
Pendidikan
1.Kursus menjahit
(izin Penyelenggaraan
Pprogram)
5. Paket B
(izin Penyelenggaraan
Pprogram)
7. PBA (izin
Penyelenggaraan
program)
1. Lembaga Kursus dan
Pelatihan (NILEK)
2. PKBM (NILEM)
3. Kelompok Belajar
4. Pusat PAUD (NIL)
5. Rumah Pintar
6. Rumah SInggah
7. Sanggar Kegiatan Belajar
8. Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar
9. ………………………….
1. dimana lembaganya, siapa
pendidiknya, sarana prasarana
belajar, program belajar, evaluasi,
standar kelulusan
Akte Notaris,
Pengelola
lembaga, Sarana
dan Prasarana,
minimal 1 program

7. GAMBARAN PENATAAN PKBM TH 2014
(DRAFT AWAL DAN MASIH PEMBAHASAN)
TOLOK UKUR
Reward
A
Nilem, terakreditasi A/B, Kinerja A/B, organisasi milik
masyarakat, memiliki min 3 program PNF yg berbeda,
TBM, memiliki minimal 2 jenis usaha, memiliki minimal 4
desa binaan, memiliki minimal 2 program sosial
kemasyarakatan dan minimal pernah menjuarai tk
propinsi/nasional dll
PKBM Rujukan, Unggulan
masyarakat
B
Nilem, terakreditasi A/B, Kinerja A/B, organisasi milik
pribadi, memiliki min 3 program PNF yg berbeda, TBM,
memiliki minimal 2 jenis usaha, memiliki minimal 3 desa
binaan, memiliki minimal 2 program sosial kemasyarakatan
dan minimal pernah menjuarai tk propinsi/nasional dll
Revitalisasi sarpras
Pusat magang peserta didik dan
pengelola, TUK, Pelatih
Nasional, prioritas bansos
pengentasan kemiskinan,
pengangguran, PUG, TPPO,
TBM, mengikuti acaa-acara
nasional dan internasional
C
Nilem, menyelenggarakan minimal 3 program PNF yg
berbeda dan (pilih salah satu; usaha mandiri, TBM, sosial
kemasyarakatan) dan memiliki minimal 2 desa binaan
Diklat/ magang di PKBM
klasifikasi A atau B, BOP PKBM,
dukungan persiapan akreditasi
dan penilaian kinerja
PKBM Standar Pelayanan
Minimal
D
Nilem, menyelenggarakan minimal 1 program PNF, (pilih
salah satu; usaha mandiri, TBM, sosial kemasyarakatan)
dan memiliki 1 desa binaan
Diklat/ magang di PKBM
klasifikasi A atau B, BOP PKBM,
PKBM Rintisan
klasifikasi
PKBM Unggulan, rujukan
Catatan : PKBM yg belum memiliki Nilem tidak boleh mengakses dana bansos, Akan dilakukan verifikasi
kelayakan PKBM, Akan dilakukan penilaian kinerja dan WAJIB PKBM MEMILIKI DESA BINAAN

8. DESAIN PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Penjaminana Mutu
Kelembagaan
Penjaminan Mutu
Proses
Pembelajaran
Program
Penjaminan Mutu
Lulusan
Penjaminan Mutu
tindak lanjut
lulusan
Kursus terstruktur
Uji/sertifikat Komp
Bekerja DU/DI
Kursus non
terstruktur
Surat keterangan
Bekerja/Mandiri
PBA
Sukma
Usaha mandiri/...
PAUD
Izasah/.....
Masuk SD
Paket A, B, C
UN/Izasah
Bel lanjut/
karier/bekerja
Unit usaha
Kualitas Prod/jasa
wirausaha
Sosial Kemasy
Pengakuan Masy
Kemadirian masy
NILEM ONLINE
AKREDITASI
PENILAIAN KINERJA
Dukungan verifikasi,
penilaian kelembagaan
Dukungan Kurikulum
bahan ajar , metode
Dukungan alat dan
sistem evaluasi
Dukungan kerjasama,
CSR, Pencitraan
PENJAMINAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

9. PENJAMINAN MUTU PKBMK
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
LEGAL
(memiliki izin dan nomor induk
lembaga/Nilem)
BERKINERJA UNGGUL
(Dinilai Kinerjanya
A atau B
TERAKREDITASI
(Memenuhi Standar
Nasional Pendidikan)
Mutu lembaga harus diukur dengan 3 tolok ukur penjaminan mutu lembaga

10. Dukungan dalam kebijakan penjaminan mutu
• Pendataan dan verifikasi LKP online (NILEM) – tidak diperkenankan
satu gedung, satu manajemen memperoleh Nilek dan Nilem.
• Permagangan bagi pengelola PKBM kinerja C dan D ke PKBM
berkinerja A dan B
• Penilaian kinerja bagi PKBM
• BOP PKBM, Revitalisasi PKBM, Lomba PKBM
• Penyusunan dan distribusi kurikulum, bahan ajar, media, metode dan
sistem penilaian
• Penguatan jejaring
• Magang bagi pendidik PKBM ke unit-unit usaha dan best practises
• Penguatan program PKH (pendidikan kecakapan hidup) di PKBM
terutama bagi peserta didik wanita
• Mendorong PKBM menjadi TUK
• Membina Pendidik dan Pengelola melakukan evaluasi

11. TOLOK UKUR
SKB HARUS
LEBIH
TINGGI/BERAT
GAMBARAN PENATAAN SKB TH 2014
(DRAFT AWAL DAN MASIH PEMBAHASAN)
TOLOK UKUR/INDIKATOR
Reward
Predikat (Draft)
A
Legalitas, Srapras, Pamong, staf,
program PNF yg dilaksanakan minimal 7 jenis dan 75 %
sdh terakreditasi dan dapat dijadikan percontohan
Memiliki desa lab site minimal 5 desa
Membina semua PKBM dan TBM di wilayah binaan,
menjadi TUK, tempat pelatihan dan magang, memiliki unit
usaha, dll
..............................................
dana operasional, Hibah,
Revitalisasi, Diklat, TUK,
permagangan, Penyusunan
buku, dana monev dan
pembinaan lembaga
SKB (Percontohan
Unggulan)
B
Legalitas, Srapras, Pamong, staf,
program PNF yg dilaksanakan minimal 7 jenis di dalam dan
50 % sdh terakreditasi dan dapat dijadikan percontohan
Memiliki desa lab site minimal 5 desa, memiliki unit usaha
Membina 4 PKBM dan TBM
............................................................
C
Legalitas, Srapras, Pamong, staf,
program PNF yg dilaksanakan minimal 5 jenis dan sdh
ada yang terakreditasi
Memiliki desa lab site minimal 3 desa
..............................................
Dana hibah program, dana
pembinaan lab, BOP fasilitas,
ikut permagangan dan pelatihan
dll
SKB (Pelaksana)
D
Legalitas, Srapras, Pamong, staf,
Program PNF yg dilaksanakan minimal 3 jenis belum
terakreditasi
Memiliki desa lab site minimal 2 desa
.............................
Dana hibah program, dana
pembinaan lab, BOP fasilitas,
ikut pelatihan dan permagangan
dll
SKB (rintisan)
klasifikasi
SKB (Percontohan)
SKB perlu dinilai setiap saat baik program, organisasi dan manajemen untuk memperbaiki predikat

12. Pola Pembinaan SKB dengan PKBM
SKB
A
B
C
D
Bisa membina kalau grade lebih tinggi dan bidang
kemampuannya sama dan lebih bagus prestasinya
PKBM
A
B
Catatan : Grade A PKBM lebih
rendah dari pada grade A di SKB
C
D
DESA BINAAN
DESA BINAAN
DESA BINAAN

13. Membangun jaringan antara SKB dengan PKBM
• Mewujudkan konsep percontohan dan pembinaan UPT thd
satuan pendidikan
• Mendorong UPT dan Satuan Pendidikan saling terjadi
penjaminan mutu
• Memulai dengan apa yg sudah ada menuju terbentuknya
sistem
• Merintis jejaring antar unit kerja dan satuan pendidikan
• Menindaklanjuti PBA dengan mewujudkan desa literacy
mandiri (mandiri proses pemberantasan dan mandiri dalam
usaha)
• Mewujudkan sistem pendataan peserta didik PBA dan
potensi yg dimulai tingkat desa binaan

14. Pola Pembinaan yang akan dibangun dalam rintisan Dikmas
BP-PAUDNI /P2-PAUDNI
PKBM masyarakat
(setara kategori
A/B)
merumuskan berbagai acuan dan standar
untuk dicoba, memberikan acuan-acuan
kepada SKB
SKB (SETARA
KATEGORI A/B SKB)
Memberikan asistensi dalam penilihan desa,
koordinasi linsek, membangun kemitraan
dengan stakeholder, melatih dan mendampingi
PKBM, melakukan visitasi dan asistensi,
melakukan evaluasi proses dan program,
PKBM masyarakat
(setara kategori A/B)
Desa literacy Mandiri
Desa literacy Mandiri
Menetapkan desa binaan, koordinasi dengan
aparat /masy desa, menggali data, pengolahan
dan presentasi data, pendirian TBM mandiri,
usaha mandiri dan jaringan kerja usaha
masyarakat
Desa literacy Mandiri
1. Bagaimana memiliki data desa yg akurat : warga buta aksara BnBa, potensi desa dll
2. Bagaimana minat baca masyarakat bisa lestari
3. Bagaimana menindaklanjuti keaksaraan usaha mandiri (kum) terwujud dimasyarakat
, dengan tolok ukur: a. Keterampilan masyarakat, ada usaha masyarakat yg permanen
4. Bagaimana cara-cara yg tepat dalam membina usaha mandiri masyarakat