2. • UU 38 / 2004 Tentang Jalan
• PP 34 / 2006 Tentang Jalan
• UU 22 / 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• RPJMN 2010-2014
• Renstra Bina Marga 2010-2014
• Resolusi PBB No 62/255 tentang Improving Global
Road Safety
• Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan
KEBIJAKAN TERKAIT KESELAMATAN JALAN
3. • Pasal 2
Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas
kemanfaatan, keamanan dan keselamatan,
keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,
transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan
dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan
kemitraan.
– Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan
penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan
keteknikan jalan,
– Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan
jalan dan kondisi geometrik jalan.
UU NO. 38/2004 TENTANG JALAN
4. • UU.22/2009 Pasal 28 :
1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi
jalan
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan
jalan.
• PP.34/2006 Pasal 38 :
Setiap orang dilarang memanfaatkan rumaja yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
• UU.38/2004 Pasal 12 :
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam
rumaja, rumija dan ruwasja.
GANGGUAN FUNGSI JALAN
5. Contoh Gangguan Fungsi Jalan
UU 38/2004 – Penjelasan Pasal 12:
Mengganggu fungsi jalan:
- Terganggunya jarak pandang,
- Hambatan samping
- Menimbulkan kecelakaan
- Kerusakan perlengkapan jalan.
7. • Pasal 2
Persyaratan teknis jalan harus memenuhi ketentuan keamanan,
keselamatan, dan lingkungan.
• Pasal 93
Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu
lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan
• Pasal 96:
Pengoperasian jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan
sebagaimana untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
PP NO. 34/2006 TENTANG JALAN
8. • Pasal 1 Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terhindarnya setiap orang dari risiko
kecelakaan selama berlalu lintas yang
disebabkan oleh:
– manusia,
– Kendaraan,
– Jalan, dan/atau lingkungan.
• Pasal 203 : Pemerintah bertanggung jawab
atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
UU NO. 22/2009 TENTANG LLAJ
9. Pasal 24
1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut
untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang
dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan
Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi
tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk
mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
UU NO. 22/2009 TENTANG LLAJ
10. 1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera
dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan
Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
2. ... mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah
UU 22/2009 tentang LLAJ
Pasal 273
11. 3. …mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda
atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum
diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah).
Pasal 273
UU NO. 22/2009 TENTANG LLAJ
14. Resolusi PBB No. 64/255 tanggal 2 Maret 2010 yang
menegaskan kembali kepada negara anggota untuk bersama-
sama menurunkan jumlah korban kecelakaan melalui beberapa
point, yaitu:
a. Mencanangkan 2011-2020 sebagai Dekade Aksi
Keselamatan Jalan dengan tujuan awal menstabilkan kondisi
umum, dilanjutkan dengan pengurangan jumlah prakiraan
korban lalu lintas melalui kegiatan global, regional dan lokal,
dan serentak
b. Meminta kepada setiap negara anggota untuk menetapkan
target penurunan jumlah korban kecelakaan yang dapat
dicapai pada akhir Dekade, sesuai dengan rencana aksi
nasional
c. Meminta Pemerintah untuk memimpin pelaksanaan Dekade
Aksi dan memfasilitasi kolaborasi multisektor (pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat)
RESOLUSI PBB NO 64/255
15. MISI:
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang
memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional,
wilayah dan kawasan strategis nasional.
KEBIJAKAN
• Penyusunan rencana teknis yang berbasis
keselamatan jalan serta rencana pengurangan
segmen rawan kecelakaan akibat defisiensi jalan
• Pemanfaatan manajemen keselamatan selama masa
konstruksi
• Penanganan segmen rawan kecelakaan (defisiensi
jalan), dalam upaya peningkatan keamanan dan
keselamatan jalan
RENSTRA BINA MARGA
16. Multi Stakeholders
STAKEHOLDERS:
• Kementerian Keuangan
• Kementerian PPN/Bappenas
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Pekerjaan Umum
• POLRI
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pendidikan
• Kementerian Kesehatan
• BPPT
• Perguruan Tinggi
DIRIGEN KOORDINASI TINGKAT NASIONAL
RUNK DAN DoA
PILAR-1
MANAJEMEN
KESELAMATAN
JALAN
PILAR-2
JALANYANG
BERKESELAMATAN
PILAR-3
KENDARAANYANG
BERKESELAMATAN
PILAR-4
PERILAKU
PENGGUNA JALAN
YANG
BERKESELAMATAN
PILAR-5
PENANGANAN
PASCA
KECELAKAAN
SASARAN/TARGET NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN
KESELAMATAN TRANSPORTASIMENCAPAI
Rencana Umum Nasional Keselamatan
19. Bantuan INDII ke BBPJN VIII
Pemberian Bantuan berupa:
1. 25 kerucut lalu lintas (cone)
2. 4 buah papan pemberitahuan pekerjaan (frame)
3. 8 tanda rambu
