Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan dan penindakan pelanggaran, ketentuan pidana
3. BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB IV
PEMBINAAN
BAB V
PENYELENGGARAAN
BAB VI
JARINGAN LL DAN AJ
BAB VII
KENDARAAN
BAB VIII
PENGEMUDI
BAB IX
LALU LINTAS
BAB X
ANGKUTAN
BAB XI
KEAMANAN
DAN KESE-
LAMATAN
LLAJ
BAB XIII
PENGEMBAN
GAN INDUS-
TRI DAN TEK-
NOLOGI SAR-
PRAS LLAJ
BAB XII
DAMPAK
LINGKU-
NGAN
BAB XIV
KECELAKAAN
LALU LINTAS
BAB XV
PERLAKUAN KHU-
SUS BAGI
PENYANDANG
CACAT, MANULA,
ANAK2, WANITA
HAMIL, DAN ORANG
SAKIT
BAB XVI
SISTEM
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
LLAJ
BAB XVII
SUMBER
DAYA
MANUSIA
BAB XVIII
PERAN
SERTA MA-
SYARAKAT
BAB XIX
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LL & AJ
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
4. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN =
Satu kesatuan sistem yg terdiri atas Lalu lintas, Angkutan jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas
dan Angkutan jalan, Kendaraan, pengemudi, pengguna jalan
serta pengelolaannya.
LALU LINTAS = Gerak pindah kendaraan dan orang di ruang
lalu lintas jalan
ETIKA = kesopanan = sopan santun = tata cara
ETIKA BERLALU LINTAS =
Tingkah laku para pemakai jalan dlm melaks undang-undang dan
peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun
antara sesama pemakai jalan
YG HRS MENJALANKAN SOPAN SANTUN =
Semua orang yg gunakan jln yg dibuka utk lalu lintas umum
5. TERWUJUDNYA
PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB,
LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG
PEREKONOMIAN NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MEMPERKUKUH
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI
MARTABAT BANGSA
ETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSA
PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.
8. URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG JALAN
KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG-JAWAB
DI BIDANG JALAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG SARANA DAN
PRASARANA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG-JAWAB
DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PEMBERDAYAAN
INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI LL & AJ
KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG-JAWAB
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
DAN PENGEMUDI, PENEGAKKAN
HUKUM, OPERASIONAL REKAYASA
LALIN, DAN MANAJEMEN
OPERASIONAL SERTA PENDIDIKAN
BERLALU-LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
9.
10. URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
DAN PENGEMUDI, PENEGAKKAN
HUKUM, OPERASIONAL REKAYASA
LALIN, DAN MANAJEMEN
OPERASIONAL SERTA PENDIDIKAN
BERLALU-LINTAS
a. PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR;
b. PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
c. PENGUMPULAN, PEMANTAUAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN;
d. PENGELOLAAN PUSAT PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
e. PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN, DAN PATROLI LALU LINTAS;
f. PENEGAKAN HUKUM YANG MELIPUTI PENINDAKAN PELANGGARAN DAN
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS;
g. PENDIDIKAN BERLALU LINTAS;
h. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LAU LINTAS;
i. PELAKSANAAN MANAJEMEN OPERASIONAL LALU LINTAS.
11.
12. JL. KELAS I
JL. KELAS II
JL. KELAS III
JL. KELAS IV
KEWAJIBAN UJI
KELAIKAN FUNGSI
JALAN
TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN :
PENYELENGGARA JLN
DLM MELAKS
PRESERVASI JLN/KAT
KAPASITAS JLN
WAJIB MEMPERBAIKI
JLN YG RUSAK ATAU
MEMBERIKAN
TANDA/RAMBU
BERKOORDINASI
INSTANSI YG
BERWENANG DIBIDANG
SARANA & PRASARANA
LLAJ
POLRI
SANKSI
BAGI PENYELENGGARA
TDK MEMPERBAIKI JLN YG
RUSAK
TDK BERI TANDA/RAMBU PADA
JLN YG RUSAK ( 6 BLN/1,5 JT)
LUKA RINGAN ( 6 BLN)
LUKA BERAT ( 1 TH/24 JT)
MD (5 TH/120 JT)
PENYELENGGARA JALAN
INSTANSI YG BERTANGGUNG
JAWAB DIBIDANG LLAJ
POLRI
13.
14.
15.
16. UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR
DILENGKAPI LAMPU ISYARAT/SIRENE
LAMPU
BIRU
&
SIRENE
PETUGAS POLRI
MOBIL TAHANAN, PENGAWALAN TNI, PEMADAM
KEBAKARAN, AMBULAN, PALANG MERAH, JENAZAH
LAMPU
MERAH
&
SIRENE
MOBIL PATROLI JLN TOL, PENGAWASAN SARPRAS LLAJ,
PERAWATAN FASUM, DEREK KENDARAAN, ANGK BARANG KHUSUS
LAMPU
KUNING
TANPA
SIRENE
PERSYARATAN, PROSEDUR, TATA CARA PEMASANGAN DIATUR
DGN PERATURAN PEMERINTAH
TATA CARA PENGGUNAAN DIATUR DENGAN
PERATURAN KAPOLRI
18. REGISTRASI &
IDENTIFIKASI
DILAKS OLEH POLRI
UTK DATA FORENSIK KEPOLISIAN
DIATUR
PERKAP
SAMSAT
DIATUR
PERPRES
KOORDINATOR
POLRI
REGISTRASI
KENDARAAN
TNI
POLRI
PERWAKILAN NEGARA
ASING&LEMBAGA
INTERNASIONAL
DIATUR
PERKAP
DIATUR
PERKAP
DIATUR
PANGLIMA
TNI
DILAPORKAN
KAPOLRI UTK
PENDATAAN
19.
20.
21. PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT IZIN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
PELAKSANAAN REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
PENGUMPULAN, PEMANTAUAN, PENGOLAHAN, DAN
PENYAJIAN DATA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENYELENGGARAAN UJIAN SIM
PENERBITAN SIM (NAS DAN INTERNASIONAL)
PENERBITAN BPKB
PENERBITAN STNK
DATA FORENSIK PENGEMUDI DAN RANMOR
PRA
STNK
PERSIAPAN
BANGUN SISTEM
22.
23.
24. IDENTIFIKASI MASALAH LALIN
INVENTARISASI, PENGHITUNGAN DAN ANALISIS SITUASI ARUS LALIN
INVENTARISASI, PENGHITUNGAN DAN ANALISIS ANGKA LANGGAR DAN LAKA
INVENTARISASI DAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PENETAPAN RENCANA KEBIJAKAN PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN
JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS
PENGAWASAN MELIPUTI: PENILAIAN THD PELAKSANAAN KEBIJAKAN,
TINDAKAN KOREKTIF THD KEBIJAKAN, TINDAKAN GAKKUM
DAPAT MENJADI
INFORMASI UNTUK
DEPARTEMEN/
INSTANSI LAIN
ACUAN UNTUK
PENGAMBILAN
KEBIJAKAN
OPTIMALISASI REKAYASA LALIN DALAM RANGKA KAMSELTIBCAR LANTAS
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELIPUTI PEMBERIHAN ARAHAN, BIMBINGAN &
PENYULUHAN
25. JALAN SARPRAS KENDARAAN TRAYEK
LANGGAR/
LAKA / MACET
KELAS JALAN
JARINGAN JALAN
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
KONDISI JALAN
JUMLAH RAMBU
KLASIFIKASI RAMBU
KONDISI RAMBU
JUMLAH TERMINAL
LOKASI TERMINAL
JUMLAH HALTE
LOKASI HALTE
TERMINAL BAYANGAN
JUMLAH KEND
PERTUMBUHAN KEND
TIPE KEND
KEPADATAN KEND
JUMLAH TRAYEK
FORMASI RAMBU
TRAYEK
BERSINGGUNGAN
PERTUMB. TRAYEK
LOKASI TRAYEK
JUMLAH LANGGAR
POTENSI LANGGAR
JUMLAH LAKA
POTENSI LAKA
JENIS LAKA
JUMLAH LOK.
MACET
JAM2 MACET
PENYEBAB MACET
26. INSTANSI YG MEMBIDANGI JALAN
INSTANSI YG MEMBIDANGI
SARANA & PRASARANA LLAJ
POLRI
DIATUR DNG
PERATURAN
PEMERINTAH
35. BERTANGGUNGJAWAB ATAS
TERSELENGGARANYA KEGIATAN DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA
KEAMANAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERJAMINNYA
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
36. Penyusunan program Nasional Keamanan LLAJ.a.
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan
Keamanan LLAJ.b.
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan
penerangan berlalu lintas dlm rangka meningkatkan kesadaran hukum dan
etika masyarakat dlm berlalu lintas.
c.
Pengkajian masalah Keamanan LLAJ.d.
Manajemen keamanan Lalu Lintas.e.
Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli.f.
Registrasi dan identifikasi Ranmor dan Pengemudi.g.
Penegakan hukum Lalu Lintas.h.
37. PENYUSUNAN PROGRAM NASIONAL KEGIATAN KESELAMATAN LLAJ
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS DAN PERLENGKAPAN
KESELAMATAN LLAJ
PENGKAJIAN MASALAH KESELAMATAN LLAJ
MANAJEMEN KESELAMATAN LLAJ
38. MEWUJUDKAN BUDAYA KEAMANAN
DAN KESELAMATAN LALU LINTAS
a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu
lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan
dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang
mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
Menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan
budaya Keamanan dan Keselamatan berlalulintas
39.
40. a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah;
b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
ramah lingkungan;
c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai
kondisi jasa angkutan umum;
d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.
41. Rancang bangun dan pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
Peralatan penegakan hukum
Peralatan uji laik kendaraan
Fasilitas Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ
Peralatan registrasi dan identifikasi
Kendaraan dan Pengemudi
Teknologi serta informasi LLAJ
Fasilitas pendidikan dan pelatihan
personel LLAJ
Komponen pendukung Kendaraan
Bermotor
42.
43. a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
b. menolong korban;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
d. mengolah tempat kejadian perkara;
e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
f. mengamankan barang bukti; dan
g. melakukan penyidikan perkara.
44. PROGRAM OLEH FORUM LLAJ
DIATUR OLEH PERKAP
KELALAIAN PENGGUNA JALAN
KETIDAKLAIKAN KENDARAAN
KETIDAK LAIKAN JALAN
LINGKUNGAN
46. LAKA
LANTAS
KORBAN
MENINGGAL
KORBAN CIDERA
LAKA RINGAN
WAJIB BERIKAN
BANTUAN KPD AHLI
WARIS KORBAN :
- BIAYA PENGOBATAN
DAN /ATAU
- BIAYA PEMAKAMAN
WAJIB BERIKAN
BANTUAN KPD KORBAN :
- BIAYA PENGOBATAN
WAJIB GANTI RUGI :
PENYELESAIAN PERKARA DPT
DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN
(JIKA ADA KESEPAKATAN DAMAI)
MENYEDIAKAN ALOKASI DANA UTK CEGAH
& PENANGANAN LAKA LANTAS
MENGEMBANGKAN PROGRAM ASURANSI
LAKA LLAJ
MENYEDIAKAN, MEMPERBAIKI
PENGATURAN, SARPRAS LANTAS
PENYEBAB LAKA LANTAS
PIHAK YG
MENYEBABKAN
LAKA LANTAS
WAJIB GANTI RUGI
(BESARANYA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN)
47. PSL 231
MENERIMA LAPORAN/ ADUAN
TENTANG LAKA LANTAS
PSL 233
PENDATAAN
LAKA LANTAS
1. Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data
Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Data Kecelakaan LaluLintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian dari data forensik.
3. Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data yang berasal
dari rumah sakit.
4. Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh Pembina Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
52. SISTEM TERSTRUKTUR
JARINGAN INFORMASI
JARINGAN KOMUNIKASI
DAN PUSAT DATA
PENGEMBANGAN
SISINFO LLAJ
PERENCANAAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMANTAUAN
PELACAKAN
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
INFORMASI GEOGRAFI
INFORMASI PENGGUNA JALAN
PENDETEKSIAN ARUS LALU LINTAS
PENGENALAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR
PENGIDENTIFIKASIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI RUANG LALU LINTAS.
54. YAN KEBUTUHAN DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI TENTANG LLAJ
DUKUNGAN TINDAKAN CEPAT TERHADAP PELANGGARAN, KEMACETAN, DAN KECELAKAAN
SERTA KEJADIAN LAIN YG BERDAMPAK TERHADAP LLAJ
ANALISIS, EVALUASI TERHADAP PELANGGARAN, KEMACETAN, DAN LAKA LANTAS
PEMBERIAN INFORMASI KUALITAS BAKU MUTU UDARA
DUKUNGAN GAKKUM DGN ALAT ELEKTRONIK DAN SECARA LANGSUNG
DUKUNGAN YAN SIM, STNK, DAN BPKB
PEMBERIAN INFORMASI HILANG TEMU KENDARAAN BERMOTOR
DUKUNGAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DENGAN TURJAWALI
DUKUNGAN PENGENDALIAN PERGERAKAN LLAJ
PEMBERIAN INFORMASI TENTANG KONDISI JALAN DAN PELAYANAN PUBLIK
GIAT
PUSDALSISINFO LLAJ
55.
56. SUBSIS
BIDANG JALAN
SUBSIS
BIDANG
SARPRAS LLAJ
SUBSIS
BIDANG
BANG TEK LLAJ
SUBSIS
BIDANG BANG
INDUSTRI LLAJ
ATMS
AREA TRAFFIC
MANAGEMENT SYSTEM
IRSMS
INTEGRADE
ROAD SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM
DITLANTAS
POLRI
DIK
LANTAS
SIKON
LANTAS
GAKKUM
LANTAS
MOP
LANTAS
YAN
SSB
MAT:
-SSB
- TILANG
SARPRAS
LANTAS
MASALAH
SOSIAL &
LH
SIDIK
JARI
SDM
LANTAS
REKJEMEN
LANTAS
PUSIDENT PIKNAS
TELEMATIKA
57.
58. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat
dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; daN
dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
62. a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan
Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan
khusus;
b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan
Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau
Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan,
pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan
angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
63. Petugas Polisi
melaksanakan koordinasi,
kontrol/ pengawasan dan
kemitraan dengan PPNS
dalam menegakkann hukum
yang berkaitan dengan LLAJ
1. Buku pedoman/ panduan kerja
2. Komitment
3. Ada sistem-sistem yang dibangun untuk
koordinasi, komunikasi, kontrol/ kendali
4. PPNS tetap pada batas-batas kewenangan
yang diberikan oleh Undang-Undang
- di tempat terbatas (terminal, jembatan
timbang)
- Di jalan raya di dampingi oleh Polisi
- Penyerahan tilang/ BAP melalui Penyidik
Kepolisian
64. PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT
DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR
PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG
DITUNJUK PEMERINTAH
DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL
KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN
KEPADA PELANGGAR
KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK
1 (SATU) TAHUN TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA
DENDA TILANG
SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI
INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI &
PPNS YG MELAKS GAKKUM DIJALAN
PNBP
65.
66.
67. TERIMA KASIH ATAS KERJA
SAMANYA…
SEMOGA BERMANFAAT UNTUK
BEKAL MEMBERIKAN TAMBAHAN
PENGETAHUAN BAGI MURID
MURID DISEKOLAH ANDA MASING
MASING
“RUDI & TEAM”