Akuntansi pemerintahan Indonesia dahulu berbasis kas tetapi saat ini sedang beralih ke basis akrual. Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan bisnis, seperti tujuan, pendapatan, beban, dan penganggaran. Namun demikian terdapat pula persamaan seperti siklus akuntansi tahunan dan istilah yang digunakan. Entitas akuntansi dan pelaporan juga berbeda, di mana hanya kementerian dan presiden yang menjadi entitas pelapor

1. PENGANTAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN:
Konsep Dasar dan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Di Indonesia
Fauzan Misra

2. Proses
Pengertian
Akuntansi Pemerintahan
Fungsi
Dilihat dari segi prosesnya, “akuntansi adalah suatu
keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan, dan
meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan
oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan
hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut dengan
laporan keuangan”.

3.  “Accounting is the art of recording, classifying,
and summarizing in a significant manner and in
terms of money, transaction, and events, which are
in part, at least, of a financial character, and
interpreting the result thereof”.

4. Dari segi fungsinya,“akuntansi adalah suatu
kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan
informasi kuantitatif, terutama yang bersifat
keuangan, dari suatu lembaga atau
perusahaan, yang diharapkan dapat
digunakan sebagai dasar dalam mengambil
keputusan-keputusan ekonomi diantara
berbagai alternatif tindakan”.

5. AUDITING
EKSTERNAL
BIDANG
AKUNTANSI
AKUNTANSI INTERNAL
MIKRO
MAKRO
Akuntansi Akuntansi
Bisnis Sektor Publik Nasional &
Social Acc
Akuntansi
Pemerintahan

6.  Faktor Ekonomi. Mis : pertumbuhan ekonomi,
Tenaga kerja dan lain-lain.
 Faktor Politik . Mis: Hubungan negara dengan
masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi
negara, dll
 Faktor Kultural : Mis : karakteristik
Masyarakat, sistem nilai yang berlaku, tingkat
pendidikan.
 Faktor Demografi. Mis : pertumbuhan
penduduk, struktur usian penduduk, migrasi.
dll

7.  Organisasi dengan Sistem Perwakilan
 Pembagian Kekuasaan
 Pola Otonomi dan Transfer
 Pengaruh Proses Politik
 Absennya Hubungan Langsung antara Pendapatan
dan Pelayanan
 Peranan Anggaran Sebagai Pernyataan Kebijakan
Publik, target fiskal dan Alat Pengendalian
 Investasi yang dominan pada asset yang tidak
menghasilkan pendapatan
 Terbukanya penerapan “Fund Accounting”

8. 1. Perbedaan Tujuan
pemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi
perusahaan bisnis mencari laba.
Perbedaan ini menimbulkan perbedaan data
akuntansinya, yaitu:
a. Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan,
perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi)
sangat penting.
Pada umumnya, di pemerintahan terdapat perhitungan
anggaran-realisasi dan perhitungan pendapatan-belanja,
yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit.
Disamping pendapatan dan belanja, ada pembiayaan (baik
penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran
pembiayaan), yang menghasilkan bottom line yang disebut
SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

9. b. Tidak adanya masalah penilaian kembali
(revaluasi) atas aktiva atau aset pada
pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial
dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva
dengan syarat-syarat tertentu.
c. Masalah penyusutan atau depresiasi (maupun
deplesi dan amortisasi) atas aktiva tetap tidak
penting pada akuntansi pemerintahan;
sedangkan pada akuntansi komersial ada.
d. Prinsip penandingan beban dengan
pendapatan (matching cost against revenue) pada
akuntansi pemerintahan tidak ada; yang ada
adalah penandingan anggaran-realisasi dari
pendapatan-belanja.

10. 2. Masalah Pendapatan
Pada pemerintahan, pendapatan diperoleh
secara berulangkali (reflektif) untuk
membiayai belanja pada tahun anggaran
tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya,
pendapatan serupa dapat diperoleh lagi.
Pendapatan di sini tidak bersifat
revolusing/revolving, yang maksudnya tidak
dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun
yang akan datang.
Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan
dengan motif laba, dimana pendapatan
tahun ini dapat “disimpan” untuk
digunakan pada tahun-tahun mendatang.

11. 3. Masalah Beban
Pada akuntansi keuangan terdapat
pengertian expense (beban), sedangkan
pada akuntansi pemerintahan tidak
menggunakan istilah expense melainkan
expenditure (kurang lebih berarti pengeluaran
anggaran atau belanja).
Pengertian expenditure di sini mempunyai
pengertian yang lebih luas daripada
pengertian expense, yaitu selain
mempunyai pengertian yang sama dengan
expense, juga termasuk didalamnya adalah
pembayaran angsuran atau pelunasan hutang
jangka panjang dan pembelian aset tetap.

12. 4. Masalah Penganggaran
Pada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran
(budgetory accounting), anggaran tersebut termasuk
dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau
rekening (account) “anggaran” dalam bagan rekening
(chart of account).
Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun
terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak
termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya
tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau
klasifikasi rekening. Dalam hal ini,penandingan antara
anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar
akuntansi(extra comptabel).

13. 5. Masalah Tanda Pemilikan Individual
Pada perusahaan bisnis, terdapat tanda kepemilikan
individual atas perusahaan tersebut, misalnya
adalah saham.
Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat
menjual, menghibahkan, atau menukarkan tanda
kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik
tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai
“modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak
sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.
Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan
individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada
pencatatan “modal saham”. Pada hakekatnya, yang
bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah
rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam
praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.

14. 6. Masalah Basis Akuntansi
Pada awalnya, akuntansi pemerintahan
Indonesia berlaku basis kas, sedangkan pada
akuntansi keuangan umumnya yang berlaku
adalah basis akrual. Secara sederhana,
akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat
transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan
pengeluaran kas dan tidak mencatat aset
dan kewajiban. Sedangkan basis akrual
mengakui dan mencatat transaksi pada saat
terjadinya transaksi (baik kas maupun
nonkas) dan mencatat aset dan kewajiban.
Memang pada akuntansi keuangan dapat
juga memakai basis kas, tetapi pengertian
basis kas pada akuntansi keuangan tersebut
juga berbeda dengan basis kas yang dianut
pada akuntansi pemerintahan Indonesia.

15. Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas
berarti:
 Anggaran dinyatakan sebagai beban anggaran
pada waktu pengeluarannya dari kas
negara/daerah
 Anggaran dinyatakan sebagai menguntungkan
anggaran pada waktu penerimaannya oleh kas
negara.
Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu
sederhana penerapannya dan mudah dipahami.
Namun basis ini mempunyai berbagai kekurangan
antara lain kurang informatif karena hanya
berisi informasi tentang penerimaan,
pengeluaran, dan saldo kas serta tidak
memberikan informasi tentang aset dan
kewajiban.

16. Informasi yang disusun dengan akuntansi
berbasis akrual akan mempermudah para
pemakai untuk:
· Membandingkan secara berimbang antara
alternatif dari pemakaian sumberdaya,
· Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas
dari entitas pemerintah,
· Melakukan evaluasi atas kemampuan
pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta
kemampuannya untuk memenuhi kewajiban
dan komitmennya,
· Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan
pencapaian kinerja pemerintah,
· Memahami keberhasilan pemerintah dalam
mengelola sumber daya.

17. Bagaimana Akuntansi Pemerintahan
Indonesia Dahulu dan Saat Ini??

18. Akuntansi pemerintahan Indonesia pada masa lampau
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
adalah berbasis kas.
Saat ini sedang dalam perubahan dari akuntansi berbasis
kas menjadi akuntansi berbasis akrual (cash toward
accrual).
seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003. reformasi keuangan negara
Akuntansi berbasis kas menuju akrual yang
dikembangkan di Indonesia saat ini adalah
basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dalam neraca

19. 7. Masalah Entry yang digunakan
Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia
menggunakan sistem catatan tunggal (single entry),
yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat
(dijurnal) sekali.
Biasanya sistem single entry ini dalam akuntansi
keuangan digunakan untuk organisasi yang kecil atau
sederhana. Dengan digunakan sistem single entry,
maka pengertian atau catatan yang biasa terdapat
dalam akuntansi keuangan, misalnya persamaan
akuntansi (accounting equation), trial balance, jurnal
dan postingnya ke general ledger, menjadi tidak
ada dalam akuntansi pemerintahan Indonesia.

20. Dengan menggunakan single entry, produk akhir
siklus akuntansinya bukanlah neraca,
karena yang dicatat tidak selengkap seperti pada
proprietory accounting.
Proprietory Accounting yaitu yang mencatat harta,
utang, ekuitas, pendapatan serta beban dalam sistem
akuntansinya.
contoh, akuntansi anggaran mencatat anggaran dan
realisasinya dari sisi pendapatan maupun belanja,
tetapi tidak mencatat harta, utang maupun ekuitas.
Demikian pula akuntansi inventaris yang hanya
mencatat inventaris beserta perubahan-
perubahannya, tidak mencatat hutang, ekuitas,
pendapatan maupun belanja; oleh karena itu,
akuntansi dengan sistem single entry ini tidak
dapat menghasilkan neraca.

21. Persamaan Akuntansi Komersial dengan
Akuntansi Pemerintahan
1. Tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi
keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep,
konvensi, praktek, dan prosedur akuntansi yang dipakai
juga di akuntansi komersial.
3. Menggunakan siklus akuntansi yang sama, biasanya
satu tahun.

22. 4. Keduanya memakai istilah-istilah yang sama, misalnya
buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain
sebagainya.
5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara
umum, misalnya konsistensi (consistency), obyektifitas
(objectivity), pengungkapan penuh (full disclosure),
materialitas (materiality), dan kehati-hatian
(conservatism) digunakan juga dalam akuntansi
pemerintahan.
6. Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu
dimulai dari analisa dokumen, kemudian pencatatan
dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat
buku besar dan buku tambahan; kemudian diakhiri
dengan penyusunan laporan keuangan.

23. ENTITAS AKUNTANSI DAN
ENTITAS PELAPORAN
Entitas Akuntansi
(accounting entity)
Entitas dalam
Akuntansi Pemerintahan
Entitas Pelaporan
(reporting entity)

24. Entitas Akuntansi (accounting entity) mengacu pada
sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan
akuntansi untuk aktivitas atau aktivitas-aktivitas
tertentu (Engstrom & Copley, 2002),
Entitas pelaporan (reporting entity) mengacu pada
organisasi secara keseluruhan (Freeman &
Shoulders, 2003).

25. Dari Presiden sampai dengan satuan kerja
masing-masing melakukan akuntansi (jadi
merupakan entitas akuntansi).
Apakah semua entintas akuntansi
merupakan entitas pelaporan?

26. Walaupun semuanya merupakan entitas
akuntansi,
tetapi hanya Presiden dan Menteri (lebih
tepatnya adalah kementerian atau
departemen) yang laporannya diaudit oleh
BPK.
Jadi hanya Presiden dan kementerian yang
merupakan entitas pelaporan.

27. Hal penting yang dapat disimpulkan
bahwa tidak semua entitas akuntansi
menjadi entitas pelaporan.
Apakah dilakukan konsolidasi laporan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah? Yes or Not

28. Konsolidasi laporan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah tidak direncanakan
untuk dilakukan. Presiden tidak akan
melaporkan laporan konsolidasi APBN dan
seluruh APBD ke DPR.
Why?........

29. Jika dilakukan konsolidasi, akan menjadi
masalah:
 a. siapa yang berwenang memeriksa?
 b. opini hasil pemeriksaan akan ditujukan
kepada siapa, apakah presiden atau
kepala daerah?
Namun Masih perlu dibuat laporan konsolidasi,
Untuk Apa?....

30. Jika ada konsolidasi atau penggabungan
laporan keuangan pusat dan daerah, hal itu
hanya untuk kepentingan analisa fiskal dan
makro ekonomi.

31. TERIMA KASIH……….

33.  Akuntansi adalah proses pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan,
penginterpretasian atas hasilnya serta
penyajian laporan

34.  Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur
manual maupun computerized yang disusun secara
sistematis mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan operasi dan posisi
keuangan suatu organisasi untuk tujuan menghasilkan
laporan tertentu.
 Standar akuntansi merupakan pedoman/acuan dalam
penyusunan sistem akuntansi, (a.l. pengakuan,
pengukuran, dan pencatatan/pengungkapan pos-2 lap
keuangan). Keluaran Sistem akuntansi harus sesuai
standar akuntansi

35. (1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi
pemerintahan yang mengacu pada SAP
(2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat
pemerintah pusat diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan
(3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat
pemerintah daerah diatur dengan peraturan
gubernur/bupati/walikota, mengacu pada
peraturan daerah tentang pengelolaan
keuangan daerah yang berpedoman pada
peraturan pemerintah

36. I. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KK)
II. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
Nomor 01: Penyajian Laporan Keuangan;
02: Laporan Realisasi Anggaran;
03: Laporan Arus Kas;
04: Catatan atas Laporan Keuangan;
05: Akuntansi Persediaan;
06: Akuntansi Investasi;
07: Akuntansi Aset Tetap;
08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
09: Akuntansi Kewajiban;
10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
11: Laporan Keuangan Konsolidasian.

37.  RECOGNITION (PENGAKUAN)
 VALUATION (PENGUKURAN/PENILAIAN)
 REPORTING (PENGUNGKAPAN)

38. START Data
Akuntansi
Pengumpulan
PSAP
05
Pencatatan
06
07
08
Pengikhtisaran 09
10
PSAP: 01, 02, 03, 04, FINISH
Pelaporan
& 11

39.  01. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah
Pusat.
 02. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah
Daerah.
 03. Konversi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
 04. Penyajian dan pengungkapan belanja
pemerintah