1. Transaksi belanja di PPKD mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas akuntansi PPKD berdasarkan bukti pengeluaran. 3. Untuk belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary untuk belanja dan aset.

1. FAUZAN MISRA

2.  “Belanja adalah semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.”

3.  “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.”
 Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan
bahwa transaksi belanja akan menurunkan
ekuitas dana pemerintah daerah.
 Kedua peraturan yang mengatur penatusahaan
belanja tersebut, mengklasifikasikan belanja
dengan klasifikasi yang berbeda.

4.  Selanjutnya untuk keperluan penyajian
Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah
mengamanatkan bahwa penyajian laporan
keuangan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005
(telah diganti dengan PP No. 71 tahun 2010
tentang SAP berbasis Akrual).

5.  Untuk pemerintahan daerah, belanja
dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung
 Belanja Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan
program dan kegiatan.
 Sedangkan Belanja Tidak Langsung
merupakan belanja yang tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan
program/kegiatan.

6. 1 Belanja Operasi
- Belanja pegawai
- Belanja barang
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan sosial

7. 2. Belanja modal
- Belanja tanah
- Belanja peralatan dan mesin
- Belanja gedung dan bangunan
- Belanja jalan, irigasi, dan Jaringan
- Belanja aset tetap lainnya
- Belanja aset lainnya

8. Belanja Tidak Langsung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja tidak terduga

9.  Belanja Langsung
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal

10.  Belanja tidak langsung adalah belanja
pegawai.
 Belanja langsung yaitu belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja modal.

11. 1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa; dan
3. belanja modal
 Belanja pegawai dalam kelompok belanja
langsung tersebut dimaksudkan belanja
pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah
dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah

12.  Merupakan pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah
 Belanja barang dan jasa meliputi :
 belanja barang pakai habis,
 bahan/material
 jasa kantor
 premi asuransi

13.  perawatan kendaraan bermotor
 cetak/penggandaan
 sewa rumah/gedung/gudang/parkir
 sewa sarana mobilitas
 sewa alat berat
 sewa perlengkapan dan peralatan kantor
 makanan dan minuman
 pakaian dinas dan atributnya
 pakaian kerja
 pakaian khusus dan hari-hari tertentu
 perjalanan dinas
 perjalanan dinas pindah tugas
 pemulangan pegawai.

14.  Merupakan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(duabelas) bulan untuk digunakan dalam keg
lainnya.iatan pemerintahan seperti dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan
aset tetap lainnya.

15.  Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya
perolehan aset tetap atau aset lainnya yang
menambah aset pemerintah
 Pengeluaran tersebut melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
 Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan
untuk dijual.

16. Dalam tahun anggaran 2007, pemerintah merencanakan
membeli 3 unit mobil ambulans yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada Palang Merah Indonesia
(PMI). Harga satuan mobil adalah sebesar Rp150.000.000,
sehingga total pembelian adalah sebesar Rp450.000.000.
Oleh karena itu, anggaran pengeluaran untuk perolehan 3
mobil ambulans tidak dicantumkan sebagai Belanja Modal-
Peralatan dan Mesin dalam APBD, tetapi sebagai Belanja
Hibah (Belanja Operasional).
Realisasi pengeluarannya dicatat dan disajikan di LRA
sebagai Belanja Hibah.

17.  Belanja modal atau aset tetap dicatat sebesar
harga perolehannya.
 Rencana pengeluaran untuk perolehan aset
tetap dicantumkan dalam APBD sebagai
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar
harga perolehan.
 Demikian juga realisasi untuk perolehan aset
tetap dicatat dan disajikan di LRA sebagai
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar
harga perolehan.

18. 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan
bertambahnya masa manfaat, kapasitas,
kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan
minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset
lainnya.

19.  SAP mengatur bahwa belanja diakui pada saat
terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah.
 Khusus pengeluaran melalui Bendahara
Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

20. 1. Dicatat oleh PPK-Satker (Pejabat Penatausahaan
keuangan/kasubag. Keuangan di SKPD).
Transaksi ini dicatat harian pada saat kas
dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada
saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak
ketiga. Dokumen sumber pencatatannya adalah
SPJ Bendahara pengeluaran yang tela disahkan
oleh BUD.
2. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat
sebagai pengurang belanja. Bila diterima pada
periode berikutnya , koreksi belanja dicatat sebagai
pendapatan lain-lain (PP no. 24 tahun 2005)

21.  ATK
 Air, Listrik dan telepon
 Penggandaan
 Makan minum
 Perjalanan dinas

22. 3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas
bruto.
4. Transaksi belanja modal dicatat secara corrolary ( 2
jurnal) yaitu jurnal mencatat belanja dan jurnal
mencatat aset yang diperoleh.
5. Transaksi belanja di Satker dilakukan dengan 2
cara yaitu pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU
dan pembayaran SP2D LS.
6. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)
merupakan transaksi transitoris berupa
penerimaan kas dari pihak ketiga yang bersifat
titipan dan diakui sebagai utang.

23. Lampiran Dokumen
Transaksi Belanja Dokumen Sumber
Sumber
Belanja dengan - SP2D - SPM
mekanisme LS - nota debit bank - SPD
- bukti - berita acara serah
pengeluaran terima barang / jasa
lainnya
Belanja dengan - Bukti Pengesahan - SPM
mekanisme UP/GU/TU SPJ - SPD
- bukti transaksi
lainnya

24. Lampiran Dokumen
Transaksi Belanja Dokumen Sumber
Sumber
Penerimaan PFK - SP2D - SPM
- Bukti potongan
- Surat Setoran - SPM
Pelunasan PFK - Nota Kredit
- Bukti potongan
- Bukti
pengeluaran
lainnya

25. Debit Kredit
Kas di Bendahara
pengeluaran xxx ---
RK-PPKD --- xxx
(Penerimaan kas oleh Bendahara pengeluaran di
SKPD)

26. Debit Kredit
Belanja xxx ---
Kas di Bendahara
Pengeluaran --- xxx
(Pelaksanaan belanja dengan menggunakan uang
persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui
SP2D UP/ GU/ TU)

27. Debit Kredit
Belanja xxx ---
RK-PPKD --- xxx
(Pelaksanaan belanja dengan menggunakan
SP2D LS)

28. Debit Kredit
RK-PPKD xxx ---
Kas di Bendahara
Pengeluaran --- xxx
(Pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D
UP/TU dari SKPD ke BUD)

29. Debit Kredit
1.RK-PPKD xxx ---
Kas di Bendahara
Pengeluaran --- xxx
2. Aset tetap xxx ---
EDI-Diinvestasikan dalam
Asset Tetap --- xxx

30. Debit Kredit
1.Belanja Modal xxx ---
RK-PPKD --- xxx
2. Aset tetap xxx ---
EDI-Diinvestasikan dalam
Asset Tetap --- xxx

31. Debit Kredit
Belanja Gaji dan Tunjangan xxx ---
Tunjangan Keluarga xxx ---
Tunjangan Fungsional xxx ---
RK-PPKD --- xxx
( PPK- Satker mencatat belanja gaji dan tunjangan
dalam jumlah bruto)

32. 1. Saat penerimaan potongan pajak
Debit Kredit
Kas di Bendahara
Pengeluaran xxx ----
Hutang pajak --- xxx
2. Saat pelunasan pajak
Debit Kredit
Hutang Pajak xxx ----
Kas di Bendahara
Pengeluaran --- xxx

33. Debit Kredit
Kas di Bendahara
Pengeluaran xxx ---
Belanja --- xxx

34. Debit Kredit
Kas di Bendahara
Pengeluaran xxx ---
Pendapatan
Lain-lain --- xxx

35. 1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Bunga
d. Subsidi
e. Hibah
f. Bantuan sosial

36. 2. Belanja modal
- Belanja tanah
- Belanja peralatan dan mesin
- Belanja gedung dan bangunan
-Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
- Belanja aset tetap lainnya
- Belanja aset lainnya

37. 3 Belanja tidak terduga
4 Transfer / bagi hasil pendapatan ke
kabupaten / kota
- bagi hasil pajak ke kab / kota
- bagi hasil retribusi ke kab / kota
- bagi hasil pendapatan lainnya ke kab / kota

38. 1. Belanja Tidak Langsung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten /
Kota / dan Pemerintah Desa
- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi /
Kabupaten / Kota / dan Pemerintah desa
- Belanja tidak terduga

39. 2. Belanja Langsung
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal

40.  Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh Petugas
Penatausahaan Keuangan PPKD (Fungsi
Akuntansi PPKD). Transaksi ini dicatat harian
pada saat kas dibayarkan oleh bendahara
pengeluaran atau pada saat menerima tembusan
bukti transfer ke pihak ketiga.
 Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat
sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada
periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai
pendapatan lain-lain (PP No. 24 th 2005).
 Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas
bruto.

41.  Untuk transaksi belanja modal, pencatatan
dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan
2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat
belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset
yang diperoleh dari transaksi belanja modal
tersebut.
 Transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan
dua ( 2 ) cara yaitu :
- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
- pembayarannya dengan SP2D LS

42. Transaksi Dokumen Sumber Lampiran Dokumen
Belanja Sumber
Belanja Bunga - SP2D LS - SPM
- nota debit bank - SPD
- Bukti pengeluaran lainnya
Belanja - SP2D LS - SPM
Subsidi - nota debit bank - SPD
- bukti pengeluaran - berita acara
lainnya - keputusan kepala
daerah
Belanja Hibah - SP2D LS - SPM
- nota debit bank - SPD
- bukti pengeluaran - keputusan kepala
lainnya daerah

43. Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen
Sumber
Belanja Bantuan - SP2D LS - SPM
Sosial - Bukti pengeluaran - SPD
lainnya - Berita acara
- Keputusan kepala
daerah
- SP2D LS - SPM
Belanja Bagi Hasil - Bukti pengeluaran - SPD
lainnya - Berita acara
- Keputusan kepala
daerah

44. Transaksi Dokumen Lampiran
Belanja Sumber Dokumen
Sumber
Belanja Bantuan - SP2D LS - SPM
Keuangan - Bukti - SPD
pengeluaran - Berita acara
lainnya - Keputusan
kepala daerah
Belanja Tidak - SP2D LS - SPM
Terduga - Bukti - SPD
pengeluaran - Keputusan
lainnya kepala daerah

45. Belanja bunga Belanja bunga ……..………. xx
Kas di Kasda …..........……... xx
Belanja subsidi Belanja subsidi ……............. xx
Kas di Kasda ......................... xx
Belanja hibah Belanja hibah …….…………. xx
Kas di Kasda ….........……… xx
Belanja bantuan sosial Belanja bantuan sosial ........ xx
Kas di Kasda …….........……. xx

46. Belanja bagi hasil Dr. Belanja bagi hasil …............ xx
Cr. Kas di Kasda …….........….…. xx
Belanja bantuan keuangan Dr. Belanja bantuan keuangan ... xx
Cr. Kas di Kasda ....................... xx
Belanja tidak terduga Dr. Belanja tidak terduga …......... xx
Cr. Kas di Kasda …..........……… xx

47. Kas di Kasda .................................... xx
Utang Pajak PFK ..................................... xx
Utang Taperum PFK ................................ xx
Utang IWP PFK ...................................... xx

48.  Pada periode pengeluaran belanja
Kas di Kasda xxx ---
Belanja --- xxx
 Diterima pada periode berikutnya
Kas di Kasda xxx ---
Pendapatan lain-lain --- xxx