SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  28
Akuntansi Pendapatan




            FAUZAN MISRA SE, M.Sc, Ak
LOGO




           FAKULTAS EKONOMI UNAND
MATERI PEMBELAJARAN
11/13/2012




             REVIEW DEFINISI AKUNTANSI

                 DEFINISI PENDAPATAN


                   PENDAPATAN DAERAH


                   PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN


                  KETENTUAN PENERIMAAN PENDAPATAN


                 AKUNTANSI PENDAPATAN PADA SKPD DAN PPKD

             PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN


                                         2           FAUZAN MISRA
11/13/2012




             REVENUE


               GAIN


              INCOME



                      3   FAUZAN MISRA
DEFINISI PENDAPATAN
11/13/2012




      Pendapatan adalah semua penerimaan
       Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang
       menambah ekuitas dana lancar dalam periode
       tahun anggaran yang bersangkutan yang
       menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
       dibayar kembali (PP No. 24 Tahun 2005).
         Rekening Kas Umum Daerah ada;ah rekening tempat
          penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
          daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
          dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
          daerah pada bank yang ditetapkan.
      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun
       2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak
       pemerintah daerah yang diakui sebagai
       penambah nilai kekayaan bersih.

                                      4                  FAUZAN MISRA
Pendapatan
11/13/2012




             Pendapatan Perpajakan


                                         Pendapatan
     Pendapatan Negara Bukan Pajak
                (PNBP)
                                           Negara/
                                         Pemerintah
                                            Pusat
               Pendapatan Hibah




                                     5       FAUZAN MISRA
Pendapatan
11/13/2012




       Pendapatan Asli Daerah (PAD)




             Pendapatan Transfer          Pendapatan
                                            Daerah

      Lain-Lain Pendapatan yang Sah




                                      6          FAUZAN MISRA
Pendapatan Asli Daerah (Pasal 3 Huruf a
UU No.33 Tahun 2004)
  11/13/2012




   Pajak Daerah
      Pajak Propinsi
      Pajak Kabupaten/Kota
   Retribusi Daerah
      Retribusi Jasa umum
      Retribusi jasa Usaha
      Perijinan tertentu
   Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
    Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
    dipisahkan
   Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
                           7              FAUZAN MISRA
Pendapatan Transfer
 11/13/2012


 Dana Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari APBN
  yang dilakokasikan kepada daerah berdasarkan persentase
  tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
  pelaksanaan desentralisasi.
    DBH PAJAK
         • PBB, kecuali Pajak Pedesaan dan perkotaan (P2)
         • BPHTB (Mulai 1/1 2011 jadi pajak daerah)
         • PPh , PPh pasal 21/29
     DBH SUMBER DAYA ALAM;
         •    Kehutanan
         •    Pertambangan Umum
         •    Perikanan
         •    Pertambangan Minyak Bumi
         •    Pertambangan Gas Bumi
         •    Pertambangan Panas Bumi




                                                     8      FAUZAN MISRA
Pendapatan Transfer
11/13/2012


 Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang bersumber dari
  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
  kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai
  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi
  daerah.
    DAU = CELAH FISKAL + ALOKASI DASAR
    CELAH FISKAL = KEBUTUHAN FISKAL – KAPASITAS FISKAL
    DAU PROPINSI = BOBOT PROPINSI X DAU PROPINSI
    BOBOT PROPINSI = CF PROPINSI/∑ CF PROPINSI

 Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang bersumber
  dari APBN yang dilakokasikan dengan tujuan untuk
  membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
  urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional.
    Kriteria Umum
    Kriteria Khusus
    Kriteria Teknis
                                9                FAUZAN MISRA
Lain-lain PAD yang sah
11/13/2012



Hibah
Dana Darurat dari pemerintah dalam
 rangka penaggulangan
 korban/kerusakan akibat bencana
 alam
Dana penyesuaian dan dana otonomi
 khusus yang ditetapkan oleh
 pemerintah.
Bantuan keuangan dari propinsi atau
 pemerintah daerah lain.

                    10          FAUZAN MISRA
Ketentuan Penerimaan Pendapatan
 11/13/2012


                               Didukung bukti yang
                                 lengkap dan sah
                                      B

                                                                Pengembalian
                                                         C      atas kelebihan
                                                                  pendapatan
 Dilaksanakan         A                                           diatur dan
    melalui                                                     didukung bukti
 rekening kas
 umum daerah                       Concept


 Dilarang menggunakan
    pendapatan untuk                                         Dilarang memungut
       membiayai
  pengeluaran, kecuali     E                         D       selain diatur dalam
 ditentukan lain oleh UU
                                                                    perda

                                           11                          FAUZAN MISRA
Dokumen dan Catatan Terkait
dengan Pendapatan
 11/13/2012




   STPPD             SKPD           SSPD               STPD



              SSRD          SPORD               STRD




                                           12                 FAUZAN MISRA
Pengakuan Pendapatan
  11/13/2012



       1
KETIKA ENTITAS
TELAH
MENYELESAIKAN
SECARA
SUBSTANSIAL APA          2
YANG MENJADI
KEWAJIBANNYA      KAS/HAK TAGIH
                  (PIUTANG) SUDAH
                  DITERIMA ATAS
                  PENYERAHAN
                  BARANG/JASA ATAU
                  KETIKA JUMLAH
DIPEROLEH         KAS/HAK TAGIH
                  SUDAH DAPAT
(EARNED)          DITENTUKAN ATAS                   3
                  PENYERAHAN              PENDAPATAN DIAKUI PADA
                  BARANG/JASA             SAAT DITERIMA PADA
                                          REKENING KAS UMUM
                                          DAERAH
                  REALIZED/
                  REALIZABLE

                                     13   BASIS KAS (SAP)
                                                  FAUZAN MISRA
PENGUKURAN PENDAPATAN
11/13/2012




PENDAPATAN DIAKUI DENGAN ASAS
 BRUTO
SEGALA BIAYA YANG LANGSUNG
 MENGURANGI JUMLAH YANG
 DITERIMA TIDAK MENJADI
 PENGURANG DALAM MELAKUKAN
 PENCATATAN
BIAYA TERSEBUT AKAN DICATAT
 SEBAGAI BELANJA DI TAHUN
 ANGGARAN YANG SAMA

                 14       FAUZAN MISRA
AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD
11/13/2012




TRANSAKSI PENDAPATAN DI SKPD
 DICATAT OLEH PPK-SKPD.
 TRANSAKSI INI DICATAT HARIAN.
KOREKSI ATAS PENGEMBALIAN
 PENDAPATAN (SLIDE BERIKUT)




                            FAUZAN MISRA
                  15
KOREKSI DAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN (SAP NO. 02 Pr. 27-29)
 11/13/2012




       Normal &
       Berulang
                                        Dicatat sebagai
                                          Pengurang
                      Atas Penerimaan
                                          Pendapatan
                        Pendapatan
                          Periode
                          Berjalan
        Normal &
     Tidak Berulang

                      Atas Penerimaan   Dicatat sebagai
                         Pendapatan       Pengurang
                          Periode        Ekuitas dana
                        sebelumnya          Lancar




                                  16           FAUZAN MISRA
Standar Jurnal Transaksi Pendapatan
(penerimaan Pendapatan)
  11/13/2012




  No.     Transaksi              Standar Jurnal

  1.      Penerimaan             Kas di bendahara penerimaan ..XXX
          pendapatan pajak          Pendapatan Pajak Daerah……...XXX
          daerah


  2.      Penerimaan           R/K PPKD……XXX
          Pendapatan retribusi   Pendapatan Retribusi Daerah……XXX
          daerah
  3.      Penerimaan hasil       Kas di Kasda……XXX
          pengelolaan              Hasil pengelolaan kekayaan daerah
          kekayaan daerah        yang di pisahkan………………………….XXX
          yang dipisahkan
  4.      Penerimaan lain-lain   R/K PPKD…….XXX
          PAD yang sah             Lain-lain PAD yang sah……………XXX

                                         17                   FAUZAN MISRA
Standar Jurnal Transaksi Pendapatan
(Koreksi dan Pengembalian Pendapatan)
 11/13/2012




  PENGEMBALIAN   PENDAPATAN….XXX
  KELEBIHAN         RK-PPKD………….XXX
  PENDAPATAN




                        18              FAUZAN MISRA
PENCATATAN PENGEMBALIAN DI
PPKD
  11/13/2012



 PENGEMBALIAN     RK-SKPD….XXX
 KELEBIHAN          KAS DI KAS DAERAH…..XXX
 PENDAPATAN
 SKPD YANG
 DICATAT OLEH
 PPKD

JIKA PENGEMBALIAN TIDAK BERULANG DAN DARI DI
  PENCATATAN PENGEMBALIAN
  PPKD
PERIODE SEBELUMNYA
 PENGEMBALIAN    SiLPA….XXX
 KELEBIHAN          KAS DI KAS DAERAH…..XXX
 PENDAPATAN
 BRSIFAT TIDAK
 BERULANG

                           19            FAUZAN MISRA
AKUNTANSI PENDAPATAN PPKD
11/13/2012



TRANSAKSI PENDAPATAN DI SKPD
 DICATAT OLEH PETUGAS
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD.
 TRANSAKSI INI DICATAT HARIAN.
KOREKSI ATAS PENGEMBALIAN
 PENDAPATAN (SLIDE BERIKUT)
AKUNTANSI PENDAPATAN
 DILAKSANAKAN BERDASARKAN ASAS
 BRUTO



                20        FAUZAN MISRA
STANDAR JURNAL TRANSAKSI
PENDAPATAN PPKD
     11/13/2012




NO.      TRANSAKSI     STANDAR JURNAL


1.       PENERIMAAN    KAS DI KAS DAERAH…xxx
         PENDAPATAN       PENDPT. DANA PERIMBANGAN….XXX
         DANA
         PERIMBANGAN


2.       PENERIMAAN    KAS DI KAS DAERAH…XXX
         PENDAPATAN      LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
         LAIN-LAIN     YANG SAH…………………………………….XXX
         YANG SAH


                                21            FAUZAN MISRA
PENYAJIAN PENDAPATAN
 11/13/2012




                22     FAUZAN MISRA
11/13/2012




             23   FAUZAN MISRA
PENGUNGKAPAN PENDAPATAN
11/13/2012




                                               PENGUNGKAPAN

                              PENGUNGKAPAN
                                             PERBANDINGAN
                                             ANTARA
             PENGUNGKAPAN   KLASIFIKASI      REALISASI
                            PENDAPATAN       PENDAPATAN DA
      KEBIJAKAN             MENURUT JENIS    ANGGARAN
      AKUNTANSI             PENDAPATAN       PENDAPATAN
      YANG DIBUAT           DAN RINCIAN      DISERTAI
      UNTUK                 LEBIH LANJUT     PENJELASAN
      PENDAPATAN            DARI JENIS       MENGENAI
                            PENDAPATAN       PERBEDAAN/SE
                                             LISIH YANG ADA




                                      24               FAUZAN MISRA
SOAL LATIHAN (ILUSTRASI)
11/13/2012




Pada bulan Juli 2009 terdapat transaksi yang terkait dengan
penerimaan retribusi pada Dinas Kesehatan Pemda Maju
Sejahtera Bersama sebagai berikut:
1. Bendaharan penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar
    Rp 2.000.000,-
2. Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan uang retribusi
    sebesar Rp 2.000.000 tersebut ke kas daerah.
3. Bendaharan penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar
    Rp 5.000.000,-
4. Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan uang retribusi
    sebesar Rp 5.000.000 tersebut ke kas daerah.
5. Diterima informasi dari BUD bahwa telah dilakukan pengembalian
    kelebihan pembayaran askes kepada PT Askes sebesar Rp 1.500.000.
    Kesalahan ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan.



                                     25                   FAUZAN MISRA
MAHASISWA ADALAH HARAPAN
  DI TANGAN MEREKA ADA
         HARAPAN
  DI PIKIRAN MEREKA ADA
          IMPIAN
 DIHATI MEREKA ADA MASA
          DEPAN

DOSEN ADALAH ASET NEGARA
     YANG TAK TERNILAI
           KARENA
HATI KITA SELALU MENYALA &
           TERANG
MARI KITA JADI
      PEMENANG
 DI TEMPAT KERJA KITA,
KARENA KITA MENCINTAI
    PEKERJAAN KITA
 KITA BUKAN TERPAKSA
  KITA TIDAK DIPAKSA
     KITA BEKERJA
    DENGAN KEPALA
        TANGAN
     DAN HATI KITA
  DALAM MEMBANGUN
     ANAK BANGSA
SEMOGA BERMANFAAT

LOGO

Contenu connexe

Tendances

Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Chapter#11 pengukuran kinerja
Chapter#11 pengukuran kinerjaChapter#11 pengukuran kinerja
Chapter#11 pengukuran kinerjaRahmat Febrianto
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganadaaje
 
Presentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracaPresentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracazufrizal se
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahRusman R. Manik
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-
Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-
Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-Sri Apriyanti Husain
 
Istilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiIstilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiNesha Mutiara
 
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAAkuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAMahyuni Bjm
 

Tendances (20)

Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Chapter#11 pengukuran kinerja
Chapter#11 pengukuran kinerjaChapter#11 pengukuran kinerja
Chapter#11 pengukuran kinerja
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
 
Presentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracaPresentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neraca
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Akuntansi Piutang
Akuntansi PiutangAkuntansi Piutang
Akuntansi Piutang
 
Manajemen laba
Manajemen labaManajemen laba
Manajemen laba
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-
Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-
Psak 57-provisi-liabilitas-kontijensi-dan-aset-kontijensi-
 
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAPPerbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Istilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiIstilah dalam Akuntansi
Istilah dalam Akuntansi
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
ANALISIS LAPORAN KEUANGANANALISIS LAPORAN KEUANGAN
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDAAkuntansi Aset lainnya - PEMDA
Akuntansi Aset lainnya - PEMDA
 

En vedette

Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Teori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi PendapatanTeori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi PendapatanRachma Novriesya
 
Bab x konsep pendapatan
Bab x   konsep pendapatanBab x   konsep pendapatan
Bab x konsep pendapatanAbi Bie
 
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikArshad Liantono
 
Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)
Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)
Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)Dyah A Fitria
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
 
Sosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppaSosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppaHerry Tro
 
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk bluanantasmiths
 
Materi Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlineMateri Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlinePoltak Hutabarat
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruindra wiryantaka
 
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013Ahmad Abdul Haq
 
Rsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasRsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasAndi Noor
 

En vedette (20)

Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Teori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: PendapatanTeori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: Pendapatan
 
Teori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi PendapatanTeori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi Pendapatan
 
Teori Pendapatan
Teori PendapatanTeori Pendapatan
Teori Pendapatan
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
Bab x konsep pendapatan
Bab x   konsep pendapatanBab x   konsep pendapatan
Bab x konsep pendapatan
 
Pertemuan 11 akuntansi belanja
Pertemuan 11 akuntansi belanjaPertemuan 11 akuntansi belanja
Pertemuan 11 akuntansi belanja
 
Kewajiban dan ekuitas
Kewajiban dan ekuitasKewajiban dan ekuitas
Kewajiban dan ekuitas
 
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
 
Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)
Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)
Konsep Ekuitas (Teori Akuntansi)
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
Sosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppaSosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppa
 
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk blu
 
Materi Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlineMateri Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev Online
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
 
Konsep aktiva
Konsep aktivaKonsep aktiva
Konsep aktiva
 
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
 
Rsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasRsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmas
 

Similaire à Pertemuan 8 akuntansi pendapatan

Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxPertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxhamdanikemendagri
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxAhmadGozali32
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxselametuntung
 
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxMaresEd
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxmedyyudistira1
 
Pedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netPedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netapotek agam farma
 
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxa.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxFarakhanMuhammad
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN Kementerian Dalam Negeri
 
Skpd jabar
Skpd jabarSkpd jabar
Skpd jabararvant
 
Penganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxPenganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxAdYuKa
 
01.kebijakan akuntansi-pendapatan
01.kebijakan akuntansi-pendapatan01.kebijakan akuntansi-pendapatan
01.kebijakan akuntansi-pendapatanAli Mashduqi
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Kebijakan insentif pdrd edit13919
Kebijakan insentif pdrd edit13919Kebijakan insentif pdrd edit13919
Kebijakan insentif pdrd edit13919Joseph Sitepu
 

Similaire à Pertemuan 8 akuntansi pendapatan (20)

Persamaan akuntansi
Persamaan akuntansiPersamaan akuntansi
Persamaan akuntansi
 
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxPertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
Pedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netPedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie net
 
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxa.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Skpd jabar
Skpd jabarSkpd jabar
Skpd jabar
 
Bendaharawan 2012
Bendaharawan 2012Bendaharawan 2012
Bendaharawan 2012
 
Penganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxPenganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptx
 
01.kebijakan akuntansi-pendapatan
01.kebijakan akuntansi-pendapatan01.kebijakan akuntansi-pendapatan
01.kebijakan akuntansi-pendapatan
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Kebijakan insentif pdrd edit13919
Kebijakan insentif pdrd edit13919Kebijakan insentif pdrd edit13919
Kebijakan insentif pdrd edit13919
 

Plus de Kementerian Dalam Negeri

Plus de Kementerian Dalam Negeri (8)

Pertemuan 12 aset tetap
Pertemuan 12 aset tetapPertemuan 12 aset tetap
Pertemuan 12 aset tetap
 
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasiPertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
 
AKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHANAKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
KONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARANKONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARAN
 
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
 
Pengelolaan Keuaanagan Daerah PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
Pengelolaan Keuaanagan Daerah  PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007Pengelolaan Keuaanagan Daerah  PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
Pengelolaan Keuaanagan Daerah PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
 
siklus akuntansi secara umum
siklus akuntansi secara umumsiklus akuntansi secara umum
siklus akuntansi secara umum
 
Konsep dasar akuntansi
Konsep dasar akuntansiKonsep dasar akuntansi
Konsep dasar akuntansi
 

Pertemuan 8 akuntansi pendapatan

  • 1. Akuntansi Pendapatan FAUZAN MISRA SE, M.Sc, Ak LOGO FAKULTAS EKONOMI UNAND
  • 2. MATERI PEMBELAJARAN 11/13/2012 REVIEW DEFINISI AKUNTANSI DEFINISI PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN KETENTUAN PENERIMAAN PENDAPATAN AKUNTANSI PENDAPATAN PADA SKPD DAN PPKD PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN 2 FAUZAN MISRA
  • 3. 11/13/2012 REVENUE GAIN INCOME 3 FAUZAN MISRA
  • 4. DEFINISI PENDAPATAN 11/13/2012  Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali (PP No. 24 Tahun 2005).  Rekening Kas Umum Daerah ada;ah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 4 FAUZAN MISRA
  • 5. Pendapatan 11/13/2012 Pendapatan Perpajakan Pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Negara/ Pemerintah Pusat Pendapatan Hibah 5 FAUZAN MISRA
  • 6. Pendapatan 11/13/2012 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 6 FAUZAN MISRA
  • 7. Pendapatan Asli Daerah (Pasal 3 Huruf a UU No.33 Tahun 2004) 11/13/2012  Pajak Daerah  Pajak Propinsi  Pajak Kabupaten/Kota  Retribusi Daerah  Retribusi Jasa umum  Retribusi jasa Usaha  Perijinan tertentu  Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 7 FAUZAN MISRA
  • 8. Pendapatan Transfer 11/13/2012  Dana Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dilakokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  DBH PAJAK • PBB, kecuali Pajak Pedesaan dan perkotaan (P2) • BPHTB (Mulai 1/1 2011 jadi pajak daerah) • PPh , PPh pasal 21/29  DBH SUMBER DAYA ALAM; • Kehutanan • Pertambangan Umum • Perikanan • Pertambangan Minyak Bumi • Pertambangan Gas Bumi • Pertambangan Panas Bumi 8 FAUZAN MISRA
  • 9. Pendapatan Transfer 11/13/2012  Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  DAU = CELAH FISKAL + ALOKASI DASAR  CELAH FISKAL = KEBUTUHAN FISKAL – KAPASITAS FISKAL  DAU PROPINSI = BOBOT PROPINSI X DAU PROPINSI  BOBOT PROPINSI = CF PROPINSI/∑ CF PROPINSI  Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dilakokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional.  Kriteria Umum  Kriteria Khusus  Kriteria Teknis 9 FAUZAN MISRA
  • 10. Lain-lain PAD yang sah 11/13/2012 Hibah Dana Darurat dari pemerintah dalam rangka penaggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lain. 10 FAUZAN MISRA
  • 11. Ketentuan Penerimaan Pendapatan 11/13/2012 Didukung bukti yang lengkap dan sah B Pengembalian C atas kelebihan pendapatan Dilaksanakan A diatur dan melalui didukung bukti rekening kas umum daerah Concept Dilarang menggunakan pendapatan untuk Dilarang memungut membiayai pengeluaran, kecuali E D selain diatur dalam ditentukan lain oleh UU perda 11 FAUZAN MISRA
  • 12. Dokumen dan Catatan Terkait dengan Pendapatan 11/13/2012 STPPD SKPD SSPD STPD SSRD SPORD STRD 12 FAUZAN MISRA
  • 13. Pengakuan Pendapatan 11/13/2012 1 KETIKA ENTITAS TELAH MENYELESAIKAN SECARA SUBSTANSIAL APA 2 YANG MENJADI KEWAJIBANNYA KAS/HAK TAGIH (PIUTANG) SUDAH DITERIMA ATAS PENYERAHAN BARANG/JASA ATAU KETIKA JUMLAH DIPEROLEH KAS/HAK TAGIH SUDAH DAPAT (EARNED) DITENTUKAN ATAS 3 PENYERAHAN PENDAPATAN DIAKUI PADA BARANG/JASA SAAT DITERIMA PADA REKENING KAS UMUM DAERAH REALIZED/ REALIZABLE 13 BASIS KAS (SAP) FAUZAN MISRA
  • 14. PENGUKURAN PENDAPATAN 11/13/2012 PENDAPATAN DIAKUI DENGAN ASAS BRUTO SEGALA BIAYA YANG LANGSUNG MENGURANGI JUMLAH YANG DITERIMA TIDAK MENJADI PENGURANG DALAM MELAKUKAN PENCATATAN BIAYA TERSEBUT AKAN DICATAT SEBAGAI BELANJA DI TAHUN ANGGARAN YANG SAMA 14 FAUZAN MISRA
  • 15. AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD 11/13/2012 TRANSAKSI PENDAPATAN DI SKPD DICATAT OLEH PPK-SKPD. TRANSAKSI INI DICATAT HARIAN. KOREKSI ATAS PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SLIDE BERIKUT) FAUZAN MISRA 15
  • 16. KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SAP NO. 02 Pr. 27-29) 11/13/2012 Normal & Berulang Dicatat sebagai Pengurang Atas Penerimaan Pendapatan Pendapatan Periode Berjalan Normal & Tidak Berulang Atas Penerimaan Dicatat sebagai Pendapatan Pengurang Periode Ekuitas dana sebelumnya Lancar 16 FAUZAN MISRA
  • 17. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan (penerimaan Pendapatan) 11/13/2012 No. Transaksi Standar Jurnal 1. Penerimaan Kas di bendahara penerimaan ..XXX pendapatan pajak Pendapatan Pajak Daerah……...XXX daerah 2. Penerimaan R/K PPKD……XXX Pendapatan retribusi Pendapatan Retribusi Daerah……XXX daerah 3. Penerimaan hasil Kas di Kasda……XXX pengelolaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah kekayaan daerah yang di pisahkan………………………….XXX yang dipisahkan 4. Penerimaan lain-lain R/K PPKD…….XXX PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah……………XXX 17 FAUZAN MISRA
  • 18. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan (Koreksi dan Pengembalian Pendapatan) 11/13/2012 PENGEMBALIAN PENDAPATAN….XXX KELEBIHAN RK-PPKD………….XXX PENDAPATAN 18 FAUZAN MISRA
  • 19. PENCATATAN PENGEMBALIAN DI PPKD 11/13/2012 PENGEMBALIAN RK-SKPD….XXX KELEBIHAN KAS DI KAS DAERAH…..XXX PENDAPATAN SKPD YANG DICATAT OLEH PPKD JIKA PENGEMBALIAN TIDAK BERULANG DAN DARI DI PENCATATAN PENGEMBALIAN PPKD PERIODE SEBELUMNYA PENGEMBALIAN SiLPA….XXX KELEBIHAN KAS DI KAS DAERAH…..XXX PENDAPATAN BRSIFAT TIDAK BERULANG 19 FAUZAN MISRA
  • 20. AKUNTANSI PENDAPATAN PPKD 11/13/2012 TRANSAKSI PENDAPATAN DI SKPD DICATAT OLEH PETUGAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD. TRANSAKSI INI DICATAT HARIAN. KOREKSI ATAS PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SLIDE BERIKUT) AKUNTANSI PENDAPATAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN ASAS BRUTO 20 FAUZAN MISRA
  • 21. STANDAR JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN PPKD 11/13/2012 NO. TRANSAKSI STANDAR JURNAL 1. PENERIMAAN KAS DI KAS DAERAH…xxx PENDAPATAN PENDPT. DANA PERIMBANGAN….XXX DANA PERIMBANGAN 2. PENERIMAAN KAS DI KAS DAERAH…XXX PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH…………………………………….XXX YANG SAH 21 FAUZAN MISRA
  • 23. 11/13/2012 23 FAUZAN MISRA
  • 24. PENGUNGKAPAN PENDAPATAN 11/13/2012 PENGUNGKAPAN PENGUNGKAPAN PERBANDINGAN ANTARA PENGUNGKAPAN KLASIFIKASI REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN DA KEBIJAKAN MENURUT JENIS ANGGARAN AKUNTANSI PENDAPATAN PENDAPATAN YANG DIBUAT DAN RINCIAN DISERTAI UNTUK LEBIH LANJUT PENJELASAN PENDAPATAN DARI JENIS MENGENAI PENDAPATAN PERBEDAAN/SE LISIH YANG ADA 24 FAUZAN MISRA
  • 25. SOAL LATIHAN (ILUSTRASI) 11/13/2012 Pada bulan Juli 2009 terdapat transaksi yang terkait dengan penerimaan retribusi pada Dinas Kesehatan Pemda Maju Sejahtera Bersama sebagai berikut: 1. Bendaharan penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 2.000.000,- 2. Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan uang retribusi sebesar Rp 2.000.000 tersebut ke kas daerah. 3. Bendaharan penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 5.000.000,- 4. Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan uang retribusi sebesar Rp 5.000.000 tersebut ke kas daerah. 5. Diterima informasi dari BUD bahwa telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran askes kepada PT Askes sebesar Rp 1.500.000. Kesalahan ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan. 25 FAUZAN MISRA
  • 26. MAHASISWA ADALAH HARAPAN DI TANGAN MEREKA ADA HARAPAN DI PIKIRAN MEREKA ADA IMPIAN DIHATI MEREKA ADA MASA DEPAN DOSEN ADALAH ASET NEGARA YANG TAK TERNILAI KARENA HATI KITA SELALU MENYALA & TERANG
  • 27. MARI KITA JADI PEMENANG DI TEMPAT KERJA KITA, KARENA KITA MENCINTAI PEKERJAAN KITA KITA BUKAN TERPAKSA KITA TIDAK DIPAKSA KITA BEKERJA DENGAN KEPALA TANGAN DAN HATI KITA DALAM MEMBANGUN ANAK BANGSA