1. HUKUM PEMERINTAHAN
DAERAH :
Perubahan Politik
Hukum
MODUL 2
[Pertemuan 4-5]

2. Perubahan politik hukum :
• Era UUD 1945 Periode I
• Era Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(KRIS) 1949
• Era Undang-undang Dasar Sementara (UUDS)
1950
• Era UUD 1945 Periode II
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966
• Era Orde Baru
- Masa Konsolidasi 1966-1979
- Masa Stabilisasi 1979-1980 (Perumusan
Politik Hukum)
- Masa Pertumbuhan 1980-1990
- Masa Pemerataan & Globalisasi 1990-1998
• Tap XV / MPR / 1998

3. Perubahan politik hukum...
• Era Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun
1945
- Perumusan Paradigma Bernegara
- Pengaturan Pradigma Otonomi Daerah:
• Pemilihan Kepala Daerah (KDH) secara
langsung.
• Pemilihan Umum DPRD dengan sistem
proporsional Terbuka
• Sistem Pemerintahan soft bicameral.
• Jaminan Hak-hak masyarakat adat/daerah
dalam Konstitusi.
• Jaminan prinsip keadilan dalam pengelolaan
Sumber Daya Nasional
• Jaminan terhadap sistem hukum lokal.
• Dua kamar parlemen Indonesia.

4. KEBIJAKAN DESENTRALISASI
DARI WAKTU KE WAKTU
32/ 2004
UU 22 / 1999
desentralisasi dominan
UU 5 / 1974
dekonsentrasi dominan
UU 18 / 1965
desentralisasi dominan
PENPRES 6 / 1959
dekonsentrasi dominan
UU 1 / 1957
desentralisasi dominan
UU 22 / 1948
desentralisasi dominan
UU 1 / 1945
dekonsentrasi dominan
DESENTRALISATIE WET 1903
dekonsentrasi dominan

5. Ketentuan Pemerintahan Daerah
dalam Pasal 18 UUD 1945
1. Pembagian Daerah di Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk
susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang,
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa.
2. karena negara Indonesia itu suatu ”eenheidstaat” (negara kesatuan),
maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat ”staat” juga. Daerah Indonesia akan
dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula
dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom
(streek dan locale rechstgemeenschappen) atau bersifat daerah
administrasi belaka ;

6. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam
Undang-undang No. 22 Tahun 1948
1. Daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:
a. Daerah otonom (biasa), dan
b. Daerah istimewa
2. tiga tingkatan dalam setiap jenis daerah, yakni:
a. provinsi, yang berada dibawah pengawasan presiden
b. kabupaten/kota besar, dibawah pengawasan provinsi dan
c. desa/kota kecil, dibawah pengawasan kabupate/kota besar
3. Tiap daerah mempunyai dua macam kekuasaan, yaitu:
a. otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya,
b. Medebewind (sementara), ialah hak menjalankan peraturan-peraturan
dari Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasan
berdasarkan perintah pihak atasan itu.

7. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1957
Undang-undang ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 131 UUDS RI. Berdasar ketentuan Undang-undang
ini wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil
yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang
merupakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dar
atas ke bawah adalah:
1. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya
2. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja
3. Daerah Tingkat III

8. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam
Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959
1. Pemerintahan Daerah Tingkat I dan II terdiri dari kepala
daerah termasuk kepala daerah istimewa
Yogyakarta (dibantu oleh Badan Pemerintahan
Harian-BPH) dan DPRD
2. pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan daerah
berada dalam satu tangan yaitu Kepala
Daerah. Kedudukan Kepala Daerah disini
sangat kuat, karena ia tak hanya menjadi kepala
eksekutif tetapi juga menjadi kepala legislatif.
3. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah dibantu
oleh suatu Badan Pemerintah Harian (BPH).

9. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam
UU No. 18 Tahun 1965
Undang-undang No. 18 Tahun 1965 ini merupakan gabungan
dari segala pokok-pokok (unsur-unsur) pemerintahan daerah
yang diatur dalam peraturan yang ada sebelumnya. Undang-
undang ini mengatur:
1. Pembagian Negara Kesatuan RI dalam daerah-daerah dan
tersusun dalam tiga tingkatan antara lain sebagai berikut:
• provinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat I;
• Kabupaten dan/atau Kotamadaya sebagai Daerah
ingkat II;
• Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah
Tingkat III
2. Pemerintah daerah terdiri dari:
• Kepala daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

10. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam
UU No. 5 Tahun 1974
1. Politik Desentralisasi dan Dekonsentrasi
UUD 1945 Pasal 18 mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan
politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan, yang menegaskan
bahwa:
daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan akan
dibagi pula dalam daerahyang lebih kecil;
daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah
administrasi belaka.
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah
atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah
tangganya.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau
kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada
pejabat-pejabatnya di daerah.

12. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam
Penetapan Presiden No. 32 Tahun 2004
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupatendan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerimtahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
• Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri
urusan pmerintahannya menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya
(kecuali urusan pemerintah)yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan,pemberdayaan, peran serta
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan serta kekhususan