Undang-Undang Antimonopoli No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini melarang berbagai perjanjian antar pelaku usaha yang dapat mengh

1. OLEH:
Nur Azizah - 12110018

2. Monopoli
Menurut ketentuan Pasal 1 No.1 Undang-Undang Antimonopoli, dikemukakan bahwa monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Praktik Monopoli
Dalam ketentuan Pasal 1 No.2 Undang-Undang Antimonopoli dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan
praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Pemusatan Kekuatan Ekonomi
Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi dalam Pasal 1 No.3 Undang-Undang Antimonopoli
adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga
dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Menurut rumusan Pasal 1 No.6 Undang-Undang Antimonopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha
tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
barang atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.

3. 1. Monopoly By Law
UUD 1945 pasal 33 ayat 3 juga membenarkan adanya
monopoli jenis ini, yaitu dengan memberikan monopoli
bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta
cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak.

4. 2. Monopoly By Nature
Monopoli alamiah yang muncul karena keadaan
alam yang khas atau berciri khusus, seperti
kesuburan tanah, iklim yang sesuai ayau karena
mengandung kekayaan bahan tambang tertentu.
Monopoli alamiah ini hanya dimiliki oleh daerah-daerah
tertentu.

5. 3. Monopoly By License
Hak paten atau hak cipta adalah monopoli
berdasarkan hukum karena pengetahuan-kemampuan
khusus (special knowledge)
yang menciptakan daya monopoli secara
teknik.

6. 4. Monopoli karena Terbentuknya Struktur
Pasar Akibat Perilaku dan Sifat Manusia
Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan
keuntungan besar dalam waktu yang singkat
dan dengan pengorbanan dan modal yang
sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan
menggunakan modal (capital) yang sangat
besar untuk memperoleh posisi dominan guna
menggusur para pesaing yang ada.

7. Manusia sebagai mahluk yang mempunyai ambisi tentunya ingin menjadi yang terbaik.
Oleh sebab itu dalam persaingan usahapun pastinya pelaku usaha ingin menjadi yang
terbaik, untuk mewujudkan itu semua maka akan ditempuh segala cara untuk
meraihnya
Kalo sudah begitu apa yang akan terjadi pada persaingan usaha???
Sebagai contoh saja apabila satu pelaku usaha atau kelompok usaha yang mempunyai
modal yang besar (Perusahaan Raksasa), Perusahaan raksasa ini akan memberlakukan
harga dibawah harga pasar (Jual Rugi), gunanya untuk apa? tidak lain tentunya untuk
mematikan persaingan dengan pelaku usaha pesaing yang tidak mempunyai modal yang
besar.
Dengan diberlakukannya harga yang murah, secara otomatis konsumen akan berduyun-duyun
untuk membelinya. Kemudian apa yang terjadi!!!! Pelaku usaha pesaing yang
menjual barang sejenis akan gulung tikar alias bangkrut. Lalu????? Dengan bangkrutnya
pelaku usaha pesaing maka yang terjadi dipasar tidak akan ada lagi persaingan, karena
yang tersisa hanya satu pelaku usaha.
Terus dampaknya terhadap konsumen apa?????
Sudah jelas jika ada satu pelaku usaha yang menjual satu jenis barang dan atau jasa,
maka dengan seenaknya dia akan mempermainkan harga barang dan atau jasa. dengan
begitu konsumenlah yang akan dirugikan, mau beli mahal gak beli butuh, akhirnya mau
ga mau harus beli karena butuh.

8. Pada dasarnya, sebelum 1999 persaingan curang telah diatur dalam beberapa Undang-Undang
akan tetapi belum komprehensif. Pada 1993-1994 Departemen Perdagangan dan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia membuat Naskah Akademik Undang-undang Persaingan Sehat di bidang
perdagangan. Selanjutnya, pada 1995 Partai Demokrasi Indonesia menghasilkan Rancangan
Undang-undang Antimonopoli.
Semuanya tenggelam sebelum sampai pada tahap pembahasan di legislatif. Akhirnya, pada 1998
ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan Indonesia bekerja sama dengan
IMF sebagai upaya memulihkan perekonomian yang terpuruk. Salah satu syarat yang diajukan
IMF dalam Letter of Intent (LoI) agar Indonesia membuat undang-undang yang khusus mengatur
antimonopoli.
Atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1998 dibuatlah Rancangan Undang-undang
Persaingan Usaha yang kemudian disahkan serta ditandatangani Presiden pada 5 Maret
1999 dan lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9. No Aturan Perundang-Undangan Pasal Isi
1 KUH Pidana (W.v.S) Pasal 382
bis
Larangan dan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan
perdagangan curang
2 B.W. Pasal 1365 Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada
orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut
untuk memberi ganti rugi.
3 UU PA No.5 Tahun 1960 Pasal 13 Monopoli di bidang pertanahan harus dicegah.
4 UU No. 19 Tahun 1992/ UU No.14
Tahun 1997 tentang Merek
Pasal 81
dan 82
Ancaman pidana bagi perbuatan curang dalam pemakaian merek
5 UU No. 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian
Pasal 7 (3) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh salah satu
kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan
masyarakat
6 UU No 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas
Pasal 104
Ayat 1
Mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau yang merugikan
masyarakat akibat penggabungan, peleburan dan pengambil alihan
perusahaan
7 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal
Pasal 10 Melarang adanya ketentuan yang menghambat adanya persaingan
sehat dalam pasar modal
8 UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil
Pasal 8 (b) Mencegah pembentukan struktur pasar pasar yang dapat melahirkan
persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan
monopoli yang merugikan usaha kecil.
9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27
Tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan
Perseroan Terbatas
Pasal 4(1b) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan, hanya
dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan
persaingan sehat
10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 70
Tahun 1992 tentang Bank Umum.
Pasal 15 (1) Merjer dan konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari
Menkeu.

10. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1)
Bab II : Asas dan Tujuan (Pasal 2 s/d Pasal 3)
Bab III : Perjanjian yang Dilarang
Bab IV : Kegiatan Yang Dilarang,
Bab V : Posisi Dominan,
Bab VI : Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Bab VII : Tata Cara Penanganan Perkara (Pasal 38 s/d
Pasal 46)
Bab VIII : Sanksi, yang terdiri dari :
Bab IX : Ketentuan Lain, yang berisi mengenai :
Pengecualian (Pasal 50 s/d Pasal 51)
Bab X : Ketentuan Peralihan (Pasal 52)
Bab XI : Ketentuan Penutup

11. Sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Antimonopoli yang berisi :
“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum”.

12. tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang
Antimonopoli yang memuat :
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

13. Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut
adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut :
1. Oligopoli
Perjanjian untuk menguasai produksi dan/atau
pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh
2 s.d. 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok pelaku usaha
tertentu.

14. 2. Penetapan Harga
Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya
bersaing, sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk
mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga.
3. Pembagian Wilayah
Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya
bersaing, untuk berbagi wilayah pemasaran.

15. 4. Pemboikotan
Perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk:
a) Menghalangi masuknya pelaku usaha baru (entry barrier);
b) Membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual
atau membeli suatu produk.
5. Kartel
Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing,
sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur kuota
produksi, dan/atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan
untuk harga (menjadi price fixing).

16. 6. Trust
Perjanjian kerja sama di antara pelaku usaha dengan
cara menggabungkan diri menjadi perseroan lebih
besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing
tetap ada.
7. Oligopsoni
Perjanjian untuk menguasai penerimaan pasokan
barang/jasa dalam suatu pasar oleh 2 s.d. 3 pelaku
usaha atau 2 s.d. 3 kelompok pelaku usaha tertentu.

17. 8. Integrasi Vertikal
Perjanjian di antara perusahaan-perusahaan
yang berada dalam satu
rangkaian jenjang produksi barang
tertentu, namun semuanya berada dalam
kontrol satu tangan (satu afiliasi), untuk
secara bersama-sama memenangkan
persaingan secara tidak sehat.

18. 9. Perjanjian Tertutup
Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk
untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak
diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau
barang itu tidak dijual ke pihak tertentu.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri
Semua bentuk perjanjian yang dilarang tidak hanya
dilakukan antarsesama pelaku usaha dalam negeri,
tetapi juga dengan pelaku usaha dari luar negeri.

19.  Monopoli
Kegiatan menguasai atas produksi dan/atau pemasaran
barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.
 Monopsoni
Kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang/jasa
dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha tertentu.

20.  Penguasaan Pasar
Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan
penguasaan pasar yang dilarang:
a) Menolak/menghalangi masuknya pelaku usaha baru
(entry barier);
b) Menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku
usaha saingannya;
c) Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pelaku
usaha lain;
d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha
lain;
e) Menjual rugi (banting harga).

21.  Persekongkolan
Kegiatan (konspirasi) dalam rangka memenangkan suatu
persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk:
 Persekongkolan untuk memenangkan tender;
 Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan;
 Persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan.

22. Posisi Dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha
dalam memasarkan produknya tidak mempunyai pesaing yang
berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi
tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam
kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada
pasokan dan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu.
Bentuk - Bentuk Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya
Posisi Dominan yang bersifat umum / Pasal 25 ayat (1) dan
ayat (2)
 Posisi Dominan karena jabatan rangkap
Posisi Dominan karena pemilikan saham mayoritas
Posisi Dominan karena pengambilalihan

23. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga baru yang
diperkenalkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pembentukannya secara resmi melalui
Kepres No. 75 Tahun 1999 dengan melalui serangkaian tahap pemilihan yang cukup
alot melibatkan Pemerintah dan DPR
Kewenangan Tugas
1. Menerima laporan dari masyarakat / pelaku usaha;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran UU
No. 5 / 1999;
3. Melakukan penyelidikan / pemeriksaan;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan / pemeriksaan;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar;
6. Memanggil & menghadirkan saksi, saksi ahli, dll.
7. Meminta bantuan penyidik
8. Meminta keterangan instansi pemerintah;
9. Mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti;
10. Memutuskan dan menetapkan kerugian;
11. Memberitahu putusan ke pihak-pihak;
12. Menjatuhkan sanksi administratif.
1. Menilai perjanjian di antara pelaku usaha;
2. Menilai kegiatan pelaku usaha;
3. Menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi
dominan;
4. Memberi saran pertimbangan atas kebijakan
Pemerintah;
5. Menyusun pedoman dan publikasi;
6. Memberi laporan kerja secara berkala kepada
Presiden dan DPR;
7. Mengambil tindakan sesuai kewenangannya

25. No Pasal Uraian PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN ADMINISTRATIF
1 2 3
1 Ps. 4 Oligopoli Ya – – Ya Ya
2 Ps. 5 Penetapan harga – Ya – Ya Ya
3 Ps. 6 Diskriminasi harga – Ya – Ya Ya
4 Ps. 7 Penetapan di bawah harga pasar – Ya – Ya Ya
5 Ps. 8 Penetapan harga maksimal – Ya – Ya Ya
6 Ps. 9 Pembagian wilayah Ya – – Ya Ya
7 Ps. 10 Pemboikotan Ya – – Ya Ya
8 Ps. 11 Kartel Ya – – Ya Ya
9 Ps. 12 Trust Ya – – Ya Ya
10 Ps. 13 Oligopsoni Ya – – Ya Ya
11 Ps. 14 Integrasi vertical Ya – – Ya Ya
12 Ps. 15 Perjanjian tertutup – Ya – Ya Ya
13 Ps. 16 Perjanjian dengan pihak asing Ya – – Ya Ya
14 Ps. 17 Monopoli Ya – – Ya Ya
15 Ps. 18 Monopsoni Ya – – Ya Ya
16 Ps. 19 Penguasaan pasar Ya – – Ya Ya
17 Ps. 20 Jual rugi – Ya – Ya Ya
18 Ps. 21 Penetapan biaya secara curang – Ya – Ya Ya
19 Ps. 22 Sekongkol tender – Ya – Ya Ya
20 Ps. 23 Sekongkol informasi rahasia – Ya – Ya Ya
21 Ps. 24 Sekongkol hambat pesaing – Ya – Ya Ya
22 Ps. 25 Penyalahgunaan posisi dominan Ya – – Ya Ya
23 Ps. 26 Jabatan rangkap – Ya – Ya Ya
24 Ps. 27 Pemilikan saham Ya – – Ya Ya
25 Ps. 28 Gabung, lebur,ambil alih Ya – – Ya Ya
26 Ps. 41 Hambat penyelidik/pemeriksa – – Ya Ya Ya

26. Pasal 50
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
a) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; atau
b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang,
hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian
yang berkaitan dengan waralaba; atau
c) Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau
menghalangi persaingan; atau
d) Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali
barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
e) Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
atau
f) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
g) Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan
atau pasokan pasar dalam negeri; atau
h) Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
i) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
Pasal 51
“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan
atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.

27. Dampak – Dampak UU Antimonopoli bagi Prlaku Usaha :
•pelaku usaha tidak boleh menjalankan usaha dengan cara tidak fair
•pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan kompetitornya supaya tetap
dapat eksis
Dampak UU Antimonopoli Bagi Masyarakat (Konsumen)
•Dampak UU Antimonopoli bagi masyarakat (konsumen) sangat dirasakan, yaitu
akibat persaingan antara pelaku usaha masyarakat mempunyai pilihan dalam membeli
suatu produk tertentu, baik dari aspek harga, kualitas maupun pelayanannya
•dengan kehadiran UU Antimonopoli ini membuat konsumen lebih bisa menikmati
fasilitas-fasiltas yang dulunya adalah barang mewah karena harga yang tidak
terjangkau seperti fasilitas komunikasi seluler.
Dampak UU Antimonopoli Bagi Pemerintah
•Kehadiran UU Antimonopoli ini jelas sangat membantu tugas berat pemerintah
dalam mengawasi persaingan usaha yang kerap merugikan masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan produk-produk yang dihasilkan oleh dunia usaha
•Di sisi lain, perusahan-perusahaan miliki pemerintah (BUMN) yang melayani
kebutuhan publik seperti listrik (PLN), pos (PT. Pos Indonesia), pelayaran (PT. Pelni),
maskapai penerbangan (PT. Garuda Indonesia), dll dituntut untuk dikelola secara
benar dan professional dan tidak dimungkinkan lagi melakukan praktek monopoli
atau diberi hak istimewa sesuai dengan tuntutan UU Antimonopoli.

28. 1.Menurut Anda sebagai Mahasiswa, sudah efektifkah
hukum Persaingan Usaha yang ada di Indonesia? Jika
sudah, apa alasan anda? Jika belum, apa saran Anda?
2. Jika Anda seorang Pengusaha , Bagaimana cara Anda
untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat?
3. Setujukah anda jika seandainya, PT. PLN dialihkan ke
tangan swasta? Mengapa?