Proyeksi Penduduk

MAKALAH ILMU KEPENDUDUKAN

PROYEKSI DAN KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN

Kelas A2

Oleh :

Ozi ferdian (12103330003)

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

2012

Oziferdian, proyeksi dan kebijaksanaan kependudukan Page 1

FOTO PENULIS

OZI FERDIAN

1210333003


KATA PENGANTAR

Assalamu‟alaikum wr.wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWt dan shalawat serta salam dihadirkan kepada
Nabi Muhammad SAW atas terciptanya makalah dengan judul “Proyeksi dan Kebijaksanaan
kependudukan”.

Semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah sedikit nilai
prestasi saya. Kritik dan saran dari dosen pembimbing mata kuliah dasar umum akan isi
maupun bahasanya serta tambahan isinya sangat saya harapkan demi kesempurnaan dan
demi bertambahnya ilmu pengetahuan saya

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing
dalam memberikan kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah
ini dapat di gunakan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, Agustus 2012

Penulis


DAFTAR ISI

Kata pngantar………………………………………………………………………………… i
Daftar Isi……………………………………………………………………………………... ii

Bab I Pendahuluan………………………………………………………………………….. 3
1.1 Latar belakang………………………………………………………………………. 3
1.2 Tujuan penulisan……………………………………………………………………. 3
1.3 Manfaat penulisan…………………………………………………………………... 3
Bab II Pendidikan Pancasila..........................................……………………………………....2
2.1.a Pengertian kebijaksanaan kependudukan............ ..…………..………………. 5
2.1.b Ruang lingkup kebijaksaan kependudukan.............................................……….. 5
2.1.c Macam macam kebijaksanaan kependudukan...........………….………………….. 6
2.1.d Program Program Kependudukan...............…………..….......................................7
2.1.e Kebijaksaan kependudukan di dunia......................................………....…………..7
2.1.f Hambatan Hambatan kependudukan.................................………….…………......8
2.1.gKegunaan Proyeksi Penduduk.............................................………........................10
Bab 3 Penutup……………………………………………………………………………….15
3.1 Kesimpulan………………………………………………………………………….15
3.2 Saran………………………………………………………………………………...15
Daftar Pustaka………………………………………………………………………………..16


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Ketika era globalisasi dan informasi belum sepenuhnya diantisipasi, Indonesia
harus menghadapi krisis ekonomi dan reformasi yang berlanjut dengan berbagai tuntutan
seperti otonomi, demokratisasi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Berbagai hal itu
sering terkait satu dengan lainnya. Tuntutan seperti itupun merupakan hal yang wajar.
Sayangnya, masalah-masalah besar itu tidak bias dipecahkan segera dan serempak, bahkan
fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa satu permasalahanpun seringkali tidak dapat
dipecahkan dengan memuaskan. Karenanya, masalah yang dihadapi Indonesia sekarang
sangat kompleks dan berlarut-larut.

Apakah kaitan antara perubahan-perubahan itu dengan kebijakan kependudukan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dilihat dulu lingkup permasalahan
kependudukan. Pada satu sisi, permasalahan itu berputar pada masalah pokok demografis,
yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan mobilitas (migrasi).
Secara sepintas, terutama bagi orang awam, permasalahan ini tampak sederhana.
Namun, bila menyadari bahwa permasalahan kependudukan tidak mengkaji individu per
individu, masalahnya tidak pernah sederhana. Oleh karena itu, pada sisi lain, permasalahan
kependudukan bias melebar ke berbagai permasalahan sosial ekonomi lain.
1.2 Tujuan
Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai kebijakan kependudukan, sehingga
diharapakan dengan adanya pembahasan mengenai kebijakan kependudukan, akan
menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang kebijakan kependudukan.
1.3 Manfaat Penulisan
Mengetahui kebijaksanaan kependudukan di dunia
Mengenali jenis proyeksi penduduk
Mengetahui masalah kependudukan yang terjadi di dunia
Memberi tambahan pengetahuan bagi pembaca tentang masalah proyeksi
dan kebijaksanaan kependudukan.


BAB II
PEMBAHASAN

A.1. Pengertian Kebijaksanaan Kependudukan

Kebijaksanaan kependudukan merupakan gejala yang relatif baru yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk, meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk
yang menghendakinya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta
usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya.

Kebijaksanaan kependudukan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah :

“ ..... Langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi,
sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan memengaruhi variabel-
variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan
ciri-ciri demografinya ....”

Kebijaksanaan yang memengaruhi variabel kependudukan dengan kebijaksanaan yang
menanggapi perubahan penduduk :

Kebijaksanaan yang memengaruhi variabel kependudukan :

 Antara lain mengadakan vaksinasi anak-anak yang menyelamatkan mereka dari
berbagai penyakit anak-anak yang berbahaya. Kebijaksanaan ini dapat bersifat
langsung dan tidak langsung.

Kebijaksanaan yang menanggapi perubahan penduduk :

 Antara lain : pendirian sekolah-sekolah untuk menampug peningkatan jumlah anak-
anak yang disebabkan oleh penurunan angka kematian anak-anak.

A.2. Pengertian Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk (menurut komposisis
umurdan jenis kelmain) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan
fertilitas, mortalitas dan migrasi. Data penduduk Indonesia yang dapat dipakai dan dipercaya
untuk keperluan proyeksi adalah berasal dari sensus penduduk (SP) yang diselenggarakn


pada tahun yang berakhir “0” dan survei antar sensus (SUPAS) pada tahun yang berakhir
“S”.

B. RUANG LINGKUP KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN

Kebijaksanaan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu
perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi.

 Kebijaksanaan kependudukan dapat memengaruhi fertilitas baik untuk menaikkan
maupun menurunkan angka kelahiran.

Pada saat ini , kebijaksanaan hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui
Keluarga Berencana.

 Kebijaksanaan mengenai mortalitas

biasanya langsung dihubungkan dengan kesehatan, bahkan sering dihubungkan dengan
klinik, rumah sakit dan dokter. Mortalitas mempunyai hubungan yang erat dengan morbiditas
(tentang sakit).

Sebagian besar orang yang mati disebabkan karena sakit, dan hanya sebagian kecil meninggal
karena kecelakaan. Sebagian sangat kecil mati karena bunuh diri. Karena itu mortalitas dan
morbiditas harus dipahami secara bersamaan.

C. MACAM KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN

Kebijaksanaan kependudukan dapat bersifat nasional terpadu atau sektoral.

 Kebijaksanaan nasional terpadu :

mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan. Semua
komponen yang mempunyai hubungan dengan penduduk mempunyai orientasi yang sama,
sehingga merupakan satu sistem.

 Kebijaksanaan sektoral menyerahkan masalah kependudukan kepada satu sektor
sehingga lebih memudahkan untuk melakukan suatu kebijaksanaan kependudukan.


D. PROGRAM-PROGRAM KEPENDUDUKAN

Program program kependudukan yaitu :

• Kegiatan keluarga berencana adalah program kependudukan. Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak yang akan menurunkan angka kematian bayi juga merupakan
program kependudukan.

• Pemindahan penduduk yang diatur pemerintah dalam bentuk transmigrasi adalah
salah satu program kependudukan

• Pengertian program kependudukan diberi pengertian sempit, yaitu kegiatan yang
mendukung program keluarga berencana. Dalam kenyataan program kependudukan di
Indonesia diartikan sebagai kegiatan beyond family planning yaitu kegiatan-kegiatan
yang menjangkau lebih jauh dari keuarga berencana, misalnya perbaikan gizi,
peningkatan pendapatan dan lain-lain yang dapat menambah kemantapan program
keluarga berencana

• Transmigrasi merupakan kebijaksanaan kependudukan mengenai migrasi.
Kebijaksanaannya adalah redistribusi penduduk melalui migrasi yang diatur oleh
pemerintah

• Usaha penyebaran fasilitas kesehatan secara merata sehingga menjangkau seluruh
penduduk merupakan satu program kependudukan dalam rangka kebijaksanaan
menurunkan kematian dan meningkatkan harapan hidup penduduk

E. KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN DI BERBAGAI NEGARA

Pengertian kebijasanaan kependudukan di banyak negara dihubungkan dengan keluarga
berencana. Di negara-negara yang sekarang telah maju, khususnya di negara-negara liberal
Barat, pemerintah negara-negara itu mengambil sikap tidak ikut campur. Di negara-negaara
itu usaha keluarga berencana dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat dengan dana
dari masyarakat pula. Bagian besar penduduk dunia diam di negara-negara sedang
berkembang. Kebijaksanaan kependudukan oleh sebagian pemerintahnya melalui program
KB hasilnya sudah mulai terlihat.

F. Kebijaksanaan Kependudukan di Indonesia


 Kebijaksanaan yang menyangkut distribusi penduduk sudah diikuti sejak permulaan
abad ini oleh pemerintahan Hindia belanda. Kebijaksanaan ini sampai pemerintahan
Orde Baru memberikan orientasi tahun 1972.

 Undang-Undang no. 3 tahun 1972 memiliki 7 sasaran :

- Peningkatan taraf hidup
- Pembangunan daerah
- Keseimbangan penyebaran penduduk
- Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia
- Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia
- Kesatuan dan persatuan bangsa
- Memperkuat pertahanan dan keamanan sosial

Program KB merupakan titik balik yg telah dapat mengubah pandangan masyarakat yg
pronatalis menjadi pandangan anti natalis.Kenyataan bahwa dukungan masyarakat cukup
besar dan tidak ada pertentangn dari golongan manapun.Indonesia dapat membuktikan bahwa
KB dapat dilaksanakan di daerah pedesaan secara efektif. KB diusahakan untuk menjadi
bagian integral dari kehidupan masyarakat dalam bentuk Norma Keluarga Kecil yang
Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).Usaha untuk melaksanakan kegiatan beyond family
planning.

G. Hambatan-hambatan yang ada dalam usaha memecahkan masalah kepadatan
penduduk.
Penduduk di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia selama berabad-abad
hidupnya telah dipengaruhi oleh nilai, norma dan adat istiadat yang bersifat positif terhadap
sikap dan tingkah laku yang menginginkan anak banyak. Struktur kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya (agama) telah memantapkan kehidupan pribadi. Untuk dapat
merubah sikap dan tingkah laku tersebut menjadi sikap dan tingkah laku untuk menyenangi
dan menginginkan anak sedikit diperlukan program pendidikan dan program-program
pemberian motivasi lainnya.Kebijaksanaan kependudukan secara menyeluruh harus
memperhitungkan hambatan-hambatan dari segi politis, ekonomis, sosial, budaya, agama
juga dari segi psikologis perorangan dan masyarakat yang di negara-negara berkembang
masih cenderung mendukung diterimanya banyak anak. Program-program “beyond family
planning” harus lebih diintensifkan dan diekstensifkan. Di samping usaha peningkatan


produksi dalam segala bidang kebutuhan hidup penduduk (pangan, sandang, rumah,
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), perlu ditingkatkan usaha yang berhubungan dengan:
1. Pelaksanaan wajib belajar dan perbaikan mutu pendidikan.
2. Perluasan kesempatan kerja.
3. Perbaikan status wanita dan perluasan kesempatan kerja bagi mereka.
4. Penurunan kematian bayi dan anak-anak.
5. Perbaikan kesempatan urbanisasi.
6. Perbaikan jaminan sosial dan jaminan hari tua.

H. Kegunaan Proyeksi Penduduk
• Bidang Pangan
Menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk
menurut umur.
• Bidang Kesehatan
Menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, jumlah tempat tidur di rumah-rumah sakit
yang diperlukan selama periode proyeksi.
• Bidang pendidikan
Proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia
sekolah, jumlah
murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan pada masa yang akan datang.
• Bidang tenaga kerja
Menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya
dengan proyeksi yang memungkinkan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan
tingkat pendidikan, skilled dan pengalaman dari tenaga kerja.
• Bidang produksi barang dan jasa
Dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannyadengan data mengenai
produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan masa di masa
mendatang.
Perencanaan yang dapat digunakan untuk menggunakan proyeksi penduduk:
I. Perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai response terhadap
penduduk yang sudah diproyeksikan tersebut.
II. Perencanaan yang tujuannya untuk merubah trend penduduk menuju ke
perkembangan demografi sosial dan ekonomi.


I JENIS dan DEFENISI PERKIRAAN PENDUDUK
1.ANTAR SENSUS (INTERCENSAL)
 Suatu perkiraan mengenai keadaan penduduk diantara 2 sensus (data) yang kita ketahui
Pertumbuhan penduduk dianggap linear


2.POSTCENSAL ESTIMATED
Perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus, prinsipnya sama yaitu pertambahan penduduk
adalah linear


J PERBEDAAN PROYEKSI, FORECAST, DAN ESTIMATE

• Proyeksi adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas,mortalitas, dan
migrasi dimasa yang akan datang

• Forecast adalah Suatu proyeksi dimana asumsi yang dibuat diusahakan sedemikian
rupa sehingga menghasilkan suatu gambaran yang realistis mengenai kemungkinan
perkembangan penduduk dimasa mendatang

• Estimate adalah Suatu perkiraan berdasarkan ketentuan dan rumus-rumus sederhana

METODE KOMPONEN

Lebih banyak digunakan karena mencakup determinan-determinan pertumbuhan penduduk.

Kebaikannya:

• Memperhatikan perubahan tiap-tiap komponen dalam pertumbuhan penduduk, yaitu
fertilitas, mortalitas dan migrasi.

• Di dalam metoda ini kita mulai dengan asumsi-asumsi mortalitas, fertilitas dan
migrasi.

Data-data yang diperlukan :

• Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan „prorating‟
dan „adjustment‟

• Menentukan level of mortality suatu penduduk tertentu.

• Mengestimasikan pola fertilitas (ASFR)

• Menentukan rasio jenis kelamin saat lahir (sex ratio at birth)

• Menentukan pola migrasi (proporsi migrasi menurut umur)

Metode Proyeksi

Ada beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah penduduk masa yang akan datang
antara lain:

1. Metode Matematik, ada 2 cara, yaitu:
• Linear Rate of Growth, ada 2 cara yaitu:
1. Arithmathic Rate of Growth: Pn= P0(1+rn).
2. Geometric Rate of Growth: Pn=P0 (1+r)n.


• Eksponential Rate of Growth: Pn= P0 ern
Dimana P0 : jumlah penduduk pada tahun awal
Pn : jumlah penduduk pada tahun ke-n
r : tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun awal ke tahun ke-n.
n : banyak perubahan tahun.

K. Konperensi Kependudukan Dunia
Konperensi kependudukan dunia dilaksanakan oleh PBB tahun 1954 di Roma.
Kehati-hatian mewarnai penyebutan masalah kepadatan penduduk. Pro-kontra terjadi tentang
adanya masalah kepadatan penduduk.
Tahun 1954-1965 laporan-laporan tentang tekanan-tekanan yang disebabkan oleh
kepadatan penduduk dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial dalam bentuk angka-angka
stastistik membuka mata dunia akan adanya masalah kependudukan. Hal ini tercermin dalam
konperensi kependudukan dunia ke-2 yang dilaksanakan oleh PBB di Beograd tahun 1965.
Sejak konperensi ini masalah kependudukan dinyatakan sebagai masalah dunia yang harus
segera ditangani.
Pada hari HAM 1968, dicetuskan Deklarasi pemimpin-pemimpin dunia tantang
kependudukan. Deklarasi itu diterima sebagai resolusi XVII dalam konperensi tentang HAM
di Teheran pada tanggal 12 Mei 1968. Presiden Indonesia merupakan salah seorang dari 30
orang kepala negara yang turut menendatanganinya.
Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat sangat merintangi taraf hidup, kemajuan,
peningkatan kesehatan dan sanitasi, pengadaan perumahan dan alat-alat pengangkutan,
peningkatan kebudayaan, kesempatan rekreasi dan untuk banyak nagara merintangi
pemberian pangan yang cukup kepada rakyat. Ringkasnya cita-cita manusia seluruh dunia
untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik diganggu dan dibahayakan oleh pertumbuhan
penduduk yang tak dikendalikan itu.
Pernyataan Bersama PBB mengenai kependudukan oleh Sekjen PBB U Than 10 Desember
1966 adalah: “Kami para pemimpin Negara-negara yang sangat memperhatikan masalah
kependudukan sependapat bahwa:
a. Masalah kependudukan perlu menjadi unsur utama dalam rencana pembangunan jangka
panjang bila negara itu ingin mencapai tujuan ekonomi yang dicita-citakan oleh rakyat.
b. Sebagian orang dari para orang tua ingin memperoleh pengetahuan tentang cara-cara
merencanakan keluarga dan adalah hak tiap-tiap manusia untuk menentukan jumlah dan
menjarangkan kelahiran anaknya.


c. Perdamaian yang sesungguhnya dan kekal sangat bergantung pada cara kita menanggulangi
pertumbuhan penduduk.
d. Tujuan Keluarga Berencana adalah untuk memperkaya kehidupan umat manusia bukan
untuk mengekangnya; bahwa dengan keluarga berencana tiap-tiap orang akan memperoleh
kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kemuliaan hidup dan mengembangkan bakatnya.
e. Sadar bahwa gerakan keluarga berencana adalah untuk kepentingan keluarga dan negara
maka kami para penandatanganan sangat berharap pemimpin-pemimpin seluruh dunia
menyepakati pernyataan itu.
Deklarasi kependudukan tersebut, merupakan pangkal tolak dari dilaksanakan program
kependudukan atas dasar kebijakan kependudukan tiap Negara. Sekarang sebagian besar dari
negara-negara anggota PBB telah memiliki kebijakan kependudukan termasuk Indonesia.
Dalam menentukan suatu kebijakan tentang kependudukan yang penting adalah
memperhatikan kualitas penduduk itu sendiri, stabilitas dari sumber-sumber kehidupan
mereka, kelangsungan adanya lapangan kerja, standar kehidupan yang menyenangkan,
dimana keamanan nasional maupun kebahagiaan perorangan harus diperhitungkan.
Kebijakan kependudukan dapat dilakukan melalui 3 komponen perkembangan penduduk
yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi).
Mencegah pertumbuhan penduduk sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti
: peningkatan migrasi keluar, peningkatan jumlah kematian atau penurunan jumlah kelahiran.
Cara yang pertama sulit kiranya untuk dilakukan sebab semua negara di dunia ini
melakukan pengawasan dan pembatasan orang-orang asing pendatang baru, sehingga
mempersulit terjadinya migrasi secara besar-besaran. Juga tidak mungkin diharapkan bahwa
pemerintah berani menjalankan kebijakan peningkatan jumlah kematian. Jadi satu-satunya
cara yang tinggal adalah dengan menurunkan jumlah kelahiran. Keuntungan pertama yang
nyata dari hasil penurunan jumlah kelahiran adalah perbaikan kesehatan ibu dan anak-anak
yang sudah ada, dan penghematan pembiayaan pendidikan.
Usaha memecahkan kepadatan penduduk karena tidak meratanya penyebaran penduduk,
seperti terdapat di JAMBAL (Jawa, Madura,dan Bali) adalah dengan memindahkan
penduduk tersebut dari pulau Jawa, Madura, dan Bali ke pulau-pulau lain. Usaha ini di
Indonesia dikenal dengan nama “Transmigrasi” dan telah ditempatkan pada prioritas yang
tinggi. Disamping migrasi, masalah lainnya perlu dipecahkan adalah perpindahan penduduk
dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, yang dikenal dengan nama “Urbanisasi”. Menurut
hasil sensus 1980, 18,8% dari jumlah penduduk Indonesia bermukim di daerah kota.
Setengah abad yang lalu jumlah penduduk kota di Indonesia telah berkembang lebih cepat


daripada perkembangan penduduk Indonesia. Hampir sepertiga dari pertambahan penduduk
Indonesia dalam dekade terakhir ditampung oleh daerah perkotaan. Masalah yang timbul
adalah belum siapnya kota-kota tersebut untuk menampung pendaftar baru yang melampaui
kemampuan daya tampung kota-kota tadi.
Secara garis besarnya tujuan kebijakan kependudukan, adalah sebagai berikut:
memelihara keseimbangan antara pertambahan dan penyebaran penduduk dengan
perkembangan pembangunan sosial ekonomi, sehingga tingkat hidup yang layak dapat
diberikan kepada penduduk secara menyeluruh. Usaha yang demikian mencakup seluruh
kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial, kulturil, serta kegiatan-kegiatan lain untuk
meningkatkan pendapatan nasional, pembagian pendapatan yang adil, kesempatan kerja dan
pembangunan pendidikan secara menyeluruh. Strategi yang digunakan adalah jangka panjang
maupun jangka pendek.
Di Indonesia tujuan jangka panjang diusahakan dapat dijangkau dengan:
1. Peningkatan volume transmigrasi ke daerah-daerah yang memerlukannya.
2. Menghambat pertumbuhan kota-kota besar yang menjurus kea rah satu-satunya kota besar di
suatu pulau tertentu dan mengutamakan pembangunan pedesaan.
Tujuan jangka pendek diarahkan kepada penurunan secara berarti pada tingkat
fertilitas, peningkatan volume transmigrasi setiap tahunnya dan perencanaan serta
pelaksanaan urbanisasi yang mantap.
Program-program kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
1. Meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.
Termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti peningkatan mutu
pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, peningkatan status wanita.
2. Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan.
3. Merangsang terciptanya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
4. Meningkatkan program transmigrasi secara teratur dan nyata.
5. Mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota secara lebih komprehensif di dalam
perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
6. Mengatasi masalah tenaga kerja.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup.


BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kebijakan Kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi
besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk
Kebijakan kependudukan dapat dilakukan melalui tiga komponen perkembangan
penduduk yaitu :
1) kelahiran (fertilitas)
2) kematian (mortalitas)
3) perpindahan penduduk (migrasi).
Sedangkan Mencegah pertumbuhan penduduk sebenarnya dapat dilakukan dengan
berbagai cara, seperti : peningkatan migrasi keluar, peningkatan jumlah kematian atau
penurunan jumlah kelahiran.
3.2 Saran
Alasan yang rasional mengapa diperlukan kebijakan kependudukan. Pertama, salah satu
fungsi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan paling mendasar
dari setiap kebijakan pembangunan. Kedua, perilaku demografi (demographic behavior)
terdiri dari sejumlah tindakan individu. Ketiga, tindakan tersebut merupakan usaha untuk
memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Keempat, kesejahteraan masyarakat
tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Kelima, oleh karena itu
pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi
sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu dan pada akhirnya
kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu.


DAFTAR PUSTAKA

Siasah Masruri, Muhsinatun,dkk.2002.Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Hidup.Yogyakarta:UPT MKU UNY
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0007/11/IPTEK/meny10.htm


Proyeksi Penduduk

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Proyeksi Penduduk

Similar to Proyeksi Penduduk (20)

Proyeksi Penduduk