1.
Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH I
PERCEPATAN TINDAK LANJUT
INVENTARISASI P3D BIDANG
KEHUTANAN
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA, 24 s.d. 26 FEBRUARI 2016

2.
DASAR SERAH TERIMA P3D
AMANAT Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014
Serah terima personel, pendanaan, sarana
dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat
pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota yang diatur
berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

3.
DEADLINE PENGALIHAN P3D
Validasi dan
Klarifikasi
Proses
Inventarisasi
P3D
(Existing)
Serah Terima P3D
Efektif TMT
31 MARET
2016
2 OKTOBER
2016
MARET s.d.
SEPTEMBER 2016
1 JANUARI 2017

4.
PERKEMBANGAN FASILITASI DITJEN BINA BANGDA
Inventarisasi
P3D
31 Maret
2016
Koordinasi Lintas Sektor
13 kali rapat koordinasi
Sosialisasi
Amanat UU 23
/2014
22 Provinsi
Konsultasi,
Koordinasi,
Monev
SE Mendagri 2015
120/253/Sj &
120/5935/Sj
Kalteng
Kaltara
Bali
Jabar
Ace
h
Riau
Papua
Jambi
•Regulasi
•Validasi
Data
•Monitoring
Serah Terima
TARGET
SE Dirjen Bangda 2016
188/232/Bangda/21016

5.
POSISI INVENTARISASI SAAT INI
Penetapan
Variabel Umum
dan Indikator
Teknis
Proses Input Data
oleh Daerah pada
Aplikasi Untuk
Penentuan
Tipologi Dinas
Penetapan
Tipologi
Dinas
Skenario
Nasional
1. Luas Wilayah
2. Jumlah APBD
3. Jumlah
Penduduk
UMUM
PROV/KAB 1. Luas Tahura
dalam Kab/Kota
2. Jumlah Jenis
Tanaman dan Satwa
Koleksi
3. Jumlah Kelompok
Tani Hutan yang
diberdayakan
TEKNIS
KABUPATE
N
1. Luas Kawasan
Hutan
2. Jumlah KPH
3. Luas Lahan Kritis
di Luar Kawasan
Hutan
4. Jumlah Kelompok
Tani Hutan yang
diberdayakan
TEKNIS
PROVINSI

6.
SKENARIO SKPD KEHUTANAN
 Kebijakan Kelembagaan dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah
 Hasil Tipologi Dinas Kehutanan Prov &
Kab/Kota
 Skema Struktur Organisasi Dinas A, B, dan
C
 Skema Penggabungan Tipologi
Kelembagaan yang Serumpun

7.
FUNGSI DASAR PELAKSANAAN URUSAN
KEHUTANAN DI DAERAH
DASAR PERTIMBANGAN:
 Pentingnya Fungsi Dasar Masing-Masing
Urusan Sebagai Indikator Keberhasilan
Layanan Tiap-Tiap Kewenangan baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota
 Fungsi Dasar akan dielaborasi secara
Teknis bersama KLHK dan Pemerintah
Daerah

8.
TERIMA KASIH
DAN
SELAMAT BERDISKUSI