2. LATAR BELAKANG
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
Fungsi IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik:
• menyusun dan menetapkan SPAP;
• menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;
• menyelenggarakan PPL;
• melakukan reviu mutu.
AP asing.
Rekan Non AP.
11. IAPI sebagai badan hukum yang berbentuk Perhimpunan,
maka Anggaran Dasar (AD) menjadi sangat kritikal dan harus
mendapat pengesahan dari Kemenkumham.
3. PERUBAHAN SUBSTANSI
Perluasan Kriteria Anggota
No. Ketentuan saat ini No. Usulan perubahan
1. AP 1. AP
2. CPA 2. Pemegang CPA bekerja di KAP
3. Pemegang register bekerja di KAP 3. Pemegang CPA tidak bekerja di KAP
4. Anggota Kehormatan 4. Rekan Non AP
5. Anggota Luar Biasa 5. Staf KAP
6. Perorangan yg berminat & memenuhi syarat ART
7. Anggota Kehormatan
8. Anggota Luar Biasa
9. AP Asing
10. KAP atau entitas lainnya yang berminat
5. PERUBAHAN SUBSTANSI
Penanganan pengaduan terhadap anggota
Ketentuan saat ini:
Ditangani oleh Dewan Kehormatan Profesi (DKP).
Usulan perubahan:
Ditangani oleh Pengurus Inti.
6. PERUBAHAN SUBSTANSI
Penanganan banding anggota
Ketentuan saat ini:
Ditangani oleh Dewan Pengawas (DP).
Usulan perubahan:
Ditangani oleh Dewan Kehormatan Profesi (DKP).
7. PERUBAHAN SUBSTANSI
Putusan Sanksi
Ketentuan saat ini:
• Sanksi profesi, dijatuhkan oleh DKP.
• Sanksi administrasi, dijatuhkan oleh Pengurus.
Usulan perubahan:
Sanksi tidak dibedakan (profesi atau administrasi), dijatuhkan oleh
Pengurus Inti.
8. PEMBUKAAN - BERUBAH
Mukadimah
1. Karakteristik profesi akuntan publik:
• sikap independen;
• mengutamakan perlindungan kepentingan publik;
• integritas;
• obyektifitas;
• berperilaku profesional;
• menjaga informasi yang diperoleh;
• bersikap cermat dan kehati-hatian profesional;
• memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesi akuntan publik;
• memperoleh imbalan yang layak atas fungsi yang dilakukan.
12. Upaya mencapai karakteristik profesi akuntan publik:
• pengembangan;
• perlindungan;
• advokasi akuntan publik.
9. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 1 – Definisi
Tambahan:
3. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (APAP)
4. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
5. Referendum
6. Ketentuan Perhimpunan
7. Pengurus Inti
8. Akuntan Publik Asing
9. Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)
10. Organisasi Audit Indonesia (OAI)
11. Organisasi Audit Asing (OAA)
12. Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)
13. Hak Dipilih
14. Banding
15. Pakta Integritas
16. Manajemen Eksekutif
10. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 2 – Nama
Penyesuaian:
3. Perhimpunan bernama Asosiasi Profesi Akuntan Publik (d/h Institut
Akuntan Publik Indonesia).
5. Perhimpunan menggunakan merek IAPI atau IICPA.
11. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 6 – Tujuan
Penyesuaian:
3. Mewujudkan AP yang independen, berintegritas tinggi, berkompetensi
internasional, berpraktik secara sehat sesuai dengan etika dan
karakteristik AP.
5. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di Indonesia.
12. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 7 – Kegiatan
Tambahan:
3. Menyelenggarakan akreditasi terhadap perguruan tinggi terkait pelaksanaan
pendidikan profesi AP.
4. Melakukan reviu mutu terhadapa Anggota.
5. Menegakkan disiplin Anggota.
6. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik, SPAP dan peraturan Perhimpunan oleh Anggota.
7. Memberikan pelayanan advokasi kepada Anggota.
8. Menyusun metodologi standar jasa AP.
9. Menjalin komunikasi antar Anggota dalam pengelolaan risiko profesi.
10. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada publik mengenai profesi AP.
11. Mengedukasi masyarakat tentang kekeliruan publik mengenai profesi AP.
12. Mengupayakan kemandirian profesi AP dan kecukupan regulasi berdasarkan UU yang
berlaku mengenai persyaratan AP dalam memberikan jasa.
13. Melaksanakan upaya-upaya lain sehingga tercipta dan terpelihara kondisi yang baik
bagi seluruh AP dalam memberikan jasa.
13. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 8 – Anggota Perhimpunan
Tambahan:
Yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi Anggota Perhimpunan:
4. Perorangan yang memiliki Sertifikat Akuntan Publik (”CPA”) yang bekerja
di KAP
5. CPA yang tidak bekerja di KAP
6. Rekan non AP
7. Perorangan yang berminat dengan memenuhi persyaratan dalam ART.
8. AP asing
9. KAP atau entitas lainnya yang berminat
14. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 10 – Kewajiban Anggota Perhimpunan
Tambahan:
Setiap Anggota wajib untuk:
4. Melunasi iuran tahunan pada awal tahun, paling lambat tanggal 31 Maret tahun
yang bersangkutan.
5. Bersedia untuk tidak menyandang sebutan CPA apabila mengundurkan diri, atau
diberhentikan sebagai Anggota.
6. AP wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan atas jasa asurans yang
meliputi nomor laporan, tahun buku, nama klien kepada Pengurus.
7. AP yang memberikan jasa asurans wajib menerapkan kebijakan fee wajar meliputi
sekurang-kurangnya memperhitungkan biaya overhead, reviu mutu internal, PPL,
SPM, dan asuransi untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPAP.
8. Menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas.
15. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 11 – Sanksi
Tambahan:
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik, SPAP dan/atau Ketentuan
Perhimpunan yang berlaku, dapat dikenai Sanksi:
• Pembatalan Sertifikat Akuntan Publik.
5. Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota dikenakan terhadap
pelanggaran sangat berat, termasuk pelanggaran terhadap Pakta
Integritas.
6. Penetapan putusan sanksi dilakukan oleh Pengurus Inti.
7. Tata cara pengenaan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Ketetapan
Perhimpunan
17. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 13 – Berakhirnya Keanggotaan
Tambahan:
3. Keanggotaan dalam Perhimpunan berakhir jika Anggota:
• diberhentikan karena:
v. berada dalam pengampuan;
vi. Berdasarkan keputusan Pengurus Inti, sesuai ketentuan Pasal 11
vii. Dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
viii. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Anggota.
9. Anggota yang telah selesai menjalani hukuman dan memenuhi syarat, dapat
mendaftar kembali sebagai Anggota.
10. Pemberhentian Anggota efektif berlaku sejak penetapan oleh Pengurus Inti.
11. Mekanisme pemberhentian Anggota diatur lebih lanjut dalam Ketetapan
Perhimpunan.
20. PASAL BARU
Pasal 15 – Organ Perhimpunan
Organ Perhimpunan terdiri dari:
3.Rapat Umum Anggota Perhimpunan;
4.Pengurus Inti;
5.Dewan Pengawas; dan
6.Dewan Kehormatan Profesi.
21. PASAL BARU
Pasal 15 – Organ Perhimpunan (lanjutan)
Struktur Organisasi:
RAPAT UMUM ANGGOTA
PENGURUS INTI
DEWAN PENGAWAS (KETUA UMUM, DEWAN KEHORMATAN PROFESI
SEKRETARIS JENDERAL,
BENDAHARA UMUM)
22. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 21 – Kepengurusan Perhimpunan
Penyesuaian:
3. Susunan Pengurus Inti terdiri dari 3 (tiga) orang:
• Ketua Umum;
• Sekretaris Jenderal; dan
• Bendahara.
7. Pengurus Inti diwakili oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum
berhalangan, maka diwakili oleh Sekretaris Jenderal.
8. Pengurus Inti wajib melengkapi kepengurusan dengan mengangkat
anggota Pengurus lainnya, dan diatur lebih lanjut dalam ART.
23. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 22 – Kewajiban dan Wewenang Pengurus Inti
Tambahan dan penyesuaian:
3. Pengurus Inti berwenang menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran AD,
ART, Kode Etik, SPAP dan/atau ketentuan yang berlaku dalam Perhimpunan.
4. Pengurus Inti berwenang memutuskan Sanksi terhadap Anggota terkait dengan
pelanggaran AD, ART, Kode Etik, SPAP dan/atau Ketentuan Perhimpunan lainnya
yang berlaku, dan diperuntukkan bagi kepentingan internal Perhimpunan.
5. Pengurus Inti dapat menjawab permintaan informasi mengenai putusan Sanksi
terhadap Anggota baik dari internal maupun eksternal.
6. Pengurus Inti berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan,
untuk disahkan dalam rapat koordinasi antara Pengurus Inti, DP dan DKP.
7. Pengurus Inti dapat memfasilitasi KAP untuk bekerja sama dalam OAI.
8. Pengurus Inti berwenang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
terhadap SPAP yang disebabkan antara lain fee yang tidak wajar.
24. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 23 – Tanggung Jawab Pengurus Inti
Tambahan:
1. Pengurus Inti membentuk kelengkapan kepengurusan Perhimpunan sebagaimana
yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Dewan Standar Profesi;
b. Dewan Sertifikasi;
c. Badan Pelaksana Pendidikan;
d. Badan Reviu Mutu;
e. Badan Keanggotaan; dan
f. kelengkapan Pengurus lainnya.
2. Pengurus Inti menetapkan kebijakan pembuatan SPAP, Kode Etik, sertifikasi
profesi Akuntan Publik, Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), Reviu Mutu,
serta kebijakan lainnya.
3. Tugas, wewenang dan komposisi Dewan atau Badan yang disebutkan dalam ayat
3 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
25. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 24 – Pengangkatan dan Masa Jabatan Pengurus Inti
Tambahan dan penyesuaian:
1. Pengurus Inti memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota Pengurus Perhimpunan
lainnya, dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Pengurus Inti kecuali untuk
Dewan-Dewan yang dibentuk sebagaimana disebut dalam pasal 23 ayat (3) huruf (a) dan (b)
ditetapkan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Masa jabatan anggota Pengurus
Perhimpunan tidak berakhir sebelum habis masa jabatan pada saat pergantian Pengurus Inti.
Pengurus Inti dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Pengurus Perhimpunan dan
Dewan-Dewan yang dibentuk sebagaimana disebut dalam pasal 23 ayat (3) huruf (a) dan (b)
apabila dipandang perlu.
2. Apabila terjadi suatu lowongan dalam jabatan Sekretaris Jenderal atau Bendahara dalam
Pengurus Inti, maka Pengurus Inti lainnya mengusulkan pengganti dan disetujui dalam rapat
koordinasi, untuk sisa masa jabatan.
3. Dalam hal seluruh Pengurus Inti berhalangan tetap dalam waktu bersamaan, Dewan
Pengawas dan Dewan Kehormatan Profesi menyelenggarakan RUALB yang diadakan
khusus untuk memilih dan mengangkat Pengurus Inti pengganti, diadakan selambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut.
26. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 25 – Persyaratan Pengurus Inti
Tambahan:
1. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
28. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 30 – Persyaratan Anggota Dewan Pengawas
Tambahan:
1. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
30. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 35 – Persyaratan Anggota Dewan Kehormatan Profesi
Tambahan:
1. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
31. PASAL BARU
Pasal 37 – Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)
1. Pengurus Inti apabila diminta Menteri Keuangan, mengusulkan nama
calon perwakilan untuk duduk di Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)
melalui persetujuan Rapat Pleno Pengurus.
2. Kriteria wakil asosiasi profesi akuntan publik yang diusulkan adalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Anggota Perhimpunan yang menjadi pemimpin atau rekan
pemegang izin pada KAP yang memiliki reputasi baik di masyarakat
dan/atau memiliki pengalaman sebagai auditor sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun dan tidak termasuk cuti; dan
c. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
32. PASAL BARU
Pasal 37 – Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) - lanjutan
3. Kriteria wakil Dewan Standar Profesi yang diusulkan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Anggota Perhimpunan yang menjadi pemimpin atau rekan
pemegang izin pada KAP yang memiliki reputasi baik yang diusulkan
oleh Dewan Standar Profesi dalam Rapat Pleno Pengurus;
c. aktif sebagai anggota Dewan Standar Profesi; dan
d. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Kewajiban wakil yang diusulkan:
a. menyuarakan kepentingan Perhimpunan; dan
b. menjaga independensi, Kode Etik dan SPAP.
5. Wakil Perhimpunan yang duduk di KPAP membuat laporan kegiatan
tahunan yang dilakukan dalam KPAP kepada Pengurus Inti.
33. PASAL BARU
Pasal 38 – Pakta Integritas
Pakta Integritas merupakan pernyataan Anggota Perhimpunan sebagai berikut:
”Saya - Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan itikad baik dan tanpa
paksaan menyatakan:
•mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik, dan
Ketentuan IAPI;
•tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima, atau
memberikan hadiah, atau imbalan berupa apapun dari atau kepada siapapun juga yang
diketahui atau patut dapat diduga berpengaruh terhadap independensi;
•tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain,
masyarakat, dan/atau negara;
•senantiasa bersikap jujur dan memelihara keahlian profesional;
•tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi
Akuntan Publik; dan
•apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini,
saya bersedia dikenakan Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota IAPI.”
35. PASAL YANG BERUBAH
Pasal 41 – Kekayaan Perhimpunan
Tambahan:
1. Akuntan Publik yang melakukan audit umum dikenakan biaya pelayanan
profesi dalam jumlah tertentu yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pleno
Pengurus.
2. Dalam melaksanakan pelayanan kepada Anggota Perhimpunan maupun
kepada publik, Perhimpunan berwenang memungut penggantian biaya
dalam jumlah tertentu yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Perhimpunan.
36. PASAL – PASAL YANG DIHAPUS
(Anggaran Dasar 2010)
1. Pasal 18 Dewan Standar Profesi, Dewan Sertifikasi,
Badan Pelaksana Pendidikan,
Badan Review Mutu Dan Badan Penegak Disiplin
Ket: diatur dalam ART
6.Pasal 27 Kode Etik dan SPAP
Ket: sudah diatur dalam pasal lain dalam AD
3. Pasal 28 Jenis - Jenis Rapat
Ket: sudah diatur dalam pasal setiap organ di AD
39. Masukan Tertulis
Masukan tertulis terhadap usulan perubahan Anggaran Dasar
IAPI Tahun 2012 dapat disampaikan melalui email ke
info@iapi.or.id, atau fax ke (021) 7279-5541/2525-175, atau kirim
ke Sekretaiat IAPI Jl. Kapten P. Tendean No.1, Jakarta12710,
paling lambat diterima oleh Sekretariat tanggal 10 April 2012.
