1. KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL
LUTHFIANA Z

2. • HUKUM ADAT MERUPAKAN NILAI-NILAI YANG HIDUP DAN BERKEMBANG DI DALAM
MASYARAKAT SUATU DAERAH. WALAUPUN SEBAGIAN BESAR HUKUM ADAT TIDAK
TERTULIS, NAMUN IA MEMPUNYAI DAYA IKAT YANG KUAT DALAM MASYARAKAT. ADA
SANKSI TERSENDIRI DARI MASYARAKAT JIKA MELANGGAR ATURAN HUKUM ADAT.
• HUKUM ADAT YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INI BAGI MASYARAKAT YANG MASIH
KENTAL BUDAYA ASLINYA AKAN SANGAT TERASA.
• BAHKAN SEORANG HAKIM, JIKA IA MENGHADAPI SEBUAH PERKARA DAN IA TIDAK DAPAT
MENEMUKANNYA DALAM HUKUM TERTULIS, IA HARUS DAPAT MENEMUKAN HUKUMNYA
DALAM ATURAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT. ARTINYA HAKIM JUGA HARUS
MENGERTI PERIHAL HUKUM ADAT.
• HUKUM ADAT DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI HUKUM PERDATA-NYA MASYARAKAT
INDONESIA.

3. ADAPUN KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1. HUKUM ADAT MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER YANG PENTING UNTUK MEMPEROLEH
BAHAN-BAHAN BAGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL, YANG MENUJU KEPADA
UNIFIKASI PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DENGAN TIDAK MENGABAIKAN
TIMBUL/TUMBUHNYA DAN BERKEMBANGNYA HUKUM KEBIASAAN DAN PENGADILAN
DALAM PEMBINAAN HUKUM.
2. PENGAMBILAN BAHAN-BAHAN DARI HUKUM ADAT DALAM PENYUSUNAN HUKUM
NASIONAL PADA DASARNYA BERARTI :
- PENGGUNAAN KONSEPSI-KONSEPSI DAN AZAS-AZAS HUKUM DARI HUKUM ADAT UNTUK
DIRUMUSKAN DALAM NORMA-NORMA HUKUM YANG MEMENUHI KEBUTUHAN
MASYARAKAT MASA KINI DAN MENDATANG DALAM RANGKA MEMBANGUN MASYARAKAT
YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR.

4. • -PENGGUNAAN LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM ADAT YANG DIMODERNISIR DAN
DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ZAMAN TANPA MENGHILANGKAN CIRI DAN SIFAT-
SIFAT KEPRIBADIAN INDONESIANYA.
•  MEMASUKKAN KONSEP-KONSEP DAN AZAS-AZAS HUKUM ADAT KE DALAM LEMBAGA-
LEMBAGA HUKUM DARI HUKUM ASING YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMPERKAYA DAN
MEMPERKEMBANGKAN HUKUM NASIONAL, AGAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
3. DI DALAM PEMBINAAN HUKUM HARTA KEKAYAAN NASIONAL, HUKUM ADAT
MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR SEDANGKAN DI DALAM PEMBINAAN HUKUM
KEKELUARGAAN DAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL MERUPAKAN INTINYA.
4. DENGAN TERBENTUKNYA HUKUM NASIONAL YANG MENGANDUNG UNSUR-UNSUR
HUKUM ADAT, MAKA KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT ITU TELAH TERSERAP DI
DALAM HUKUM NASIONAL.

5. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERPEKTIF UUD 1945
• KONSTITUSI KITA SEBELUM AMANDEMEN TIDAK SECARA TEGAS MENUNJUKKAN KEPADA
KITA PENGAKUAN DAN PEMAKAIAN ISTILAH HUKUM ADAT. NAMUN BILA DITELAAH,
MAKA DAPAT DISIMPULKAN ADA SESUNGGUHNYA RUMUSAN-RUMUSAN YANG ADA DI
DALAMNYA MENGANDUNG NILAI LUHUR DAN JIWA HUKUM ADAT.
• PEMBUKAAN UUD 1945, YANG MEMUAT PANDANGAN HIDUP PANCASILA, HAL INI
MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA, YANG HIDUP DALAM NILAI-NILAI, POLA PIKIR
DAN HUKUM ADAT.
• PASAL 29 AYAT (1) NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
• PASAL 33 AYAT (1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN
AZAS KEKELUARGAAN.

6. • NAMUN SETELAH AMANDEMEN KONSTITUSI, HUKUM ADAT DIAKUI SEBAGAIMANA
DINYATAKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18B AYAT (2) YANG
MENYATAKAN : NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI
DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

7. • DALAM MEMBERIKAN TAFSIRAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945, JIMLY ASHIDDIQIE
MENYATAKAN PERLU DIPERHATIKAN BAHWA PENGAKUAN INI DIBERIKAN OLEH NEGARA :
1. KEPADA EKSISTENSI SUATU MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONAL YANG
DIMILIKINYA;
2. EKSISTENSI YANG DIAKUI ADALAH EKSISTENSI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
ARTINYA PENGAKUAN DIBERIKAN KEPADA SATU PERSATU DARI KESATUAN-KESATUAN TERSEBUT DAN
KARENANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT ITU HARUSLAH BERSIFAT TERTENTU
3. MASYARAKAT HUKUM ADAT ITU MEMANG HIDUP (MASIH HIDUP);
4. DALAM LINGKUNGANNYA (LEBENSRAUM) YANG TERTENTU PULA;
5. PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ITU DIBERIKAN TANPA MENGABAIKAN UKURAN-UKURAN KELAYAKAN
BAGI KEMANUSIAAN SESUAI DENGAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEBERADAAN BANGSA. MISALNYA TRADISI-
TRADISI TERTENTU YANG MEMANG TIDAK LAYAK LAGI DIPERTAHANKAN TIDAK BOLEH DIBIARKAN TIDAK
MENGIKUTI ARUS KEMAJUAN PERADABAN HANYA KARENA ALASAN SENTIMENTIL;
6. PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ITU TIDAK BOLEH MENGURANGI MAKNA INDONESIA SEBAGAI SUATU
NEGARA YANG BERBENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. (ASHIDDIQIE, 2003 : 32-33)

8. • MEMAHAMI RUMUSAN PASAL 18B UUD 1945 TERSEBUT MAKA:
1. KONSTITUSI MENJAMIN KESATUAN MASYARAKAT ADAT DAN HAK-HAK TRADISIONALNYA ;
2. JAMINAN KONSTITUSI SEPANJANG HUKUM ADAT ITU MASIH HIDUP;
3. SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT; DAN
4. SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
5. DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

9. DENGAN DEMIKIAN KONSITUSI INI, MEMBERIKAN JAMINAN PENGAKUAN DAN
PENGHORMATAN HUKUM ADAT BILA MEMENUHI SYARAT:
1) SYARAT REALITAS, YAITU HUKUM ADAT MASIH HIDUP DAN SESUAI PERKEMBANGAN
MASYARAKAT;
2) SYARAT IDEALITAS, YAITU SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA, DAN KEBERLAKUAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG;
• PASAL 28 I AYAT (3) UUD 1945 MENEGASKAN BAHWA “IDENTITAS BUDAYA DAN HAK
MASYARAKAT TRADISIONAL DIHORMATI SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN
DAN PERADABAN”.

10. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PUTUSAN HAKIM
1.HENDAKLAH HUKUM ADAT KEKELUARGAAN DAN KEWARISAN LEBIH DIPERKEMBANGKAN KE
ARAH HUKUM YANG BERSIFAT BILATERAL/PARENTAL YANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG
SEDERAJAT ANTARA PRIA DAN WANITA.
2. DALAM RANGKA PEMBINAAN HUKUM PERDATA NASIONAL HENDAKNYA DIADAKAN PUBLIKASI
JURISPRUDENSI YANG TERATUR DAN TERSEBAR LUAS.
3. DALAM HAL TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG DENGAN HUKUM ADAT
HENDAKNYA HAKIM MEMUTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DENGAN BIJAKSANA.
4. DEMI TERBINANYA HUKUM PERDATA NASIONAL YANG SESUAI DENGAN POLITIK HUKUM
NEGARA KITA, DIPERLUKAN HAKIM-HAKIM YANG BERORIENTASI PADA PEMBINAAN HUKUM.
5. PERDAMAIAN DAN KEDAMAIAN ADALAH TUJUAN TIAP MASYARAKAT KARENA ITU TIAP
SENGKETA HUKUM HENDAKLAH DIUSAHAKAN DIDAMAIKAN.

11. DARI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DIATAS DIHARAPKAN DAPAT MENJADI ACUAN DALAM
PENGEMBANGAN HUKUM ADAT SELANJUTNYA MENGINGAT KEDUDUKAN HUKUM ADAT
DALAM TATA HUKUM NASIONAL DI INDONESIA SANGAT PENTING DAN MEMPUNYAI
PERANAN BAIK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA, DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN, MAUPUN DALAM PUTUSAN HAKIM.