Ringkasan seputar Pemilu di Indonesia

1. 1
A. Definisi Pemilu
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan
politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil
rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.Pemilu merupakan salah satu
usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan
kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain- lain kegiatan. Meskipun
agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye
pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para
kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
Dalam Pemilu, para pemilih disebut juga konstituen, dan kepada merekalah para
peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada
masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari
pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.
Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang
sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para
pemilih.
Pemilu di Indonesia
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah
dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987,
1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan
disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.
Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut.
Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk
memilih anggota konstituante.
Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Indonesia
2014 diselenggarakan pada 9 April2014 secara serentak di Indonesia. Ini akan
menjadi pemilihan umum anggota DPR, DPD, danDPRD langsung ketiga
di Indonesia. Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di
seluruh Indonesia. Namun untuk pemilih di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan
oleh penitia pemilihan setempat antara tanggal 5 atau 6 April 2014 di masing-masing
negara domisili pemilih. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR
di daerah pemilihan DKI Jakarta II, tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah
untuk ini

2. 2
B. Asas-asas dalam Pemilu
a) Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan
suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
b) Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal
dalam usia , yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak
ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumu 21 (dua puluh
satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna
menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah
memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
c) Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap
warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati
nurani dan kepentingannya.
d) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak
akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya
diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat
pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak
manapun.
e) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana,
pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk
pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
f) Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai po litik peserta
Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
C. Sistem Pemilihan Umum
Berdasarkan daftar peserta partai politik
1. Sistem Terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai
politik.
2. Sistem Tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.
Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana
tokoh-tokoh tersbut bisa bermasalah di depan publik.
Berdasarkan perhitungan
Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu
1. Sistem Distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik
mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
1) Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)

3. 3
2) Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
3) Suara blok (Block Vote/BV)
4) Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
2. Sistem Semi Proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik
yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
1) Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
2) Sistem paralel (Parallel system)
3) Suara terbatas (Limited vote)
4) Suara kumulatif (Cumulative vote)
3. Sistem Proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta
politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
1) Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
2) Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
3) Daftar partai (Party-list)
a) Daftar terbuka (Open-list)
b) Daftar tertutup (Close-list)
c) Daftar lokal (Local-list)
4) Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)
Perbedaan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional
Keterangan Distrik Proporsional
Peranan politik Lemah Kuat
Distribusi Tinggi Rendah
Kedekatan dengan calon
pemilih
Tinggi Rendah
Akuntabilitas Tinggi Rendah
Politik uang Tinggi Rendah
Kualitas parlemen Sama dengan SD Sama dengan SP
Calon parlemen Harus daerah Tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan Ya Tidak
Jumlah wakil tiap daerah Hanya satu Dua atau lebih
Partai kecil Rugi Untung
Keloyalan wakil rakyat
Desentralisasi (loyal
pada konstituensi)
Sentralisasi (loyal pada
pusat)
Batas ambang parlemen Tidak Tergantung

4. 4
Calon independen Tidak Ya
Ukuran daerah pemilihan Sedikit Banyak
Jumlah daerah pemilihan Banyak Sedikit
Membentuk koalisi Tidak Ya
D. Beberapa Partai yang berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014-2019
1. Partai NasDem
Partai Nasional Demokrat atau Partai
NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru
diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada
tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya
Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama
yaitu Nasional Demokrat. Hal ini terlihat dari bisnis media
yang dipimpinnya, Metro TV, yang selalu memberikan
berita terbaru seputar aktivitas Partai NasDem. Meskipun
demikian, ormas tersebut mengatakan bahwa partai tersebut
tidak memiliki kaitan apapun dengan partai ini.
Pada Januari 2013,KPU menetapkan 10 partai
politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual,
dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai
peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya
konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya
Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres
Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut
juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful
Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini,
yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang berasal
dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua
Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

5. 5
2. Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah
sebuah partai politik Berideologi Konservstisme di Indonesia.
Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29
Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para
kiai-kiaiNahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas
Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A.
Muhith Muzadi).
Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998.
Ketika para kyai sesepuh di Langitan mengadakan pertemuan.
Mereka membicarakan situasi terakhir yang menuntut perlu
diadakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa ini dari
kehancuran. Saat itu para kyai membuat surat resmi kepada Pak Harto yang isinya
meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan presiden. Pertemuan itu mengutus
Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammadmenghadap Pak
Harto untuk menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi
belum dapat jadwal. Sehingga sebelum surat itu diterima, Pak Harto sudah
mengundurkan diri terlebih dahulu tanggal 23 Mei 1998.
Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua
kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri supaya
menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Ia
menolaknya karena tidak mau terlalu berkecimpung jauh dalam dunia politik dan merasa
lebih baik di dunia pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus mendorongnya karena
dinilai lebih berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu Gus Dur belum ikut dalam
pertemuan ini.
Hari itu diputuskan nama partai. Usulan nama adalah Partai Kebangkitan Bangsa,
Partai Kebangitan Ummat dan Partai Nahdlatul Ummat. Akhirnya hasil musyawarah
memilih nama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Lalu ditentukan siapa-siapa yang
menjadi deklarator partai. Disepakati 72 deklarator, sesuai dengan usia NU ketika itu.
Jumlah itu terdiri dari Tim Lajenah (11), Tim Asistensi Lajenah (14), Tim NU (5), Tim
Asistensi NU (7), Perwakilan Wilayah (27 x 2), Ketua–ketua Event Organisasi NU,
tokoh-tokoh Pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua deklarator membubuhkan
tandatangan dilengkapi naskah deklarasi. Lalu diserahkan ke PBNU untuk mencari
pemimpin partai ini.
Ketika masuk ke PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi deklaratornya 5 orang
saja, bukan 72 orang. Kelima orang itu yakni KH Munasir Allahilham, KH Ilyas
RuchyatTasikmalaya, KH Muchid Muzadi Jember dan KH. A. Mustofa Bisri Rembang
dan ditambah KH Abddurahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Nama 72 deklarator
dari Tim Lajnah itu dihapus oleh semua oleh PBNU.

6. 6
Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004
mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum NU ini sempat mengajukan Gus
Dur sebagaipresiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. Pada
tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan
kursi sebanyak 52 di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 27 kursi (4,82%) di
DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 5.146.122
suara (4,9%). Ini berarti penurunan besar (50% kursi) dari hasil perolehan pada tahun
2004.
3. Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera (bahasa
Inggris: Prosperous Justice Party, PKS), sebelumnya
bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai
politik berbasis Islam di Indonesia.
Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah
kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia
pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori
oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri
Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang
mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia(DDII)
pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha
mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran
DDII yang paling krusial adalah kelahiranLembaga
Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang
aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.
Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa
menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan
menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap. Pada
saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa
kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal,
seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang
kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah
Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.
Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus,
yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus
sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum
Studi Islam.
Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok
kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan dengan kelompok Islam radikal seperti Darul
Islam, yang menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.

7. 7
Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya
sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986.
Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk
deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Ribuan kader PKS menyambut presiden Anis Matta di Pekanbaru, 15 Juni 2013.
KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan
tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Sejurus setelah
mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan
berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai
Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam
pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki
hubungan formal.
Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta,
pada 20 Juli 1998, dan mengangkatNurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertamanya.
Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36%
dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua
persen, sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai
politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.
Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet
Persatuan Nasional bentukan presidenAbdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia
menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat
Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.
Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum
selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli
2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen
Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan

8. 8
Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah
nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan
umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari
total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan
menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai
Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324
suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang
mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P
dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari
peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di
kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa
ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun
setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh
Indonesia.
Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik
oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu
ini, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151
kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan,
karena kalah voting dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh
karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun
dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi
presiden.
Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua,
dengan 109 kursi. Untuk Pemilu Presiden 2004, PDI-P kembali mencalonkan Megawati
sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadisebagai calon wakil
presiden.
5. Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya (Partai Golkar),
sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar)
dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar),
adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR
bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR pada masa-masa
akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964
oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai

9. 9
Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber
GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi
peserta Pemilu.
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru
Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil
sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde
Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat
dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat
mendukung kemenangan GOLKAR, sepertiperaturan monoloyalitas PNS, dan
sebagainya.
Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, GOLKAR berubah
wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada
bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan
Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara
Partai GOLKAR turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.
Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah
satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai
GOLKAR, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan
Bangsa, dan lain- lain. Partai GOLKAR menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu)
Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari
keseluruhan suara sah.
Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai GOLKAR karena
pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi
perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai GOLKAR menduduki peringkat kedua
dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai GOLKAR
mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.
Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sebelumnya
jabatan ini dipegang oleh Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004–2009.
6. Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai
GERINDRA, adalah sebuah partai politik di Indonesia yang
diketuai oleh Prof. Dr. Ir Suhardi M.Sc, seorang dosen
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Partai GERINDRA berdiri pada tanggal 6 Februari 2008.
Dalam Pemilu 2009, partai GERINDRA mendapatkan 26
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto selaku Ketua
Dewan Pembina sebagai calonpresiden. Nama Gerindra
sendiri diambil dari nama Perindra, yang merupaka

10. 10
pemberian langsung dari presiden Soekarno. Namun, Prabowo Subianto tidak bisa
mendaftarkan nama tersebut, karena harus melalui persetujuan pengurus lama, yang
kebanyakan sudah meninggal dunia.
Berdasarkan dokumen Manifesto Partai GERINDRA, jati diri Partai GERINDRA adalah:
1) Kebangsaan (nasionalisme sayap-kiri). Partai GERINDRA adalah partai yang
berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat,
tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan
segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentosa .
2) Kerakyatan (Demokrasi Sosial) Partai GERINDRA adalah partai yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia.
Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti
semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam
segala aspek kehidupannya utamanya di bidang kehidupan politiknya terlebih lagi
kehidupan kegiatan ekonominya.
3) Religius Partai GERINDRA adalah partai yang memegang teguh nilai‐nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan
masing‐ masing. Nilai‐nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran
pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.
4) Keadilan Sosial (Sekularisme) Partai GERINDRA adalah partai yang mencita‐citakan
suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara
ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus
didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi
manusia.
7. Partai Demokrat
Partai Demokrat adalah sebuah partai
politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9
September 2001 dan disahkan pada 27
Agustus 2003. Pendirian partai ini erat
kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo
Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi
Menteri Koordinator bidang Politik dan
Keamanan di bawah Presiden Megawati,
menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai
Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.
Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih
suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57
di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu
Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan
naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi the rising

11. 11
star pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di
kota-kota besar, dan di wilayah eks-Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.
8. Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional (PAN) adalah
sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah
"Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa
Rahmat bagi Sekalian Alam" (AD Bab II, Pasal 3 [2]).
PAN didirikan pada tangga l23
Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM
No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua
Umum saat ini adalah Hatta Rajasa. Ketua Majelis
Pertimbangan Partai dijabat oleh Amien Rais.
Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN)
dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah
satu organ gerakan reformasi pada era
pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan
Kelompok Tebet.
PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di
antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, , Goenawan
Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan,Toety Heraty, Prof.
Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao,
dan lainnya.
Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat
membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai
Amanat Nasional (PAN).
PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan,
kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan,
dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif.
Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan
wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik
sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh
Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.
Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo
Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara langsung.
Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional.
Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja
Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa
sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014.

12. 12
Salah satu berita mengenai Pemilu 2014
KPU Yakin Hasil Pileg Bisa Ditetapkan 9 Mei 2014
Rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional penghitungan suara yang digelar di ruang sidang utama KPU, Jakarta, memasuki
hari ketiga, (28/4/14). (Liputan6.com/Andrian M. Tunay)
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan optimistis bisa
menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu Legislatif 2014 sesuai jadwal, yaitu pada
9 Mei mendatang. Meskipun, KPU mengakui banyak kendala yang mereka temui hingga
proses rekap suara yang berjalan lambat.
"Kita optimis. Yang penting bahan dari provinsi ada. Kalau ada semua ada, rekap nggak
akan lama, yang lama menyelesaikan masalah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di
Kantor KPU, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Menurutnya, KPU akan memaksimalkan segala upaya yang ada guna dapat menetapkan
rekap suara nasional sesuai jadwal. "Kita akan masksimalkan, 9 Mei bisa ditetapkan,' tegas
Husni.
Hal senada juga dikatakn Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mengatakan tidak
ada alasan bagi KPU untuk tidak menetapkan perolehan suara pileg tingkat nasional sesuai

13. 13
jadwal yang sudah ditetapkan undang-undang.
"Tanggal 9 itu bukan optimis lagi, tapi harus. Itu aturan undang-undang, 30 hari setelah hari
pencoblosan," tegas Ferry.
Terkait lambatnya proses rekapitulasi, Ferry tetap berkeyakinan jika proses itu dapat selesai
sesuai jadwal pada 6 Mei besok. "Usai KPU menyelesaikan rekapitulasi besok, langsung
dilanjutkan dengan penetapan hasil rekap nasional pada 9 Mei," tandas Ferry.
Proses pengesahan hasil perolehan suara pileg memang berjalan alot. Hingga saat ini KPU
baru mengesahkan hasil perolehan suara di 12 provinsi. Banyak provinsi yang belum
disahkan perolehan suaranya terkait dugaan adanya kecurangan dalam proses rekapitulasi
suara.
"Masih ada beberapa provinsi yang belum disahkan. Di antaranya Jabar, Bengkulu, DKI
Jakarta, dan Sulut," kata Husni.
Dia menjelaskan, provinsi yang masih bermasalah akan menyusul setelah data hasil
pemungutan suara disempurnakan. Sementara itu, 12 provinsi yang telah disahkan
perolehan suaranya yakni Bangka Belitung, Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Gorontalo,
Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,
dan Sulawesi Selatan.
Tak luput Husni mengimbau para saksi partai politik tertib dalam mengikuti proses
rekapitulasi. Sebab menurutnya, banyak saksi partai politik yang hadir tidak tepat waktu di
ruang rekapitulasi dan itu salah satu yang membuat proses rekapitulasi menjadi lamban.
"Jika proses rekap ini tidak selesai, maka KPU dapat melakukan mekanisme lain. Mohon
tidak disikapi dengan emosional agar praktis dan efektif," tandas Husni.

14. 14
Laporan pengamatan Pemilihan Calon Legislatif di Samarinda
LAPORAN PENGAMATAN
PEMILIHAN CALON LEGISLATIF
Tahun Periode 2014-2019
Lokasi Pengamatan : Jalan Juanda 8.
TPS 13, Samarinda, Kalimantan Timur
Ketua TPS : Aidil Fitri
Daftar Pemilih Tetap : 356 Jiwa
Hasil Perhitungan Suara :
NO NAMA PARTAI
DPRD KAB /
KOTA
DPRD PROV DPR – RI
1 NASDEM 47 34 32
2 PKB 1 9 11

15. 15
3 PKS 76 28 38
4 PDIP 15 23 30
5 GOLKAR 13 23 22
6 GERINDRA 10 12 11
7 DEMOKRAT 9 26 7
8 PAN 11 14 13
9 PPP 4 3 3
10 HANURA 2 12 12
14 PBB 0 2 1
15
Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia
6 3 5
Total Suara Sah 194 189 185
Dari data yang diperoleh, ada 211 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Untuk
pemilihan caleg DPRD Kab/Kota total suara adalah 194 suara sah dan suara tidak sah sebanyak
17 suara. Pada DPRD Kab/Kota dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan
angka 76 suara.
Untuk Caleg DPRD Prov suara yang diperoleh 189 surat suara yang sah dan ada 22 surat
suara yang tidak sah. Untuk Caleg DPRD Prov dimenangkan oleh Partai Nasional Demokrat
dengan jumlah suara 34.
Sedangkan untuk calon DPR RI, total suara yang diperoleh adalah 185 surat suara yang
sah dan ada 26 suara tidak sah. Dan untuk caleg DPR RI dimenangkan oleh Partai Keadilan
Sejahtera dengan perolehan suara 38.
Sedangkan untuk DPD dimenangkan oleh K.H Muslihuddin Abdurrasyid Lc, M.Pd I,
dengan perolehan 49 suara dari 169 surat suara yang sah, dan ada 42 surat suara yang tidak sah.
Walaupun masih ada sekitar 145 warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sama
sekali atau golput, namun antusias dan keinginan warga setempat masih sangat kuat, untuk
berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini. .

16. 16
Kondisi pada saat pileg berlangsung cukup kondusif, warga terlihat antusias dan tertarik
dalam kegiatan ini. Sudah sejak pagi, terlihat bapak-bapak yang berkumpul di sekitar TPS dan
ibu- ibu yang memasak dan membuat minuman untuk warga yang berkumpul di TPS. Dan ada
pula beberapa Calon Legislatif yang datang pada saat pemilihan untuk mengontrol.