SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI &
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OKI
KAYUAGUNG, 10 SEPTEMBER 2020
OUTLINE
 PENDAHULUAN
 TUJUAN EVALUASI
 DASAR HUKUM
 EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB TAHUN 2019
2. PROGRES REFORM/PERUBAHAN DI SETIAP
AREA REFORMASI BIROKRASI
 EVALUASI SAKIP
1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN
2019
2. CASCADING/POHON KINERJA/CROSS
CUTTING/REFOCUSSING PROGRAM/KEGIATAN
3. CAPAIAN KINERA PER JUNI 2020, TERMASUK
KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN
4. EFISIENSI ANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya
dan tugas lain yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten. Berkaitan
dengan komitmen dan konsisten dalam rangka melaksanakan reformasi
birokrasi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat rendah
dengan melakukan inovasi melalui langkah langkah konkret, realistis
sungguh-sungguh berpikir diluar rutinitas dan upaya yang luar biasa
sesuai dengan yang sering disampaikan Bapak Presiden Republik
Indonesia, harus melakukan lompatan-lompatan guna mengejar
ketertinggalan. Sehingga hasil (Outcome) dapat tercapai.
Untuk mendukung reformasi birokrasi harus ada penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan
strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja guna mendukung terjadinya
reformasi birokrasi. Dengan demikian SAKIP dapat memfokuskan kinerja
pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mewujudkan
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mencegah
penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran.
Implementasi SAKIP memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.
TUJUAN UMUM EVALUASI
 Memperoleh informasi mengenai kemajuan dan
perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi
(RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten OKI.
 Memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan
hal-hal yang belum untuk kebutuhan perbaikan secara
berkelanjutan berdasarkan buktibukti yang diberikan oleh
instansi.
 Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya,
 Menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan
kebijakan RB dan SAKIP untuk kebutuhan saling belajar
antar instans
DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: adalah rancangan
induk arah kebijakan pelaksanaan RB nasional Peraturan
2. Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
OKI
EVALUASI PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OKI
HASIL PENILAIAN SAKIP
DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019
63,20 (B)
PENGUKURAN
KINERJA
PELAPORAN
KINAERJA
EVALUASI
INTERNAL
CAPAIAN
KINERJA
PERENCANAAN
KINERJA
30
20,8
6
25
15,0
0
15
9,35
10
5,08
20
12,9
2
BOBOT
NILAI
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019
No Komponen yang Dinilai Bobot
Evaliasi
Hasil
Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi
1 A. Perencanaan Kinerja
I. Perencanaan Strategis (10%)
a. Pemenuhan Renstra (2%)
b. Kualitas Renstra (5%)
c. Implemtasi Renstra (3%)
II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)
b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)
c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)
30% 20,86 Telah melakukan
perencanaan kinerja
dengan baik, namun
masih perlu
ditingkatkan
2 B. Pengukuran Kinerja
I. Perencanaan Strategis (5%)
II. Kualitas Pengukuran (12,5%)
III. Implementasi Pengukuran (7,5%)
25% 15,00 Telah dilakukan
pengukuran kinerja,
namun harus lebih
cermat dan perlu
pembinaan terutama
pada tingkat eselon III
dan IV
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019
No Komponen yang Dinilai Bobot
Evaliasi
Hasil
Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi
3 C. Pelaporanran Kinerja
I. Pemenuhan Pelaporan (3%)
II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
15% 9,35 Pelaporan Kinerja
telah dilakukan
dengan baik, namun
harus menyajikan
informasi yang akurat
4 D. Evaluasi Internal
I. Pemenuhan Evauasi (2%)
II. Kualitas Evaluasi (5%)
III. Pemanfaatan Evaluasi (3%)
10% 5,08 Telah dilaksanakan,
namun kualitasnya
harus ditingkatkan
5 E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
I. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%)
II. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)
20% 12,92 Telah dilaksanakan,
namun harus lebih
fokus pada tujuan &
sasaran, efektif &
Efisien
JUMLAH 100% 63,20
KEPALA
DAERAH
ESELON II
ESELON III
Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana
Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Baik dan Merata
Indikator Kinerja:
- Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (Mantap)
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
Indikator Kinerja:
- Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya yang
sesuai dengan Dokumen Perencanaan
CASCADING KINERJA DINAS PU PENATAAN RUANG OKI
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah
Indikator Kinerja:
- Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang
sesuai dengan Dokumen Perencanaan
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja:
- Persentase Keselarasan Program RKPD dalam RPJMD
- Presentese Keselarasan Program Kabupaten dengan Program Nasional
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja:
- Rasio Ketersediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan
Sasaran: Tingkat Kesediaan Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
Indikator Kinerja:
- Persentase program kegitan perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan
sumber daya alam dengan dokumen perencanaan
Sasaran: Tersedianya Sistem Irigasi, Sungai, Anak Sungai, dan Saluran yang Baik
Indikator Kinerja:
- Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik
Sasaran: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendallian Tata Ruang Wilayah
yang Baik
Indikator Kinerja:
- Persentase Ketaatan terhadap RTRW
ESELON
III
CASCADING KINERJA DINAS PU PENATAAN RUANG OKI
Sasaran: Tersedianya Sistem Irigasi, Sungai, Anak Sungai, dan Saluran
yang Baik
Indikator Kinerja:
- Jumlah Sistem Irigasi /Sungai/Anak sungai dan saluran
Sasaran: Terpenuhinya sarana dan prasarana ke binamargaan
Indikator Kinerja:
- Persentase Bangunan Infastruktur Jalan
Sasaran: Terpenuhinya Sistem Informasi /Data Base Jallan dan Jembatan
Indikator Kinerja:
- Jumlah Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
REFOCUSING PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 TAHUN 2020
414.995.998.253 285.525.654.691
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
DPUPR KABUPATEN OKI PER JUNI 2020
EFISIENSI ANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN
(HASIL REFORCUSSING)
IKU DPUPR TAHUN 2019
IKU DPUPR TAHUN 2020
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptSiiBong1
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 

What's hot (20)

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 

Similar to PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx

Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019YunusAkbar3
 
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung UtaraSosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung Utaraboenkredho
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxsoesyarosuka
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptArya Biase
 
Paparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptxPaparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptxyhal1
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikelyouth
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxIsnenHadi2
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
Paparan sakip bappeda evaluasi 2016
Paparan sakip bappeda  evaluasi 2016Paparan sakip bappeda  evaluasi 2016
Paparan sakip bappeda evaluasi 2016fionarazqa
 

Similar to PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx (20)

Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
 
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung UtaraSosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
 
Paparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptxPaparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptx
 
Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
 Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
Paparan sakip bappeda evaluasi 2016
Paparan sakip bappeda  evaluasi 2016Paparan sakip bappeda  evaluasi 2016
Paparan sakip bappeda evaluasi 2016
 

More from AbizianMuah

Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxAbizianMuah
 
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxPAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxAbizianMuah
 
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdfAbizianMuah
 
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdfmateri-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdfAbizianMuah
 
SASARAN ROAD MAP.2.pptx
SASARAN ROAD MAP.2.pptxSASARAN ROAD MAP.2.pptx
SASARAN ROAD MAP.2.pptxAbizianMuah
 
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxLOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxAbizianMuah
 
Merit OKI - Kaban.pptx
Merit OKI - Kaban.pptxMerit OKI - Kaban.pptx
Merit OKI - Kaban.pptxAbizianMuah
 

More from AbizianMuah (7)

Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
 
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxPAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
 
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
 
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdfmateri-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
 
SASARAN ROAD MAP.2.pptx
SASARAN ROAD MAP.2.pptxSASARAN ROAD MAP.2.pptx
SASARAN ROAD MAP.2.pptx
 
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxLOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
 
Merit OKI - Kaban.pptx
Merit OKI - Kaban.pptxMerit OKI - Kaban.pptx
Merit OKI - Kaban.pptx
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx

  • 1. EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI & SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN OKI KAYUAGUNG, 10 SEPTEMBER 2020
  • 2. OUTLINE  PENDAHULUAN  TUJUAN EVALUASI  DASAR HUKUM  EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB TAHUN 2019 2. PROGRES REFORM/PERUBAHAN DI SETIAP AREA REFORMASI BIROKRASI  EVALUASI SAKIP 1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2019 2. CASCADING/POHON KINERJA/CROSS CUTTING/REFOCUSSING PROGRAM/KEGIATAN 3. CAPAIAN KINERA PER JUNI 2020, TERMASUK KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN 4. EFISIENSI ANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN
  • 3. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten. Berkaitan dengan komitmen dan konsisten dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat rendah dengan melakukan inovasi melalui langkah langkah konkret, realistis sungguh-sungguh berpikir diluar rutinitas dan upaya yang luar biasa sesuai dengan yang sering disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia, harus melakukan lompatan-lompatan guna mengejar ketertinggalan. Sehingga hasil (Outcome) dapat tercapai. Untuk mendukung reformasi birokrasi harus ada penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi. Dengan demikian SAKIP dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. Implementasi SAKIP memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.
  • 4. TUJUAN UMUM EVALUASI  Memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKI.  Memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang belum untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan buktibukti yang diberikan oleh instansi.  Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya,  Menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan RB dan SAKIP untuk kebutuhan saling belajar antar instans
  • 5. DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: adalah rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan RB nasional Peraturan 2. Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKI
  • 6. EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN OKI
  • 7.
  • 8.
  • 9. HASIL PENILAIAN SAKIP DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019 63,20 (B) PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINAERJA EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN KINERJA 30 20,8 6 25 15,0 0 15 9,35 10 5,08 20 12,9 2 BOBOT NILAI
  • 10. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019 No Komponen yang Dinilai Bobot Evaliasi Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 1 A. Perencanaan Kinerja I. Perencanaan Strategis (10%) a. Pemenuhan Renstra (2%) b. Kualitas Renstra (5%) c. Implemtasi Renstra (3%) II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) 30% 20,86 Telah melakukan perencanaan kinerja dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan 2 B. Pengukuran Kinerja I. Perencanaan Strategis (5%) II. Kualitas Pengukuran (12,5%) III. Implementasi Pengukuran (7,5%) 25% 15,00 Telah dilakukan pengukuran kinerja, namun harus lebih cermat dan perlu pembinaan terutama pada tingkat eselon III dan IV
  • 11. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019 No Komponen yang Dinilai Bobot Evaliasi Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 3 C. Pelaporanran Kinerja I. Pemenuhan Pelaporan (3%) II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) 15% 9,35 Pelaporan Kinerja telah dilakukan dengan baik, namun harus menyajikan informasi yang akurat 4 D. Evaluasi Internal I. Pemenuhan Evauasi (2%) II. Kualitas Evaluasi (5%) III. Pemanfaatan Evaluasi (3%) 10% 5,08 Telah dilaksanakan, namun kualitasnya harus ditingkatkan 5 E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi I. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) II. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%) 20% 12,92 Telah dilaksanakan, namun harus lebih fokus pada tujuan & sasaran, efektif & Efisien JUMLAH 100% 63,20
  • 12. KEPALA DAERAH ESELON II ESELON III Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Baik dan Merata Indikator Kinerja: - Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (Mantap) Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Indikator Kinerja: - Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan CASCADING KINERJA DINAS PU PENATAAN RUANG OKI Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Indikator Kinerja: - Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja: - Persentase Keselarasan Program RKPD dalam RPJMD - Presentese Keselarasan Program Kabupaten dengan Program Nasional Sasaran: Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja: - Rasio Ketersediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sasaran: Tingkat Kesediaan Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Indikator Kinerja: - Persentase program kegitan perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan dokumen perencanaan Sasaran: Tersedianya Sistem Irigasi, Sungai, Anak Sungai, dan Saluran yang Baik Indikator Kinerja: - Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik Sasaran: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendallian Tata Ruang Wilayah yang Baik Indikator Kinerja: - Persentase Ketaatan terhadap RTRW
  • 13. ESELON III CASCADING KINERJA DINAS PU PENATAAN RUANG OKI Sasaran: Tersedianya Sistem Irigasi, Sungai, Anak Sungai, dan Saluran yang Baik Indikator Kinerja: - Jumlah Sistem Irigasi /Sungai/Anak sungai dan saluran Sasaran: Terpenuhinya sarana dan prasarana ke binamargaan Indikator Kinerja: - Persentase Bangunan Infastruktur Jalan Sasaran: Terpenuhinya Sistem Informasi /Data Base Jallan dan Jembatan Indikator Kinerja: - Jumlah Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
  • 14.
  • 15. REFOCUSING PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 414.995.998.253 285.525.654.691
  • 16. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DPUPR KABUPATEN OKI PER JUNI 2020
  • 17. EFISIENSI ANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN (HASIL REFORCUSSING)