Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
1. EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI &
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OKI
KAYUAGUNG, 10 SEPTEMBER 2020
2. OUTLINE
PENDAHULUAN
TUJUAN EVALUASI
DASAR HUKUM
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB TAHUN 2019
2. PROGRES REFORM/PERUBAHAN DI SETIAP
AREA REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI SAKIP
1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN
2019
2. CASCADING/POHON KINERJA/CROSS
CUTTING/REFOCUSSING PROGRAM/KEGIATAN
3. CAPAIAN KINERA PER JUNI 2020, TERMASUK
KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN
4. EFISIENSI ANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN
3. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya
dan tugas lain yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten. Berkaitan
dengan komitmen dan konsisten dalam rangka melaksanakan reformasi
birokrasi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat rendah
dengan melakukan inovasi melalui langkah langkah konkret, realistis
sungguh-sungguh berpikir diluar rutinitas dan upaya yang luar biasa
sesuai dengan yang sering disampaikan Bapak Presiden Republik
Indonesia, harus melakukan lompatan-lompatan guna mengejar
ketertinggalan. Sehingga hasil (Outcome) dapat tercapai.
Untuk mendukung reformasi birokrasi harus ada penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan
strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja guna mendukung terjadinya
reformasi birokrasi. Dengan demikian SAKIP dapat memfokuskan kinerja
pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mewujudkan
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mencegah
penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran.
Implementasi SAKIP memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.
4. TUJUAN UMUM EVALUASI
Memperoleh informasi mengenai kemajuan dan
perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi
(RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten OKI.
Memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan
hal-hal yang belum untuk kebutuhan perbaikan secara
berkelanjutan berdasarkan buktibukti yang diberikan oleh
instansi.
Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya,
Menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan
kebijakan RB dan SAKIP untuk kebutuhan saling belajar
antar instans
5. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: adalah rancangan
induk arah kebijakan pelaksanaan RB nasional Peraturan
2. Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
OKI
9. HASIL PENILAIAN SAKIP
DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019
63,20 (B)
PENGUKURAN
KINERJA
PELAPORAN
KINAERJA
EVALUASI
INTERNAL
CAPAIAN
KINERJA
PERENCANAAN
KINERJA
30
20,8
6
25
15,0
0
15
9,35
10
5,08
20
12,9
2
BOBOT
NILAI
10. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019
No Komponen yang Dinilai Bobot
Evaliasi
Hasil
Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi
1 A. Perencanaan Kinerja
I. Perencanaan Strategis (10%)
a. Pemenuhan Renstra (2%)
b. Kualitas Renstra (5%)
c. Implemtasi Renstra (3%)
II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)
b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)
c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)
30% 20,86 Telah melakukan
perencanaan kinerja
dengan baik, namun
masih perlu
ditingkatkan
2 B. Pengukuran Kinerja
I. Perencanaan Strategis (5%)
II. Kualitas Pengukuran (12,5%)
III. Implementasi Pengukuran (7,5%)
25% 15,00 Telah dilakukan
pengukuran kinerja,
namun harus lebih
cermat dan perlu
pembinaan terutama
pada tingkat eselon III
dan IV
11. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS PUPR KABUPATEN OKI TAHUN 2019
No Komponen yang Dinilai Bobot
Evaliasi
Hasil
Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi
3 C. Pelaporanran Kinerja
I. Pemenuhan Pelaporan (3%)
II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
15% 9,35 Pelaporan Kinerja
telah dilakukan
dengan baik, namun
harus menyajikan
informasi yang akurat
4 D. Evaluasi Internal
I. Pemenuhan Evauasi (2%)
II. Kualitas Evaluasi (5%)
III. Pemanfaatan Evaluasi (3%)
10% 5,08 Telah dilaksanakan,
namun kualitasnya
harus ditingkatkan
5 E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
I. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%)
II. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)
20% 12,92 Telah dilaksanakan,
namun harus lebih
fokus pada tujuan &
sasaran, efektif &
Efisien
JUMLAH 100% 63,20
12. KEPALA
DAERAH
ESELON II
ESELON III
Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana
Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Baik dan Merata
Indikator Kinerja:
- Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (Mantap)
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
Indikator Kinerja:
- Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya yang
sesuai dengan Dokumen Perencanaan
CASCADING KINERJA DINAS PU PENATAAN RUANG OKI
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah
Indikator Kinerja:
- Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang
sesuai dengan Dokumen Perencanaan
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja:
- Persentase Keselarasan Program RKPD dalam RPJMD
- Presentese Keselarasan Program Kabupaten dengan Program Nasional
Sasaran: Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja:
- Rasio Ketersediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan
Sasaran: Tingkat Kesediaan Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
Indikator Kinerja:
- Persentase program kegitan perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan
sumber daya alam dengan dokumen perencanaan
Sasaran: Tersedianya Sistem Irigasi, Sungai, Anak Sungai, dan Saluran yang Baik
Indikator Kinerja:
- Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik
Sasaran: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendallian Tata Ruang Wilayah
yang Baik
Indikator Kinerja:
- Persentase Ketaatan terhadap RTRW
13. ESELON
III
CASCADING KINERJA DINAS PU PENATAAN RUANG OKI
Sasaran: Tersedianya Sistem Irigasi, Sungai, Anak Sungai, dan Saluran
yang Baik
Indikator Kinerja:
- Jumlah Sistem Irigasi /Sungai/Anak sungai dan saluran
Sasaran: Terpenuhinya sarana dan prasarana ke binamargaan
Indikator Kinerja:
- Persentase Bangunan Infastruktur Jalan
Sasaran: Terpenuhinya Sistem Informasi /Data Base Jallan dan Jembatan
Indikator Kinerja:
- Jumlah Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan