UUD 1945 mengatur tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, MPR, dan MA serta wewenang dan tugas masing-masing lembaga tersebut."

2. COCONUT

3. Konstitusi
 Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis)
yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk
pembentukan suatu negara
 Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai
negara. Sebagai dasar pembentukan negara,
landasan penyelenggaraan bernegara
 Berarti hukum dasar- nya negara, hukum tertinggi
negara. Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis
(pengertian luas)
 Sebagai undang-undang dasar – nya negara
(Konstitusi tertulis/ pengertian sempit)
 Konstitusi penting bagi negara karena
penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas
konstitusi negara

4. Negara Konsitusional
 Adalah negara yang berdasar atas suatu
konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya
bernegara
 Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah
memuat gagasan mengenai konstitusionalisme
 Dengan demikian tidak setiap negara yang
berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara
konstitusional
 Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara
tersebut bersifat konstitusionalisme
 Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD)
tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme

5. Konstitusi NKRI
 Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD
1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18
Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan
secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959
oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) menurut putusan
MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
 Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah
KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959)
 Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah
hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

6. Isi Konstitusi
6

7. Tujuan Konstitusi
1. Memberikan pembatasan sekaligus
pengawasan terhadap kekuasaan
politik
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari
penguasaan sendiri
3. Memberikan batasan-batasan
ketetapan bagi para penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya

8. Nilai Konstitusi (Karl Loewenstein)
 Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah
resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi
mereka konstitusi itu bukan saja berlaku
dalam arti hukum (legal), tetapi juga
merupakan suatu kenyataan (reality).
 Nilai nominal: bahwa konstitusi secara
hukum berlaku, namun berlakunya tidak
sempurna karena ada pasal-pasal tertentu
yang dalam kenyataan tidak berlaku.
 Nilai semantik: konstitusi secara hukum
tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya
hanya sekedar untuk memberi bentuk dari
tempat yang telah ada dan untuk
melaksanakan kekuasaan politik.

9. Sifat Konstitusi
 Fleksibel atau rigid. Untuk menentukan
fleksibel atau rigid suatu konstitusi diukur dari:
cara mengubah konstitusi dan apakah
konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti
perkembangan jaman.
 Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis
apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau
beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak
tertulis karena ketentuan-ketentuan yang
mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis
dalam naskah tertentu, melainkan dalam
banyak hal diatur dalam konvensi atau UU
biasa

10. UUD 1945 adalah Konstitusi Negara/
Hukum Dasar yang Tertulis
 Bersifat mengikat: ”pemerintah, lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan warga negara”.
 Berisi norma–norma, kaidah, aturan atau ketentuan
yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang
terikat dalam negara.
 Berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk
hukum.
 Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan
berbagai kebijakannya.
 Berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk menguji
atau mengecek kesesuaian norma hukum di
bawahnya.

11. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
?
NAMA KONSTITUSI MASA BERLAKUNYA
UUD 1945 (Periode i) 18 – 8 – 1945 s/D 27 – 12 - 1949
Konstitusi RIS 27 – 12 - 1949 s/d 17 – 8 - 1950
UUDS 1950 17 – 8 – 1950 s/d 5 – 7 - 1959
UUD 1945 (Orde lama) 5 – 7 – 1959 s/d 12 – 3 - 1966
UUD 1945 (orde baru) 12 – 3 – 1966 s/d 19 – 10 - 1999
UUD 1945 hasil amandemen
19 – 10 – 1999 s/d sekarang
(reformasi)

12. Isi UUD 1945
 Terdiri atas dua bagian: Pembukaan dan Pasal-
pasal (Pasal II AT)
 Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai
perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan
falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa.
Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental
bagi NKRI
 Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah
keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal
Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
 Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas
negara, lembaga negara, sistem pemerintahan
negara, hubungan warga negara dengan negara,
konsepsi negara , perubahan konstitusi, aturan
peralihan dan aturan tambahan

13. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental
(Staatsfundamental Norm)
Sesuai dengan ilmu HTN memiliki unsur mutlak sbb:
a. Dari segi terjadinya: Ditentukan oleh Pembentuk
Negara (Founding Fathers)
b. Dari segi isinya:
(1) memuat dasar tujuan negara (umum dan
khusus)
(2) ketentuan diadakannya UUD Negara
(3) bentuk negara
(4) dasar filsafat negara (asas kerohanian
negara)

14. Apa yang perlu dilakukan WNI
 Memahami secara utuh dan lengkap mengenai
konstitusi negara, bukan memperdebatkan
eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi)
 Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam
hidup bernegara
 Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup
bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan
oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat
negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan
kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada
umumnya
 Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi
untuk kemajuan bangsa dan negara
 Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga
konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati

15. BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN 4
Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
Negara Indonesia dilaksanakan
adalah negara hukum menurut Undang-
[Pasal 1 (3)***] Undang Dasar
[Pasal 1 (2)***]

16. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN 5
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK
kpu bank
sentral
kementerian badan-badan lain KY
negara
yang fungsinya
dewan berkaitan dengan
pertimbangan
kekuasaan
TNI/POLRI kehakiman
Perwakilan Pemerintahan Daerah Lingkungan
BPK Provinsi Provinsi
Peradilan Umum
Gubernur DPRD
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Lingkungan
Bupati/ Peradilan TUN
DPRD
Walikota
DAERAH

17. Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 6
DPR Presiden MA MK
Pasal 24 (1)***
Pasal 4 (1) Kekuasaan kehakiman
Pasal 20 (1)* Memegang merupakan kekuasaan
Memegang
kekuasaan yang merdeka untuk
kekuasaan pemerintahan menyelenggarakan
membentuk UU peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan

18. BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 7
ANGGOTA ANGGOTA
DPR
dipilih
MPR DPD
dipilih
melalui Pasal 2 (1)**** melalui
pemilu pemilu
Wewenang
 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang  Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
 Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];  Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
 Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
Presiden dalam masa jabatannya menurut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
Undang-Undang Dasar politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
[Pasal 3 ayat (3)***/****]; Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya
sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].

19. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden 8
Calon Presiden dan calon Presiden dan Wakil Presiden
Wakil Presiden harus seorang dipilih dalam satu pasangan
warga negara Indonesia sejak secara langsung oleh rakyat
kelahirannya dan tidak pernah [Pasal 6A (1)***]
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya Presiden/ Presiden dan Wakil Presiden
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta Wakil Presiden memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya
mampu secara rohani dan dapat dipilih kembali dalam
jasmani untuk melaksanakan jabatan yang sama, hanya
tugas dan kewajiban sebagai untuk satu kali masa jabatan.
Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 7 *)
[Pasal 6 (1)***]
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Antara lain tentang:
 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
 berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
 menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
 memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
 memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
 membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
 menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
 mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
 menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
 memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
 memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
 memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
 membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
 pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
 pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
 hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
 pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
 peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
 penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
 pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
 pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

20. Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden
Antara lain tentang:
1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
2. berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
3. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
4. memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
5. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
6. dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
[Pasal 11 (1)****];
7. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
8. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
9. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
11. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
12. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
13. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
14. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden (Pasal 16)****;
15. pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16. pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU
[Pasal 20 (4)*];
17. hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22
(1)];
18. pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23
(2)***];
19. peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F
(1)***];
20. penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21. pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22. pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal
24C (3)***].

21. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 9
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu sebelum pemilu
[Pasal 6A (2) ***]
mendapatkan suara >50%
jumlah suara dalam pemilu Presiden
dengan sedikitnya 20% di
Pemilu setiap provinsi yang dan
tersebar di lebih dari 1/2 Wapres
jumlah provinsi
[Pasal 6A (3)***]
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih
pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
pertama dalam pemilu pasangan yang
Pemilu memperoleh
pasangan calon yang suara terbanyak
memperoleh suara terbanyak
kedua dalam pemilu [Pasal 6A (4)****]

22. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 10
Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPR MPR
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
Pendapat DPR bahwa Presiden DPR menjabat
wajib menyelenggarakan
dan/atau Wakil Presiden telah menyelenggarakan
sidang untuk memutuskan
melakukan pelanggaran hukum sidang paripurna
usul DPR paling lambat 30
ataupun telah tidak lagi untuk meneruskan usul DPR
hari sejak usul diterima
memenuhi syarat usul pemberhentian tidak diterima
[Pasal 7B (6)***]
[Pasal 7B (2)***] kepada MPR
[Pasal 7B (5)***]
Keputusan diambil dalam
Pengajuan permintaan DPR
sidang paripurna, dihadiri
kepada MK hanya dapat
sekurang-kurangnya 3/4
dilakukan dengan dukungan
jumlah anggota, disetujui usul DPR
sekurang-kurangnya 2/3 dari
sekurang-kurangnya 2/3 diterima
jumlah anggota yang hadir
jumlah yang hadir, setelah
dalam sidang paripurna yang
Presiden dan/atau wakil Presiden
dihadiri oleh sekurang-
presiden diberi kesempatan dan/atau Wakil
kurangnya 2/3 dari jumlah
menyampaikan penjelasan
anggota Presiden
[Pasal 7B (7)***]
[Pasal 7B (3)***] diberhentikan
MK terbukti
wajib memeriksa, mengadili,
dan memutus paling lama 90 tidak terbukti
hari setelah permintaan
diterima
[Pasal 7B (4)***]

23. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 11
Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden
[Pasal 8 (2)***]
MPR
selambat-lambatnya
mengajukan dalam waktu 60 hari
Wapres
Presiden dua calon menyelenggarakan
terpilih
Wapres sidang MPR untuk
memilih Wapres

24. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 12
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap
Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****]
Presiden
dan
Wapres
parpol atau gabungan
parpol yang pasangan
mengusulkan
calon Presiden dan
pasangan
Wapresnya meraih
calon Presiden MPR
suara terbanyak
dan Wapres selambat-lambatnya
pertama dalam pemilu
sebelumnya dalam waktu 30 hari
menyelenggarakan
parpol atau gabungan sidang MPR untuk
parpol yang pasangan memilih
mengusulkan
calon Presiden dan
pasangan
Wapresnya meraih
calon Presiden
suara terbanyak
dan Wapres
kedua dalam pemilu
sebelumnya

25. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 13
DPR Presiden MA
dengan menyatakan perang, membuat perdamaian
persetujuan dan perjanjian dengan negara lain dan
internasional lainnya
[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)
dengan
pertimbangan mengangkat dan menerima Duta
[Pasal 13 (2)* dan (3)*]
dengan
memberi grasi dan rehabilitasi pertimbangan
[Pasal 14 (1)*]
dengan
pertimbangan memberi amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan
undang-undang
(Pasal 15 *)

26. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 14
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Presiden
dibantu
menteri-menteri negara Pembentukan,
membentuk suatu [Pasal 17 (1)]
dewan pertimbangan pengubahan, dan
yang bertugas yang diangkat dan pembubaran
diberhentikan oleh Presiden kementerian negara
memberikan nasihat [Pasal 17 (2)*]
dan pertimbangan diatur dalam undang-
kepada Presiden membidangi urusan tertentu undang
(Pasal 16) **** dalam pemerintahan [Pasal 17 (4) ***]
[Pasal 17 (3)*]

27. BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH 15
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
Gubernur,
Bupati, PEMERINTAHAN DAERAH anggota
DPRD dipilih
Walikota KEPALA PEMERINTAH
DPRD melalui
dipilih secara DAERAH
pemilu
demokratis mengatur dan mengurus sendiri urusan [Pasal 18 (3) **]
[Pasal 18 (4)**] pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh
UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

28. BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH 16
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]

29. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 17
anggota DPR
dapat
anggota DPR
dipilih melalui
DPR diberhentikan
dari jabatannya,
yang syarat-
memegang
pemilihan umum kekuasaan syarat dan tata
[Pasal 19 (1)**] membentuk UU caranya
[Pasal 20 (1)*] diatur dalam
undang-undang
(Pasal 22B**)
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Antara lain tentang:
 memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan  pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
 mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak  persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;
 pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang
 pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau
diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
 persetujuan dalam menyatakan perang, membuat  pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan
perdamaian dan perjanjian pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
[Pasal 11 (1) dan (2)****] ;  persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY
 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam [Pasal 24A (3)***] ;
pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;  persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota
 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam KY [Pasal 24B (3)***] ;
menerima penempatan duta negara lain
[Pasal 13 (3)*] ;  pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi
[Pasal 24C (3)***] ;

30. Fungsi, Wewenang, dan Hak DPR
Antara lain tentang:  pemberian pertimbangan kepada
 memiliki fungsi legislasi, fungsi Presiden dalam pemberian amnesti
anggaran, dan fungsi pengawasan dan abolisi [Pasal 14 (2)*];
[Pasal 20A (1)**];  persetujuan atas perppu
 mempunyai hak interpelasi, hak [Pasal 22 (2)];
angket, dan hak menyatakan  pembahasan dan persetujuan atas
pendapat [Pasal 20A (2)**]; RAPBN yang diajukan oleh Presiden
 pengajuan usul pemberhentian [Pasal 23 (2) dan (3)***];
Presiden dan/atau Wakil Presiden  pemilihan anggota BPK dengan
[Pasal 7B (1)***]; memperhatikan pertimbangan DPD
 persetujuan dalam menyatakan [Pasal 23F (1)***];
perang, membuat perdamaian dan  persetujuan calon hakim agung
perjanjian yang diusulkan oleh KY
[Pasal 11 (1) dan (2)****]; [Pasal 24A (3)***];
 pemberian pertimbangan kepada  persetujuan pengangkatan dan
Presiden dalam pengangkatan duta pemberhentian anggota KY
[Pasal 13 (2)*]; [Pasal 24B (3)***];
 pemberian pertimbangan kepada  pengajuan tiga orang calon anggota
Presiden dalam menerima hakim konstitusi
penempatan duta negara lain [Pasal 24C (3)***];
[Pasal 13 (3)*];

31. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 18
Pembentukan Undang-Undang
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU
dan wajib
mendapat diundangkan
persetujuan bersama [Pasal 20 (5)**]
DPR
RUU dibahas
memegang
oleh DPR dan
Presiden
kekuasaan mengesahkan UU
membentuk UU Presiden untuk
berhak [Pasal 20 (4)*]
[Pasal 20 (1)*] mendapat
mengajukan
persetujuan
RUU
Anggota berhak bersama
[Pasal 5 (1)*]
mengajukan usul [Pasal 20 (2)*]
RUU tidak boleh
(Pasal 21*) tidak mendapat diajukan lagi
persetujuan bersama dalam
persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]

32. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19
Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU
mendapat dan wajib
DPD DPR persetujuan bersama diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
dapat memegang
mengajukan RUU kekuasaan RUU dibahas
yang sesuai membentuk oleh DPR dan
Presiden
dengan mengesahkan
UU Presiden untuk UU
kewenangannya berhak
[Pasal 20 (1)*] mendapat [Pasal 20 (4)*]
[Pasal 22D (1)***] mengajukan
persetujuan
RUU
ikut membahas Anggota bersama
[Pasal 5 (1)*]
dan memberikan berhak [Pasal 20 (2)*]
pertimbangan mengajukan tidak boleh
atas RUU yang usul RUU
sesuai dengan
tidak mendapat diajukan lagi
(Pasal 21*) persetujuan bersama dalam
kewenangannya
[Pasal 22D (2)***] persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]

33. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 20
Kewenangan DPD
KEWENANGAN DPD
dapat
I. RUU yang berkaitan dapat ikut memberi
melakukan
mengajukan membahas pertimbangan
dengan: pengawasan
• Otonomi daerah ● ● ●
• Hubungan pusat dan daerah ● ● ●
• Pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah ● ● ●
• Pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ● ● ●
ekonomi lainnya
• Perimbangan keuangan pusat
dan daerah ● ● ●
• RAPBN ● ●
• Pajak ● ●
• Pendidikan ● ●
• Agama ● ●
II. Pemilihan anggota BPK ●

34. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 21
Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)
setuju menjadi UU
Presiden
Perpu itu
Dalam hal ihwal harus
kegentingan yang
DPR
mendapat
memaksa, berhak persetujuan
menetapkan DPR
Perpu [Pasal 22 (2)]
[Pasal 22 (1)]
tidak harus dicabut
setuju [Pasal 22 (3)]

35. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui pemilu Anggota DPD dapat
[Pasal 22C (1)***] diberhentikan dari
DPD
jabatannya, yang syarat-
Anggota DPD dari setiap syarat dan tata caranya
provinsi jumlahnya sama dan diatur dalam
jumlah seluruh anggota DPD itu
undang-undang
tidak lebih 1/3 jumlah
[Pasal 22D (4)***]
anggota DPR
[Pasal 22C (2)***]

36. BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM 23
Parpol/
Gabungan Partai Politik Perseorangan
Parpol
PEMILIHAN UMUM kpu
“luber jurdil” setiap lima tahun
Presiden dan anggota anggota anggota
Wapres DPR DPRD DPD

37. BAB VIII. HAL KEUANGAN 24
Penyusunan APBN
mengajukan
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
memberi
Presiden DPR pertimbangan
[Pasal 23 (2)***]
DPD
TIDAK
membahas Pemerintah Pemerintah
bersama menjalankan menjalankan
[Pasal 23 (2)***]
persetujuan YA
APBN APBN
RAPBN
tahun lalu
[Pasal 23 (3)***]

38. BAB VIII. HAL KEUANGAN 25
Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain
Mengenai Keuangan Negara
Pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan
negara
(Pasal 23A***)
diatur dengan
Undang-
Undang
diatur dengan ditetapkan dengan
Hal-hal lain
Macam dan harga
mengenai keuangan
mata uang
negara
(Pasal 23B****)
(Pasal 23C***)

39. BAB VIII. HAL KEUANGAN 26
bank sentral
bank sentral
Pasal 23D ****
Susunan Kedudukan Kewenangan Tanggungjawab Independensi
diatur dengan undang-undang

40. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 27
Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang
Anggota BPK dipilih Hasil pemeriksaan
oleh DPR dengan keuangan negara
memperhatikan diserahkan kepada
pertimbangan DPD
dan diresmikan
BPK DPR, DPD, dan
DPRD, sesuai
oleh Presiden dengan
[Pasal 23F (1)***] kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]
Untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan
negara diadakan satu Badan Hasil pemeriksaan tersebut
Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh lembaga
bebas dan mandiri perwakilan dan/atau badan
[Pasal 23E (1)***] sesuai dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)***]
BPK berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]

41. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 28
Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]
Presiden
calon anggot
memilih
Anggota DPR calon
a BPK diresmikan
BPK terpilih
pertimbangan
DPD

42. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 29
Mahkamah Agung
Calon hakim agung
Hakim agung harus
diusulkan oleh Komisi
memiliki integritas
Yudisial kepada DPR
dan kepribadian yang
tidak tercela, adil,
profesional, dan
MA untuk mendapat
persetujuan dan
ditetapkan sebagai
berpengalaman di Pasal 24A *** hakim agung oleh
bidang hukum
Umum Presiden
[Pasal 24A (2)***]
Agama [Pasal 24A (3)***]
Militer
TUN
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

43. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 30
Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]
KY calon yang
diusulkan DPR calon yang
disetujui Presiden
hakim
agung

44. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 31
Komisi Yudisial
Anggota Komisi
Yudisial harus
mempunyai Anggota Komisi
pengetahuan dan Yudisial diangkat dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki KY diberhentikan oleh
Presiden dengan
integritas dan Pasal 24B *** persetujuan DPR
kepribadian yang [Pasal 24B (3)***]
tidak tercela
[Pasal 24B (2)***]
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].

45. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 32
Mahkamah Konstitusi
Hakim konstitusi
mempunyai
harus memiliki integritas
sembilan orang anggota
dan kepribadian yang
hakim konstitusi yang
tidak tercela, adil,
ditetapkan oleh Presiden,
negarawan yang menguasai
konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak
MK yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh MA,
tiga orang oleh DPR dan tiga
merangkap sebagai pejabat
orang oleh Presiden
negara
[Pasal 24C (3)***]
[Pasal 24C (5)***]
Wewenang dan Kewajiban
 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
 wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

46. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 33
Rekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]
MA DPR Presiden
menetapkan
mengajukan mengajukan mengajukan
9 (sembilan)
3 (tiga) orang 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang
orang anggota
hakim hakim hakim
hakim konstitusi
konstitusi konstitusi konstitusi

47. BAB IXA. WILAYAH NEGARA 34
BATAS WILAYAH
BATAS ZEE
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-
batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
(Pasal 25A) **

48. BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 35
warga negara
ialah orang-orang Penduduk ialah
bangsa Indonesia warga negara
asli dan orang- WARGA Indonesia dan
orang bangsa lain
yang disahkan NEGARA DAN orang asing yang
bertempat tinggal
dengan undang- PENDUDUK di Indonesia
undang sebagai
warga negara [Pasal 26 (2)**]
[Pasal 26 (1)]
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

49. BAB XA. HAK ASASI MANUSIA 36
berkewajiban menghargai hak untuk hidup serta membentuk keluarga dan
orang dan pihak lain serta tunduk mempertahankan hidup melanjutkan keturunan, hak anak atas
kepada pembatasan yang dan kehidupan kelangsungan hidup, tumbuh, dan
ditetapkan UU (Pasal 28A) ** berkembang serta perlindungan dari
(Pasal 28J) ** kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **
perlindungan, pemajuan, mengembangkan diri, mendapat
penegakan, dan pemenuhan pendidikan, memperoleh manfaat
HAM adalah tanggung jawab dari IPTEK, seni dan budaya,
negara, terutama pemerintah memajukan diri secara kolektif
(Pasal 28I) ** HAK (Pasal 28C) **
ASASI
hidup sejahtera lahir dan batin, pengakuan yang sama di
memperoleh pelayanan kesehatan,
MANUSIA hadapan hukum, hak untuk
mendapat kemudahan dan bekerja dan kesempatan yg sama
perlakuan khusus untuk dalam pemerintahan, berhak atas
memperoleh kesempatan dan status kewarganegaraan
manfaat guna mencapai persamaan (Pasal 28D) **
dan keadilan
(Pasal 28H) **
kebebasan memeluk agama,
berkomunikasi,
meyakini kepercayaan, memilih
perlindungan diri pribadi, memperoleh, mencari,
kewarganegaraan, memilih tempat
keluarga, kehormatan, martabat, memiliki, menyimpan,
tinggal, kebebasan berserikat,
harta benda, dan rasa aman serta mengolah dan menyampaikan
berkumpul dan berpendapat
untuk bebas dari penyiksaan informasi,
(Pasal 28E) **
(Pasal 28G) ** (Pasal 28F) **

50. BAB XI. AGAMA 37
AGAMA
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu
[Pasal 29 (2)]

51. BAB XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 38
Pertahanan dan Usaha pertahanan dan
Tiap-tiap warga negara Keamanan Negara keamanan negara
dilaksanakan melalui
berhak dan wajib ikut
sishankamrata oleh TNI
serta dalam usaha TNI (AD, AL, AU) POLRI dan POLRI sebagai
pertahanan dan
kekuatan utama, dan
keamanan negara
sebagai alat negara sebagai alat negara rakyat sebagai kekuatan
[Pasal 30 (1)**] yang menjaga
bertugas pendukung
mempertahankan, keamanan dan [Pasal 30 (2)**]
ketertiban
melindungi, dan masyarakat bertugas
memelihara keutuhan melindungi,
dan kedaulatan mengayomi, melayani
negara masyarakat, serta
[Pasal 30 (3)**] menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara
dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara, serta hal-hal yang terkait dengan
pertahanan dan keamanan
diatur dengan undang-undang
[Pasal 30 (5)**]

52. BAB XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang [Pasal 31 (3)****]
Setiap warga negara Negara memprioritaskan anggaran
wajib mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya
pendidikan dasar dan 20% dari APBN dan APBD untuk
pemerintah wajib memenuhi kebutuhan
membiayainya penyelenggaraan pendidikan
[Pasal 31 (2)****] nasional [Pasal 31 (4)****]
PENDIDIKAN
DAN Pemerintah memajukan ilmu
KEBUDAYAAN pengetahuan dan teknologi dengan
Setiap warga menjunjung tinggi nilai-nilai agama
negara berhak dan persatuan bangsa untuk
mendapatkan pendidikan kemajuan peradaban serta
[Pasal 31 (1)****] kesejahteraan umat manusia
[Pasal 31 (5)****]
Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin Negara menghormati dan memelihara
kebebasan masyarakat dalam bahasa daerah sebagai kekayaan
memelihara dan mengembangkan budaya nasional
nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (2)****]
[Pasal 32 (1)****]

53. BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 40
Bumi dan air dan kekayaan alam
Cabang-cabang produksi yang
yang terkandung di dalamnya
penting bagi negara dan
dikuasai oleh negara dan
menguasai hajat hidup orang
dipergunakan untuk sebesar-besar
banyak dikuasai oleh negara
kemakmuran rakyat
[Pasal 33 (2)]
[Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
disusun sebagai usaha bersama PEREKONOMIAN berkelanjutan, berwawasan
berdasar atas asas kekeluargaan NASIONAL lingkungan, kemandirian, serta
[Pasal 33 (1)]
DAN dengan menjaga keseimbangan
KESEJAHTERAAN kemajuan dan kesatuan ekonomi
SOSIAL nasional [Pasal 33 (4)****]
Negara bertanggung jawab
Fakir miskin dan anak-anak atas penyediaan fasilitas
yang terlantar dipelihara Negara mengembangkan sistem jaminan pelayanan kesehatan dan
oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan fasilitas pelayanan umum
[Pasal 34 (1)****] memberdayakan masyarakat yang lemah yang layak
dan tidak mampu sesuai dengan martabat [Pasal 34 (3)****]
kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]

54. BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 41
ATRIBUT KENEGARAAN
 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
(Pasal 35)
 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
 Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **
 Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **

55. BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 42
Perubahan Pasal-Pasal
Usul perubahan diajukan diajukan secara tertulis dan
oleh sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan jelas
1/3 dari jumlah bagian yang diusulkan untuk
anggota MPR diubah beserta alasannya
[Pasal 37 (1)****] [Pasal 37 (2)****]
MPR
sidang MPR dihadiri
oleh sekurang-
Khusus mengenai kurangnya 2/3 dari
bentuk Negara Kesatuan jumlah anggota MPR
Republik Indonesia tidak [Pasal 37 (3)****]
dapat dilakukan Putusan dilakukan
perubahan dengan persetujuan
[Pasal 37 (5)****] sekurang-kurangnya
50% + 1 anggota dari
seluruh anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]

56. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 43
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.
[ Pasal 18 (1)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.
(Pasal 25A**)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan.
[Pasal 37 (5)****]

57. ATURAN PERALIHAN 44
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya
pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)

58. ATURAN TAMBAHAN 45
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status
hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****)
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang
Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal ****)

60. Perhatikan
Vdeo Berikut
ini!